Siswi SMP Jadi Korban Rudapaksa Ayah Tiri, Polisi Buru Pelaku

Siswi SMP Jadi Korban Rudapaksa Ayah Tiri, Polisi Buru Pelaku

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Nasib tragis dialami seorang siswi SMP di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya. (Ilustrasi).

BENTENGSUMBAR.COM - Nasib tragis dialami seorang siswi SMP di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya. 

Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada temannya, yang kemudian menyampaikan cerita itu kepada kakek korban.

Keluarga korban akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian pada 24 Juni 2025.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Agta Bhuwana Putra, menjelaskan bahwa peristiwa kekerasan seksual ini telah berlangsung sejak korban duduk di bangku kelas 5 SD. 

“Hasil keterangan menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini terjadi dua tahun lalu,” ujarnya, Selasa (01/06).

Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi di lingkungan tempat tinggal korban untuk mengumpulkan bukti dan keterangan lebih lanjut. 

Namun, pelaku yang merupakan ayah tiri korban saat ini melarikan diri dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Saya sudah perintahkan tim untuk melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap pelaku. Harapannya, dalam waktu dekat pelaku bisa segera kami tangkap,” kata dia.

Korban diketahui sempat meninggalkan rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada temannya.

Dari cerita itu, aksi bejat sang ayah tiri akhirnya terungkap.

Meski demikian, pihak kepolisian belum dapat merinci secara detail kronologi dan jumlah kejadian karena korban masih berusia anak-anak dan demi kepentingan penyidikan.

Saat ini, korban telah mendapatkan pendampingan dan layanan pemulihan trauma dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bekasi. 

“Itu sudah menjadi SOP pemerintah, bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan layanan pemulihan psikologis,” kata Agta. (*)

Sumber: Beritacikarang.com

Pemko Padang Gelar Rakor Persiapan HJK ke-356 Kota Padang, Ini Pesan Penting Wako Fadly Amran

Pemko Padang Gelar Rakor Persiapan HJK ke-356 Kota Padang, Ini Pesan Penting Wako Fadly Amran

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Pemko Padang menggelar rapat koordinasi bersama  stakeholder terkait, untuk mempersiapkan perayaan HJK ke-356 Kota Padang yang jatuh pada 7 Agustus 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang menggelar rapat koordinasi bersama  stakeholder terkait, untuk mempersiapkan perayaan Hari Jadi Kota (HJK) ke-356 Kota Padang yang jatuh pada 7 Agustus 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran ini, berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (1/7/2025). 

Turut menghadiri rapat ini Pelaksana Harian (Plh) Sekda Corri Saidan, pimpinan Perbankan, Pimpinan BUMN/BUMD, PT Pelindo Teluk Bayur, Lantamal II Padang, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), dan General Manager Hotel se-Kota Padang.

Perayaan tahun ini mengusung tagline "Taste of Padang Experience : Road to Gastronomy City" dengan tema "Rasa yang Mengikat, Warisan yang Menghidupkan".

Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa tema ini dipilih sebagai upaya strategis untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai Kota Gastronomi.

Menurutnya, Padang memiliki modal kuat untuk meraih pengakuan UNESCO. Kekayaan budaya kuliner berikut penyajiannya menjadi aset berharga.

"Gastronomi tidak sekadar tentang makanan, tapi mencakup seluruh produk kreatif yang menjadi identitas kota kita. Melalui itu kita bertekad untuk meraih gelar Gastronomi City dari UNESCO, dan mengukuhkan diri sebagai pusat kuliner dunia, yang kaya akan cita rasa dan warisan budaya," jelas Fadly.  

Fadly Amran juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar persiapan HJK ini berjalan dengan lancar dan berlangsung dengan meriah nantinya.

“Kita menginginkan HJK ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tapi memiliki warna dan rasa, rasa Kota Padang, rasanya kolaborasi dan sinergitas semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Yudi Indra Sani dalam paparannya menyampaikan, perayaan HJK Kota Padang ini direncanakan akan digelar selama 8 hari, dari 3 sampai 10 Agustus 2025 mendatang.

Adapun event yang rencananya diselenggarakan antara lain, Rakornas ICCN, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), Padang Fashion Summit, Pameran dan Expo, kunjungan KRI Bima Suci, Talk Show, Gowes Siti Nurbaya, pertandingan olahraga, Festival Telong-Telong, Pesta Rakyat, dan rapat Paripurna HJK. (*)

Bulan Madu Politik Usai, Menteri Kontroversial Harus Segera Diganti

Bulan Madu Politik Usai, Menteri Kontroversial Harus Segera Diganti

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut banyak kebijakan kementerian yang membebani citra presiden, baik lewat statement, manuver, maupun kebijakan yang mereka keluarkan.

BENTENGSUMBAR.COM - Banyak kebijakan dan manuver sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang justru menjadi beban bagi citra Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau mau jujur, banyak kebijakan kementerian yang membebani citra presiden, baik lewat statement, manuver, maupun kebijakan yang mereka keluarkan," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 1 Juli 2025.

Adi mencontohkan sejumlah kontroversi, mulai dari polemik wilayah kepulauan antara Sumatera Utara dan Aceh, hingga pernyataan Kepala Staf Komunikasi Presiden terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor jurnalis Tempo.

"Komentar bahwa kepala babi itu lebih baik dimasak, itu tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Seharusnya ada empati, bukan melegalkan bentuk teror terhadap kebebasan pers," tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai kegaduhan lain, seperti program makan bergizi gratis yang dikritik karena kasus keracunan, hingga respons pejabat terhadap tagar #KaburAjaDulu yang dinilai menyudutkan kelompok kritis.

"Banyak pejabat malah merespons dengan sinis, menyebut publik tidak nasionalis. Padahal tagar itu muncul karena kondisi sulit mencari kerja di dalam negeri," ujar Adi.

Menurutnya, pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani yang sebelumnya mengingatkan agar para menteri tidak menimbulkan kegaduhan dan merugikan presiden harus dilihat sebagai peringatan keras bagi para pejabat publik agar tidak asal membuat pernyataan atau kebijakan yang tidak terukur dan malah memperkeruh suasana.

"Bulan madu politik antara presiden dan para pembantunya sudah cukup. Kalau mereka hanya bikin gaduh dan tidak memberikan solusi, saatnya di-reshuffle. Jangan kasih ampun," tegas Adi.

Ia menekankan, reshuffle diperlukan jika menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi publik.

"Kalau tidak perform, ya diganti," pungkasnya. (*)

Sumber: RMOL

Sekdaprov Sumbar Tekankan Peran Strategis Istri ASN dalam Pembangunan Daerah

Sekdaprov Sumbar Tekankan Peran Strategis Istri ASN dalam Pembangunan Daerah

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi menekankan pentingnya peran istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pembangunan daerah.

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menekankan pentingnya peran istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumbar, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa (1/7/2025).

Dalam acara tersebut, Ny. Arymbi Arry Yuswandi resmi menggantikan Ny. Ida Yozarwardi sebagai Ketua DWP Sumbar. Arry yang juga bertindak sebagai Penasehat DWP menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada kedua tokoh perempuan tersebut atas kontribusinya dalam menggerakkan organisasi istri ASN itu.

“Selamat kepada Ibu Arymbi, semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih juga untuk Ibu Ida atas dedikasi selama ini,” ujar Arry.

Ia menyebut DWP sebagai organisasi strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah, baik melalui kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan, hingga penguatan peran keluarga ASN.

Menurut Arry, keberadaan istri ASN tak hanya berperan dalam urusan domestik, tapi juga memiliki fungsi penting sebagai pendamping sekaligus motivator dalam menunjang kinerja suami sebagai abdi negara.

“Ibu-ibu harus bisa menjadi penyejuk di rumah, karena itu akan berdampak pada kualitas kerja suami di kantor. Ini bukan peran kecil, tapi strategis,” tegasnya.

Arry juga menyinggung pentingnya penampilan dan etika sosial bagi istri ASN. Menurutnya, sikap bersahaja, rapi, dan sopan mencerminkan citra ASN yang profesional dan berintegritas di mata masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga mendorong DWP agar terus bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, adaptif, dan kolaboratif, selaras dengan nilai-nilai inti ASN BerAKHLAK.

“Mental ibu-ibu harus kuat dulu sebelum bisa menjadi support system bagi suami dan anak-anak. Ibu-ibu ini luar biasa, multitasking, dan berperan ganda,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua DWP Sumbar yang baru, Ny. Arymbi Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa kepengurusan yang ia pimpin telah disahkan melalui Keputusan Ketua Umum DWP Nomor 251 Tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa pengukuhan kepengurusan antarwaktu ini dilakukan secara serentak oleh DWP Pusat pada 15 Mei 2025 lalu.

Struktur kepengurusan DWP Sumbar saat ini terdiri dari 33 orang, yang terbagi ke dalam beberapa bidang strategis, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Unsur pelaksana berasal dari lintas instansi di Sumbar, termasuk Pemprov, instansi vertikal, hingga perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH).

Meski menghadapi tantangan anggaran yang tahun ini turun hingga 50 persen, Arymbi optimistis DWP Sumbar tetap bisa menjalankan program-program prioritas dalam lima tahun ke depan.

“Kami mohon dukungan dari Penasehat DWP dan seluruh OPD, agar organisasi ini terus tumbuh dan memberi manfaat nyata,” tutup Arymbi. (adpsb/cen)

Roy Suryo Ngaku Dapat Teror dari Seorang Profesor saat Investigasi Ijazah Jokowi di Pasar Pramuka

Roy Suryo Ngaku Dapat Teror dari Seorang Profesor saat Investigasi Ijazah Jokowi di Pasar Pramuka

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Pakar IT, Roy Suryo mengaku mendapatkan teror dari Profesor P saat melakukan investigasi soal ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar IT, Roy Suryo mengaku mendapatkan teror dari Profesor P saat melakukan investigasi soal ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

Menurutnya, dalam suatu hari, dia secara tiba-tiba mendapatkan pesan WhatsApp dari Prof P, yang mana meski dia kenal dengan Prof P tersebut, dia sudah sangat lama tak saling berkontak dengannya. 

Pesan tersebut dianggapnya sebagai sebuah teror menggunakan bahasa halus.

"Beliau itu sebelum menjadi Wamen adalah Deputi di Kemenpora, memang bukan zaman saya, tapi zaman pak Zaenudin Amali 2 periode setelah saya. Tiba-tiba WA dan menyatakan atau menyarankan pada saya untuk berhenti melakukan investigasi, agar keluarga saya damai dan tenang," ujarnya pada wartawan di Matraman, Selasa (1/7/2025).

"Ini merupakan sebuah teror meskipun teror dengan bahasa yang sangat halus, tapi saya tak yakin kalau saya tak pernah pada posisi di atas dia pasti bahasanya lebih kasar lagi," tuturnya.

Dia menerangkan, nama Prof P tersebut masih harum dibahas di sebuah podcast di 'Universitas Pasar Pramuka' hingga minggu lalu. 

Maka itu, pada minggu lalu dia pun terjun ke Universitas Pasar Pramuka tersebut.

"Hari Kamis minggu lalu saya terjun langsung ke UPP dan kami masih banyak sekali kabar, ada rekamannya, ada hiden kamera juga, yang mengatakan mereka-mereka itu masih menerima kalau ada orang yang mau melakukan itu meskipun itu semuanya menulis, kami tak menerima editan ijazah, lah berarti sebelumnya ada," paparnya.

Lebih jauh, tambah Roy, kemunculan Beathor Suryadi dan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra bukanlah suatu kebetulan belaka dalam kasus ijazah Jokowi. 

Namun, diyakini ada campur tangan Tuhan yang membuat terang persoalan tersebut. (*)

Sumber: Okezone.com

Dinilai Efektif Dalam Pengelolaan Kehumasan, Komisi 1 DPRD Tanah Datar Kunker ke Biro Adpim

Dinilai Efektif Dalam Pengelolaan Kehumasan, Komisi 1 DPRD Tanah Datar Kunker ke Biro Adpim

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja ke Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Biro Adpim Setdaprov Sumbar), Selasa (1/7/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Datar melakukan kunjungan kerja ke Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Biro Adpim Setdaprov Sumbar), Selasa (1/7/2025).

Kunjungan itu bertujuan untuk memperkaya perspektif Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanah Datar tentang skema yang efektif dalam pengelolaan kerja sama media di instansi pemerintahan. 

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Nurhamdi Zahari Dt Nan Bapayuang Ameh saat memimpin rombongan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanah Datar berkonsultasi dengan Kepala Biro Adpim dan jajaran.

"Salah satu mitra Komisi 1 DPRD Tanah Datar adalah Dinas Kominfo dan kerja sama media letaknya disana. Kita ingin mereka bisa efektif dalam pengelolaannya, apalagi saat ini sedang dalam masa efesiensi anggaran," ungkap Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Nurhamdi.

Terkait dengan pemilihan Biro Adpim sebagai objek kunjungan, ia menyebut, itu karena pihaknya menilai penyelenggaraan bidang kehumasan di Pemprov melalui Biro Adpim cukup berhasil. Itu terlihat dari tetap masifnya pemberitaan dan harmonisnya hubungan antara Pemprov Sumbar dengan wartawan.

"Kita pilih Biro Adpim karena kita melihat pengelolaan disini cukup berhasil. Beritanya banyak dan hubungannya pun terjaga,"tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mursalim menyampaikan bahwa kunjungan dari lembaga legislatif kabupaten tersebut merupakan pengalaman pertama bagi pihaknya dalam konteks diskusi kelembagaan seputar kerja sama media.

“Sepanjang saya menjabat sebagai Kabiro Adpim, ini kali pertama kami menerima kunjungan anggota legislatif secara kelembagaan untuk berdiskusi soal kehumasan. Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu kepada kami,” ujar Mursalim.

Ia menjelaskan, pengelolaan kerja sama media di Pemprov Sumbar merujuk pada Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu syarat utama dalam kerja sama tersebut adalah media harus terverifikasi Dewan Pers.

Selain itu, Mursalim mengakui bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program kemitraan dengan media. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus selektif dan strategis.

“Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi memang menjadi tantangan. Maka, kita harus lebih cermat dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam pengelolaan kerja sama media, kinerja instansi harus tetap terjaga,” jelasnya.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab ini diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari DPRD Tanah Datar kepada Kepala Biro Adpim. Sejumlah anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tanah Datar yang ikut hadir dalam kunker tersebut antara lain, Ketua Komisi I Herman Sugiarto, Wakil Ketua Adib Fadhil, Sekretaris Mulyani, selain itu juga ada Masnefi, Wendri Aswil, Wel Ahmad, Adrijinil Simabura, Noviandri, Felly Endra, Yonnarlis, dan Zulhadi. (adpsb/cen)

Respons KPK Soal Kesiapan Bobby Nasution Diperiksa di Kasus Suap Kadis PUPR

Respons KPK Soal Kesiapan Bobby Nasution Diperiksa di Kasus Suap Kadis PUPR

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menyatakan kesiapannya diperiksa sebagai saksi.

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menyatakan kesiapannya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut. 

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan menetapkan lima tersangka atas kasus suap proyek pembangunan jalan di wilayah itu. Salah satu tersangkanya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting.

“KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 30 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Budi menegaskan KPK akan mendalami keterangan dari para saksi yang relevan guna mengungkap kasus ini secara menyeluruh. 

“KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja,” tambahnya.

Adapun saat ini, kata Budi, KPK masih fokus pada analisis dan pendalaman terhadap pemeriksaan para tersangka. 

“KPK juga tentu akan mendalami berbagai barang bukti yang ditemukan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut, dan KPK tentu terbuka untuk kemudian nanti memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat,” ucap dia.

Bobby Nasution Menyatakan Siap Diperiksa KPK

Menanggapi penetapan lima tersangka dalam kasus suap di Dinas PUPR Sumatera Utara, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan kesiapannya jika diminta menjalani pemeriksaan oleh KPK. 

Ia menegaskan akan kooperatif apabila dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan suap tersebut.

"Kami di Pemprov Sumut, baik itu bawahan maupun atasan yang ada menerima aliran dana wajib memberikan keterangan sesuai proses hukum," kata Bobby Nasution pada Senin, 30 Juni 2025.

Menantu mantan presiden Joko Widodo itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima aliran dana korupsi, meskipun ia sempat turun langsung ke lokasi proyek pembangunan jalan bersama Topan Ginting. Proyek tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan KPK.

"Saya meninjau ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi jalan karena selama ini hanya melalui foto saja. Mengingat jalan yang akan diperbaiki menggunakan anggaran yang tidak sedikit, saya meninjau langsung," jelas dia.

Meski begitu, Bobby menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menyelidiki apakah ada indikasi aliran dana suap yang diterimanya.

"Dilihat saja nanti di sana (KPK) ya,” ucapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa lembaganya membuka kemungkinan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, guna mendalami dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.

Asep menegaskan, KPK akan menelusuri seluruh aliran dana yang diduga berasal dari praktik suap dalam kasus ini, termasuk jika ada indikasi dana mengalir kepada gubernur atau pejabat lainnya.

"Kalau ada kaitannya baik itu ada aliran uang atau ada perintah, tidak harus selalu ada aliran uang termasuk ke gubernur, itu, kami akan panggil tentunya," kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Ia menambahkan, KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak pergerakan dana dalam kasus tersebut.

"Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan KPK kecualikan," ujarnya. (*)

Sumber: Tempo.co

Sambut Kepulangan Jamaah Haji, Wako Pariaman: Semoga Menjadi Haji Yang Mabrur

Sambut Kepulangan Jamaah Haji, Wako Pariaman: Semoga Menjadi Haji Yang Mabrur

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Suasana haru dan penuh kebahagian menyelimuti penyambutan kepulangan jamaah haji asal Kota Pariaman 1447 H / 2025 M yang tiba di Asrama Haji Padang, pada Selasa (1/7/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Suasana haru dan penuh kebahagian menyelimuti penyambutan kepulangan jamaah haji asal Kota Pariaman 1447 H / 2025 M yang tiba di Asrama Haji Padang, pada Selasa (1/7/2025).

Sebanyak 105 jamaah haji yang tergabung dalam kloter 11 tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada pukul 12.40 WIB dan bertolak langsung ke Asrama Haji Padang pada pukul 13.30 WIB.

Selain Kota Pariaman, jamaah haji dari daerah lain yang pulang pada hari yang sama yakni Kota Padang, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

Kedatangan rombongan jamaah haji Kota Pariaman tersebut disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Kota Pariaman yang dihadiri  Wali Kota Pariaman, Yota Balad dan Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi didampingi Ketua TP-PKK Kota Pariaman, Ny. Yosneli Balad, Kepala Kemenag Kota Pariaman, Rinalfi beserta jajaran.

Wako Pariaman Yota Balad menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para jamaah haji ke kampung halaman dalam keadaan selamat.

"Atas nama pribadi dan Pemko Pariaman, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji Kota Pariaman yang telah menyelesaikan rukun islam ke lima dengan kondisi sehat walafiat. Semoga bapak/ibu mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabruroh ,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yota Balad menyampaikan harapan agar gelar haji yang kini disandang tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari segi akhlak, spiritualitas, maupun semangat sosial.

“Semoga setiap langkah di tanah suci menjadi jejak kebaikan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat ,” tambahnya.(R/at)

Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot Buntut Memo Titip Siswa di SPMB

Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot Buntut Memo Titip Siswa di SPMB

BentengSumbar On Selasa, Juli 01, 2025

Budi Prajogo dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD usai ramai soal memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA di Kota Cilegon. (Ilustrasi).

BENTENGSUMBAR.COM - Budi Prajogo dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD usai ramai soal memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA di Kota Cilegon.

DPW PKS Banten menyampaikan permintaan maaf atas kasus tersebut.

"Terkait dengan kondisi yang sudah, maka Fraksi PKS, DPRD Provinsi Banten, memutuskan untuk me-rolling jabatan pimpinan DPRD, dan yang semula Pak Budi Prajogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD," ucap Ketua DPW PKS Banten Gembong R Sumedi, Selasa (1/7/2025).

"DPW PKS 2019 mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang mungkin terasa terganggu, terasa tersinggung dengan hal yang dilakukan salah satu anggota dewan, yang berasal dari PKS, yaitu Pak Budi," sambungnya.

Saat ini, Imron menjabat anggota Komisi V DPRD Banten. Imron juga menjabat Ketua Dewan Syariah Wilayah Banten.

PKS Banten menekankan konsisten dan berkomitmen mendukung program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

"Termasuk dalam program sekolah gratis, jadi PKS sebagai partai pendukung utama Andra Soni dan Dimyati tetap konsisten dan komitmen untuk mendukung dan menyukseskan program Gubernur dan Wakil Gubernur," ujarnya.

Menurut Gembong, Budi siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. 

Gembong mengucap terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi perhatian.

"Kami ingin berterima kasih juga atas perhatian dari masyarakat yang begitu memberikan perhatian," ujarnya.

Viral Memo Titip SPMB

Sebelumnya, viral memo titip siswa dalam seleksi SPMB salah satu SMA negeri di Kota Cilegon, Banten, oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo. Budi memberikan klarifikasi dan meminta maaf perihal memo tersebut.

Dalam unggahan viral di media sosial (medsos), terlihat dalam lembar SPMB online terdapat tulisan 'Memo mohon dibantu dan ditindaklanjuti'.

Selain itu, tertulis jabatan, nama lengkap, tanda tangan dari Budi Prajogo. Tak hanya itu, terdapat cap resmi DPRD Provinsi Banten.

Dilampirkan juga kartu nama dari Budi yang berasal dari Fraksi PKS tersebut.

Budi menyebut memo tersebut dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten dan diminta untuk ditandatangani.

Ia menyebut staf tersebut menceritakan bahwa siswa yang akan dibantu berasal dari keluarga tidak mampu.

Budi mengakui tindakannya yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. 

Ia menyesal dan akan menjadikan kegaduhan ini sebagai bahan pembelajaran.

"Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini," ucapnya, Sabtu (28/6).

"Saya tidak kenal anak maupun orang tua. Dan saya tidak pernah menghubungi kepala sekolah untuk memberikan tekanan," ucapnya. (*)

Sumber: detikcom