Bukan Sekadar Upacara, Payakumbuh Diajak Melanjutkan Perjuangan Pahlawan

Bukan Sekadar Upacara, Payakumbuh Diajak Melanjutkan Perjuangan Pahlawan

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 di halaman Balai Kota Payakumbuh, Selasa (10/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM – Semangat perjuangan tidak boleh berhenti pada seremoni peringatan Hari Pahlawan. Pesan itulah yang mengemuka dalam upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 di halaman Balai Kota Payakumbuh, Selasa (10/11/2026). Pemerintah Kota Payakumbuh mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan nilai kepahlawanan sebagai kekuatan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mengusung tema nasional "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", upacara berlangsung khidmat dengan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Wali Kota Zulmaeta. Dalam kesempatan tersebut, Elzadaswarman membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang menekankan pentingnya meneruskan perjuangan para pahlawan melalui pengabdian nyata.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa para pahlawan telah mewariskan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan, serta kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Meski tantangan zaman terus berubah, nilai-nilai tersebut tetap relevan dan harus menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Perjuangan masa kini, menurut amanat Mensos, tidak lagi diwujudkan melalui pertempuran mengangkat senjata, tetapi melalui kesungguhan bekerja, pembangunan berkelanjutan, dan pelayanan publik yang mampu menghadirkan kehidupan lebih bermartabat bagi masyarakat. Artinya, setiap orang memiliki kesempatan menjadi pejuang melalui profesi dan kontribusinya masing-masing.

Pesan tersebut juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya menjalankan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31 mengenai pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Ketiganya menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sektor pendidikan turut mendapat perhatian sebagai fondasi utama mencetak generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan mandiri. Namun, pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dunia usaha, lembaga sosial, akademisi, organisasi masyarakat, pemuda, hingga tokoh agama harus mengambil bagian dalam menciptakan kemajuan bersama.

"Tidak ada pembangunan yang dapat bertahan apabila hanya dikerjakan oleh satu pihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang baik, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga, mendukung, dan menghidupkan berbagai ikhtiar pembangunan tersebut," lanjut Elzadaswarman membacakan amanat Mensos.

Ia juga mengingatkan bahwa kesetiakawanan sosial merupakan modal penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan peduli. Semangat kepahlawanan dapat dimulai dari hal sederhana, seperti saling membantu, berbagi pengetahuan, menjaga persatuan, dan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Menutup amanatnya, Elzadaswarman mengajak masyarakat Payakumbuh menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat kepedulian dan semangat pengabdian. "Kepahlawanan tumbuh dari kesediaan untuk memberikan manfaat dan mengambil bagian dalam kebaikan bersama," pungkasnya. Upacara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, ASN, mahasiswa, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan, kemudian dilanjutkan dengan ziarah serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Monumen Jembatan Ratapan Ibu, dan Makam Pejuang 45 Payakumbuh. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Hujan Deras Tak Padamkan Semangat, Bupati Solok Tabur Bunga Kenang Jasa Pahlawan

Hujan Deras Tak Padamkan Semangat, Bupati Solok Tabur Bunga Kenang Jasa Pahlawan

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Di tengah guyuran hujan, Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., hadir langsung mengikuti rangkaian upacara. (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Hujan deras mengguyur Taman Makam Pahlawan Kabupaten Solok saat upacara tabur bunga memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-81, Selasa (10/11/2026). Namun, cuaca yang kurang bersahabat itu tidak menyurutkan langkah jajaran Pemerintah Kabupaten Solok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

Di tengah guyuran hujan, Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., hadir langsung mengikuti rangkaian upacara. Kehadirannya menjadi bentuk penghormatan sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan, dan keberanian para pendahulu bangsa.

Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Solok Arosuka, AKBP Rini Anggraini, S.S., S.I.K., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Ir. Desmalia Ramadanur, Ketua PGRI Kabupaten Solok Yongkerman, unsur pimpinan daerah, para veteran, serta perwakilan elemen masyarakat.

Meski hujan terus mengguyur lokasi kegiatan, seluruh peserta tetap mengikuti prosesi penghormatan dan tabur bunga. Suasana tersebut seolah menghadirkan pesan mendalam bahwa menghargai jasa pahlawan tidak boleh dibatasi oleh keadaan, apalagi hanya dilakukan melalui seremoni tahunan.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa hujan yang dirasakan peserta upacara tidak sebanding dengan beratnya perjuangan para pahlawan ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, generasi sekarang harus mampu memahami besarnya pengorbanan yang telah diberikan demi masa depan bangsa.

"Pahlawan dahulu berjuang di tengah hujan dan darah. Untuk itu, apa yang kita rasakan hari ini bukanlah apa-apa," ujar Jon Firman Pandu, menyemangati peserta upacara.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui penghormatan kepada makam para pejuang. Nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan ketulusan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Kapolres Solok Arosuka AKBP Rini Anggraini mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui karya, prestasi, dan pengabdian sesuai bidang masing-masing. Ia mengingatkan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

"Minimal kita menjadi pejuang masa depan," pesannya.

Upacara tabur bunga di tengah hujan deras itu pun menjadi gambaran bahwa semangat kepahlawanan tidak pernah padam oleh keadaan. Perjuangan masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan melawan kemalasan, menjaga persatuan, bekerja dengan tulus, serta menghadirkan perubahan nyata demi Kabupaten Solok dan Indonesia yang lebih baik. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Terminal Anak Air Disiapkan Jadi Pusat Transportasi Terpadu, Trans Padang Cuma Rp1

Terminal Anak Air Disiapkan Jadi Pusat Transportasi Terpadu, Trans Padang Cuma Rp1

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau langsung Terminal Anak Air, Selasa (10/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang mulai serius membenahi sistem transportasi publik dengan mengoptimalkan Terminal Tipe A Anak Air sebagai pusat transportasi terpadu. Salah satu langkah menarik yang disiapkan adalah integrasi angkutan antarkota dengan Trans Padang melalui tarif khusus hanya Rp1 bagi penumpang yang melanjutkan perjalanan menggunakan bus Trans Padang.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau langsung Terminal Anak Air, Selasa (10/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia mendorong penguatan layanan Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), serta Trans Padang agar seluruh moda transportasi dapat terhubung dalam satu kawasan.

Fadly mengapresiasi langkah pengelola terminal yang mulai mengaktifkan kembali layanan AKDP dengan mengarahkan bus masuk ke terminal. Dengan demikian, aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang diharapkan berlangsung di lokasi yang telah ditentukan, bukan lagi di sembarang tempat.

Namun, perhatian tidak hanya tertuju pada penataan bus. Pemko Padang juga menghadirkan kemudahan bagi penumpang melalui inovasi tarif Trans Padang Rp1 khusus bagi mereka yang memiliki tiket perjalanan AKDP. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya tambahan masyarakat saat melanjutkan perjalanan dari terminal menuju berbagai kawasan di Kota Padang.

"Kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat yang datang dari luar kota bisa melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Padang. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang akan bepergian ke luar kota bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia di terminal ini," ujar Fadly.

Menurutnya, keberadaan terminal terpadu menjadi semakin penting seiring pertumbuhan Kota Padang yang jumlah penduduknya telah mencapai sekitar satu juta jiwa. Peningkatan mobilitas masyarakat dan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik menuntut sistem transportasi yang lebih tertata, nyaman, dan saling terhubung.

"Kita ingin bus-bus AKAP, AKDP, dan Trans Padang bisa terintegrasi di sini. Tidak ada lagi terminal-terminal bayangan. Dengan begitu, aktivitas transportasi lebih tertata dan kemacetan bisa kita tekan," tegasnya. Ia juga meminta Dinas Perhubungan meningkatkan fasilitas pendukung, mulai dari penerangan jalan, rambu lalu lintas, akses keluar-masuk terminal hingga kenyamanan penumpang dan pengemudi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, menjelaskan bahwa pemindahan aktivitas AKDP ke Terminal Anak Air telah diuji coba selama satu minggu. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerima keluhan masyarakat karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencapai terminal. "Inovasi ini kami buat berdasarkan banyaknya keluhan masyarakat yang terkendala biaya untuk menuju Terminal Anak Air. Dengan inovasi ini, penumpang cukup menunjukkan tiket AKDP ketika naik Trans Padang dan mendapatkan tarif Rp1. Program ini dikhususkan bagi penumpang AKDP," jelasnya.

Fadly menilai Terminal Anak Air sudah cukup layak dengan fasilitas yang semakin lengkap. Meski demikian, pembenahan akses jalan dan sarana pendukung harus terus dilakukan agar masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi umum. Melalui integrasi AKAP, AKDP, dan Trans Padang, Pemko Padang berharap Terminal Anak Air benar-benar menjadi simpul transportasi modern sekaligus mengakhiri persoalan terminal bayangan dan semrawutnya aktivitas angkutan di jalan raya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Dana Pusat Menyusut, Payakumbuh Pangkas Program: Rp34 Miliar Justru Disiapkan untuk Pasar Ibuh

Dana Pusat Menyusut, Payakumbuh Pangkas Program: Rp34 Miliar Justru Disiapkan untuk Pasar Ibuh

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, setelah penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ruang fiskal Kota Payakumbuh semakin sempit. Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah kota mengambil keputusan berani dalam menyusun APBD 2027. Sejumlah program harus dirasionalisasi, bahkan pengembangan RSUD terpaksa ditunda demi menyelamatkan program yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.

Langkah taktis tersebut ditegaskan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, setelah penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026). Di tengah tekanan anggaran, pemerintah harus memastikan belanja daerah tetap produktif dan tidak habis untuk kegiatan yang kurang prioritas.

Zulmaeta mengakui penyusunan APBD 2027 bukan perkara mudah. Penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya membuat Pemko bersama DPRD harus lebih selektif menentukan program. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, di tengah keterbatasan tersebut, pembangunan Kawasan Pasar Ibuh justru mendapat alokasi anggaran besar mencapai Rp34 miliar pada 2027. Proyek ini dipertahankan karena pasar dinilai menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat, terutama pedagang kecil dan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

Bagi Zulmaeta, penataan Pasar Ibuh bukan sekadar mempercantik kawasan perdagangan. Revitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, memperkuat aktivitas ekonomi kerakyatan, sekaligus mendongkrak daya saing perdagangan Kota Payakumbuh.

Sebaliknya, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) harus menunggu. Pemerintah memilih menunda pelaksanaannya pada 2027 karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, Zulmaeta memastikan penundaan tersebut bukan berarti komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dihentikan.

"Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD," tegasnya.

Wali Kota menegaskan, kondisi fiskal yang menantang justru harus dijawab dengan perencanaan lebih tajam, belanja lebih efisien, dan keberanian menentukan prioritas. Ia juga mengapresiasi DPRD yang telah memberikan masukan selama pembahasan APBD 2027, sebelum rancangan tersebut memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zulmaeta selanjutnya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah mempersiapkan pelaksanaan program sejak dini. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi kegiatan terlambat berjalan akibat lemahnya perencanaan dan koordinasi. "Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata," pungkasnya. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Bupati Solok Tak Mau Ada Lagi Penundaan, OPD Dikejar Percepatan Pembangunan 2026

Bupati Solok Tak Mau Ada Lagi Penundaan, OPD Dikejar Percepatan Pembangunan 2026

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Jon Firman Pandu saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat agar tidak lagi menunda pekerjaan pembangunan yang sebenarnya bisa segera diselesaikan. Percepatan realisasi anggaran 2026 harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Jon Firman Pandu saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026). Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan bergerak cepat menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda, mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.

"Jangan ada lagi penundaan pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan sekarang. Perencanaan tahun depan pun harus sudah kita persiapkan lebih awal, agar sejak awal tahun anggaran kegiatan sudah berjalan," tegasnya.

Bupati mengingatkan, ketersediaan anggaran tidak akan berarti jika tidak diikuti pelaksanaan program yang nyata. Karena itu, setiap OPD diminta segera mengidentifikasi hambatan, mempercepat proses administrasi, serta menuntaskan persoalan pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menghambat kegiatan pembangunan.

Persoalan penyerapan Dana Transfer ke Daerah juga menjadi perhatian serius. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Rudy Repenaldi Rilis, menegaskan bahwa anggaran yang merupakan hak masyarakat tersebut harus segera dimanfaatkan. Ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan serta kewajiban pembayaran kegiatan sebelumnya harus segera dituntaskan agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

Selain mengejar realisasi anggaran, pemerintah daerah juga dituntut mempercepat pemulihan pascabencana. Kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi harus ditangani dengan dukungan data yang lengkap dan akurat. Kelengkapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menjadi penting agar usulan bantuan dan pendanaan ke pemerintah pusat dapat segera diproses.

Jon Firman Pandu juga meminta OPD lebih agresif menangkap peluang program strategis pemerintah pusat, terutama sektor pendidikan, perumahan, dan digitalisasi. Kesiapan data serta komunikasi dengan kementerian terkait harus diperkuat agar Kabupaten Solok tidak kehilangan kesempatan memperoleh dukungan pembangunan.

Di sektor pendapatan, Bupati mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan memperhatikan perkembangan kawasan dan pertumbuhan wilayah. Ia juga meminta kajian teknis yang komprehensif terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan serta penataan ASN melalui profiling yang objektif dan terkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

Tak hanya soal anggaran dan pembangunan fisik, seluruh OPD dan kecamatan juga diminta lebih terbuka terhadap kritik serta aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat. "Kritik dan masukan dari masyarakat serta media adalah bagian dari perbaikan. Mari kita jadikan itu masukan untuk bekerja lebih baik, bukan hal yang harus dihindari," ujar Jon Firman Pandu. Ia meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti hasil evaluasi, menuntaskan pekerjaan 2026, dan menyiapkan APBD 2027 lebih matang agar pembangunan Kabupaten Solok tidak kembali terhambat. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Maigus Lantik Dua Kepala OPD, Pengelolaan ASN dan Aset Jadi Sorotan

Maigus Lantik Dua Kepala OPD, Pengelolaan ASN dan Aset Jadi Sorotan

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Selasa (10/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pengelolaan 14.095 aparatur sipil negara (ASN) dan penertiban aset daerah menjadi dua pekerjaan penting yang langsung ditekankan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Selasa (10/11/2026).

Dua pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, tersebut adalah Joni Anwar sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Indra Noferi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pelantikan ini bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi menjadi momentum memperkuat kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Maigus meminta kedua pejabat segera bekerja sesuai tanggung jawab strategis masing-masing, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sumber daya daerah.

Joni Anwar sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu, Indra Noferi sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang.

Maigus secara khusus mengingatkan Kepala BKPSDM agar mampu menjadi motor penggerak transformasi birokrasi. Dengan jumlah ASN mencapai 14.095 orang, pengelolaan aparatur membutuhkan sistem yang profesional, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi serta kinerja.

"BKPSDM harus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Saat ini jumlah ASN kita sebanyak 14.095 orang. Oleh karena itu, saya meminta Kepala BKPSDM untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN agar lebih profesional dan kompeten," tegasnya.

Tak kalah penting, Kepala BPKAD yang baru diminta memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berlangsung tertib, transparan, serta akuntabel. Inventarisasi dan penertiban aset juga harus diperkuat, termasuk memastikan kejelasan data, dokumen kepemilikan, dan status hukum setiap aset milik pemerintah daerah.

"Target kita bukan hanya mempertahankan opini laporan keuangan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola keuangan dan aset daerah benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Padang," ujar Maigus.

Ia menegaskan, kedua pejabat harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah. Jabatan bukan sekadar kepercayaan organisasi, melainkan tanggung jawab untuk memperkuat pemerintahan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran asisten, kepala OPD, serta ASN Pemerintah Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

29 ASN Payakumbuh Adu Inovasi, Siapa Paling Berdampak?

29 ASN Payakumbuh Adu Inovasi, Siapa Paling Berdampak?

BentengSumbar On Rabu, November 11, 2026

Uji publik melalui wawancara panel berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (9–10/11/2026), di Aula BKPSDM Kota Payakumbuh. (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 29 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh diuji gagasan inovatifnya dalam seleksi ASN Berprestasi Tahun 2026. Mereka ditantang menghadirkan terobosan yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Uji publik melalui wawancara panel berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (9–10/11/2026), di Aula BKPSDM Kota Payakumbuh. Setiap nomine harus mempertahankan gagasannya sekaligus menjelaskan sejauh mana inovasi tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria, menegaskan bahwa seleksi ini bukan sekadar ajang mencari ASN terbaik. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi upaya mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar semakin inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Ifon, penilaian tidak hanya bertumpu pada kemampuan peserta mempresentasikan gagasan. Aspek terpenting adalah dampak inovasi, kemungkinan penerapan, serta manfaat yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

Ketatnya seleksi terlihat dari alokasi waktu setiap peserta yang hanya 30 menit. Rinciannya, tujuh menit untuk pemaparan inovasi, 20 menit sesi pendalaman dan tanya jawab bersama panelis, serta tiga menit untuk pernyataan penutup.

Penilaian dilakukan panelis yang terdiri atas Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi, Asisten III, Inspektur, Kepala BAPPEDA, dan Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh. Kepala BKPSDM Dafrul Pasi menyebut antusiasme peserta tahun ini meningkat, menjadi sinyal tumbuhnya persaingan sehat untuk melahirkan terobosan di lingkungan birokrasi.

Dari total 29 nomine, sebanyak 10 orang berasal dari kategori Administrator, enam Pengawas, sembilan Fungsional, dan empat Pelaksana. Pada hari pertama, 16 ASN dari kategori Administrator dan Pengawas mempresentasikan inovasi masing-masing, dilanjutkan 13 peserta kategori Fungsional dan Pelaksana pada hari kedua.

Seluruh peserta berasal dari berbagai perangkat daerah, mulai dari Satpol PP, BKD, BKPSDM, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Pendidikan dan Ketahanan Pangan. Keberagaman instansi tersebut memperlihatkan bahwa ruang inovasi terbuka bagi seluruh lini pelayanan pemerintahan.

Melalui seleksi ini, Pemko Payakumbuh ingin memastikan ASN berprestasi tidak hanya unggul secara administratif maupun kemampuan individu, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan terbaik tidak berhenti sebagai bahan presentasi, melainkan diwujudkan menjadi solusi konkret bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU