Headline

Opini

SOROT

Sports

Luhut Marahi Presenter TV: Kalian Provokasi Kayak Lagi Perang Dunia III, Bilang Bosmu!
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Luhut Marahi Presenter TV: Kalian Provokasi Kayak Lagi Perang Dunia III, Bilang Bosmu!
BENTENGSUMBAR.COM - Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Pandjaitan marahi presenter TV lantaran provokasi masyarakat. Tanpa sungkan, Luhut minta presenter TV jangan provokasi lah, sajikan optimisme jangan pesimisme ke publik.


Luhut gerah juga diundang dalam bincang TV tapi malah sajikan data yang menurutnya provokasi masyarakat. Marah lah Luhut nggak enak dengar materi awal bincang TV yang dia ikuti.


Momen Luhut Pandjaitan marahi presenter TV itu terjadi pada bincang Business Talk Kompas TV, Selasa malam 20 Juli 2021. Wawancara Luhut ini beberapa saat usai Presiden Jokowi umumkan perpanjangan PPKM Darurat.


Nah dalam program TV itu, dibuka dengan materi pembukaan derita si miskin vs cerewetnya si kaya dalam masa PPKM Darurat. Narasi pembuka menyajikan data-data seputar Covid-19, yang meliputi jumlah testing yang menurun, statistik ratusan dokter dan nakes meninggal.


Luhut langsung tegur presenter TV usai salam sapa di awal acara tersebut. Pensiunan Jenderal TNI ini melihat narasi pembuka Business Talk itu kok provokasi masyarakat sih.


“Saya usul eloknya pembukaan itu jangan langsung provokatif negatif nggak elok, itu nuansa pemberitaan kalian seolah negeri ini mau gimana. Perlu kita buat optimisme bukan pesimisme, yang dengar ini nggak semua intelektual, kan banyak yang lain, apa yang Anda sajikan tadi membuat kita banyak orang pesimis,” tegur Luhut ke presenter Kompas TV.


Kemudian Luhut menjelaskan beberapa evaluasi penanganan serta proyeksi PPKM Darurat yang diperpanjang 5 hari ke depan.


Setelah mengulas panjang lebar soal PPKM Darurat, Luhut kembali menyinggung lagi narasi provokasi di awal program tersebut.


“Data yang kalian sajikan kayak kita ini mau Perang Dunia III saja,” katanya.


Di akhir bincang tersebut, Luhut kemudian merespons soal ucapan presenter TV soal nasionalisme dan optimisme. Luhut dalam ulasannya menekankan optimisme dalam menghadapi Covid-19.


“Kalau Merah Putih di dada, kamu mesti beri nuansa positif, jangan provokasi orang lain itu nggak bagus itu. Kamu provokasi bisa hilangkan nyawa orang lho secara tidak langsung, awas hati-hati itu hindari itu! orang jadi was-was terus imunitasnya turun, pahami itu! Jangan mau kau disuruh bosmu itu, bilang Pak Luhut ini yang ngomong, saya serius sungguh-sungguh,” katanya.


Beberapa waktu lalu, host Mata Najwa, Najwa Shihab pernah kena omel Luhut pula. Musababnya sama, Luhut gerah Mata Najwa sajikan narasi yang provokatif dalam materi diskusi.


Dalam perbincangan Mata Najwa tahun lalu, Luhut mengeluhkan Najwa Shihab memotong penjelasannya soal komitmen pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan Pilkada kok jalan terus. Luhut protes karena penjelasannya tak tuntas karena dipotong oleh pertanyaan Najwa.


Luhut mengakui implementasi kampanye terbatas sesuai untuk cegah Covid-19 di lapangan bakal sulit terjadi. Namun dengan hikmah kejadian pada masa pendaftaran para calon itu, semua yang terlibat bisa lebih belajar lagi menerapkan protokol.


“Ya kemarin belum (ketat). Setuju. Makanya kita lihat sekarang saya imbau semua pemimpin politik, semua yang punya keinginan politik, kita duduk tenang. Kita punya tanggung jawab sekecilnya apa tanggung jawab itu untuk keamanan republik ini,” tutur Luhut.


Saat menjelaskan kembali, tayangan di program Mata Najwa menampilkan rekaman kampanye terbuka di stasiun untuk pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Saipul Mbuinga-Suharsi Igrisa (SMS) dan pendaftaran calon kepala daerah Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.


Nah melihat hal itu, Luhut menghentikan pemaparannya dan menegur Najwa.


“Maaf ini jangan marah Najwa kek gini, ngapain kamu provokasi gambar ginian?” protes Luhut.


Najwa pun membela diri. “Ini fakta pak Luhut, maaf Pak Luhut. saya tidak memprovokasi, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Inilah fakta yang terjadi di lapangan. Saya yakin pak Luhut juga sudah tahu fakta di lapangan seperti ini,” jelas Najwa.


Luhut langsung merespons pembelaan Najwa.


“Iya tahu. Tapi nggak perlu dianukan begini, kita cari lah sekarang topik-topik yang membuat seperti ini. Ini yang membuat kita ini tanpa kita disadari turut membuat kacau. Ini tanggung jawab kita pada kemanusiaan,” jelas Luhut.


Source: Hops.id

Pejabat LIPI Kritik Keras Jokowi Ubah Aturan Demi Rektor UI Rangkap Jabatan
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Pejabat LIPI Kritik Keras Jokowi Ubah Aturan Demi Rektor UI Rangkap Jabatan
BENTENGSUMBAR.COM - Perubahan aturan soal Statuta Universitas Indonesia (UI) yang tak lagi melarang rektor rangkap jabatan jadi sorotan. Para akademisi mengkritik perubahan aturan itu.


"Problem utama terkait dengan kasus Rektor UI adalah bagaimana aturan hanya bersifat prosedur tanpa makna. Semakin menguatkan keyakinan bahwa ada invisible hand yang jauh lebih berkuasa dari aturan yang ada di sekitar kita. 


Ini sekali lagi akan membuat rakyat hilang kepercayaan," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Firman Noor, Rabu, 21 Juli 2021.


Kontroversi perubahan Statuta UI ini memang kian meluas. Firman memandang tak hanya bisa menghilangkan kepercayaan rakyat, perubahan Statuta UI tersebut juga bisa kian menguatkan pandangan miring terhadap penguasan.


"Dan makin menguatkan pandangan bahwa segalanya mungkin dan boleh manakala terkait dengan kepentingan kaum penguasa," ujar pria yang juga mengajar di UI ini.


Kritik dari Dosen UNJ


Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Statuta UI adalah langkah yang ngawur. Dia heran aturan diubah demi mengakomodir pelanggaran.


"Pemerintah ngaco, pejabat melanggar aturan kok aturannya yang diubah," kata Ubedilah kepada wartawan, Rabu, 21 Juli 2021.


Perubahan statuta itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, Rektor UI dilarang menjadi komisaris BUMN. Pasal 35 (c) menyebutkan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan di BUMN/BUMD ataupun badan usaha swasta.


"Saya makin terkejut dengan fenomena ini, makin meyakinkan saya betapa ngaconya pemerintahan ini, makin tidak layak dilanjutkan karena makin keliru langkah," ujar Ubedilah.


Hal yang dimaksud Ubedilah adalah soal rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI). Hal itu terungkap setelah Rektor UI menegur BEM UI yang memberikan label kepada Presiden sebagai The King of Lip Service. Terungkap bahwa Rektor UI ternyata melanggar PP tentang statuta UI.


"Secara administratif dan kebijakan publik ini aneh, publik menolak rangkap jabatan seorang rektor yang merangkap komisaris agar fokus membenahi dan memimpin kampus. Statuta juga melarangnya, eh malah bukan rektor UI nya yang melepaskan jabatan Komisaris, namun justru aturannya yang diubah. Ini maknanya pemerintah yang melegalkan statuta UI menjadi PP berkontribusi besar membuat kebijakan yang justru berlawanan dengan aspirasi publik," papar Ubedilah.


PP Nomor 75 Tahun 2021 itu ditandatangani Jokowi pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.


"PP Statuta UI itu Peraturan Pemerintah loh, pemerintah makin ngaco kalau begini caranya ngurus kampus," pungkas Ubed.


Terbitnya PP baru itu dibenarkan Kemenkumham.


"Benar, sudah ada PP Nomor 75 Tahun 2021 dan sudah diundangkan," kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman kepada detikcom, Selasa, 20 Juli 2021.


Berikut perubahannya:


Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI


Pasal 35 Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.


Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI


Pasal 39 Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;

c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau

d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.


Sebelumnya sorotan publik tertuju pada Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro. Dia ramai diperbincangkan pasca pihak rektorat UI memanggil pengurus BEM UI (BEM UI) karena menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai king of lip service.


Akhirnya diketahui, selain menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia sejak 2019 hingga saat ini, Ari Kuncoro juga memiliki jabatan di salah satu bank BUMN sejak 2020. Padahal hal itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia Nomor 68 Tahun 2013.


Source: detikcom

Rizal Ramli: Faktanya Naik Tapi Bilang Terkendali, Zaman Pak Harto Aja Nggak Segendeng Itu Ngibulnya
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Rizal Ramli: Faktanya Naik Tapi Bilang Terkendali, Zaman Pak Harto Aja Nggak Segendeng Itu Ngibulnya
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah seharusnya bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada rakyat saat kondisi dalam keadaan krisis. Dengan begitu, maka rakyat akan mengerti dan paham dengan masalah yang sebenarnya sedang dihadapi bangsa.


Begitu kata tokoh nasional DR. Rizal Ramli menanggapi perilaku pejabat yang selalu menutupi proses penanganan pandemi Covid-19. Bahkan ada yang mengklaim Covid-19 terkendali padahal laju sebaran virus sedang mengganas.


“Ada pejabat mengatakan bahwa Covid ini sudah terkendali, wong ini naiknya luar biasa eksponensial, tadinya naik biasa tiba-tiba naiknya eksponensial," ujar Rizal dalam video yang diunggah akun YouTube Sahabat Rizal Ramli, Rabu, 21 Juli 2021.


Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu merasa heran masih ada pejabat yang tega membohongi rakyat atas fakta dan data yang sebenarnya. Padahal seharusnya pejabat negara mengurai masalah dengan detail dan membeberkan solusi dengan baik.


“Ini kelihatan panik dan diangkat lah beberapa pejabat untuk menjadi komandan satgas ini, komandan itu, tapi tidak ada satu pun kecuali Menteri Kesehatan Budi, yang mengumumkan target dan deadline," katanya.


Tidak adanya kejelasan masalah, fakta, dan target dari pemerintah atas penanganan Covid-19 membuat Rizal Ramli kesulitan untuk tidak menyimpulkan bahwa pemerintah memang tidak mampu menyelesaikan Covid-19 dan  membawa bangsa keluar krisis.


“Karena mentalnya tukang bohong. Faktanya aja naik eksponensial, bisa ngomong terkendali. Aduh. Zaman Pak Harto aja nggak segitu gendengnya kalau ngibul tuh," tegas Rizal.


Source: RMOL

Setuju Jokowi Mundur, Haikal Hassan: Sampai Mati, Saya Tetap Oposisi!
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Setuju Jokowi Mundur, Haikal Hassan: Sampai Mati, Saya Tetap Oposisi!
BENTENGSUMBAR.COM - Pendakwah dan pakar sejarah Islam, Haikal Hassan mengatakan bahwa ia akan tetap menjadi oposisi sampai mati.


Hail Hassan pun setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mundur dari jabatannya.


Video pernyataan Haikal Hassan itu dapat dilihat dalam video berjudul “Apakah Corona Mematikan” yang tayang di Cyber TV pada Minggu, 18 Juli 2021.


“Semua tahu, saya oposisi. Sampai kapan? Sampai mati! Saya tetap oposisi,” tegas Haikal, dilansir dari terkini.id pada Kamis, 22 Juli 2021.


“Pak Jokowi, minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur,” lanjutnya.


Haikal pun berharap bahwa Presiden Jokowi bersedia mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain dengan hati yang ikhlas.


Namun, kata Haikal, ia juga tidak memaksakan kehendaknya jika Presiden Jokowi tak mau mundur jadi jabatannya.


“Tapi kalau gak mundur, gak apa-apa juga. Terserah Bapak juga, yah. Usulan aja usulan,” katanya diselingi tawa.


Potongan video Haikal itu kemudian dibagikan di Twitter oleh seorang netizen dengan nama akun Kalingliwoo.


“Oposisi ya tak ada masalah tak ada larangan karena hal yang wajar dalam berdemokrasi, tapi ga gini-gini amat kali…asu tenan provokasinya,” katanya.


Unggahan itu kemudian mengundang komentar dari banyak netizen lainnya terkait pernyataan Haikal.


“Alasan apa minta presiden mundur???” kata Jagungtiti71.


“Ini sih bukan oposisi, tapi oportunis,” kata EkoBasu89400740.


(*)

Heboh Statuta UI, Jokowi Diduga Ada Utang Budi dengan Ari Kuncoro, YLBHI Sebut Soal Omnibus
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Heboh Statuta UI, Jokowi Diduga Ada Utang Budi dengan Ari Kuncoro, YLBHI Sebut Soal Omnibus
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI) yang memperbolehkan Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Dengan statuta baru yang diteken presiden, Ari kini sudah sah diperbolehkan merangkap sebagai wakil komisaris BUMN.


Keputusan ini bukan hanya heboh di kalangan UI dan dunia pendidikan, tapi juga masyarakat luas. Berbagai spekulasi pun bermunculan ke permukaan.


Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan bahwa aturan baru ini diduga sengaja diteken oleh Jokowi untuk melindungi Ari Kuncoro. Pasalnya, Ari merupakan salah satu aktor penting dalam memuluskan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tahun lalu juga memicu keributan publik.


Pendek kata, pembuatan statuta baru ini diduga merupakan bentuk utang budi Jokowi terhadap Ari Kuncoro.


“Jelas sekali arahnya ke sini (utang budi). Kami nggak heran. Ari Kuncoro aktor penting memuluskan agenda Omnibus. Dia kan anggota Satgas Omnibus untuk mengendalikan diskusi Omnibus di UI” ujar Asfinawati, dilansir dari Jawapos.com pada Kamis, 22 Juli 2021.


Asfinawati mengatakan, statuta baru yang diteken Jokowi untuk mensahkan Ari merangkap jabatan justru merupakan bumerang. Karena, Ari sudah lebih dulu terpilih dengan aturan lama. “Justru statuta baru menegaskan pelanggaran rangkap jabatan tersebut. Ari Kuncoro dipilih dengan PP lama. Jadi, PP baru ini malah menegaskan kesalahan dia,” katanya.


Selain itu, Statuta UI yang baru menjadi bukti bahwa suara pemerintah menganggu independensi kampus. “Ini bukti suara pemerintah 35 persen mengganggu independensi kampus,” kata Asfinawati.


Diketahui, Pemerintah resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013 menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).


Adapun, PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 2 Juli 2021.


Merujuk pada PP Nomor 75/2021 yang baru ini itu terdapat revisi soal rangkap jabatan bagi rektor, wakil rektor, sekretaris, dan kepala badan. Jika PP 68/2013 soal rangkap jabatan diatur dalam Pasal 35, kini dalam PP 75 Tahun 2021 soal rangkap jabatan diatur dalam Pasal 39.


Pada statuta UI versi lama yakni, PP 68/2013 pasal 35 hufuf c, berbunyi rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.


Sementara terbaru, dalam PP 75/2021 pasal 39 huruf c berbunyi, rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.


Artinya dalam PP 75 /2021 Pasal 39 c hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.


(*)

Meninggal di Hari ke-10 Usai Divaksin, Suami Ngaku Istrinya Sempat Demam, Sakit Kepala, dan Mual
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Meninggal di Hari ke-10 Usai Divaksin, Suami Ngaku Istrinya Sempat Demam, Sakit Kepala, dan Mual
BENTENGSUMBAR.COM - Seorang warga asal Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), dilaporkan meninggal dunia di hari ke-10 usai dirinya divaksin.


Wanita malang itu bernama Juita Lydia Tiwa (30), seorang ibu dua orang anak yang mengembuskan napas terakhir pada hari Minggu, 18 Juli 2021.


Sebelum dinyatakan meninggal dunia, ia disebutkan mengalami demam, sakit kepala, dan mual usai divaksin.


Oleh karena itu, keluarga meyakini bahwa Juita meninggal dunia karena suntikan vaksin Corona yang didapatkannya.


Hal ini merujuk dari kondisi Juita yang katany awalnya sehat, tapi tiba-tiba langsung mengalami sakit setelah mendapatkan suntikan vaksin tersebut.


Michael Sigarlaki, suami Juita, mengaku gejala awal yang didapatkan istrinya usai divaksin adalah demam.


Nah, setelah demam, istri yang dinikahinya selama tujuh tahun itu lantas mengalami sakit kepala dan mual-mual.


“Awalnya seperti anjuran setelah selesai vaksin, kami beri obat, tapi tak kunjung mereda gejalanya,” jelas Michael, dikutip terkini.id dari Kumparan pada Selasa, 20 Juli 2021.


“Setelah empat hari, saya bawa ke Puskesmas Motoling untuk mendapatkan pemeriksaan.”


Menurut Michael, petugas puskesmas kemudian memberikan obat untuk diminum serta meminta agar Juita beristirahat total sembari makan yang banyak untuk memulihkan kondisinya.


Saat dibawa ke puskesmas itu, Michael sempat merasa aneh karena tidak ada tindakan untuk merujuk istrinya ke rumah sakit, padahal waktu itu tensi darah istrinya ada di angka 70 per 40.


Lebih lanjut, menurut Michael, kondisi sang istri tidak berubah setelah mengunjungi puskesmas tersebut.


Kemudian pada Sabtu, 17 Juli 2021, akhirnya Juita kembali dibawa ke puskesmas oleh saudaranya.


Akan tetapi, lagi-lagi dari pihak puskesmas tidak ada tindakan lanjutan dan hanya diberikan vitamin.


“Puncaknya Minggu. Istri saya kembali drop. Saya langsung bawa ke Rumah Sakit Cantia di Desa Tompaso Baru, tapi setelah diobservasi, HB istri saya tinggal 2,4 sehingga langsung dirujuk ke RSUP Prof Kandouw di Manado. Tapi, istri saya meninggal saat dalam perjalanan itu,” curhat Michael sedih.


Ia sendiri mengaku merupakan orang yang sangat mendukung kegiatan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini.


Namun, dirinya tak memungkiri adanya penyesalan karena Pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak responsif serta tidak memberikan pemahaman kepada warga terkait dampak yang bisa terjadi usai vaksin, termasuk tempat konsultasi.


“Saya berharap kejadian yang menimpa istri saya itu tidak terjadi di tempat-tempat lain. Harusnya Pemerintah taruh orang atau tenaga yang bisa diajak konsultasi kalau ada gejala seperti yang terjadi pada istri saya,” jelasnya.


“Terus terang, saya bingung mau bertanya di mana atau pergi ke siapa ketika istri saya timbul gejala karena memang tidak ada tenaga yang disiapkan untuk itu. Ini harusnya jadi pembelajaran,” pungkas Michael.


Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Sulawesi Utara, mengaku belum mengetahui kasus warga Minsel yang meninggal dunia usai divaksin.


Merry Pasorong, anggota Satgas, mengatakan jika ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), maka prosedurnya adalah harus ada laporan yang berisi data yang valid dari lapangan.


Lebih lanjut, ka mengatakan bahwa perlu waktu untuk melakukan investigasi jika ada kejadian-kejadian.


Source: terkini.id

Gde Siriana: Rakyat Sudah Sekarat, Menteri Cuma Sindir-sindiran Bansos
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Gde Siriana: Rakyat Sudah Sekarat, Menteri Cuma Sindir-sindiran Bansos
BENTENGSUMBAR.COM - Penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi langkah pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.


Namun sayang, para pembantu presiden di lingkungan kementerian justru belakangan saling menyindir soal penyaluran bansos yang belum sepenuhnya diterima seluruh masyarakat.


"Rakyatnya sudah sekarat, menteri cuma sindir-sindiran (bansos)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, Selasa, 20 Juli 2021.


Belakangan, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengaku sempat menemui kendala dalam penyaluran bansos.


Risma mengatakan, bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli.


Penyaluran bansos tersebut dilakukan secara nontunai melalui jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Kemudian BST disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.


Namun dalam penyalurannya ada kendala karena ada warga yang pindah tempat tinggal tanpa memberitahu kepada ketua RT setempat. Ada juga warga yang sudah menerima bansos tapi ingin meminta bansos lagi.


Di sisi lain, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terus mendorong agar penyaluran bansos segera dilakukan di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


"Dinas Sosial bisa bergerak dan melakukan pemetaan dan pendataan, bukan hanya DTKS, tapi melihat dengan fakta-fakta di lapangan. Ketika ada masyarakat butuh bansos, jangan tunda, segera berikan," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian.


Pemerintah telah memutuskan menambah anggaran bansos sebesar Rp 39,19 triliun untuk keluarga penerima manfaat di masa PPKM Darurat. Penyalurannya dilakukan melalui berbagai program seperti kartu sembako, kartu prakerja, beras 10 kilogram, dan perpanjangan diskon listrik.


Source: RMOL

Tak Setuju dengan Jokowi Soal Rektor Rangkap Jabatan, Ade Armando Minta Statuta UI Dicabut
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Tak Setuju dengan Jokowi Soal Rektor Rangkap Jabatan, Ade Armando Minta Statuta UI Dicabut
BENTENGSUMBAR.COM - Sosok Ade Armando yang dikenal khalayak kerap mendukung kebijakan Jokowi, kini berubah arah. Dosen Komunikasi Universitas Indonesia tersebut tak sepakat dengan adanya perubahan Statuta UI yang mengizinkan Rektor UI Ari Kuncoro rangkap jabatan.


Jamak diketahui, nama Ade Armando merupakan salah satu yang vokal mendukung kebijakan Jokowi selama ini. Tapi sikapnya itu nyatanya berbeda jalan ketika merespon soal perubahan Statuta UI yang memperbolehkan Rektor UI rangkap jabatan.


Ade Armando melayangkan protesnya. Ia meminta bahwa sebaiknya aturan tentang Statuta UI yang baru saja di teken oleh pemerintah tersebut dicabut.


“RALAT: ternyata PP mengizinkan jabatan rangkap rektor dengan KOMISARIS BUMN, bukan DIREKSI BUMN. Tapi ya tetap bermasalah dan sebaiknya dicabut,” katanya lewat akun Twitternya, Rabu, 21 Juli 2021.


Sebelumnya, pengamat pendidikan Darmaningtyas juga menyuarakan hal yang tak jauh berbeda dengan Ade Armando. Ia beranggapan Peraturan Presiden No.75/2021 terkait dengan rektor Universitas Indonesia (UI) yang membolehkan rangkap jabatan bisa mencederai marwah kampus. Pasalnya, perguruan tinggi sejatinya harus bersikap netral.


"Perguruan tinggi itu kan tetap harus netral. Dibentuk Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTBH) itu supaya universitas lebih punya kemandirian dan kebebasan baik akademik dan non akademik," ujar Darmaningtyas saat dihubungi SuaraJogja.id, Selasa, 20 Juli 2021.


 Menurut dia, bangsa ini rusak ketika kaum cendekiawan yang harusnya mengambil jarak dengan kekuasaan tapi justru menjadi bagian dari kekuasaan. Bahkan sampai rela mengubah statuta universitas demi mempertahankan jabatannya.


"Akhirnya yang diperlukan sekarang adalah orang-orang yang mampu menjaga rasionalitas berpikir secara etis," paparnya.


Rektor UI Ari Kuncoro mendapat sorotan publik terkait dirinya yang merangkap jabatan dari seorang Rektor sekaligus menjadi Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.


Hal tersebut dinilai melanggar Statuta UI pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 pada Pasal 35 huruf c.


Kendati demikian, Presiden Jokowi baru-baru ini telah menandatangani pembaruan dari aturan tersebut yakni PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.


Adapun isi yang menjadi sorotan yakni diperbolehkannya Rektor UI untuk merangkap jabatan.


Peraturan tersebut ternyata telah disahkan pada tanggal 2 Juli 2021 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.


Source: Suara.com