PILIHAN REDAKSI

Laporan Ditolak Polda Banten, LQ Indonesia Lawfirm Ragukan Komitmen Kepolisian Tindak Oknum Polisi Smackdown Mahasiswa

BENTENGSUMBAR.COM - LQ Indonesia Lawfirm yang sejak 3 minggu lalu menjadi pelopor adanya modus Oknum POLRI terutama di Fismonde...

Iklan Bank Nagari
Duh! Harap Legowo Ya, Pemerintah Resmi Berlakukan Aturan Ini untuk Para PNS
Kamis, Oktober 14, 2021

On Kamis, Oktober 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar agak kurang menyenangkan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) nih! Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) resmi melarang PNS atau ASN bepergian ke luar daerah dan mengambil cuti selama libur Hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada 18-22 Oktober 2021.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan bepergian ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19. 

Surat Edaran ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 25 Juni 2021, berlaku untuk semua ASN di seluruh Indonesia.

"ASN dilarang cuti dan keluar daerah selama 18-22 Oktober 2021. Dikecualikan bagi cuti melahirkan/cuti sakit/cuti alasan penting," tulis keterangan Kementerian PANRB yang dikutip di akun Twitter resmi Kemenpan-RB @Kemenpanrb, Rabu, 13 Oktober 2021.

Setiap pejabat pembina kepegawaian diminta untuk memberikan hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar aturan tersebut dan wajib melaporkan pelaksanaan Surat Edaran tersebut kepada Menteri PANRB.

Selain itu, Kemenpan-RB juga menginstruksikan PPK untuk melaporkan pelaksanaan Surat Edaran kepada Menteri PANRB. Laporan itu bisa dilakukan melalui lamans.id/laranganbepergianASN.

"Paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal libur nasional," bunyi keterangan tersebut.

Sebelumnya diketahui, pemerintah pusat juga mengeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula tanggal 19 menjadi 20 Oktober 2021 sebagai upaya mencegah persebaran kasus Covid-19. (Reqnews)

Faisal Basri: Jokowi Harus Singkirkan Moeldoko, Ngabalin, dan Luhut Kalau Tidak Mau Indonesia Bangkrut
Kamis, Oktober 14, 2021

On Kamis, Oktober 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Ekonom Senior, Faisal Basri kembali menyampaikan pendapatnya terkait situasi Indonesia saat ini.

Menurutnya, jika tidak ada Langkah strategis dari pemerintah, ancaman kebangkrutan ekonomi Indonesia akan benar-benar terjadi.

Bahkan dinilainya, kebangkrutan bisa terjadi sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir di tahun 2024.

Hal ini disampaikan Faisal dalam acara Gelora Talks bertajuk ‘Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha’ yang digelar Rabu, 13 Oktober 2021.

“Kebangkrutan itu tidak bisa terlalu lama, sebelum 2024, pemerintah ini sudah bangkrut,” ungkapnya.

Salah satu faktor yang disorotinya adalah keputusan BUMN PT Waskita Karya yang menjual saham kepemilikan ruas Tol Cibitung-Cilincing senilai Rp 2,44 triliun.

Padahal diketahui nilai pembangunan tol tersebut mencapai Rp 10,80 triliun.

“Waskita menjual jalan tol Rp 2 triliun, padahal investasinya Rp 11 triliun, kan lama-lama bangkrut (keuangan negara),” jelasnya.

Sehingga Faisal berharap agar Jokowi segera sadar bahwa keuangan negara sedang di bawah ancaman dan diperlukan Langkah cerdas serta taktis untuk menyelamatkan itu.

Salah satu cara yang diusulkan Faisal adalh dengan menyingkirkan orang-orang di sekeliling Jokowi, seperti Moeldoko, Ali Mochtar Ngabalin, hingga Luhut Binsar Panjaitan.

“Presidennya (harusnya) sadar membersihkan orang-orang sekelilingnya dari orang seperti Moeldoko, Ali Ngabalin, Luhut Pandjaitan, kalau tidak ya sudah terima risiko,” tandasnya.

Seperti diketahui, PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhasil melakukan transaksi divestasi melalui anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR) dengan PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) atas jual beli ruas Tol Cibitung-Cilincing.

Melalui penjualan ini, Wastkita Karya memperoleh keuntungan dan dapat mengurangi utang atau kewajiban untuk memperbaiki kesehatan keuangan Perseroan.

Nilai transaksi divestasi ini mencapai Rp 2,44 triliun, setara dengan 1,96x Price to Book Value (PBV).

Sementara, biaya pembangunan tol tersebut mencapai Rp 10,80 triliun.

Direktur Teknik PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP), Ari Sunaryono mengatakan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol yang ditandatangani perseroan pada Agustus 2011, pembangunan jalan tol tersebut ditaksir menelan biaya Rp 4,20 triliun.

Namun, taksiran tersebut berubah saat proyek jalan tol sepanjang 34,80 kilometer saat konstruksi dimulai pada 2017.

"Sekarang nilai investasinya Rp 10,80 triliun dan kami sudah konsultasi (dengan regulator)," ujarnya saat paparan progres proyek tersebut, Kamis, 10 Oktober 2019. (Galamedia)

Pengumuman, Pemerintah Akan Setop Penjualan Motor dan Mobil yang Pakai BBM
Kamis, Oktober 14, 2021

On Kamis, Oktober 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Jangan berharap menemukan dealer yang menjual sepeda motor berbahan bakar minyak dan mobil berbahan bakar bensin lagi di Indonesia. 

Karena semua kendaraan yang akan mereka jual menggunakan mesin penggerak berteknologi energi baru dan terbarukan serta net zero emission.

Semua itu dimulai sekitar dua dekade dari sekarang. Itupun kalau rencana pemerintah yang disampaikan Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tarif benar-benar diwujudkan.

Dalam rencana mulai tiga dekade mendatang, pemerintah akan sepenuhnya menggunakan mesin yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta net zero emission.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tarif, sepeda motor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) akan dihentikan penjualannya pada 2040. Pun mobil yang menggunakan bensin, akan dihentikan penjualannya lima tahun berikutnya.

"Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060," kata Arifin dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu (12/10/2021).

Dalam mencapai target nol emisi, pemerintah menerapkan 5 prinsip utama. Yaitu peningkatan pemanfaatan EBT, pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa startegi kunci," ujar Arifin.

Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Di tahun 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.

"Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," ucapnya.

Di tahun 2022, akan ada Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. 

Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi PLTS di tahun 2025.

Pada tahun 2027, pemerintah akan memberhentikan stop impor LNG dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS.

Kemudian di 2030, Arifin optimistis jaringan gas bisa menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.

"Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini di tahun 2031," tutur Arifin.

Di tahun 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70 persen,tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.

Selanjutnya pada 2045, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama.

"Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," tambahnya.

Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapau 87 persen di 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh/kapita.

Terakhir, pada 2060 bauran EBT telah mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro. Serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita. (Kompas TV)

Netizen Balas Musni Umar: Jujur Saja Anies Baswedan Tak Laku di Papua
Kamis, Oktober 14, 2021

On Kamis, Oktober 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sosiolog Musni Umar membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak disambut meriah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ke Papua.

Musni melalui akun Twitter-nya mengatakan, Anies ke Papua bukan dalam rangka kampanye Pemilu 2024.

Selain itu, ia menyebut Anies tak punya partai yang memobilisasi warga untuk menyambutnya. Musni mengklaim Anies cuma punya prestasi.

Pernyataan Musni itu ramai dikomentari netizen, salah satunya akun Twitter @HmfaqihA. 

Ia merasa heran dengan Musni yang membuat pernyataan demikian hanya karena Anies tidak disambut warga Papua.

"Karena warga Papua tidak ada yang menyambut sehingga keluarlah statement seperti ini," tulis @HmfaqihA, Selasa, 12 Oktober 2021.

Akun tersebut lantas melontarkan pertanyaan soal cuitan Musni yang seolah-olah menyindir pihak lain ke Papua dalam rangka kampanye.

"Pertanyaannya adalah Yang kampanye di Papua siapa @musniumar? Atau anda ingin mengatakan bahwa bapak Ganjar Pranowo berkampanye di Papua? begitu?" kata @HmfaqihA.

Lebih lanjut, @HmfaqihA meminta Musni untuk jujur mengakui bahwa memang Gubernur Anies tidak 'laku' di Papua.

"Jujur saja bahwa Anies Baswedan tidak laku di Papua," sindirnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kolase foto yang membandingkan kedatangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ke Papua, viral di media sosial.

Adapun dua kepala daerah itu terbang ke Papua di waktu yang berbeda. Anies ke Papua pada Senin (11/10), sementara Ganjar ke Bumi Cendrawasih itu pada Jumat (1/10) lalu.

Anies dan Ganjar diketahui ke Papua untuk memberikan dukungan kepada atlet mereka yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Dalam kolase foto yang dibagikan netizen, tampak Ganjar disambut meriah warga Papua dan diajak swafoto. Hal tersebut kontras dengan Anies yang terlihat dalam foto tidak ada penyambutan dari warga setempat.

Salah satu kolase foto yang diunggah netizen misalnya, dibuat narasi "Sama- sama Datang ke Papua. Disambut Meriah (Foto Ganjar). Dicuekin (Foto Anies)".

Beda penyambutan warga Papua kepada dua tokoh yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat capres di Pilpres 2024 itu, dikomentari oleh Musni Umar.

Musni menyebut jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ke Papua bukan dalam rangka kampanye Pemilu 2024.

"Anies ke Papua bukan untuk kampanye pemilu tapi untuk beri semangat ke Tim PON DKI. Pemilu 2024 masih jauh belum waktunya kampanye," tulis Musni di akun Twitter-nya, Selasa (12/10/2021).

Selain itu, Musni mengatakan kalau Anies tak punya partai yang memobilisasi massa untuk menyambut kedatangannya. Menurutnya, Anies hanya punya prestasi.

"Anies tidak punya partai yang memobilisir. Hanya punya nama dan prestasi," kata Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) itu. (Netralnews)

Aktivis 98: Ketua Komisi E DPRD DKI Jangan Asal Bacot, Kasihan Atlet Yang Sedang Berjuang Di PON
Kamis, Oktober 14, 2021

On Kamis, Oktober 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD DKI Jakarta diminta tidak asal bacot. Sebab, celoteh para politisi Kebon Sirih itu seperti tidak berkaca pada diri sendiri.

Hal ini ditegaskan Mohammad Ridwan. Tokoh muda Betawi yang biasa disapa Boim ini langsung mencibir DPRD yang ia dinilai terlalu banyak bacot.

Boim menilai, para atlet, pelatih dan ofisial sudah berjuang keras agar menjadi juara umum di PON. Hal itu terbukti dari perolehan medali yang awalnya dimenangi oleh Jakarta.

"Dalam pertandingan itu kalah menang biasa, kan pasti ada faktonya kenapa Jakarta kesalip Jabar dan Jatim dalam perolehan medali PON, jangan asal bacot dan bisa menjatuhkan mental atlet, ofisial dan pelatih," tegas Boim yang juga Ketua Bamus Betawi Jakarta Utara ini kepada wartawan, Rabu, 13 Oktober 2021 malam.

Boim menilai, celoteh DPRD itu seperti tidak berkaca pada diri sendiri. "Itulah susahnya kalau politisi tidak paham olahraga. Bacot DPRD itu seperti melukai atlet yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama ibukota, ini mendadak urusan duit bukannya suport," terangnya.

Aktivis 98 ini meminta kepada para politisi untuk datang langsung ke Papua dan melihat kondisi di lapangan.

"Emang itu DPRD kerjanya bener apa, mereka kunker dan studi banding hasilnya apa coba. Kalau atlet jelas, ada medalinya dan gajinya tidak sebesar itu para dewan," beber Boim.

Boim menambahkan, jika dibandingkan dengan Jabar dan Jatim tentunya Jakarta kalah. 

"Lihat ada berapa penduduk Jabar dan Jatim, dua provinsi itu lebih mudah dan banyak mencari stok atlet. Lalu, Jabar dan Jatim itu tingkat kota dan kabupaten dapat anggaran pembinaan, jadi kalau ditotal lebih besar mereka ketimbang Jakarta," tegasnya.

Dia meminta kepada DPRD bisa cerdas dalam memberikan komentar. 

"Coba total kalau Jabar ada sekitar 27 kota dan kabupaten dan setiap daerah KONI-nya dapat dana pembinaan atlet. Nah, Jakarta kan tidak," tambah pria yang hobi silat ini.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani mendesak kalau kegagalan kontingen ibu kota dalam merebut juara umum PON harus mundur.

"Saya harap itu dewan-dewan jangan banyak bacot, toh prestasi Jakarta tidak ambruk banget. Awal PON berlangsung, DKI sempat memimpin lalu kesalip Jabar dan Jatim. Artinya pasti ada kendala di lapangan, makanya itu dewan suruh jadi ketua cabang olahraga dan jangan cuma koar-koar doang," tegasnya.

Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menilai bahwa menang dan kalah dalam pertandingan adalah hal biasa.

Namun demikian, sambungnya, perolehan Medali Emas Provinsi DKI Jakarta tersebut dapat diperhitungkan secara matang dengan menerapkan sport science dalam pembinaan atlet.

Menurut Pras sapaan akrab pria tersebut, dalam setiap kompetisi atau pertandingan hal yang terpenting dan harus dijunjung tinggi para atlet untuk meraih prestasi adalah sportivitas. Khususnya, DKI Jakarta.

"Ini penting karena dalam olahraga itu semuanya tegas, jelas dan terukur, tidak Ada yang abu-abu. Terlebih saya sampai saat ini masih menjadi Atlet Aktif, jadi bisa ikut merasakannya," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dengan waktu yang tersisa, Prasetyo juga mendoakan para atlet yang berjuang diberikan kemudahan, kekuatan dalam meraih prestasinya mempersembahkan banyak medali lagi untuk ibukota sehingga menjadi peringkat pertama lagi, juara umum PON XX Papua 2021. (Radar Nonstop)

Yusril Ihza Mahendra: Pak SBY Kan Pernah Minta Tolong Sama Saya Tangani Kasus Ibas
Kamis, Oktober 14, 2021

On Kamis, Oktober 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Nama advokat Prof Yusril Ihza Mahendra kini menjadi sorotan publik, setelah dirinya disebut-sebut menawarkan jasa Rp 100 miliar agar Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menggandengnya sebagai kuasa hukum. Namun kabar tersebut dibantah oleh Yusril Ihza Mahendra.

Bahkan, Yusril mengungkap ketika menangani kasus putra SBY yakni Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dirinya tak meminta uang sepeserpun.

"Tanya saja sama pak SBY. Pak SBY kan pernah minta tolong sama saya untuk menangani kasus Ibas. Terus saya minta bayaran berapa dari Pak SBY? Nol rupiah," ujar Yusril saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra dan News Manager Tribunnetwork Rachmat Hidayat, Rabu, 13 Oktober 2021.

Kala itu, dia mengatakan Ibas sempat menanyakan perihal berapa kontrak yang bakal disepakati agar mau mendampinginya.

Namun, Yusril menolak menerima bayaran mengingat persahabatan dan kedekatannya dengan SBY.

Bahkan ketika itu menurutnya ada banyak saksi, mulai dari Maqdir Ismail, almarhumah Ani Yudhoyono, dan Amir Syamsuddin.

"Ibas saja pada waktu itu menanyakan kepada saya, 'pak Yusril kita bikin kontrak deh bagaimana?' Saya bilang nggak enak lah dengan beliau (SBY), ya sudahlah ya, ini kan dasarnya persahabatan, membantu saya kepada beliau, nggak usah lah kita bicara-bicara," ucapnya.

Kasus lain pun dicontohkan Yusril, seperti kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibelanya habis-habisan.

Tak tanggung-tanggung, kala itu Yusril melawan pemerintah yang berniat mencekal HTI.

Dia menegaskan bukan dirinya pro terhadap perjuangan HTI membangun negara khilafah dan membubarkan NKRI.

Namun, Yusril hanya berusaha membela hak hidup mereka yang diberangus pemerintah.

"Itu saya hadapi ke pengadilan sampai ke MA dan tidak satu rupiah pun HTI itu membayar apa-apa kepada saya. Bahkan jadi banyak pertanyaan, sebenarnya Yusril ini jangan-jangan adalah pro HTI, setuju negara khilafah dan membubarkan NKRI," ucapnya.

"Saya sedikitpun tidak setuju dengan ideologinya HTI tentang negara khilafah, tapi karena hak hidup mereka, kebebasan mereka diberangus oleh pemerintah, maka saya hadapi, saya bela mereka, jadi saya cukup bayak belajar tentang hal ini," imbuhnya.

Ia pun sempat menyinggung politikus Benny K Harman yang menganggap tidaak pernah belajar secara mendalam.

"Dan itu saya kira hanya orang yang memiliki sikap kenegarawanan yang bisa berpikir seperti itu. Yang model Benny Harman, jubir demokrat pemikirannya begitu-begitu saja, hanya political game permainan mereka, nggak pernah belajar dalam-dalam," katanya.

Kepentingan Invisible Power
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman, mempertanyakan motif Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan Hak Uji Materiil AD/ART Partai Demokrat Hasil Konggres V Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut Benny, sekilas Yusril memang hanya bertindak mewakili 4 orang eks Ketua DPC Partai Demokrat yang telah memberi kuasa hukum kepadanya untuk mengajukan gugatan AD/ART Partai Demokrat ke MA.

"Namun jika ditelusuri lebih dalam (duc in altum) keempat orang itu sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung dengan adanya sejumlah norma dalam AD/ART Partai Demokrat yang mereka klaim bertentangan dengan UU Parpol dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Benny kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Benny melihat, klaim moral yang digunakan Yusril untuk membenarkan langkah menggugat keabsahan keputusan konggres V Partai Demokrat seperti untuk memajukan demokrasi dan mendorong demokratisasi internal Parpol juga kehilangan dasar pijakannya.

Bahkan menerapkan standar ganda karena pada saat yang bersamaan partai yang Yusril pimpin, yaitu Partai Bulan Bintang malah tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang hendak dia perjuangkan melalui perkara tersebut.

Lantas, Benny pun mempertanyakan kepentingan mana yang hendak diperjuangkan Yusril itu.

"Pengacara Yusril patut diduga kuat tidak bekerja untuk membela kepentingan dari pihak-pihak yang telah memberinya kuasa karena memang tidak ada kepentingan nyata di sana melainkan untuk membela kepentingan dari kekuatan tertentu yang tidak tampak ke permukaan atau invisible power," ucap Benny.

Kekuatan yang tidak tampak ini, menurut Benny sebenarnya memiliki kepentingan politik saat ini.

Kemudian bersekutu dengan 4 eks ketua DPC Partai Demokrat menggunakan jasa pengacara Yusril guna memperjuangkan kepentingan politik dari kekuatan tersembunyi (invisible power) tersebut.

"Karena yang berkepentingan secara politik sebenarnya adalah kekuatan tersembunyi tersebut (the hidden power) dan bukan empat orang eks ketua DPC Partai Demokrat yang memberinya kuasa maka tidak mustahil yang membiayai jasa hukum pengacara Yusril adalah kekuatan tersbunyi tersebut," ujar Benny.

"Saya merasa terlalu besar pengorbanan dari empat orang eks ketua DPC Partai Demokrat yang telah memberi kuasa kepadanya dengan mengeluarkan dana mungkin ratusan miliar hanya untuk meminta norma-norma dalam AD dan ART PD dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan UU Parpol dan UU MA," lanjutnya.

Lantas, Benny menyebut tujuan dari invisible power tersebut menyingkirkan Partai Demokrat dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kontestasi politik menjelang hajatan politik nasional di tahun 2024 nanti.

"Partai Demokrat dan AHY oleh kekuatan ini dianggap sebagai batu sandungan atau penghalang utama untuk mewujudkan skenario gelap mereka, karena itu ia harus diganggu, disingkirkan atau diambil alih jika tidak mau bekerja sama dalam skema politik yang mereka desain," katanya. (Tribunnews)

Lawang Park, Wisata Meditasi dan Perenungan Ulang
Kamis, Oktober 14, 2021

On Kamis, Oktober 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Malam belum larut. Kabut dingin turun di ketinggian Lawang Park. Semilir angin berhembus menuju gigil. Tafakur suara alam yang khusuk dalam perenungan ulang. Meditasi bersama noktah yang mengembun.

“Lawang Park ini saya buat untuk perenungan ulang bagi pengunjung. Orang datang ke sini, minum kopi, menenangkan diri dan mencari inspirasi,” ungkap Zuhrizul, pemiliki Lawang Park, dalam Diskusi Tigabelasan Jaringan Pemred Sumbar (JPS), di Lawang Park, Agam, Rabu, 13 Oktober 2021.

Lelaki yang akrab disapa Mak Etek ini bercerita, Lawang Park dulunya rimba belantara. Lalu, pascagempa 2009, ia main ke kampungnya di Lawang, Kabupaten Agam. Muncul pikirannya untuk mengembangkan bukit rimba belantara yang memiliki pemandangan menarik ke Danau Maninjau.

“Orang kampung menyebut saya gila,” ujarnya.

Pertama dibangun di ketinggian tersebut adalah mushalla. Airnya tak ada, lalu dibuat lubang dan diberi plastik untuk penampung air.

“Saya jual paket kemping. Makan dibawa dari luar, karena belum ada restoran,” lanjutnya.

Setelah paket kemping itu laku, ia mulai membangun villa satu persatu. Namun, tidak berjalan mulus. Karena sulit meyakinkan ninik mamak untuk mendapatkan izin.

“Dua tahun saya meyakinkan ninik mamak. Bersama anak-anak muda di sini, saya membentuk Forum Wisata Madani. Kita ada pelatihan-pelatihan dan kegiatan lainnya,” papar Mak Etek.

Menariknya, setelah Lawang Park dibuka maksiat berkurang. Saat puncak bukit tersebut rimba belantara, hampir tiap minggu ada yang tertangkap mesum. Hal inilah yang melunakkan hati para ninik mamak tersebut, sehingga Lawang Park diizinkan membangun apa saja.

“Pariwisata itu memberantas maksiat. Dengan membangun wisata, tempatnya menjadi terang benderang. Kita menerima pelatihan dari perusahaan. Kita jual paket training, outbond, wisata keluarga, paralayang dan seterusnya. Bahkan, akrobatik paragliding, angin yang bisa itu ada dua, di Lawang Park dan satu lagi di turki,” tuturnya.

Terkait pariwisata Agam, ada 21 desa wisata yang akan dikembangkan. Terbanyak di Sumbar dan Indonesia. Diantaranya, Museum Buya Hamka yang bisa dijadikan wisata religi dan kajian agama.

“Saya membayangkan keramba ikan sebagai homestay, ada terasnya untuk mancing ikan. Orang ke sana naik perahu. Kemudian ada restoran terapung. Jadi, keramba itu bukan dimusnahkan tapi alih fungsi,” pungkasnya. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Pakar Sorot Tata Kelola Vaksin dan Herd Immunity di Indonesia dan ASEAN, Ini Kata Mereka
Kamis, Oktober 14, 2021

On Kamis, Oktober 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pandemi Covid-19 secara global saat ini ada di gelombang ke-3 dunia. Demikian disampaikan dr. Dicky Budiman, M.Sd. PH., Ph.D (cand.) praktisi dan peneliti Center for Environment and Population Health, Griffith University, Australia.

“Saat ini kita masih diatas, meskipun ada tren menurun tapi belum jelas tren-nya akan seperti apa. Belum benar-benar mengarah ke terkendali," katanya pada webinar yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan Center IDS bertajuk “Tata Kelola Vaksin dan Herd Immunity di Indonesia dan ASEAN”, Rabu, 13 Oktober 2021.

Terkait kapan berakhirnya pandemi, Dicky menyatakan bahwa saat ini ada 2 skenario, skenario baik di akhir 2022 pandemi ini berakhir atau skenario buruk akhir 2025 baru berakhir. 

Dicky mengungkap bahwa nanti ada 3 kategori, terkendali, endemi atau epidemi. “Endemi bukan berarti tidak berbahaya, yang membedakan tresholdnya saja. Seperti misalnya demam berdarah, kalau treshold terlewati ini bisa jadi wabah besar. Ini yang perlu kita hindari.”

Dicky mengingatkan akan adanya efek long covid. “Bisa diperkirakan secara ekonomi akan ada beban 5-10 tahun ke depan. Selesai pandemi Covid akan ada dampak ikutan panjang bisa 10-20 tahun ke depan.”

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah potensi ledakan “Meskipun ada yang memiliki imunitas, tapi level indonesia ini dalam transimisinya di penularan komunitas di level 4 WHO. Itu yang terburuk, artinya kita tidak dapat mendeteksi sebagian besar kasus infeksi,” katanya.

Hendrik Therik Assistant Protection Officer (Acting) UNHCR Indonesia menyatakan bahwa saat ini di Indonesia ada 13.743 pengungsi yang tersebar di beberapa  wilayah.

“Pengungsi diberikan oleh pemerintah fasilitas yang sama dengan WNI ketika terkena Covid-19, namun sejak 20 April hanya beberapa faskes saja yang melayani pengungsi untuk dirawat secara gratis," ujarnya.

Praktik baik inklusi pengungi dalam vaksinasi Covid-19 bersama pemerintah daerah telah dilakukan di beberapa daerah. 

“Contohnya di Aceh Timur pada awal Juni, saat kedatangan pengunsi Rohingnya, sehari kemudian pemerintah Aceh Timur memberikan vaksinasi. Daerah lainnya juga dilakukan vaksinasi di Pekanbaru, Kupang, dan di Jakarta. Selain itu juga dari PBB sendiri dan CSR dari lembaga lainnya," terangnya.  

Jika sebelumnya belum ada peraturan yang jelas, maka pada tanggal 21 September 2021 keputusan menteri kesehatan telah direvisi sehingga sudah ada pedoman resmi untuk para pemerintah daerah yang ingin melakukan vaksinasi di daerah. 

“Saat ini sudah ada 3000 orang pengungsi yang telah menerima vaksinasi dosis 1 dari 10 ribu orang yang memenuhi kriteria," ungkapnya.

Hendrik berharap vaksinasi dapat menjangkau lebih luas untuk para pengungsi. “Semoga semakin banyak pengungsi yang dapat divaksin karena mereka hidup berdampingan bersama kita, sehingga mereka juga perlu diperhatikan karena tidak semua orang aman sebelum semua orang divaksinasi, termasuk juga pengungsi," katanya. 

Dr. Tatok Djoko Sudiarto, Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina mempertanyakan peran ASEAN yang terkesan diam menghadapi Pandemi Covid-19.

“Kenapa saat pandemi ini ASEAN menjadi diam, apakah sifat dari covid ini yang membuat ASEAN diam sehingga setiap daerah dibiarkan untuk membuat kebijakan di daerah nya masing-masing?” katanya.

Tatok mengingatkan pentingnya kerja bersama di regional ASEAN ini yang benefitnya sangat banyak baik dari sisi cooperation, capacity dan community.

Ia juga mengungkap bahwa menurut IMF ada kerugian 9 triliun dolar dari krisis pandemi, bukan hanya kehilangan barang tapi juga jiwa.

“Dalam hal pengadaan vaksin, terjadi ketidakseimbangan kesehatan global dalam hal pengeluaran, riset infrastruktur  dan inovasi. 5 negara besar dunia penduduknya hanya 9% populasi itu spendingnya 60% dari global spending," ujarnya.  

“Constraint dalam pengembangan vaksin ada permasalahan intellectual property (IP) regimes tadi disebut terkait global conspiration," kata Tatok.

Laporan: Arief Tito