Headline

Opini

PADANG

Sports

Pemko Padang Ingin Seluruh Nelayan "Berdasi"
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kehidupan nelayan dan rezekinya tidak lah seluas lautan lepas. Karena itu, Pemerintah Kota Padang ingin memberdayakan para nelayan yang ada. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ingin nantinya nelayan kecil "berdasi" alias hidup sejahtera. 

Hal ini terungkap saat diseminasi informasi di ruang Media Center Diskominfo Padang di Balaikota, Selasa, 14 September 2021.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Guswardi menyebut, agar nelayan kecil sejahtera, saat ini dilakukan pembinaan kepada kelompok nelayan kecil. 

"Kita melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan kecil KUB Tuna Mandiri," jelas Guswardi didampingi moderator, Charlie Ch. Legi. 

Menurut Kadis Guswardi, para nelayan kecil itu sebelumnya hanya mampu menangkap ikan dengan menggunakan kapal Tonda berkapasitas di bawah 15 GT. Kapal tersebut kemudian dimodifikasi menjadi kapal penangkap tuna. 

"Alhamdulillah, hasil tangkapan nelayan menjadi bertambah. Selama 10 hari melaut, nelayan tersebut mampu mendapatkan hingga 2 ton tuna segar," tutur Guswardi. 

Tuna segar itu kemudian dijual dengan harga relatif tinggi. Satu ekor tuna beratnya dapat mencapai 50 kilogram. Harga jual perkilogram sekitar Rp70 ribu. 

Guswadi mengatakan, saat ini terdapat 10 kapal penangkap ikan tuna dan akan ditambah terus dengan target sebanyak 50 kapal. Diharapkan nantinya para nelayan kecil dapat sejahtera.(Charlie Ch. Legi)

Laporkan Penyebar Hoaks Megawati Meninggal, Politikus PDIP: Nangis Darah akan Tetap Saya Tuntut
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat dan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta melaporkan akun-akun media sosial terduga penyebar berita bohong mengenai meninggalnya Megawati Soekarnoputri.

Henry mengaku dirinya langsung melaporkan pelaku tanpa berkomunikasi dulu dengan akun-akun penyebar berita bohong itu.

“Saya langsung mengambil langkah hukum karena saya menganggap akan percuma (berkomunikasi). Polisi langsung sudah mengetahui tempatnya di mana dan langsung melakukan lidik,” ujar Henry kepada Kompas TV, Selasa, 14 September 2021.

Ia melakukan pelaporan langsung karena melihat niat jahat para pelaku lewat tindakan rekayasa.

“Niat jahatnya ingin merusak nama baik saya, seakan-akan sedemikian cerobohnya saya. Maka, saya harus laporkan,” kata Henry.

“Kamu boleh nangis-nangis darah, saya akan tetap tuntut sampai ke mana pun,” imbuhnya.

Henry mengatakan, akun-akun media sosial itu merekayasa video lama berisi ucapan belasungkawa atas meninggalnya Nazarudin Kiemas, adik ipar Megawati.

“Itu pada 2019 wafatnya almarhum Nazarudin Kiemas, politikus senior PDI Perjuangan dan anggota DPR RI, yang kebetulan masih punya hubungan keluarga,” ujar Henry.

Rekayasa informasi oleh akun-akun itu berbeda dari kenyataan bahwa Megawati Soekarnoputri sedang dalam keadaan baik-baik saja.

“Mereka sunting sedemikian rupa dengan rekayasa seakan-seakan pernyataan itu saya kemukakan dalam kaitannya dengan wafatnya Ibu Mega. Padahal, Ibu Mega dalam keadaan sehat dan baik-baik saja,” kata Henry.

Ia pun melaporkan akun Youtube "Mahakarya Cendana" dan akun TikTok "Jatim070881" dengan pasal berlapis.

“Yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Kemudian, Pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan/atau pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana,” beber Henry.

Sementara itu, PMI DKI Jakarta juga melaporkan para terduga penyebar berita bohong itu.

“Penyebaran hoaks melalui flyer bergambar ibu Megawati Soekarnoputri salah satu yang dirugikan dari PMI. Dirugikan karena flyer mencatut nama PMI DKI,” ujar Kabid Kerjasama dan Kemitraan PMI DKI Jakarta, Arya Sandhiyudha.

Ia mengatakan, pihaknya melakukan pelaporan karena hoaks itu menganggu kerja PMI.

“Sebenarnya, ini mengganggu karena PMI DKI kan sekarang sedang sibuk-sibuknya memberikan pelayanan kemanusiaan dampak pandemi terhadap ketersediaan darah,” kata Arya.

Adapun unggahan yang dipermasalahkan itu diunggah oleh akun TikTok, @jatim070881.

“Benarkah Megawati Soekarnoputri Meninggal PDI Perjuangan Di ambang Perpecahan” tulis akun tersebut.

Akun media sosial itu mengunggah video yang menunjukkan beberapa gambar Megawati yang disertai narasi suara video sebagai berikut:

“PDIP berduka cita atas meninggalnya Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri.” (Kompas.tv)

Heboh Larangan Wisata ke Candi Borobudur karena Haram, Eko Kuntadhi: Gerombolan Wahabi Mikirnya Kacau
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi turut angkat bicara soal pelarangan umat Islam untuk mendatangi Candi Borobudur oleh Ustaz Sofyan Chalid Ruray. 

Dia tak habis pikir jika mengunjungi situs warisan dunia itu diharamkan.

“Gerombolan Wahabi ini mikirnya kacau. Kemarin mereka ngaku Borobudur buatan Nabi Sulaiman. Tapi sekarang mengharamkan ke Borobudur,” cuitnya lewat akun Twitter @_ekokuntadhi, dikutip Selasa, 14 September 2021.

Eko mengaku cemas bila orang seperti Ustaz Sofyan kelak menjadi pemimpin. Dia menduga perdamaian akan sulit tercapai.

“Kalau orang-orang ini berkuasa, pasti saling mengkafirkan dan saling bunuh. Gak bakalan adem,” ujar dia.

Baru-baru ini, sebuah video mengenai larangan umat Muslim mendatangi Candi Borobudur di Magelang Jawa Tengah beredar luas di media sosial.

Video tersebut diketahui merupakan video lawas yang kembali viral.

Dalam tayangan itu, Ustaz Sofyan Chalid Ruray menegaskan hukum umat Muslim mengunjungi tempat ibadah agama selain Islam adalah haram.

"Hukumnya haram karena itu termasuk ke persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita tidak boleh duduk-duduk bersama mereka," kata Ustaz Sofyan di kanal YouTube Bismillah Everything.

"Karena dalam firman Allah mengatakan kalau kamu duduk bersama mereka, maka seperti mereka. Sebab hadirnya kita di situ otomatis kita meyakini kepercayaan mereka," imbuhnya. (Jitunews)

Jutaan Anak di Afghanistan Terancam Kurang Gizi Akut, FH: Moga Musni Umar dan Pak JK Mau Membantu
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar memprihatinkan datang dari negeri Afghanistan. Dikabarkan jutaan anak di sana terancam alami kekurangan gizi akut.

Mantan Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean justru menyindir Musni Umar dan Jusuf Kalla yang menurutnya selama ini mendukung Taliban.

“Semoga Musni Umar dan Pak JK mau membantu anak2 ini,” kata Ferdinand Hutahaean, Selasa 14 September 2021.

Untuk diketahui, setidaknya sejuta anak di Afghanistan akan menderita kekurangan gizi akut yang parah tahun 2021. Seperti dilaporkan CNBC, Senin, 13 September 2031, Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore memperingatkan bahwa anak-anak Afghanistan bisa kehilangan nyawa tanpa perawatan yang tepat.

Pernyataan Henrietta Fore datang pada saat yang sangat penting untuk bantuan internasional ke Afghanistan. Sejak pengambilalihan Taliban pada 15 Agustus, sebagian besar negara maju di Barat telah membekukan bantuan langsung ke Afghanistan.

“Hampir 10 juta anak perempuan dan laki-laki bergantung pada bantuan kemanusiaan hanya untuk bertahan hidup,” seru Henrietta Fore pada pertemuan tingkat menteri PBB tentang krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan.

Fore memohon kepada masyarakat internasional dan negara-negara kaya untuk membantu mencegah penderitaan lebih lanjut setelah pemerintah Afghanistan yang didukung AS runtuh hampir semalam bulan lalu dan gerilyawan Taliban menguasai negara itu. "Tolong bantu kami," katanya.

Pernyataan Fore datang pada saat yang sangat penting dalam sejarah bantuan internasional ke Afghanistan.

Sejak pengambilalihan Taliban pada 15 Agustus, sebagian besar negara maju di Barat telah membekukan bantuan langsung mereka ke Afghanistan. Negara-negara itu berhati-hati dalam mengirimkan uang kepada rezim milisi Islam yang memerintah Afghanistan dengan kekuatan brutal dari tahun 1996 hingga 2001.

Negara-negara Barat melihat uang bantuan yang dibekukan ke Afghanistan sebagai titik pengungkit utama ketika mereka berusaha menekan Taliban untuk membentuk pemerintahan yang menghormati hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Sementara itu, kelompok-kelompok seperti UNICEF mendapatkan pandangan kedua dari pemerintah Barat yang mencari cara untuk memberikan bantuan kepada warga Afghanistan yang paling membutuhkan sambil melewati pemerintah Taliban.

Pada Senin, Amerika Serikat mengumumkan tambahan US$ 64 juta dalam bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, yang akan dikirimkan melalui kelompok-kelompok seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.

“Hampir 600.000 orang, lebih dari setengahnya adalah anak-anak, telah mengungsi akibat konflik tahun ini” di Afghanistan, kata Fore.

Fore juga menekankan kemampuan unik UNICEF untuk beroperasi di salah satu negara termiskin dan paling dilanda perang di dunia.

“UNICEF telah berada di Afghanistan selama lebih dari 70 tahun. Kami tahu apa yang perlu dilakukan untuk anak-anak. Dan kita bisa menyelesaikannya,” ucapnya.

Pengambilalihan Taliban atas Afghanistan dan penarikan militer AS bulan lalu mendorong banyak pekerja bantuan internasional untuk meninggalkan negara itu, karena khawatir akan keselamatan mereka. Tetapi, kata Fore, UNICEF tetap tinggal dan menyelesaikan sesuatu.

“Dalam dua minggu terakhir, kami telah menyediakan 170.000 orang yang terkena dampak kekeringan dengan air minum yang aman dan mengerahkan tim kesehatan keliling di 14 provinsi untuk terus memberikan layanan kesehatan dasar bagi anak-anak dan perempuan,” paparnya.

“Selama minggu terakhir bulan Agustus, UNICEF memberikan 4.000 anak balita gizi buruk dengan perawatan terapeutik yang menyelamatkan jiwa, dan misi jalan telah dimulai,” ujarnya. (Netralnews)

Anies Wajib Bayar Formula E Selama 5 Tahun, PDIP Makin Desak Interpelasi
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai masih banyak yang perlu dijelaskan kepada publik oleh Pemprov DKI mengenai rencana penyelenggaraan Formula E yang akan digelar pada Juni 2022.

Salah satu yang kini menjadi tanda tanya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diwajibkan membayar commitment fee selama lima tahun untuk bisa menggelar ajang balap mobil listrik tersebut.

"Itu memang perlu ditanya dan biar Gubernur yang menjelaskan nanti. Dengan adanya hal ini, maka semakin memperkuat dorongan untuk mewujudkan interpelasi," ucap Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa, 14 September 20212021.

Pasalnya diketahui, dalam surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta yang beredar, Anies diingatkan untuk melunasi commitment fee Formula E sebelum masa jabatannya habis pada 2022.

Dalam surat itu, kewajiban mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk melunasi commitment fee ini tertuang dalam Pasal 92 Ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di situ disebutkan, angka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional.

"Seharusnya Gubernur mengikuti PP yang kedudukannya lebih tinggi dari Ingub. Melangkahi ini, artinya melampaui wewenang. Ada potensi pelanggaran berat sebagai seorang Gubernur," terangnya.

Seperti diketahui rincian pembayaran commitment fee-nya adalah, sesi 2019/2020 sebesar 20 juta pound sterling, sesi 2020/2021 22 juta pound sterling, sesi 2021/2022 24,2 juta pound sterling, sesi 2022/2023 26,6 juta pound sterling, dan sesi 2023/2024 29,2 juta pound sterling.

Apabila Anies tidak membayar commitment fee Formula E selama sesi 5 tahun sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022, maka dimungkinkan akan dicap sebagai wanprestasi dan dapat digugat dalam arbitrase internasional. (Indozone)

Jokowi Teken PP Baru Disiplin PNS, Begini Isinya
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menerbitkan PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP baru ini resmi menggantikan PP Nomor 53/2010 yang juga mengatur disiplin PNS.

Di dalam PP ini diatur kewajiban dan larangan sebagai seorang PNS. Berikut kewajiban-kewajiban PNS yang diatur pada pasal 3 PP Nomor 94/2021:

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain itu ada kewajiban PNS lainnya yang diatur pada pasal 4 PP Nomor 94/2021. Di antaranya:

a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;

c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;

d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan

i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP tersebut juga diatur beberapa larangan bagi para PNS yakni:

a. Menyalahgunakan wewenang;

b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

g. Melakukan pungutan diluar ketentuan;

h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;

i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. Ikut kampanye;

2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. (Sindonews)

Giliran Anies Puji Putra Jokowi: Kepemimpinan Mas Gibran Itu Menunjukkan Ada Satu Ikhtiar Besar
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Usai dipuji Gibran Rakabuming Raka, kini giliran Anies Baswedan yang memuji Wali Kota Solo tersebut terkait penanganan pandemi Covid-19.

Anies memuji bahwa kepemimpinan Gibran menangani Covid-19, khususnya vaksinasi menunjukkan adanya ikhtiar yang besar.

Adapun soal pujian dari Gibran dalam penangan pandemi, Anies mengatakan bahwa pujian dari putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan hanya ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta saja.

Namun, menurutnya, pujian Gibran itu ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta.

“Jadi, bukan saja dialamatkan ke gubernur tapi dialamatkan kepada kerja bersama,” katanya pada Selasa, 14 September 2021.

Anies lantas mencontohkan kerja bersama yang ia maksud, antara lain Kapolda Metro Jaya, Kajati DKI Jakarta, Pangdam Jaya yang berkolaborasi dengan target yang sama.

Menurutnya, berkat kolaborasi berbagai pihak ini, penanganan pandemi berjalan dengan baik dan vaksinasi berjalan sesuai rencana.

Mantan Menteri Pendidikan itu juga beterima kasih kepada Gibran, yang telah memberikan perhatian kepada Jakarta dan memantau kinerja para pemangku jabatan di sana.

Ia juga lantas menyampaikan pujian kepada Gibran sebagai Wali Kota karena pencapaian vaksinasi di Solo sebesar 98 persen.

Menurut Anies, pencapaian itu bukanlah sesuatu yang sederhana mengingat kerumitan melakukan proses vaksinasi.

“Jadi, Solo bisa mencapai 98 persen, kepemimpinam Mas Gibran itu menunjukkan ada satu ikhtiar besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anies juga mengatakan optimistis terhadap generasi baru sebagaimana yang ditunjukkan Gibran dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, selain pada bidang penanganan Covid-19, kawula muda juga menunjukkan potensi pada sektor lain seperti organisasi usaha, pemerintahan, dan lainnya untuk membangun Indonesia lebih baik. (terkini)

Jokowi Ingatkan Majelis Rektor: Ada yang Didik Mahasiswa Jadi Ekstremis
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh rektor dan jajarannya untuk mendidik mahasiswa secara utuh. Jokowi tidak ingin mahasiswa yang diajari tentang kebangsaan di dalam kampus justru terpapar paham radikal saat di luar kampus. 

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, pada Senin, 13 September 2021, sebagaimana tayangan videonya diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 14 September 2021.

Jokowi awalnya meminta agar mahasiswa tidak diajari hal-hal yang bersifat rutinitas dan monoton.

"Oleh sebab itu, tugas universitas adalah mencetak, melahirkan mahasiswa yang unggul dan utuh, sehat jasmani, sehat rohani, budi pekertinya. Baik sisi kebangsaannya," ujar Jokowi.

Jokowi menyadari hal itu bukanlah tugas yang ringan. Karena itu, Jokowi juga meminta para rektor memperhatikan pendidikan mahasiswa di luar kampus.

"Tugas rektor dan seluruh jajarannya bukan hanya mendidik mahasiswa di kampus saja, apalagi hanya di kelas. Hati-hati mengenai ini. Juga menjadi tugas para rektor dan jajarannya yang berkaitan yang di luar kampus. Artinya, di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya, hati-hati," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI itu mengatakan mahasiswa harus diberi perhatian di dalam maupun di luar kampus. Jokowi ingin mahasiswa tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di luar kampus.

"Di dalam kampus dididik mengenai budi pekerti, di luar kampus nggak ada yang mendidik, jadi pecandu narkoba. Nah, untuk apa kita kalau nggak bisa menjangkau ke sana?" ucapnya.

"Di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan. Di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras, lha untuk apa?" imbuh Jokowi.

Atas hal itu, Jokowi meminta urusan-urusan kecil pun diperhatikan. Jokowi lalu menceritakan masa lalunya saat menjadi mahasiswa.

"Jadi terakhir tanggung jawab rektor itu di dalam kampus dan di luar kampus. Urusan hal-hal yang kecil saja memang harus kita perhatikan. Urusan makan mahasiswa itu harus dicek betul. Mohon maaf saya ingat di UGM di Yogya, dulu sering sekali mahasiswa itu terkena penyakit bareng-bareng. Apa Pak rektor? Hepatitis, saya ingat kemudian tipes," tambah Jokowi.

"Karena apa? Warung-warung mahasiswa yang saya dulu juga mengalami, kalau mencuci piringnya di ember, airnya satu ember, dipakai pagi sampai tengah malam. Berikan mereka air mengalir. Mahasiswa kita jadi pembawa penyakit semuanya. Hal-hal kecil-kecil, tetapi ya percuma kalau orang sepintar apa pun kalau tidak sehat, untuk apa? Itu yang tadi saya sampaikan, unggul dan utuh," beber Jokowi. (detik)