Advertorial

Daerah

Berangkat ke Munas KAHMI, Mahfud Pamer Foto Bareng Anies dan JK: Yakin Usaha Sampai...
Kamis, November 24, 2022

On Kamis, November 24, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memamerkan foto bersama Anies Baswedan dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) sebelum hadir dalam Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Palu, Sulawesi Tengah.

Mahfud mengunggah kebersamaan dalam foto itu di akun Twitternya @mohmahfudmd Kamis (24/11).

"Siap hadir ke arena Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam (KAHMI) dan FORHATI tahun 2022 di Palu. Yakin usaha sampai (YAKUSA) untuk membangun insan cita HMI: insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, membangun masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT," cuit Mahfud dalam akun Twitternya.

Tak hanya JK dan Anies, pada foto unggahan Mahfud itu tampak Istri JK Mufidah Jusuf Kalla, Ferry Mursyidan Baldan hingga Sudirman Said.

Sebagai informasi, baik Mahfud, Anies, Ferry hingga JK merupakan aktivis HMI. 

Kini, Mahfud menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar KAHMI. Sementara JK menjabat sebagai Ketua Dewan Etik KAHMI.

Munas KAHMI akan digelar di Palu pada 24-27 November 2022. 

Pada laman resmi KAHMI, Anies dijadwalkan akan menutup kegiatan pada hari pertama dengan memberikan orasi kebangsaan. 

Presiden Jokowi dijadwalkan membuka Munas pada hari kedua.

Tiga Tokoh Islam Asal Sulsel Temui Anies Baswedan: Mari Kita Doakan dan Berikhtiar Bersama untuk Indonesia
Kamis, November 24, 2022

On Kamis, November 24, 2022

BENTENGSUMBAR.COM  Tiga tokoh Islam asal Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Tiga tokoh itu, diantaranya Presiden Nusantara Foundation Imam Shamsi Ali, Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Zaitun Rasmin dan anggota DPD RI Tamsil Linrung.

Hal itu terlihat dari gambar yang diunggah Tamsil Linrung di akun Instagram pribadinya, Kamis (24/11/2022).

Tidak diketahui pasti maksud pertemuan itu, namun dilihat dari foto dan video yang diunggah, beberapa tokoh itu bercengkrama dengan hangat.

Mereka bahkan melakukan sesi foto bersama usai melakukan diskusi.

“Setelah berdiskusi terbuka dan mendalam, keyakinan kita semakin mantap untuk bersama-sama menyalakan lilin harapan perubahan itu,” kata Tamsil Linrung dalam keterangan gambar yang diunggah.

Kader Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan, ketika gagasan tentang bernegara dan visi kebangsaan ditempatkan pada posisi tertinggi, maka didapatkan banyak titik temu.

“Kita memerlukan pemimpin yang kehadirannya bukan sekadar menyelesaikan masalah, tetapi kehadirannya untuk mengajak semua pihak terlibat dan turun tangan menyelesaikan masalah dan tantangan,” tuturnya.

“Untuk itu mari kita doakan dan berikhtiar bersama untuk Indonesia,” tandasnya.

Sumber: Fajar.co.id

Terima Kedatangan Dubes Indonesia Untuk Inggris, Gubernur Mahyeldi Bahas Potensi Kehutanan Sosial Sumbar
Kamis, November 24, 2022

On Kamis, November 24, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menyambut langsung kedatangan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, periode 2014 - 2019 di Istana Gubernuran, Rabu (23/11/2022) malam. 

Pada pertemuan yang berlangsung hangat tersebut Gubernur Sumbar dan Dubes Inggris  selain untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia - Inggris, juga membahas pelestarian dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta potensi carbon trading di Sumatera Barat. 

Dalam pertemuannya dengan Gubernur tersebut Dubes Moazzam Malik mengatakan Pemerintah Inggris selama ini melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumbar mengelola sumber daya alam yang mengutamakan kelestarian guna kehidupan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Menurutnya ada beberapa program Pemerintah Indonesia terkait pelestarian Sumber Daya Alam terutama hutan di Sumbar yang di dorong oleh Pemerintah Inggris salah satunya adalah perhutanan sosial.

"Pemerintah Inggris mendukung berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat di Sumbar sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi juga dapat  melestarikan sumber daya alam yang ada," ujarnya. 

Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menceritakan bahwa sekitar 81 persen masyarakat di sumbar  yang tinggal di dalam kawasan hutan. 

Gubernur juga menyebut Pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Sumbar telah mencapai 242.000 hektare hingga 2022 ini yang tersebar di sejumlah daerah.

"242.000 hektare hutan tersebut dapat digarap untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dengan luas lahan tersebut masyarakat dapat membudidayakan tanaman seperti madu, durian, jengkol, sukun, gaharu, dan lain sebagainya," ungkap gubernur.

Gubernur juga mengatakan saat ini Pemprov Sumbar tengah menargetkan sebanyak 5.000 stup madu galo-galo pertahun untuk membantu masyarakat sekitar hutan dan membudidayakan koloninya.

"Dengan target 5000 stup pertahun kita bisa memproduksi madu galo-galo sebanyak 20 ton perbulan," imbuh gubernur.

Diketahui, Galo-galo atau Kelulut sangat potensial dibudidayakan dalam rangka agar masyarakat yang berada di sekitar hutan bisa melalui kehidupan melalui kesejahteraan yang lebih baik dan terjamin dengan memanfaatkan potensi yang ada di hutan tanpa merusak hutan.

Selain itu Gubernur dan Dubes Inggris juga membahas potensi Carbon Trading (perdagangan karbon) yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, mengatakan peluang untuk perdagangan karbon itu sangat terbuka karena di Indonesia sudah memiliki dasar hukumnya.

"Kita sudah punya Perpres 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mendukung komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Nanti akan diturunkan menjadi Peraturan Menteri (Permen) KLHK yang salah satu di dalamnya mengatur tentang carbon trading," ujarnya. 

"Namun yang paling penting adalah dengan mempersiapkan data. Data yang kita miliki di sumbar, melalui sampling plot atau peta ukur karbon untuk mengetahui berapa jumlah stok karbon hutan kita secara berkala. Jadi ketika ada regulasi terkait perdagangan karbon, sumbar sudah siap dengan hal tersebut," lanjutnya. (Via/MMC) 

#Diskominfotik Sumbar.

Apresiasi Kader Posyandu Sumbar Berprestasi, Kunjungi Posyandu Merak Desa Bona, Gianyar, Bali
Kamis, November 24, 2022

On Kamis, November 24, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai bentuk apresiasi terhadap kader posyandu berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tingkat kabupaten/kota Tahun ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi (DPMD) Sumbar, melaksanakan Study Implementasi Pelaksanaan Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD, di Posyandu Merak, Desa Bona Kec. Belah Batu, Kab. Gianyar Provinsi Bali, Rabu, (23/11/2022).

Rombongan sebanyak 38 orang, terdiri dari kader berprestasi, Wakil Ketua TP. PKK Sumbar, Ny. Fitria Amalia Audy, Ketua TP PKK Kota Padang Panjang Arrosa Apriyani, Ketua TP PKK Kabupaten Pasaman Barat Titi Susilawati, Ketua TP PKK Kab Kepulauan Mentawai, Prissila, serta Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat DPMD Sumbar, Quartita Evari Hamdiana.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua TP. PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Fitria Amalia Audy atau biasa disapa Bu Amel, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota Pokjanal Posyandu dan Kader Posyandu Provinsi Sumatera Barat dengan menggali ilmu dan pengalaman ke Provinsi Bali khususnya Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan posyandu.

”Pengalaman tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan, serta menetapkan kegiatan dalam peningkatan penyelenggaraan kegiatan posyandu,” ujar Bu Amel.

“Kami sampaikan, saat ini jumlah rombongan yang berada disini ada sebanyak kurang lebih 38 orang. Kami mengharapkan informasi dari Bapak/Ibu sekalian terutama dari Kader-Kader Posyandu dan Ibu-ibu Pengurus TP-PKK Desa Bona, Bapak Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, mengenai kiat-kiat yang telah dilaksanakan sehingga posyandu di Desa ini berhasil memperoleh masuk nominasi Posyandu Terbaik,” lanjutnya.

I Ketut Mudana mewakili Bupati Gianyar menyampaikan, ucapan terima kasih atas kunjungan dari rombongan TP. PKK Provinsi Sumatera Barat. 

Perasaan bangga disampaikan, karena telah memilih Gianyar khususnya Posyandu Merak Desa Bona sebagai tempat kunjungan untuk pelaksanaan studi tiru terkait posyandu.

“Semoga dengan kunjungan yang dilaksanakan sekarang bisa membawa bekal yang membangun untuk kemajuan posyandu yang ada di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi tempat Posyandu Merak Desa Bona, ditemani langsung oleh Ketua Tp. PKK Desa Bona untuk melihat kerajinan dan inovasi yang dilakukan oleh para kader Posyandu Merak.

Kegiatan turut dihadiri Ketua TP. PKK Kab. Gianyar yg diwakili oleh Sekretaris TP. PKK Gianyar yang sekaligus menjabat sebagai sekdis PMD Gianyar Ibu Ni Wayan Sriyani, Kelompok Ahli Bupati Bpk. Ngakan Dharmajati, Kabid Paud Dinas Pendidikan Kab. Gianyar I Made Sunata, serta Kabid P2P Dinas Kesehatan Kab. Gianyar Putu Awan Saputra.(ria.phb/MMC)

#Dinas Kominfotik Sumbar

Rancang Ulang Wisata Lembah Anai, Tingkatkan Potensi Wisata Tanpa Mengurangi Rasa Nostalgia
Kamis, November 24, 2022

On Kamis, November 24, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, merupakan sebuah maha karya alami yang selalu mengundang untuk disinggahi.

Komposisi pemandangan dan air terjun setinggi kurang lebih 35 meter, menjadi salah satu eksotisme tersendiri di Sumatera Barat. 

Meski demikian menarik, ketika memasuki musim hujan, meningkatnya debit air terjun seringkali menyebabkan tertutupnya akses jalan oleh air yang melimpah. 

Begitupun dengan areal parkir di sekitar air terjun kini mulai terasa kurang memadai, terutama di musim-musim liburan. 

Oleh karena itu, penataan ulang kawasan menjadi jawaban dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi saat ini dan kedepannya di sekitar Air Terjun Lembah Anai.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy dalam rapat bersama Dinas Pariwisata Sumbar dan beberapa OPD terkait, Rabu (23/11/22). 

Bagaimana menata ulang, merancang kembali, sekaligus mengoptimalkan Destinasi Wisata Lembah Anai sebagai salah satu destinasi favorit yang sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu ini. 

Hadir bersama Wagub Audy dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda, Kepala Dinas Pariwisata Tanah Datar Hendri Agung, Kepala BKSDA Sumbar Ardi Andono, Dinas Lingiungan Hidup, Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), dan OPD terkait lainnya.

Menurut Wagub, penataan kembali dan pembaruan perlu diadakan dalam mengatasi masalah-masalah yang kini dialami di Kawasan Air Terjun Lembah Anai. 

Penataan mulai dari optimalisasi lahan parkir, serta mencegah meluapnya air yang dapat menutup akses jalan. 

Dengan merekonstruksi ulang titik-titik masalah yang ada di Lembah Anai serta mengoptimalkannya, upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisata baik lokal, domestik maupun mancanegara.

Sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar tanpa mengurangi nilai estetik dari Air Terjun Lembah Anai itu sendiri.

“Dari dulu lembah Anai begitu aja, padahal ini salah satu icon Sumatera Barat. Apalagi ini sangat eye catching. Air terjunya dekat dengan jalan utama, jadi perlu sekali lebih dikembangkan Lembah Anai ini,” jelas Wagub Audy.

Menjelaskan lebih lanjut gagasan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Luhur Budianda  memaparkan Project Plan yang akan menjadi solusi dalam upaya optimalisasi potensi destinasi Wisata Air Terjun Lembah Anai.

“Jadi nanti kita akan coba rencanakan membuat jalur opsional ke air terjun, sehingga kita bisa membangun Plaza yang bisa menjadi tempat untuk berwisata tanpa menganggu bangunan yang sudah ada. Gorong-gorong air terjun juga akan kita perdalam untuk mengatasi limpahan air terjun, tanpa meninggalkan nilai estetikannya,” terang Budi.

Adapun perencanaan penataan ulang kawasan Air Terjun Lembah Anai ini dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah provinsi, Kabupaten Tanah Datar, dan beberapa lembaga dan kelompok masyarakat terkait. 

Ditargetkan Wagub, perencanaan sudah rampung menjelang akhir tahun 2022 ini.

“Saya ingin kita libatkan juga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan UMKM juga. Jadi dalam pengelolaannya ekonomi masyarkat kebantu juga, kalau bisa master plannya ini sudah siap sebelum akhir 2022 dan bisa kita koordinasikan secepatnya,” Tutup Audy. (MC Prov Sumbar)

#Dinas Kominfotik Sumbar

PAN Bantah Relawan Amanat Indonesia Pendukung Anies Baswedan Terafiliasi dengan Partai
Kamis, November 24, 2022

On Kamis, November 24, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah bahwa partainya terafiliasi dengan kelompok relawan pendukung Anies Baswedan, Amanat Indonesia atau ANIES.

Kelompok itu muncul untuk mendukung Anies sebagai calon presiden atau Capres 2024. 

"Saya belum dengar deklarasi relawan Anies dengan nama Amanat Indonesia yang kemudian mengklaim terafiliasi dengan PAN. Sejauh pemahaman saya kami tidak punya organisasi yang terafiliasi dengan PAN yang namanya Amanat Indonesia," ujar Eddy saat dihubungi Tempo, Kamis, 24 November 2022. 

Eddy menduga kelompok relawan itu didirikan oleh kader PAN atau politikus yang pernah berkiprah di PAN. 

Mengenai desakan relawan ANIES agar PAN segera mendeklarasikan capres pilihannya, Eddy meminta kelompok relawan itu untuk bersabar. 

"Kami sudah mengerucutkan sembilan nama, mungkin nanti kami kerucutkan menjadi lima atau tiga. Ketika itu terjadi nanti akan kita bicarakan dengan teman-teman di KIB," kata Eddy. 

Seperti diketahui PAN saat ini bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. 

Ini merupakan koalisi yang berisi tiga partai yaitu PAN, Golkar, dan PPP.

Sebelumnya, beberapa orang yang mengklaim pendiri PAN membentuk tim relawan bernama Amanat Indonesia atau ANIES untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden 2024.

Beberapa nama orang yang mengaku sebagai pendiri PAN itu, antara lain Afni Achmad, Alimin Abdullah, Miranti Abidin, M. Yasin Kara, Putra Jaya, dan Sahrin Hamid. 

Mereka sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Sekjen hingga Bendahara DPP PAN pada periode awal partai itu berdiri.

"Dalam rangka menjembatani aspirasi konstituen PAN dalam pemilihan presiden, maka kami dari entitas PAN yang terdiri dari Para Pendiri/Deklarator PAN, Anggota DPR RI, Mantan Anggota DPR RI, Pimpinan/Pengurus, Kader & Simpatisan PAN, telah membentuk ANIES atau AMANAT INDONESIA pada hari Kamis tanggal, 17 November 2022 di Jakarta," ujar Ketua Umum ANIES Sahrin Hamid.

Sahrin menjelaskan, Amanat Indonesia terbentuk karena yakin dan percaya dengan konsepsi kepemimpinan Anies Baswedan.

Sahrin mengungkapkan, tim ini menjadi yakin setelah melihat sepak terjang Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

"Kami telah bertemu Anies Baswedan, dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang Amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik," kata Sahrin. 

Sementara itu Divisi Media Amanat Indonesia atau ANIES, Adli Bahrun, menjelaskan alasan pihaknya mendeklarasikan ANIES, walaupun sikap tim itu berseberangan dengan partai yang mendukung Zulkifli Hasan sebagai capres. 

Menurut Adli, salah satu alasan pihaknya nekat menggeledah deklara karena si nama Anies sebenarnya sempat masuk dalam radar capres PAN. 

"Hasil Rakernas PAN memutuskam 9 nama capres, Anies salah satunya, ini bagian dari ententitas kader, pendiri, simpatisan mendorong PAN untuk menetapkan Anies sebagai calon presiden," ujar Adli. 

Alasan lainnya, Adli menyebut sampai hari ini belum ada keputusan final dari PAN soal capres definitif. 

Sehingga, pihaknya merasa deklarasi dukungan terhadap Anies dirasa sah-sah saja.

Setelah melakukan deklarasi untuk Anies Baswedan pada Rabu kemarin, Adli menyebut ANIES bakal terus melakukan konsolidasi dan pembentukan jaringandi seluruh daerah.

Rencananya dalam waktu dekat, kata Adli, ANIES bakal melakukan deklarasi di Bandung, Jawa Barat.

Sumber: Tempo.co

Nasdem Abstain soal Usul Pemerintah Revisi UU IKN, Ketua Baleg: Makin Jelas Arahnya kalau Begini...
Kamis, November 24, 2022

On Kamis, November 24, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu (23/11/2022) membahas usulan pemerintah soal revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam rapat tersebut, enam dari sembilan fraksi setuju revisi UU IKN dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. 

Keenamnya yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara, dua partai oposisi pemerintah, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak.

“Yang menerima adalah partai pendukung pemerintah, semuanya,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

“Sedangkan yang menolak adalah PKS dan Demokrat,” katanya lagi.

Saat hendak menutup rapat, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, menyatakan bahwa sikap Nasdem terkait usulan revisi UU IKN ini masih mengambang.

“Pimpinan, Nasdem abstain tadi, untuk usulan pemerintah tadi,” ujar Taufik.

Mendengar itu, Supratman tertawa. Dia mengatakan bahwa Nasdem masih perlu melakukan diskusi internal fraksi.

Supratman juga berkelakar bahwa sikap Nasdem ini menunjukkan dinamika politik Tanah Air. 

Sikap ini disebut semakin memperjelas arah dan tujuan partai pimpinan Surya Paloh tersebut di perpolitikan.

“Abstain ya, bukan menolak ya?” tanya Supratman.

“Bukan menolak, ha ha ha,” jawab Taufik Basari.

“Wah, ini masih harus konsultasi. Ini semakin jelas arah dan tujuannya kalau begini. Ini terjadi pergeseran, nah ini dinamika politik ini harus kita nikmati,” ujar Supratman berkelakar.

Akhirnya, rapat ditutup dengan menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam Prolegnas Prioritas 2023. 

Enam fraksi menyatakan setuju atas usulan itu, dua fraksi menolak, dan satu abstain.

Adapun Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, usulan untuk merevisi UU IKN merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo. 

Langkah ini diklaim untuk mempercepat proses pembangunan dan transisi di Ibu Kota Negara baru.

Dalam rapat pleno itu, pemerintah tak hanya mengusulkan revisi UU IKN, tapi juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik bisa menjadi bagian Prolegnas Prioritas 2023.

Berdasar hasil keputusan tersebut, saat ini terdapat 41 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023. 

Sebelumnya, dalam rapat bersama Kemenkumham pada 20 September 2022, hanya ada 38 RUU yang disepakati jadi bagian dari Prolegnas Prioritas tahun depan.

Selain RUU IKN, tiga usulan RUU yang baru masuk ke daftar Prolegnas Prioritas yakni RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, serta RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sumber Kompas.com

Selamatkan Danau Singkarak, Gubernur Sumbar Minta Perluas Kawasan Reservat
Kamis, November 24, 2022

On Kamis, November 24, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terus berupaya  untuk melestarikan populasi ikan bilih yang merupakan ikan endemik di danau singkarak, yang jumlahnya semakin berkurang setiap tahunnya. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Desniarti mengungkapkan, keberadaan bagan atau jaring angkat menggunakan jala rapat merupakan faktor pemicu menurunnya populasi ikan bilih di danau singkarak. 

Desniarti melaporkan rekap  data pemilik bagan dan jumlah bagan yang berada di Kabupaten Solok dan Tanah Datar berdasarkan hasil identifikasi dari Wali Nagari per tanggal 17 November 2022.

Terungkap pemilik bagan berjumlah sebanyak 206 orang sedangkan jumlah bagan sebanyak 317 unit. 

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Penyelamatan Ikan Endemik Danau Singkarak bersama Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Desniarti, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Balitbang, serta beberapa jajaran Forkopimda terkait di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (22/11/2022).

Kepala DKP Sumbar Desniarti, menyebut, pemilik bagan pada umumnya merupakan masyarakat setempat salingka danau singkarak dan bukan investor dari luar Kabupaten/kota. 

"Bagan dioperasikan pada malam hari dengan 4 kali panen dalam semalam  dengan hasil panen ikan Bilih 50-80 Kilogram per unit bagan. Jika Bagan beroperasi sebanyak 317 unit maka hasil panennya 15.850 – 25.360 kilogram per hari," ungkapnya.

Dalam laporannya Desniarti juga mengungkapkan jenis jaring angkat yang mengancam kelestarian Ikan Bilih tersebut menggunakan mata jaring yang sangat rapat sebesar 2 - 4 mm hal tersebut mengakibatkan overfishing yang dapat mengancam populasi ikan endemik di danau singkarak tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, mendukung upaya penertiban bagan tersebut namun ia juga mengatakan harus ada upaya dari Pemerintah Provinsi untuk memikirkan mata pencaharian lain dari 206 orang nelayan (pemilik bagan), sehingga pendapatan para nelayan tersebut tidak terganggu. 

"Pada waktu itu saya bertemu dengan Wali Nagari di sana untuk membahas pelebaran jalan di Danau Singkarak maka akan banyak event yang bisa digelar untuk menggerakkan ekonomi dan membangkitkan potensi yang ada," ujar gubernur.

Gubernur mengatakan jika jalan sudah lebar, akses bagus dan lancar, maka banyak event yang bisa diselenggarakan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat salingka Danau Singkarak.

Kemudian terkait penertiban bagan terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar untuk menjaga keselamatan ikan bilih antara lain dengan Membuat kawasan suaka (reservat) didanau Singkarak sehingga masyarakat tidak dibolehkan melakukan aktifitas penangkapan dikawasan tersebut. 

Ikan bilih dapat tumbuh dan berkembang secara alami di kawasan reservat.

Di dalam rapat tersebut gubernur juga membahas untuk  memperluas kawasan reservat yang ada, untuk menambah jumlah jenis ikan yang bisa dilindungi dari aktivitas ilegal fishing. (Via/MMC) 

#Diskominfotik Sumbar.