HEADLINE
Pemko Padang Gelar Exit Meeting Bersama BPK Sumbar, Ini yang Dibahas    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Pemko Padang Gelar Exit Meeting Bersama BPK Sumbar, Ini yang Dibahas
Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun anggaran 2025. (Foto/Prakompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun anggaran 2025.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan tim BPK selama beberapa bulan terakhir. 

Ia menilai, proses tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Padang Amanah,” tegasnya.

Fadly Amran menambahkan bahwa seluruh catatan dan masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Padang untuk melakukan pembenahan berkelanjutan. 

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti hal-hal yang masih memerlukan penyempurnaan.

“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan keuangan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," tambahnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran juga menyatakan optimisme Pemko Padang untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun anggaran 2025. 

"Jika terwujud, capaian ini akan menjadi raihan WTP ke-13 dan ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014," tukasnya didampingi Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, dan sejumlah kepala OPD terkait.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumbar, Dedi Efendi, mengapresiasi kerja sama yang ditunjukkan Pemko Padang selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia menyebutkan, BPK memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan berbagai hal sebelum laporan final diterbitkan.

“Kami berharap seluruh hal yang menjadi perhatian dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD Kota Padang tahun anggaran 2025 telah berlangsung selama 75 hari dalam dua tahapan, yakni pemeriksaan interim pada 29 Januari hingga 31 Maret, serta pemeriksaan terinci pada 1 April hingga 5 Mei 2026.

"Proses pemeriksaan dilakukan secara berjenjang dan profesional, dengan hasil akhir yang akan dituangkan dalam LHP sesuai tahapan yang berlaku," jelasnya. (*)

Wako Fadly Amran Terima Kunjungan Pengurus Kampung KB Baringin Sakti Koto Baru Nan XX    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Wako Fadly Amran Terima Kunjungan Pengurus Kampung KB Baringin Sakti Koto Baru Nan XX
Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Baringin Sakti, Kelurahan Koto Baru Nan XX. (Foto/Prokompin) 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Baringin Sakti, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026).

Pertemuan ini membahas kesiapan Kampung KB Baringin Sakti yang masuk nominasi penilaian Kampung KB tingkat nasional tahun 2026. Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas P3AP2KB Boby Firman, Camat Lubuk Begalung Ikrar, lurah, serta pengurus Kampung KB Baringin Sakti.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Baringin Sakti Syam Imawan menyampaikan bahwa saat ini Kampung KB Baringin Sakti tengah menghadapi tahapan penilaian lanjutan yang akan berlangsung hingga Juni 2026, dengan target masuk lima besar nasional.

“Alhamdulillah, saat ini kita terpilih mewakili Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian Kampung KB tingkat nasional. Kami berharap dukungan dari Bapak Wali Kota Padang agar persiapan yang kami lakukan dapat berjalan optimal hingga tahap penilaian selanjutnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian ini tidak terlepas dari berbagai program unggulan yang dijalankan secara terpadu di tengah masyarakat, seperti GENTING (Gerakan Peduli Stunting), Gerakan Ayah Teladan, serta SIDAYA (Sekolah Lansia Berdaya).

“Program-program ini merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang yang didukung penuh oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah kelurahan, LPM, hingga tokoh masyarakat. Semua ini berjalan karena sinergi antara masyarakat, RT, RW, LPM, dan kelurahan,” jelasnya.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Kampung KB Baringin Sakti. Ia berharap prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan hingga meraih hasil terbaik di tingkat nasional.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kampung KB Baringin Sakti. Persiapkan seluruh aspek penilaian dengan maksimal, mulai dari administrasi, inovasi program, hingga kesiapan menghadapi verifikasi lapangan. Tampilkan keunggulan dan kekompakan masyarakat sebagai kekuatan utama,” ujarnya.

Fadly Amran juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki program Peduli Warga Emas yang sejalan dengan program Kampung KB, salah satunya melalui peningkatan layanan Puskesmas ramah lansia.

“Kami berharap Kampung KB Beringin Sakti turut mendukung program Peduli Warga Emas ini, sehingga keberadaan lansia semakin diperhatikan dan diberdayakan secara optimal di tengah masyarakat,” pungkasnya. (*)

Wako Pariaman Motivasi 182 Calon Mahasiswa Saga Saja Plus    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Wali Kota Pariaman Yota Balad pada saat memberikan arahan kepada 182 orang calon mahasiswa Saga Saja Plus yang telah lolos seleksi administrasi DTSEN
Wali Kota Pariaman Yota Balad pada saat memberikan arahan kepada 182 orang calon mahasiswa Saga Saja Plus yang telah lolos seleksi administrasi DTSEN. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Program beasiswa Saga Saja Plus ini adalah wujud dari komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pariaman.

Untuk itu bagi yang sudah lulus test administrasi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya dengan cara semangat melanjutkan test berikutnya agar apa yang anak-anak inginkan bisa tercapai.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pariaman Yota Balad pada saat memberikan arahan kepada 182 orang calon mahasiswa Saga Saja Plus yang telah lolos seleksi administrasi DTSEN, Rabu (6/5/2026) di halaman Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

“Anak-anak semua harus mempunyai semangat yang tinggi untuk mengikuti seleksi berikutnya. Persiapkan diri baik secara mental maupun spiritual untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada yang lebih hebat dari jalur langit untuk meraih keberhasilan, karena berusaha dan berupaya lewat jalur langit itulah yang paling hebat,” ujar Yota Balad.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Pariaman.  Ingatlah bahwa keberhasilan dai anak-anak semua adalah harapan dan kebanggaan orang tua, keluarga, dan bangsa,” tegas Yota Balad.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Pariaman berharap semakin banyak generasi muda yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala persoalan biaya, serta menjadi sumber daya manusia unggul yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Halal Bait A.M lulusan MAN Kota Pariaman, warga Tungkal Selatan Pariaman Utara Salah yang merupakan salah satu calon mahasiswa Saga Saja Plus yang telah lolos seleksi administrasi  mengatakan, sangat bersyukur sekali bisa lolos seleksi tahap pertama ini.

“Semoga untuk tahap berikutnya saya bisa menjalaninya dengan lebih baik dan bisa lolos seleksi tersebut sehingga bisa melanjutkan pendidikan saya ke Perguruan Tinggi yang saya inginkan,” sebutnya.

“Terima kasih untuk  Wali Kota Pariaman  Yota Balad dan juga  Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, berkat program kerja Bapak di bidang pendidikan saya bisa melanjutkan pendidikan saya dan memotivasi saya untuk lebih semangat kuliah dan meraih cita-cita saya,” ungkap Halal. (si/at)

Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs
Langkah strategis ini diambil guna merespons lonjakan signifikan pasar kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. (Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk mengisi kebutuhan industri hijau (green jobs) di Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespons lonjakan signifikan pasar kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengungkapkan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Ia pun menilai geliat sektor EV menjadi pilar penting dalam ekosistem pekerjaan masa depan ekonomi hijau.

Afriansyah mengatakan, berdasarkan data GAIKINDO, penjualan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari sekitar 10 ribu unit pada 2022 menjadi lebih dari 100 ribu unit pada tahun 2025.

"Geliat pasar yang sangat cepat dalam periode tiga tahun terakhir ini tentunya berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi otomotif berbasis listrik, digitalisasi, serta keterampilan pendukung industri hijau," kata Wamenaker dalam acara Hyundai EV Ecosystem Tour di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/5/2026).

Afriansyah menjelaskan, sebagai bagian dari perwujudan Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, Kemnaker di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan upaya strategis pembangunan SDM berkualitas. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui kolaborasi erat dengan mitra industri seperti PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI).

Wamenaker pun memberikan apresiasi khusus kepada PT HMMI yang telah berkontribusi nyata dalam pendidikan vokasi.

"Pada tahun 2023, PT HMMI telah memberikan hibah 5 unit kendaraan untuk pengembangan pelatihan vokasi kejuruan otomotif di BBPVP Bandung. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi strategis yang kami harapkan terus berlanjut diikuti oleh perusahaan lainnya," jelasnya.

Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM sekaligus membuka peluang perluasan kesempatan kerja profesional di bidang otomotif bagi masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan menjadi kunci agar Indonesia mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan masa depan di sektor green jobs," pungkasnya. (*)

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Dukung UMKM, DPRD Sumbar Setujui Penyertaan Modal Jamkrida    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Dukung UMKM, DPRD Sumbar Setujui Penyertaan Modal Jamkrida
Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman dan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. (Foto/Idris) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Sumatera Barat memasuki tahap penting setelah DPRD Provinsi Sumatera Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumbar, Selasa (5/5/2026).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar, dipimpin Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman bersama Wakil Ketua Nanda Satria, serta dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat peran Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat.

Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan bahwa Jamkrida Sumbar selama ini telah menjalankan fungsi penjaminan kredit bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp78.600.000.000 kepada PT Jamkrida,” ujarnya.

Melalui penguatan permodalan tersebut, Jamkrida diharapkan semakin optimal dalam menjamin kredit usaha, sehingga dapat membantu memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan, penyertaan modal ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas Jamkrida dalam mendukung pembiayaan usaha di daerah.

“Penyertaan modal ini bertujuan memperkuat PT Jamkrida Sumbar, memperluas akses pembiayaan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD dalam mendorong alternatif pembiayaan bagi UMKM, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan daerah lain.

“Banyak peluang yang harus kita tangkap, bahkan provinsi tetangga ingin bekerja sama. Selama ini terbatas karena modal, sekarang sudah terbuka ruang itu,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, kinerja Jamkrida Sumbar selama ini menunjukkan capaian yang baik, termasuk prestasi di tingkat nasional, sehingga penguatan modal dinilai penting untuk meningkatkan ruang gerak perusahaan.

“Jamkrida kita ini termasuk yang terbaik. Tinggal penguatan modal agar lebih leluasa bergerak dan bisa memberikan dividen lebih besar untuk daerah,” katanya.

Pemerintah daerah juga mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

“Harus segera diimplementasikan, supaya target peningkatan ekonomi dan PAD bisa tercapai,” tegasnya. (*)

Andre Rosiade Turun Tangan Kawal Tol Sicincin–Bukittinggi Demi Pemulihan Ekonomi Sumbar    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Andre Rosiade Turun Tangan Kawal Tol Sicincin–Bukittinggi Demi Pemulihan Ekonomi Sumbar
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi sebagai solusi strategis mengangkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi sebagai solusi strategis mengangkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Andre menyebut progres pembangunan tol tersebut terus menunjukkan perkembangan positif. Ia bahkan turun langsung memastikan kelanjutan proyek dengan bertemu sejumlah pemangku kepentingan.

Pada Selasa, (5/5/2026), Andre bertemu langsung dengan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, serta Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro. Pertemuan tersebut membahas perkembangan terbaru sekaligus memastikan proyek strategis itu berjalan sesuai target.

“Pertemuan ini membahas perkembangan terbaru sekaligus memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai target,” ujar Andre.

Menurutnya, pembangunan tol tidak sekadar menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Jalan tol ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga membuka akses, mempercepat mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Sumatera Barat,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci agar proyek tersebut segera rampung dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis proyek ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ucapnya.

Di sisi lain, kondisi ekonomi Sumatera Barat tengah menghadapi tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,37 persen, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 4,36 persen. Angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar lima persen.

Perlambatan ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 16 kabupaten dan kota. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, terutama jalan, sehingga distribusi barang terganggu dan aktivitas pasar tidak berjalan optimal.

Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pedagang dan petani. Pedagang mengalami keterlambatan distribusi barang ke pasar, sementara petani kesulitan menjual hasil panen akibat akses yang terhambat.

Andre menilai percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi menjadi langkah penting untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah. Ia optimistis, dengan konektivitas yang lebih baik, distribusi barang akan kembali lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih cepat. (*)

Sekdaprov Sumbar Tegaskan Birokrasi Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Sekdaprov Sumbar Tegaskan Birokrasi Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (5/5/2026). (Foto/Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan kinerja birokrasi tidak boleh lagi sekadar menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikannya saat membuka Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (5/5/2026).

Arry menekankan, esensi Reformasi Birokrasi terletak pada perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berorientasi hasil, bukan sekadar proses administratif.

“Birokrasi harus menjadi solusi. Kinerja tidak cukup diukur dari proses, tetapi dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya keselarasan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat Reformasi Birokrasi, khususnya pada penataan kelembagaan, penguatan kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arry mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang dirilis Kementerian PANRB, Pemprov Sumbar meraih nilai 89,32 dengan predikat A-. Capaian tersebut diikuti oleh 7 kabupaten/kota dengan predikat yang sama, sementara 9 kabupaten/kota masih berada pada predikat BB dan 3 kabupaten/kota di predikat B.

“Data ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang baik, tetapi belum merata. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat agar seluruh daerah di Sumbar dapat bersama-sama mencapai predikat A,” ujarnya.

Kegiatan bertema “Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Pelayanan Publik Berdampak” ini diikuti secara luring dan daring oleh Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan organisasi, Kepala Bagian Organisasi, serta perwakilan perangkat daerah se-Sumbar.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti dalam laporannya menyampaikan forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi.

“Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama agar Reformasi Birokrasi berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk memperkaya perspektif kebijakan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, antara lain perwakilan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan penguatan terkait evaluasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja, serta fasilitasi pemerintahan daerah.

Melalui diskusi dan berbagi praktik baik, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Biro Organisasi Provinsi Sumbar dan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota. Kesepakatan ini menjadi landasan implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh wilayah Sumbar. (adpsb/frmn/bud)

Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Menguat di Awal 2026     
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Menguat di Awal 2026
Ditulis Oleh: Arry Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. (Foto/Ist). 

PEREKONOMIAN
Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan pada awal tahun 2026. Di tengah dinamika global dan proses pemulihan pascabencana, ekonomi daerah ini mampu tumbuh sebesar 5,02 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I 2026.  Data ini berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 5 Mei 2026.

Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa fondasi ekonomi daerah relatif stabil dan mulai kembali menemukan momentumnya. Tidak hanya secara tahunan, secara triwulanan (quarter-to-quarter) ekonomi Sumatera Barat juga tumbuh sebesar 3,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya akselerasi aktivitas ekonomi setelah sempat mengalami tekanan pada periode akhir 2025.

Struktur ekonomi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 22,03 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini menegaskan bahwa karakter ekonomi daerah ini masih sangat berbasis sumber daya alam dan sektor primer.

Namun demikian, sektor-sektor lain juga menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan, terutama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta industri pengolahan. Kelima sektor ini menjadi leading sectors yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara simultan dan memperlihatkan adanya dinamika ekonomi yang semakin beragam.

Jika ditelusuri lebih dalam, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan ini ditopang oleh beberapa faktor utama. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sekitar 1,02 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan ini didorong oleh naiknya aktivitas konsumsi masyarakat, terutama selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri, serta lonjakan transaksi perdagangan elektronik yang tumbuh lebih dari 50 persen.

Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sekitar 1,99 persen. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya impor barang modal hingga 143,50 persen, termasuk mesin, alat berat, dan peralatan industri.

Investasi tersebut berkaitan erat dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi pascabencana yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam memulihkan aktivitas ekonomi.

Selain itu, ekspor juga menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Ekspor barang luar negeri tumbuh 19,91 persen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 1,94 persen. Komoditas unggulan seperti minyak sawit (CPO) menjadi tulang punggung ekspor dengan pangsa mencapai lebih dari 80 persen.

Di samping itu, produk kimia berbasis gambir juga mengalami lonjakan permintaan global yang signifikan, mencerminkan peluang ekspor nonmigas yang semakin terbuka.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meskipun pertumbuhannya relatif moderat. Momentum Ramadhan dan Idul Fitri memberikan dorongan signifikan terhadap belanja masyarakat, terutama pada sektor makanan, minuman, dan jasa.

Namun, terdapat indikasi bahwa konsumsi masyarakat, khususnya di sektor agraris, masih cenderung stagnan. Hal ini tercermin dari indeks konsumsi petani yang hanya tumbuh tipis sekitar 0,52 persen.

Di sisi lain, peningkatan tabungan masyarakat dan pertumbuhan kredit konsumsi menunjukkan adanya kehati-hatian dalam belanja, sekaligus mencerminkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Dari sisi fiskal, konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, belanja barang dan jasa justru mengalami kontraksi cukup dalam akibat efisiensi anggaran dan keterlambatan proses pengadaan di awal tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran fiskal pemerintah masih penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu diimbangi dengan efektivitas belanja agar dampaknya lebih luas dan terasa bagi masyarakat.

Secara sektoral, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi. Menariknya, sektor dengan pertumbuhan tertinggi justru berasal dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 17,77 persen.

Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi berbasis jasa. Selain itu, sektor jasa keuangan dan jasa lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, menandakan bahwa diversifikasi ekonomi mulai berkembang dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor primer.

Dalam konteks regional, Sumatera Barat menyumbang sekitar 6,83 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan 1,51 persen terhadap perekonomian nasional.

Dari sisi pertumbuhan, Sumatera Barat berada pada peringkat keempat di antara provinsi di Pulau Sumatera, menunjukkan daya saing ekonomi yang cukup kuat meskipun bukan yang terbesar secara kontribusi. Posisi ini menjadi penting sebagai indikator bahwa Sumatera Barat mampu bersaing dalam dinamika ekonomi kawasan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I 2026 mencerminkan proses pemulihan yang semakin solid. Kombinasi antara meningkatnya investasi, kuatnya ekspor, dan membaiknya konsumsi domestik menjadi fondasi utama pertumbuhan.

Namun demikian, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi, seperti ketergantungan pada komoditas ekspor tertentu seperti CPO, konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, efisiensi belanja pemerintah, serta ketimpangan antar sektor dan wilayah.

Ke depan, strategi pembangunan ekonomi Sumatera Barat perlu diarahkan pada penguatan sektor hilir, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan daya beli masyarakat agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. (*)

Ditulis Oleh: Arry Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dorong Terciptanya SDM Unggul, Wako Payakumbuh Zulmaeta Teken MoU Dengan Beberapa Universitas    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Dorong Terciptanya SDM Unggul, Wako Payakumbuh Zulmaeta Teken MoU Dengan Beberapa Universitas
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, teken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Fort De Kock Bukittinggi, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Poltekkes Pengadaan Nasional Pekanbaru serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, teken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Fort De Kock Bukittinggi, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Poltekkes Pengadaan Nasional Pekanbaru serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh.

“Semoga kerja sama ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi kita semua, bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh, mampu mendorong terciptanya SDM yang unggul dan berintegritas serta menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba di Kota Payakumbuh,” ujar Wali Kota Zulmaeta di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Pemko Payakumbuh menjalin kerja sama dengan Universitas Fort De Kock Bukittinggi, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, serta Poltekkes Pengadaan Nasional Pekanbaru dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sementara itu, Pemko Payakumbuh menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Dalam sambutannya, Zulmaeta menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

“Suatu daerah tidak akan maju tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas serta tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak akan mampu berkembang secara optimal,” ujar Zulmaeta.

Ia berharap, melalui kerja sama ini akan lahir berbagai inovasi serta program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan memperkuat marwah institusi.

Lebih lanjut, kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut diarahkan pada penguatan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Zulmaeta juga menegaskan bahwa permasalahan narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi muda. 

“Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan aman dan tentram yang bersih dari narkoba,” pungkasnya

Oleh karenanya, lanjut Zulmaeta, kerja sama dengan BNN Kota Payakumbuh difokuskan pada penguatan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), termasuk melalui edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran akan bahaya narkoba. (HM)

Pemko Payakumbuh Gelar Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kota Payakumbuh Tahun 2026.    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Pemko Payakumbuh Gelar Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kota Payakumbuh Tahun 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu dibuka langsung oleh Bunda Literasi Kota Payakumbuh, Ny. Eni Zulmaeta, di Aula Perpustakaan Daerah, Selasa (05/05/2026). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Payakumbuh terus menguatkan fondasi literasi generasi muda dengan menggelar Lomba Bertutur tingkat SD/MI se-Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu dibuka langsung oleh Bunda Literasi Kota Payakumbuh, Ny. Eni Zulmaeta, di Aula Perpustakaan Daerah, Selasa (05/05/2026).

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong anak-anak semakin mencintai buku dan menjadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,” kata Ny. Eni Zulmaeta.

Ia mengatakan, literasi tidak hanya soal membaca, tetapi juga membangun cara berpikir kritis dan karakter generasi muda.

Lomba bertutur tersebut mengusung tema “Panggung Para Bintang Bercerita” dengan materi cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Sumatera Barat itu diikuti puluhan siswa dari berbagai sekolah.

Panitia mencatat 48 siswa dari SD/MI negeri dan swasta ambil bagian, menandakan tingginya antusiasme sekolah dalam mendukung penguatan literasi berbasis budaya lokal.

“Cerita rakyat yang dibawakan anak-anak tidak sekadar hiburan, tetapi juga sarat nilai moral dan pendidikan karakter,” ujar Wakil Bunda Literasi Payakumbuh, Ny. Yeni Elzadaswarman, yang turut hadir dalam pembukaan kegiatan itu.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh merancang lomba ini sebagai bagian dari strategi membangun masyarakat literat sekaligus menggali potensi anak dalam seni bertutur.

Tiga akademisi dari ISI Padang Panjang dipercaya sebagai dewan juri untuk menilai kemampuan peserta, mulai dari penguasaan materi hingga ekspresi dan teknik bercerita.

“Kami berharap kegiatan ini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan dengan baik,” kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, Erwan.

Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, 5–6 Mei 2026. Panitia menyiapkan total hadiah jutaan rupiah bagi para pemenang, dengan rincian juara I sebesar Rp5 juta, juara II Rp4 juta, dan juara III Rp3 juta, serta hadiah bagi juara harapan.

“Dukungan semua pihak menjadi kunci sukses kegiatan ini. Kami optimistis lomba bertutur dapat menjadi langkah dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak di Payakumbuh,” pungkasnya. (HM)

Kelurahan Payolansek Optimalkan Posyandu Berbasis Enam SPM    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Kelurahan Payolansek Optimalkan Posyandu Berbasis Enam SPM
Kelurahan Payolansek, mengoptimalkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kelurahan Payolansek, mengoptimalkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai langkah konkret mendekatkan layanan dasar kepada masyarakat sekaligus menekan angka stunting dan kemiskinan.

“Bapak Wali Kota Zulmaeta ingin posyandu benar-benar hadir membantu masyarakat, menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Payakumbuh,” kata Lurah Payolansek Aldi Kristian, Selasa (05/05/2026).

Aldi menjelaskan, Posyandu 6 SPM mencakup enam bidang utama, yakni kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pendidikan, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).

Menindaklanjuti arahan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, Aldi mengatakan program ini digelar rutin setiap Senin pertama setiap bulan sebagai wadah pelayanan terpadu lintas sektor di tingkat kelurahan.

“Pelaksanaan rutin ini memudahkan masyarakat mengakses layanan dasar sekaligus menjadi ruang koordinasi antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan Posyandu 6 SPM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Regulasi tersebut mendorong penguatan fungsi posyandu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga sebagai pusat layanan sosial dan pembangunan masyarakat.

“Dengan payung regulasi yang jelas, kami bisa mengintegrasikan berbagai layanan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Menurut Aldi, kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi di lapangan.

Masukan itu kemudian menjadi dasar bagi organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dalam merumuskan solusi sesuai bidang masing-masing.

“Banyak persoalan yang teridentifikasi langsung dari masyarakat, dan itu menjadi bahan bagi OPD untuk bergerak cepat memberikan solusi,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihak kelurahan akan terus mendukung dan memperkuat pelaksanaan Posyandu 6 SPM karena dinilai memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan di tingkat akar rumput.

“Posyandu 6 SPM ini menjadi instrumen kita dalam memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (HM)

Arahan Prabowo ke KSP untuk Cek Celah Potensi Korupsi MBG    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Arahan Prabowo ke KSP untuk Cek Celah Potensi Korupsi MBG
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman untuk mengecek celah potensi korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman untuk mengecek celah potensi korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu celah tersebut yakni diduga adanya jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik," kata Dudung di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Dudung enggan menjelaskan celah lain yang berpotensi memunculkan ketimpangan. 

Ia memastikan akan mengecek langsung ke lapangan untuk memeriksa potensi ketimpangan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan makanan.

"Ah nanti, banyak, jangan saya buka semua di sini ya," ujarnya.

"Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan," lanjut Dudung.

Dapur Disetop Operasionalnya tapi Masih Terima Insentif

Dudung juga akan memeriksa laporan mengenai SPPG yang ditutup tapi insentif masih berjalan lancar. 

Hal ini merujuk data Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkap sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara. 

Ribuan dapur MBG ternyata tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.

"Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Dudung mengungkap arahan Presiden Prabowo untuk memeriksa celah potensi ketimpangan di program prioritas nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperkuat kolaborasi.

"Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, 'Pak Dudung, coba dicek'. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait," ujarnya.

"Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu," lanjut Dudung. (*) 

Sumber: detikcom

Pakar Hukum Pidana Sebut Kasus Chromebook Ranah Administrasi Bukan Korupsi    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Pakar Hukum Pidana Sebut Kasus Chromebook Ranah Administrasi Bukan Korupsi
Guru Besar Hukum Pidana sekaligus Ketua Tim Perumus UU Tipikor, Prof. Romli menyampaikan keterangan yang dinilai melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2026, menghadirkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita.

Guru Besar Hukum Pidana sekaligus Ketua Tim Perumus UU Tipikor, Prof. Romli menyampaikan keterangan yang dinilai melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Dalam kesaksiannya, Prof. Romli menegaskan bahwa adanya kerugian negara tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, kerugian adalah akibat, bukan sebab.

"Kalau menurut jaksa ada kerugian. Kalau saya berpendapat, kerugian itu di belakang, akibat, bukan sebab. Jadi kalau kerugian itu belum bisa dibuktikan, maka tidak mungkin ada kerugian. Harus bebas. Harus bebas. Ada dakwaan yang diragukan, dakwaan jaksa. Yang diragukan in dubio pro reo, harus dibebaskan,” ujar Prof. Romli.

Poin penting lain yang disampaikan adalah soal prinsip ultimum remedium, di mana hukum pidana seharusnya menjadi jalur terakhir. Menurutnya, dalam kasus terkait kebijakan, hukum administrasi harus didahulukan karena adanya prinsip ultima ratio atau ultimum remedium yang tidak dapat ditawar lagi. 

Dia menegaskan jika suatu perkara berada dalam ranah administratif, maka harus diselesaikan secara administratif, dan hukum pidana tidak boleh dijadikan sarana utama (primum remedium) untuk menangani kerugian yang timbul akibat langkah-langkah administratif.

Adapun sanksi administratif tetap harus diterapkan tanpa memandang besaran nilai kerugiannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 ayat 1 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti permulaan meskipun terjadi kerugian negara, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara, Jamdatun, untuk dilakukan gugatan ganti rugi perdata.

Selain itu, Prof. Romli juga menilai dalam konteks kesalahan prosedur, yang bertanggung jawab adalah Dirjen, bukan Menteri. 

“Dirjen yang harus bertanggung jawab. Kalau Dirjen melanggar prosedur, ya Dirjen bertanggung jawab, bukan Menteri. Kasus saya dulu masih ingat, perkara Sisminbakum. Dirjen yang terdakwa, Menterinya kan tidak, Yusril, masih ingat. Jadi itu sebetulnya proses hukum pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan jabatan, hierarki jabatan. Kecuali Menteri perintah, ‘langgar saja itu prosedur, saya tanggung jawab’, itu lain. Tapi kalau Menteri tidak mengatakan seperti itu, tanggung jawab masing-masing lah,” bebernya.

Prof. Romli juga menekankan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan apakah aliran dana di sebuah rekening terindikasi berasal dari tindak kejahatan.

Pihak lain, termasuk petugas pajak, tidak memiliki kewenangan tersebut karena fungsi pelacakan dan penetapan asal-usul dana sepenuhnya berada di bawah otoritas PPATK

Nadiem Makarim sendiri menyatakan bahwa kesaksian Prof. Romli telah meruntuhkan dakwaan JPU. Nadiem menyoroti ketiadaan niat jahat (mens rea) dalam perkara Chromebook ini.

“Prof. Romli menyebut bahwa mens rea itu atau niat jahat harus dibuktikan. Tidak cukup hanya meeting-meeting normal diasumsikan saja niat jahatnya. Sehingga kalau tidak ada bukti chat baik itu elektronik maupun pertemuan untuk niat jahat, tidak bisa dibuat mens rea,” ujar Nadiem.

Selain itu Nadiem juga menyebut bahwa semua yang dilakukan harus ada kausalitas antara tindakan yaitu pertemuan dengan membahas mengenai operating system dan akibatnya terhadap kemahalan harga laptop.

“Di dalam dakwaan, kausalitas itu runtuh. Tidak ada hubungannya pilih operating system gratis dengan kemahalan harga laptop. Orang awam pun mengerti itu dua hal tidak nyambung. Jadi Prof. Romli menyebut kalau tidak ada sebab, kalau satu tindakan tidak menyebabkan yang lain, itu bukan pidana korupsi. Prof. Romli juga menyebut bahwa unsur-unsur pidana di dalam kasus ini tidak masuk sama sekali. Separah-parahnya ini harus masuk ranah administrasi negara karena tidak ada aliran dana uang sama sekali, tidak ada mens rea, tidak ada bukti mufakat,” terang Nadiem.

Ia juga membantah adanya mufakat jahat dengan dua Direktur bawahannya, mengingat dirinya bahkan tidak mengenal atau pernah berkomunikasi dengan mereka sebelum bertemu di pengadilan.

Sementara itu penasihat Hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada kliennya merupakan bentuk kriminalisasi atas tindakan yang sepenuhnya masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi pemerintahan.

“Jadi tidak ada masuk di dalam kualifikasi tindak pidana korupsi. Jadi sudah jelas tadi Jaksa muter-muter, keterangan ahli tindak pidana korupsi menyatakan bahwa ini dalam ranah ruang lingkup administrasi pemerintahan, bukan ruang lingkup tindak pidana korupsi,” tandas Dodi. (*) 

Sumber: RMOL

Refly Harun Minta Perkara Roy Suryo-Tifa Dihentikan, Desak Jokowi Bersikap Negarawan    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Refly Harun Minta Perkara Roy Suryo-Tifa Dihentikan, Desak Jokowi Bersikap Negarawan
Refly Harun meminta agar Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pengacara Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Refly Harun menegaskan, sidang kedua kliennya bukan untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Keduanya akan disidang terkait kasus fitnah dan pencemaran nama baik.

"Ada satu hal yang barangkali orang lupa, pengadilan itu bukan pengadilan ijazah palsu atau tidak," ujar Refly dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy cs: Rekayasa' di iNews, Selasa (5/5/2026)

Majelis hakim, kata dia, tidak akan menyatakan keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi.

"Yang akan disidang nanti itu adalah Mas Roy, kalau jadi disidang itu akan dituding melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian melakukan ujaran kebencian, edit dokumen dan sebagainya dengan ancaman hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun penjara," katanya.

"Apakah anda kemudian akan mendapatkan sebuah statement atau sebuah putusan pengadilan 'ya dengan demikian ijazah Jokowi palsu', no!" sambungnya.

Oleh karenanya, dia meminta agar perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa segera dihentikan.

Bahkan, dia meminta agar Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan.

"Atau kita bicara tentang out of the court, yaitu penyelesaian bagaimana sisi kenegarawanan seorang Jokowi," kata Refly. (*) 

Sumber: iNews.com

Respons Jokowi seusai Digugat Alumni UGM ke PN Solo, Penggugat: Tak Tunjukkan Ijazah Langgar Hukum    
Rabu, Mei 06, 2026

On Rabu, Mei 06, 2026

Respons Jokowi seusai Digugat Alumni UGM ke PN Solo, Penggugat: Tak Tunjukkan Ijazah Langgar Hukum
Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta oleh alumni Universitas Gadjah Mada, Sigit Pratomo, Selasa (5/5/2026). (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta oleh alumni Universitas Gadjah Mada, Sigit Pratomo, Selasa (5/5/2026).

Selain Jokowi, Polda Metro Jaya dan Rektor UGM turut menjadi tergugat dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum penggugat, Dekka Ajeng Maharasri, menyatakan gugatan diajukan atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Hal itu terkait ketidakhadiran Jokowi dalam sejumlah persidangan ijazah sejak 2022 hingga gugatan citizen lawsuit pada 2025.

Meskipun demikian, pihak penggugat mengakui bahwa Jokowi secara akademik merupakan lulusan UGM.

Namun, mereka masih meragukan keaslian ijazah yang saat ini berada dalam penyitaan pihak kepolisian.

Keraguan tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang diperdebatkan dalam persidangan.

Gugatan ini juga bertujuan mendorong Jokowi untuk hadir langsung di pengadilan dan menunjukkan ijazah aslinya.

Menanggapi gugatan tersebut, kuasa hukum Jokowi yakni Irpan menghormati proses hukum yang berjalan.

Adapun materi gugatan disusun secara santun dan tidak menyerang kehormatan pribadi Jokowi.

Pihaknya pun menanggapi gugatan tersebut dengan pendekatan yang humanis serta tetap menghargai jalannya persidangan. (*) 

Sumber: Tribun