BentengSumbar.com

Rabu, September 09, 2026

Tampung Aspirasi di Lubuk Gading 3, Manufer Putra Firdaus Prioritaskan Pokir 2027 untuk Masjid hingga Kelompok Senam

BentengSumbar On Rabu, September 09, 2026

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Manufer Putra Firdaus gelar reses di Komplek Lubuk Gading 3, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Manufer Putra Firdaus, kembali turun ke tengah masyarakat dalam rangka Reses Masa Persidangan I tahun 2026.

Lokasi ke-5 kegiatan reses kali ini dipusatkan di Komplek Lubuk Gading 3, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, beberapa waktu lalu.

Suasana keakraban dan kekeluargaan tampak menyelimuti jalannya silaturahmi tersebut. Kehadiran wakil rakyat dari partai besutan Prabowo Subianto ini disambut hangat oleh puluhan warga, tokoh masyarakat, serta pengurus lembaga keagamaan setempat.

Selain menyerap aspirasi, momen reses ini juga dimanfaatkan untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pengurus Majelis Taklim Komplek Lubuk Gading 3. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan umat di lingkungan sekitar.

Dalam dialog interaktif bersama warga, sejumlah usulan penting berhasil dihimpun. Aspirasi mendesak yang disampaikan masyarakat meliputi bantuan kelanjutan pembangunan masjid, peningkatan sarana dan prasarana TPQ, serta dukungan peralatan dan operasional bagi kelompok senam ibu-ibu.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Manufer menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi warga hingga terealisasi. Ia memastikan usulan yang masuk akan dimasukkan ke dalam program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Padang untuk tahun anggaran 2027.

Ia menambahkan bahwa Komplek Lubuk Gading 3 akan menjadi salah satu wilayah prioritas penerima manfaat program Pokir pada 2027 mendatang. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan di bidang keagamaan, pendidikan karakter anak melalui TPQ, dan kegiatan kebugaran warga merupakan hal mendasar yang harus didukung penuh oleh pemerintah.

Manufer menyampaikan rasa syukurnya karena beberapa program dari aspirasi periode sebelumnya di kawasan Lubuk Buaya sudah terealisasi dengan baik. Ke depan, ia berjanji akan terus hadir dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Koto Tangah secara bertahap dan berkesinambungan demi kemajuan bersama. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, September 09, 2026

Mengenang Perjuangan Batalyon Harimau Kuranji, Event Napak Tilas Siap Digelar 25-27 September 2026

BentengSumbar On Rabu, September 09, 2026

Evi Rajo Budiman, Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kuranji yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kota Padang tidak bisa dilepaskan dari ketangguhan Batalyon Harimau Kuranji. Pasukan pejuang legendaris yang dipimpin oleh pahlawan pergerakan Minangkabau, Ahmad Husein, ini tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai salah satu benteng pertahanan paling ditakuti oleh pasukan Sekutu dan NICA pada era perang kemerdekaan.

Keberanian para pejuang Harimau Kuranji mencapai puncaknya dalam pertempuran paling heroik yang meletus di kawasan Rimbo Kaluang pada 21 Februari 1946. Saat itu, dengan senjata seadanya dan semangat membara, pasukan pimpinan Ahmad Husein melancarkan perlawanan sengit menggempur markas tentara penjajah untuk mempertahankan kedaulatan Ranah Minang.

Guna membakar kembali semangat patriotisme generasi muda dan merawat ingatan sejarah lokal, sebuah agenda edukasi dan ketangkasan berskala besar bertajuk "Telusuri Perjuangan Harimau Kuranji" resmi dipersiapkan. "Event kolaboratif ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari penuh, mulai 25 hingga 27 September 2026," jelas Evi Rajo Budiman, Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kuranji yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar, dalam sebuah video yang dikutip media ini, Rabu, 9 September 2026.

Masyarakat umum, pelajar, komunitas pemuda, hingga pecinta sejarah diajak untuk berpartisipasi membentuk tim terbaik mereka. Event ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan sebuah penjelajahan interaktif dan napak tilas rute-rute historis yang pernah menjadi medan gerilya para pejuang Batalyon Harimau Kuranji di Kota Padang.

Para peserta yang terdaftar akan diajak menyusuri jejak-jejak pertahanan legendaris, mulai dari kawasan basis pertahanan di Kuranji hingga lokasi penyerangan bersejarah di Rimbo Kaluang. Selama kegiatan, peserta akan diajarkan nilai-nilai kepemimpinan, kerja sama tim, serta wawasan sejarah yang dikemas secara menarik dan menantang.

Panitia penyelenggara mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera menyiapkan tim terbaiknya menyongsong helat bersejarah ini. Pendaftaran diprediksi akan menyedot antusiasme tinggi, mengingat besarnya kebanggaan masyarakat Kota Padang terhadap warisan sejarah pejuang lokalnya.

Melalui kegiatan napak tilas perjuangan Harimau Kuranji ini, diharapkan nilai-nilai keberanian, pantang menyerah, dan cinta tanah air yang diwariskan oleh Ahmad Husein bersama pasukannya dapat terus hidup dan menginspirasi generasi penerus bangsa. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, September 09, 2026

Mengambil Hikmah Surah Shad Ayat 26: Fondasi Pemimpin Adil dan Bahaya Perturutkan Hawa Nafsu

BentengSumbar On Rabu, September 09, 2026

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam secara tegas memberikan garis panduan moral bagi siapa saja yang mengemban mandat sebagai penguasa atau pembuat keputusan. (Foto Ilustrasi: Int).

DALAM dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, kepemimpinan merupakan salah satu amanah paling krusial yang menentukan arah serta kesejahteraan masyarakat.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam secara tegas memberikan garis panduan moral bagi siapa saja yang mengemban mandat sebagai penguasa atau pembuat keputusan.

Salah satu rujukan utama mengenai prinsip dasar kepemimpinan ini tertuang jelas dalam Al-Qur'an Surah Shad ayat 26. Ayat ini merekam perintah langsung Allah SWT kepada Nabi Dawud AS saat diangkat sebagai khalifah di muka bumi.

Secara harfiah, Allah SWT berfirman: “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu…”

Firman ini menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah keistimewaan untuk dinikmati, melainkan beban tanggung jawab yang menuntut keadilan mutlak.

Ayat tersebut mengandung dua pesan kunci yang sangat relevan untuk setiap era kepemimpinan. Pesan pertama adalah perintah untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu di tengah masyarakat, sehingga hak-hak setiap warga negara dapat terlindungi dengan baik.

Adapun pesan kedua berisi larangan keras agar seorang pemimpin tidak menuruti hawa nafsu pribadi, kelompok, atau golongannya.

Sebab, ketika keputusan hukum dan kebijakan publik disetir oleh hawa nafsu serta kepentingan sesaat, maka keadilan akan terdistorsi dan kesewenang-wenangan dipastikan merajalela.

Para ulama dan tafsir Al-Qur'an kerap menekankan bahwa menuruti hawa nafsu merupakan pemicu utama kehancuran suatu peradaban.

Pemimpin yang gagal mengendalikan nafsunya cenderung terjerat dalam praktik korupsi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat luas.

Oleh karena itu, pesan dalam Surah Shad ayat 26 ini hendaknya tidak hanya diresapi oleh para pejabat politik atau pemangku kebijakan saja.

Setiap individu yang memegang tanggung jawab—mulai dari kepala keluarga, pimpinan organisasi, hingga pengayom masyarakat—wajib menjadikan keadilan dan kesadaran spiritual sebagai kompas utama dalam mengambil setiap keputusan. (*)

Rabu, September 09, 2026

Dampak Kabut Asap Memburuk, Pemko Padang Alihkan KBM Tatap Muka ke Sekolah Daring, Yopi Krislova Ungkap Hal Ini

BentengSumbar On Rabu, September 09, 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova ketika memberikan keterangan kepada awak media. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah tegas dalam merespons memburuknya kualitas udara yang diselimuti kabut asap tebal. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemko Padang resmi mengalihkan aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah secara daring, Selasa (8/9/2026).

Kebijakan darurat ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Padang. Mulai dari jenjang PAUD/TK, Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik status negeri maupun swasta.

Langkah mitigasi ini diambil menyusul penurunan kualitas udara di Kota Padang yang sudah menembus level mengkhawatirkan. Indeks kualitas udara mencatatkan angka 430 AQI US dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 290.2 µg/m³, yang menempatkan udara Kota Padang masuk ke dalam kategori Berbahaya bagi kesehatan.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa penyesuaian sistem belajar ini merupakan prioritas utama pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan warga, khususnya anak-anak dari ancaman paparan polusi.

“Kita mengambil langkah mitigasi menghadapi kondisi udara yang sudah masuk kategori berbahaya per hari ini. Sekolah dilakukan secara daring, dan kami juga mengimbau warga Kota Padang untuk sementara menghindari kegiatan luar ruang, atau gunakan masker ketika harus berkegiatan di luar ruang. Semoga kualitas udara kita segera membaik,” ujar Fadly Amran.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menyampaikan bahwa instruksi PJJ telah diteruskan ke seluruh kepala sekolah. Langkah ini krusial untuk menekan risiko penularan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada peserta didik.

“Melihat kondisi kabut asap yang semakin tebal, kami menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk menerapkan PJJ atau belajar dari rumah secara daring. Hal ini dilakukan demi mengantisipasi dan mengurangi risiko gangguan kesehatan pada anak-anak kita,” ungkap Yopi.

Selama periode belajar dari rumah berlangsung, Disdikbud memintakan peran aktif para orang tua dan wali murid untuk memantau anak-anak mereka. Orang tua diimbau memastikan anak tetap beraktivitas di dalam rumah dan tidak bermain di luar ruangan tanpa perlindungan masker.

Pihak Disdikbud Kota Padang terus berkoordinasi secara intensif dengan instansi terkait guna memantau perkembangan kualitas udara secara berkala, sebelum nantinya mengambil keputusan untuk mengembalikan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, September 09, 2026

Perkuat Transparansi Pemilu, KI Sumbar Minta KPU Agam Mantapkan SOP Layanan Informasi, Mona Sisca Bersuara

BentengSumbar On Rabu, September 09, 2026

Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPU Kabupaten Agam di Aula Husni Kamil Manik, Lubuk Basung, Selasa (8/9/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Langkah ini dinilai krusial guna menekan potensi sengketa informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPU Kabupaten Agam di Aula Husni Kamil Manik, Lubuk Basung, Selasa (8/9/2026). FGD kali ini mengusung tema khusus "Standar Operasional Prosedur Permintaan Layanan Informasi Publik".

Mona Sisca menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur dan jelas dalam setiap alur pelayanan informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formalitas, melainkan pondasi utama dalam menjaga reputasi lembaga penyelenggara pemilu.

“Jika KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mampu menerapkan SOP yang jelas, ini akan mengurangi potensi sengketa informasi publik dan menjaga reputasi serta kinerja KPU. Akibatnya, ini akan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik,” kata Mona dengan tegas di hadapan peserta FGD.

Dalam kesempatan tersebut, Mona menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis bagi KPU Agam. Di antaranya penetapan SOP sebagai lampiran resmi Keputusan KPU, integrasi sistem layanan informasi secara digital, hingga penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang komprehensif dan berkala.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan evaluasi internal secara rutin agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Agam dapat meraih predikat Badan Publik Informatif.

“Mari bersama-sama kita wujudkan tata kelola informasi yang lebih baik demi menjamin hak masyarakat atas informasi,” ujar Mona optimis.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Agam, Herman Susilo, menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan tindak lanjut dari Surat KPU RI Nomor 2446/ORT.08-SD/01/2026. Langkah ini berlandaskan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU.

“Kami berharap kehadiran Komisi Informasi Sumbar dan seluruh jajaran pihak terkait dapat memberikan masukan bernilai untuk menyempurnakan SOP layanan informasi kami. Hak publik atas informasi yang akurat dan transparan wajib kita penuhi bersama,” tutur Herman.

Diskusi interaktif yang berlangsung hangat ini turut dihadiri oleh jajaran komisioner KPU Agam, perwakilan Bawaslu Kabupaten Agam, pengurus partai politik daerah, serta insan pers media massa setempat. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, September 09, 2026

Bunda Literasi Sumbar Apresiasi Lomba Puisi SatuPena di Festival Literasi 2026

BentengSumbar On Rabu, September 09, 2026

Bunda Literasi Sumatera Barat, Hj. Harneli Bahar, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi DPD SatuPena Sumbar yang menggelar Lomba Penulisan Puisi. (Foto: At).

BENTENGSUMBAR.COM - Bunda Literasi Sumatera Barat, Hj. Harneli Bahar, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi DPD SatuPena Sumbar yang menggelar Lomba Penulisan Puisi bagi para pengunjung Festival Literasi Sumbar 2026.

Kegiatan seru ini dinilai menjadi langkah nyata dalam memacu minat baca dan kreativitas menulis masyarakat di Ranah Minang.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Harneli saat meninjau sejumlah stan peserta usai menghadiri pembukaan Festival Literasi Sumbar 2026.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat ini berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 September 2026, di halaman kantor dinas, Jalan Diponegoro No. 4, Padang.

Saat melintas dan melihat banner pengumuman Lomba Penulisan Puisi di stan DPD SatuPena Sumbar, Harneli langsung menyempatkan diri untuk singgah. Kehadirannya disambut hangat oleh petugas jaga stan, Hamdani.

“Kegiatan lomba ini menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Sumatera Barat,” ujar Harneli Bahar di lokasi acara.

Ia menyampaikan terima kasih atas kepedulian DPD SatuPena Sumbar yang tidak hanya sekadar meramaikan bazar buku, tetapi juga aktif mengedukasi serta melibatkan masyarakat lewat kompetisi kreatif.

“DPD SatuPena Sumbar menunjukkan perannya tidak hanya di bazar buku, tapi juga dengan kegiatan lomba penulisan puisi bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutur Harneli menambahkan.

Suasana peninjauan stan makin hangat ketika Bunda Literasi Sumbar itu melontarkan gurauan manis lantaran tidak bertemu langsung dengan pimpinan pengurus di lokasi.

“Sayang ada kurangnya, ketuanya tak ada,” ujar Harneli bersenda gurau.

Meski begitu, beliau menitipkan salam hangat untuk Ketua DPD SatuPena Sumbar Sastri Bakry, Sekretaris Armaidi Tanjung, serta seluruh jajaran pengurus yang dinilainya sangat aktif menggerakkan giat literasi daerah.

Penjaga stan DPD SatuPena Sumbar, Hamdani, mengaku terkesan dan merasa terhormat atas kunjungan tersebut.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang ini menyebut kehadiran tokoh literasi Sumbar itu memberi suntikan semangat baru bagi para relawan dan aktivis literasi muda.

“Kehadiran Bunda Literasi Sumbar semakin memotivasi kami untuk terus berkegiatan meningkatkan literasi masyarakat, sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing,” kata Hamdani.

Adapun helat Festival Literasi Sumbar 2026 ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, serta dihadiri Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar, Jumaidi.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung agenda literasi secara berkelanjutan guna melahirkan generasi Minang yang cerdas dan berbudaya. (At)

Rabu, September 09, 2026

Soroti Kemandirian Fiskal Sumbar, Fraksi PDIP-PKB Sampaikan Pandangan Umum Ranperda Perubahan APBD 2026

BentengSumbar On Rabu, September 09, 2026

Fraksi PDI Perjuangan-PKB DPRD Sumatera Barat menyoroti masih rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang digelar di Padang, Senin (7/9/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi PDI Perjuangan-PKB DPRD Sumatera Barat menyoroti masih rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang digelar di Padang, Senin (7/9/2026).

Sorotan tersebut disampaikan dalam agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Sumbar, Varel Oriano. Dalam penyampaiannya, Varel menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang sebatas dokumen keuangan statistik biasa, melainkan instrumen nyata untuk kesejahteraan rakyat.

Varel menyebut APBD merupakan manifestasi dari komitmen politik anggaran yang harus berpihak kepada masyarakat luas. Kebijakan anggaran daerah dinilai wajib memprioritaskan kepentingan rakyat kecil, petani, nelayan, guru, hingga pelaku UMKM di Sumatera Barat.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan-PKB menilai Perubahan APBD 2026 harus mampu menjadi daya dorong utama bagi pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu, perubahan anggaran ini diharapkan mampu mempercepat berbagai agenda pembangunan strategis di Sumbar.

Salah satu poin kritis yang disorot anggota Komisi II DPRD Sumbar tersebut adalah struktur pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Pendapatan transfer tercatat mengalami kenaikan sekitar 19,64 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melorot hingga 8,73 persen.

Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Barat masih lemah. Fraksi PDIP-PKB pun mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar agar tidak bersikap pasif dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode penetapan target pendapatan daerah agar lebih realistis.

Tak hanya soal fiskal, Fraksi PDI Perjuangan-PKB juga mengkritisi rencana pengambilalihan objek retribusi wisata selancar (surfing) yang selama ini dikelola Pemkab Kepulauan Mentawai.

Fraksi menegaskan agar pengambilalihan kewenangan pemungutan retribusi tersebut diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat lokal Mentawai. (*)