BentengSumbar.com

DPD Partai Golkar Sumbar Distribusikan 17 Ekor Sapi Kurban untuk Masyarakat

Sekretaris DPD Golkar Sumbar Helmi Moesim mengatan, kegiatan kurban ini untuk memperkuat kepedulian sosial dari partai Golkar kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha. (Foto: Amak).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyalurkan sapi kurban untuk masyarakat Sumatera Barat. Sapi limousin berbobot 600 kilogram (kg) itu disembelih di Kantor DPD Golkar Sumbar, Sabtu (30/5) pada pukul 06.00 pagi.

Daging hewan kurban tersebut dibagikan secara merata kepada masyarakat sekitar, serta para kader partai.

“Kegiatan ini untuk memperkuat kepedulian sosial dari partai Golkar kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha,” kata Sekretaris DPD Golkar Sumbar Helmi Moesim, Jumat (29/5).

Disampaikan, pengiriman hewan kurban merupakan program DPP Golkar.

Selain itu, DPD Golkar Sumbar juga menyembelih bantuan sapi kurban dari Ketua DPD Golkar Sumbar Khairunnas satu ekor sapi, Anggota DPR RI Benny Utama satu ekor sapi, Anggota DPR RI Zigo Rolanda satu ekor sapi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa satu ekor sapi, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir satu ekor sapi, Wawako Sawahlunto Jeffry Hibatullah satu ekor sapi, Ketua AMPG Sumbar Dhanni Hariyonna satu ekor sapi.

Selebihnya, bantuan hewan kurban berasal dari Ketua Partai Golkar Kabupaten/Kota , Pimpinan DPRD se Sumbar, pengurus dan kader Partai Golkar di eksekutif dan legislatif.

Menurut Helmi Moesim, aksi nyata ini lahir dari niat ibadah yang tulus untuk membantu sesama. Khususnya masyarakat Sumbar.

"Niat ibadah beliau murni untuk membantu masyarakat dalam bentuk sapi kurban ini,” paparnya.

Diketahui, total ada 17 ekor sapi yang dipotong di kantor DPD Golkar Sumbar.

Program kurban Partai Golkar tahun ini, sambung dia, juga menjadi perhatian karena jumlah hewan kurban yang cukup besar.

Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan tersebut dinilai memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat pada momentum Iduladha.

“Distribusi hewan kurban tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial Partai Golkar pada momentum Idul Adha 2026,” pungkasnya.

"Alhamdulillah ditahun ini, kembali melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban, ada 17 sapi tahun ini,” ucapnya. (Amak)

Jumat, Mei 29, 2026

Konsisten Satu Dekade! Kota Solok Cetak Sejarah Raih WTP Ke-10 Kali Beruntun dari BPK

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jumat (29/5/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Sebuah catatan istimewa kembali diukir Pemerintah Kota Solok dalam dunia tata kelola pemerintahan nasional.

Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Beras ini sukses mempertahankan predikat tertinggi akuntabilitas keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 itu diterima langsung oleh Wali Kota Solok didampingi Ketua DPRD Kota Solok serta jajaran pimpinan perangkat daerah, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jumat (29/5/2026).

Capaian ini bukanlah keberuntungan sesaat, melainkan bukti nyata konsistensi yang terjaga tanpa putus sejak tahun 2016 silam.

Selama sepuluh tahun berturut-turut, pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah kota ini senantiasa memenuhi standar tertinggi pemerintahan, transparan, serta patuh pada aturan hukum yang berlaku.

Agenda penyerahan hasil pemeriksaan ini merupakan rutinitas tahunan BPK sebagai wujud evaluasi independen guna memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara benar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sah di mata negara maupun masyarakat.

Wali Kota Solok menyambut gembira capaian luar biasa ini dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pemerintahan, anggota DPRD, serta seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan WTP selama satu dekade penuh adalah buah dari kerja sama yang solid dan sinergi yang terjaga dengan baik antara eksekutif dan legislatif.

Lebih jauh Wali Kota menegaskan, raihan ini tidak sekadar menjadi prestasi administratif di atas kertas.

Lebih dari itu, opini WTP adalah cerminan tanggung jawab besar pemerintah daerah dalam menjaga amanah publik serta komitmen menghadirkan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi.

“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi acuan utama bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Segala upaya ini kami lakukan demi satu tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat Kota Solok,” ujar Wali Kota dengan penuh rasa bangga.

Pemerintah Kota Solok bertekad menjadikan capaian sepuluh tahun ini sebagai pemicu semangat baru.

Ke depan, seluruh jajaran berkomitmen untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan lebih efektif, efisien, dan tetap berada di jalur ketentuan perundang-undangan demi kemajuan daerah yang berkelanjutan.(80)

Jumat, Mei 29, 2026

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi Soroti Bahaya Pemakaian Handphone Berlebihan di Kalangan Generasi Muda

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menyoroti bahaya pemakaian handphone berlebihan di kalangan generasi muda. (Foto: Idris).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menyoroti bahaya pemakaian handphone berlebihan di kalangan generasi muda.

Pemakaian berlebihan, berpotensi merusak moral dan akhlak jika generasi muda tidak memiliki benteng keimanan dan karakter yang kuat.

Filosofi adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah menjadi fondasi kuat dalam mengurangi degradasi moral di era disrupsi informasi.

Kemudian, mendekatkan generasi muda ke masjid dengan mengadakan kegiatan keagamaan di masjid.

"Kalau ini bisa kita pertahankan, kita bisa menghadapi kondisi yang ada," kata Muhidi saat menghadiri Jum'at Berkah, Jum'at (29/5).

Kegiatan Jum'at Berkah diadakan Jamaah Masjid Al Manar, Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi menegaskan bagaimana kedekatannya dengan masyarakat sangat erat.

Harmonisasi dan kolaborasi yang dibangun dengan masyarakat merupakan modal dasar dalam membangun daerah.(idris)

Jumat, Mei 29, 2026

Reformasi Birokrasi Sumbar Terus Meningkat Dalam Lima Tahun Terakhir, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Kerja Bersama ASN

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Menurut Mahyeldi, reformasi birokrasi harus mampu melahirkan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencatatkan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi (RB) secara konsisten. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemprov Sumbar meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 89,32 dengan predikat A-.

Capaian tersebut tertuang dalam Surat Kementerian PANRB Nomor B/318/RB.06/2026 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan peningkatan indeks reformasi birokrasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Alhamdulillah, capaian ini menjadi bukti bahwa komitmen perbaikan birokrasi di Sumatera Barat terus berjalan secara konsisten. Reformasi birokrasi bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (29/5/2026).

Menurut Mahyeldi, reformasi birokrasi harus mampu melahirkan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumbar akan terus memperkuat budaya kerja kolaboratif, mempercepat transformasi digital pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor.

“Capaian ini tentu harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang berdampak dan memberi kemudahan bagi masyarakat,” katanya.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN, perangkat daerah, dan masyarakat Sumatera Barat yang telah mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan selama ini.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti menjelaskan peningkatan indeks reformasi birokrasi Pemprov Sumbar dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten.

Ia menyebutkan, pada tahun 2021 Pemprov Sumbar memperoleh indeks 68,89 dengan predikat B. Kemudian meningkat menjadi 69,78 pada tahun 2022 dengan predikat yang sama.

Selanjutnya pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi Sumbar naik menjadi 77,1 dan berhasil meraih predikat BB. Peningkatan signifikan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan indeks 86,48 dan predikat A-, hingga akhirnya pada tahun 2025 mencapai 89,32 dengan predikat A-.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Sumatera Barat berjalan secara berkelanjutan dan semakin berkualitas dari tahun ke tahun,” ujar Dina.

Dina menambahkan, beberapa indikator dengan capaian tertinggi pada evaluasi tahun 2025 antara lain Indeks Reformasi Hukum sebesar 97,14, Indeks Tata Kelola Pengadaan 94,15, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 91,65, Tingkat Digitalisasi Arsip 89,72, serta Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 85,53.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. (adpsb/bud)

Jumat, Mei 29, 2026

Rekor Gemilang! Kabupaten Solok Pertahankan WTP ke-9 Kali Beruntun, Bukti Tata Kelola Keuangan yang Andal

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Kabar membanggakan kembali datang dari Pemerintah Kabupaten Solok.

Setelah bekerja keras menjaga standar pengelolaan anggaran, daerah ini sukses mempertahankan predikat tertinggi dalam akuntabilitas keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jumat (29/05/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., didampingi Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm. Acara tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sumatera Barat.

Momen bersejarah ini disambut rasa syukur yang mendalam oleh Bupati Solok. Ia menegaskan bahwa capaian ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari sinergi dan komitmen kuat seluruh jajaran pemerintahan serta dukungan dari lembaga legislatif daerah.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP yang ke-9 kali berturut-turut ini adalah bukti nyata kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Solok. Prestasi ini bukan sekadar angka atau penghargaan, melainkan modal dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal dan berkualitas,” ujar Jon Firman Pandu dengan penuh rasa bangga.

Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa predikat WTP tidak boleh dijadikan tujuan akhir pemerintahan.

Sebaliknya, capaian ini menjadi tolak ukur sekaligus pengingat akan tanggung jawab besar dalam mengelola uang rakyat. Penggunaan anggaran harus senantiasa berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan sepenuhnya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat menjelaskan bahwa opini WTP hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang lulus dalam serangkaian pemeriksaan ketat.

Penilaian didasarkan pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kelengkapan dan kejelasan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum, serta efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan.

Dengan keberhasilan mempertahankan rekor ini, Pemerintah Kabupaten Solok kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Kepercayaan publik dan lembaga pemeriksa pun kian terjaga demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Solok.(80)

Jumat, Mei 29, 2026

Pemprov Sumbar Siap Sukseskan Peringatan Satu Abad Jam Gadang

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri rapat persiapan peringatan satu abad Jam Gadang bersama Pemerintah Kota Bukittinggi di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bukittinggi, Jumat (29/5/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendukung penuh peringatan 100 tahun Jam Gadang sebagai momentum memperkuat identitas budaya Minangkabau sekaligus mendorong promosi pariwisata daerah ke tingkat nasional dan internasional.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri rapat persiapan peringatan satu abad Jam Gadang bersama Pemerintah Kota Bukittinggi di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bukittinggi, Jumat (29/5/2026).

Menurut Mahyeldi, Jam Gadang bukan sekadar ikon Kota Bukittinggi, melainkan simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumbar yang memiliki nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa.

“Momentum peringatan 100 tahun Jam Gadang harus menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus penguatan kolaborasi untuk menghadirkan kegiatan yang bernilai edukasi, budaya, dan promosi daerah,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, peringatan satu abad Jam Gadang perlu dikemas secara bermakna melalui berbagai kegiatan edukatif, kultural, serta berskala nasional dan internasional agar mampu memperkuat citra budaya Minangkabau di mata dunia.

Menurut Gubernur, momentum tersebut juga merepresentasikan perjalanan panjang transformasi hubungan Indonesia dan Belanda dari masa kolonial menuju hubungan persahabatan dan kemitraan yang lebih baik. Jam Gadang sendiri diketahui merupakan menara jam yang dihadiahkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1926.

Selain memiliki nilai sejarah, Mahyeldi menilai peringatan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Kota Bukittinggi.

“Kita berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses dan memberi manfaat luas bagi daerah,” katanya.

Mahyeldi juga mengajak seluruh unsur pemerintah, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk ikut bersama-sama berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Sementara itu Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang akan berlangsung pada 3 hingga 21 Juni 2026 di Kota Bukittinggi.

Berbagai agenda telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut, di antaranya seminar internasional, Minangkabau Literacy Festival 2026, Jam Gadang Cultural Night, Bukittinggi East Film Festival, Jam Gadang Fun Run, hingga festival kuliner tradisional.

Pemerintah Kota Bukittinggi berharap kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak agar peringatan satu abad Jam Gadang dapat berjalan sukses serta menjadi momentum penguatan citra pariwisata dan budaya Sumbar. Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah kepala OPD terkait dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Bukittinggi. (adpsb/rmz/bud)

Jumat, Mei 29, 2026

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir di Berbagai Daerah untuk Perluas Akses Kompetensi

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pelatihan ini dirancang agar akses pelatihan vokasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan lebih dekat dengan domisili masing-masing. (Foto: Biro Humas Kemenaker).

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2 kami laksanakan di BBPVP, BPVP, Satpel, dan UPTD di berbagai daerah agar akses pelatihan semakin merata. Pada Batch 2 ini, Kemnaker menargetkan sebanyak 30 ribu peserta,” ujar Yassierli dalam keterangannya melalui Biro Humas Kemnaker, Jumat (29/5/2026).

Pelaksanaan program ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia melalui jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah. UPTP penyelenggara meliputi BBPVP Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang, serta BPVP Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Pelaksanaan PVN Batch 2 juga didukung Satpel Bengkulu, Lampung, Sofifi, Kupang, Bantul, Jambi, Lubuk Linggau, Majene, Mamuju, dan Palu. Selain itu, program ini turut melibatkan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai wilayah dengan BBPVP dan BPVP Kemnaker sebagai UPT pembina teknis.

Pada wilayah UPTP Pembina BBPVP Bandung, pelatihan mencakup Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Kuningan, Kota Banjar, Ciamis, dan Sumedang. Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BBPVP Bekasi mencakup Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Kepahiang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Karawang, Kota Bogor, Katingan, Seruyan, Sukamara, Barito Utara, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, dan Tukoi Lau.

Di wilayah UPTP Pembina BBPVP Makassar, pelatihan mencakup Bone Bolango, Gorontalo, Luwu Utara, Pinrang, Takalar, Sinjai, Bone, Pangkep, Wajo, Palopo, Kepulauan Selayar, Parepare, Bireuen, dan Tolitoli. Adapun wilayah UPTP Pembina BBPVP Medan mencakup Kepulauan Riau dan Bengkalis.

Untuk wilayah UPTP Pembina BBPVP Semarang, pelatihan mencakup Banyumas, Rembang, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Temanggung, Purbalingga, Salatiga, Grobogan, Demak, Semarang, Kudus, Wonosobo, dan Kota Pekalongan. Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BBPVP Serang mencakup Pandeglang, Lebak, Sintang, Singkawang, Mempawah, Metro, Bandar Lampung, Musi Rawas, Banyuasin, Palembang, Prabumulih, dan Sumatera Selatan.

Pada wilayah UPTP Pembina BPVP Banda Aceh, pelatihan mencakup Aceh Selatan, Sabang, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Meulaboh, dan Subulussalam. Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Bandung Barat mencakup Subang, Kota Cirebon, Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, dan Indramayu.

Wilayah UPTP Pembina BPVP Banyuwangi mencakup Situbondo, Jember, dan Kota Probolinggo. Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Belitung mencakup Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan wilayah UPTP Pembina BPVP Kendari mencakup Kolaka Utara, Kabupaten Buton, dan Kolaka.

Pada wilayah UPTP Pembina BPVP Lombok Timur, pelatihan mencakup Sumbawa, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Dompu, Manggarai Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, Selong, Ende, dan Kupang. Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Padang mencakup Bungo, Tanjung Jabung Timur, Kepulauan Mentawai, Payakumbuh, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Solok.

Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Samarinda mencakup Barito Kuala, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Balikpapan, Bontang, Nunukan, dan Tarakan. Di wilayah UPTP Pembina BPVP Sidoarjo, pelatihan mencakup Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Surabaya, Tuban, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Sumenep, Wonojati Malang, dan Gresik.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Sorong mencakup Biak dan Fakfak. Wilayah UPTP Pembina BPVP Surakarta mencakup DIY, Gunungkidul, Kulon Progo, Sukoharjo, Karanganyar, Purworejo, Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Ponorogo. Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Ternate mencakup Bitung. (*)

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Jumat, Mei 29, 2026

Wali Kota Sawahlunto Resmikan Sentra Songket Silungkang, Bidik Penguatan Industri Kreatif

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, meresmikan operasional Sentra Tenun Songket Silungkang, Jumat (29/5/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, meresmikan operasional Sentra Tenun Songket Silungkang, Jumat (29/5/2026), sebagai upaya memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sekaligus mendorong pengembangan industri tenun tradisional khas Silungkang.

Peresmian sentra tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya tenun songket sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan masyarakat di tengah perkembangan industri kreatif nasional.

Sentra Tenun Songket Silungkang dibangun melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian dan terdiri dari dua gedung dua lantai yang difungsikan sebagai pusat pelatihan produksi songket, fasilitasi mesin dan peralatan tenun, workshop pengrajin, wisata edukasi sejarah dan budaya songket, hingga etalase promosi produk tenun masyarakat.

Wali Kota Riyanda Putra mengatakan operasional sentra tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor sandang dan industri kreatif berbasis budaya lokal.

“Sentra ini tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga pusat edukasi, promosi, dan pengembangan wisata budaya yang diharapkan mampu memperkuat identitas Kota Sawahlunto sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya dan kerajinan tradisional,” ujarnya.

Menurut Riyanda, keberadaan Sentra Tenun Songket Silungkang juga menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan regenerasi pengrajin songket di tengah tantangan modernisasi dan perubahan pola industri kerajinan.

Pemerintah Kota Sawahlunto, lanjutnya, berkomitmen terus memfasilitasi para pengrajin agar dapat berkembang dan naik kelas, baik dari sisi kualitas produksi, kapasitas usaha, maupun perluasan akses pemasaran.

“Kami ingin songket Silungkang semakin kompetitif dan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, tidak hanya dikenal di tingkat daerah, tetapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional,” katanya.

Selain mendukung sektor ekonomi kreatif, sentra tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sektor pariwisata budaya di Sawahlunto melalui pengembangan wisata edukasi berbasis kerajinan tradisional masyarakat.

Perwakilan perantau Silungkang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas hadirnya Sentra Tenun Songket Silungkang.

Mereka menilai keberadaan sentra tersebut tidak hanya menjadi ruang pengembangan industri tenun masyarakat, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kompetensi pengrajin, serta memperkuat daya tarik kunjungan wisata ke kawasan Silungkang.

Dengan diresmikannya operasional Sentra Tenun Songket Silungkang, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap industri songket tradisional dapat terus tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam pelestarian identitas budaya Minangkabau di era modern. (*)

Pewarta: marjafri

Jumat, Mei 29, 2026

Polres Solok Tindak Tegas Dugaan Judi di Nagari Saok Laweh, Barang Bukti Diamankan

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok dan Polsek Kubung bergerak menuju lokasi kejadian pada Kamis malam, 28 Mei 2026, sekitar pukul 21.30 WIB. (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Menanggapi postingan yang beredar luas di media sosial TikTok mengenai adanya warung yang diduga menjadi tempat kegiatan perjudian menggunakan kartu remi dan kartu ceki (koa) di Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, pihak kepolisian segera turun tangan melakukan tindakan preventif dan penyelidikan.

Berdasarkan Laporan Informasi Nomor LI/55/V/2026/Intelkam tertanggal 27 Mei 2026 serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Gas Lidik/53/V/2026/Reskrim tertanggal 28 Mei 2026, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Solok dan Polsek Kubung bergerak menuju lokasi kejadian pada Kamis malam, 28 Mei 2026, sekitar pukul 21.30 WIB.

Operasi ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Solok, Iptu Albeth Salomo Sinulaki, S.Tr.K., S.I.K., M.H., dan melibatkan sejumlah pejabat serta personel kepolisian, antara lain Kanit I Sat Reskrim Aiptu M. Agus, Katim Opsnal Aipda Tj. Sijabat, Ps. Kanit Reskrim Polsek Kubung Bripka Riki Rahmad, serta Ps. Panit Intelkam Polsek Kubung Bripka Bery Hardimen, S.H., beserta anggota opsnal lainnya.

Sebelum bergerak ke lokasi, tim terlebih dahulu mendapatkan pengarahan serta gambaran situasi di lapangan. Menggunakan dua unit kendaraan, rombongan menuju lokasi yang terletak di Sago, Jorong Bungo Tanjung, Nagari Saok Laweh. Sesampainya di tempat, tim tidak menemukan warga yang sedang berkumpul maupun kegiatan perjudian yang sedang berlangsung di warung milik Metprizal.

Meski demikian, petugas tetap menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang diduga kuat digunakan sebagai alat perjudian. Barang bukti yang disita antara lain tiga karung berwarna putih berisi bekas kartu remi dan kartu ceki, dua karton berisi berkas kartu remi dan ceki, lima pak kartu ceki merek Kapal Ferry (masing-masing berisi 10 set), serta enam pak kartu remi merek Playing Cards Grear (dua berwarna hitam dan empat berwarna merah).

Pemilik warung, Metprizal, kemudian dibawa ke ruangan Sat Reskrim Polsek Kubung untuk dimintai keterangan terkait informasi yang sempat viral di akun TikTok Badan Intelijen Negara (BIN) @bungaterataipuyih1234 pada hari sebelumnya. Seluruh barang bukti yang disita kini diamankan di Markas Komando (Mako) Polsek Kubung untuk proses hukum lebih lanjut.

Kegiatan operasional ini berakhir sekitar pukul 23.00 WIB dengan situasi yang aman dan kondusif. Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban masyarakat. Perkembangan terkait kasus ini akan dilaporkan kembali secara berkala. (80)

Jumat, Mei 29, 2026

Besok, PWI Potong Hewan Kurban, Kupon Dibagikan Sebanyak 330

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Rapat itu dihadiri panitia kurban PWI dan IKWI Sumbar. Rapat persiapan itu membahas teknis dan pelerkapan kurban. Dan dipandu Ketua Panitia Kurban PWI Sumbar Rusdi Bais. (Foto: Emil).

BENTENGSUMBAR.COM - Persatuan Wartawan Indonesia cabang Sumatera Barat (PWI Sumbar) akan melaksanakan pemotongan hewan kurban pada Sabtu, 30 Mei 2026.

"InsyaAllah, besok kita melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kami berharap, panitia dapat bekerja dengan baik," kata Ketua PWI Sumbar Widya Navies ketika memimpin rapat persiapan, Jumat siang, 29 Mei 2026.

Rapat itu dihadiri panitia kurban PWI dan IKWI Sumbar. Rapat persiapan itu membahas teknis dan pelerkapan kurban. Dan dipandu Ketua Panitia Kurban PWI Sumbar Rusdi Bais.

"Khusus Perunda Air Minum Kota Padang, besok pagi nama-nama peserta kurban dan sapi diserahkan ke kita," ujarnya.

Selain Perumda AM Kota Padang, pihak lainnya yang menyerahkan kurbannya ke PWI adalah anggota DPR RI Andre Rosiade, Polda Sumbar, Bank Nagari dan PT Semen Padang.

"Sedangkan kambing ada dua ekor. 1 ekor dari pak Joni Sikumbang dan 1 ekor dari Datuk Sukri Umar," cakapnya.

Widya Navies mengharapkan, kedepan anggota PWI semuanya menjadi peserta kurban di PWI.

"Saya harap, bagi anggota PWI yang mampu, kedepannya juga berkurban di PWI Sumbar," harapnya.

Untuk konsumsi panitia kurban, baik sarapan mau pun makan siang, disiapkan oleh IKWI Sumbar. (By)

Jumat, Mei 29, 2026

Pemko Padang Kembali Raih Opini WTP dari PK Perwakilan Sumbar, Ini Kata Wawako Maigus Nasir

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Wawako Maigus Nasir bersama Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang, Elvira, Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar dan tujuh kepala daerah di Sumbar. (Foto: Prokompin).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (29/5/2026).

Hadiri pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang, Elvira, Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar dan tujuh kepala daerah di Sumbar.

Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, bersamaan dengan tujuh kepala daerah di Sumbar.

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Padang dan tim BPK Sumbar atas sinergi selama proses audit berlangsung.

“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi indikator penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan implementasi dari Progul Padang Amanah," ujarnya.

Pemko Padang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah” yang menjadi fokus dalam masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran.

Seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta membangun birokrasi yang bersih dan responsif.

“Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga dalam penyempurnaan laporan keuangan daerah," tutup Wawako.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra menegaskan bahwa opini WTP yang diterima pemerintah daerah menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BPK tetap memberikan catatan dan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan karena opini WTP merupakan langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel.

“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan," ujar Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra. (Prokompin)

Jumat, Mei 29, 2026

Warga Dua Dusun di Desa Silungkang Oso, Kota Sawahlunto, Keluhkan Minimnya Lampu Penerangan Jalan

BentengSumbar On Jumat, Mei 29, 2026

Warga Dusun Sungai Cocang dan Dusun Sawah Darek, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, mengeluhkan minimnya lampu jalan desa. (Foto: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM - Warga Dusun Sungai Cocang dan Dusun Sawah Darek, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, mengeluhkan minimnya lampu jalan desa, terutama pada akses jalan menuju rumah-rumah warga yang berada di kawasan pelosok dan jauh dari pinggir jalan utama desa.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama saat malam hari, mulai dari akses menuju fasilitas kesehatan, kegiatan ekonomi, hingga aktivitas ibadah warga.

Kepala Dusun Sawah Darek, Ade Erlan, menuturkan bahwa kebutuhan lampu jalan di wilayahnya sudah lama diusulkan kepada pemerintah daerah. Bahkan, menurutnya, survei lokasi pemasangan lampu jalan telah beberapa kali dilakukan sejak masa kepala dusun sebelumnya, almarhum Zainuddin (Mak Jang).

“Pak wali dulu mintak data lampu jalan, lah kami kirim lo dari desa sureknyo, tapi lum ado nampak bayangan lai, dan lampu jalan yang tenaga surya lah mati keseluruhan lah ado 4 tahun samo lampu jalan yg listrik nah da, ado yg baru nyo pelokan dek pemda bulan-bulan yang lewat ko cuma sampai di ate kontu desa lo cukuik bola pas urang dishub melokan tu nyo,” ujarnya

(Pak Wali dulu minta data lampu jalan, sudah kami kirim pula surat dari desa, tapi belum ada realisasi. Lampu jalan tenaga surya juga sudah mati seluruhnya sekitar empat tahun, begitu juga lampu jalan listrik. Memang ada yang diperbaiki pemerintah daerah beberapa bulan lalu, namun hanya sampai di atas kantor desa karena bola lampu yang tersedia hanya sampai di sana saat petugas Dinas Perhubungan melakukan perbaikan).

Ade Erlan mengatakan, kondisi lampu jalan yang mati tersebut membentang mulai dari kawasan atas Kantor Desa Silungkang Oso hingga menuju objek wisata Batu Runcing.

“Jadi, mulai dari sebelah atas kantor Desa Silungkang Oso hingga ke kawasan objek wisata Batu Runcing lampu jalannya sudah mati semua,” katanya.

Ia menambahkan, di Dusun Sawah Darek terdapat sekitar 63 rumah penduduk yang sebagian akses jalannya berada cukup jauh dari jalan utama desa sehingga kondisi gelap pada malam hari masih menjadi persoalan utama masyarakat.

Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan pada Kamis (28/5/2026), sebagian besar ruas jalan di dua dusun tersebut memang berada dalam kondisi gelap pada malam hari, terutama jalan-jalan kecil menuju rumah warga yang berada di kawasan perbukitan dan pelosok permukiman.

Keluhan serupa juga disampaikan Kepala Dusun Sungai Cocang, Yuli Hendri. Ia mengungkapkan bahwa sejak masa kepala dusun sebelumnya, Sobri Zakaria, permohonan lampu jalan hingga kini belum juga terealisasi.

“Kami sangat membutuhkan lampu jalan karena ini jalan satu-satunya menuju Puskesmas dan Pasar Silungkang. Kami sangat berharap adanya perbaikan dan penambahan lampu jalan tersebut,” ujarnya.

Menurut Yuli Hendri, Dusun Sungai Cocang memiliki sekitar 90 rumah penduduk, termasuk fasilitas sekolah, Posyandu, dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

“Jadi Pustu pun jauh dari rumah masyarakat, jadi kalau sakit malam apakah harus ditahan sampai pagi?” katanya.

Selain aktivitas kesehatan dan ekonomi, minimnya lampu jalan juga berdampak terhadap kegiatan ibadah masyarakat.

Salah seorang pemuda setempat, Suherman, menuturkan masyarakat kesulitan menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, terutama pada waktu Maghrib, Isya, dan Subuh karena kondisi jalan yang gelap.

“Rumah masyarakat jauh dari mesjid jadi ingin ke mesjid sholat berjamaah subuh gelap gulita, jadi wajar mesjid kami sedikit jamaah,” ucapnya.

Masyarakat berharap Pemerintah Kota Sawahlunto dapat segera merealisasikan perbaikan serta penambahan lampu jalan desa hingga ke akses jalan menuju permukiman warga agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih aman dan nyaman, khususnya pada malam hari. (*)

Pewarta: Marjafri