HEADLINE
Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim Meradang: Proyek Molor di Tengah Cuaca Ekstrem, Jangan Sampai Warga "Tidur Jantungan"!    
Senin, November 09, 2026

On Senin, November 09, 2026

Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim Meradang: Proyek Molor di Tengah Cuaca Ekstrem, Jangan Sampai Warga "Tidur Jantungan"!
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, melontarkan peringatan keras terkait lambannya sejumlah proyek infrastruktur di tengah ancaman cuaca ekstrem yang melanda Kota Padang pada Senin (9/11/2026). (Fotdok: By/Yudi). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, melontarkan peringatan keras terkait lambannya sejumlah proyek infrastruktur di tengah ancaman cuaca ekstrem yang melanda Kota Padang pada Senin (9/11/2026). Mengingat tahun anggaran sudah berada di penghujung, Helmi meminta dinas terkait tidak main-main dalam mengawasi progres pekerjaan di lapangan. Sikap tegas ini diambil menyusul temuan langsung Komisi III yang mendapati adanya deviasi negatif pada beberapa titik proyek vital.

Helmi Moesim yang akrab disapa Bang Ay ini secara blak-blakan menyoroti pembangunan infrastruktur di kawasan Air Mancur, Pasar Raya, serta pemasangan drainase di Jalan Hiligo'o. Menurutnya, deviasi pekerjaan di dua lokasi tersebut sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Ia mendesak dinas terkait segera menekan kontraktor atau pihak ketiga untuk melakukan percepatan sebelum curah hujan tinggi memicu banjir yang makin meluas dan merusak target pekerjaan.

Tak hanya soal proyek fisik yang tersendat, politisi yang dikenal vokal ini juga membedah penanganan proyek pascabencana di Kota Padang. Helmi menjelaskan bahwa sekitar 80 persen pengerjaan pascabencana merupakan wewenang kementerian, termasuk urusan sungai dan wilayah hulu. Sementara itu, proyek yang ditangani langsung oleh Dinas PUPR melalui intervensi APBD Kota Padang dinilai sudah berjalan sesuai dengan harapan.

Meski demikian, Helmi Moesim menegaskan bahwa Dinas PUPR tidak bisa lepas tangan begitu saja terhadap persoalan banjir di Kota Bingkuang. Ia menekankan bahwa strategi penanganan banjir di Kota Padang saat ini bukan sekadar berjanji menghilangkan banjir 100 persen, melainkan bagaimana mempercepat genangan air agar segera terurai. Sinergi antara pemerintah kota dan kementerian harus terus dikawal demi keselamatan warga.

Sorotan paling tajam dari Helmi Moesim tertuju pada kawasan zona merah bencana, khususnya di area sempadan sungai. Dengan nada tegas, ia mengingatkan masyarakat agar tidak lagi nekat mendirikan bangunan di zona berbahaya tersebut. Di sisi lain, ia juga memberikan ultimatum kepada Dinas PUPR agar berhenti mengeluarkan izin bangunan di kawasan rawan bencana demi mencegah dampak buruk yang lebih besar di masa depan.

Pernyataan Helmi Moesim yang paling menyentuh perhatian publik adalah ketika ia menyinggung soal dampak psikologis warga akibat ancaman banjir. Baginya, kerugian akibat bencana tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya korban jiwa, melainkan juga beban mental yang harus ditanggung masyarakat setiap kali langit mulai mendung. Ia menilai kondisi psikologis warga adalah hal krusial yang selama ini kerap luput dari perhatian.

"Hujan sedikit saja, warga sudah tidur jantungan dan stres," ungkap Helmi Moesim menggambarkan keresahan masyarakat. Kondisi penuh kecemasan tersebut, lanjutnya, membuat warga tidak bisa bekerja dengan tenang dan kehilangan rasa aman di rumah mereka sendiri. Empati mendalam yang ditunjukkan Ketua Komisi III ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD berdiri di barisan terdepan membela ketenangan batin rakyat.

Di akhir keterangannya, Helmi Moesim kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota bahwa memberikan rasa nyaman dan aman adalah kewajiban mutlak kepada setiap warga Kota Padang. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati menghadapi cuaca ekstrem, sembari memastikan Komisi III akan terus mengawal ketat kinerja dinas terkait dan para kontraktor. Langkah tegas Helmi Moesim ini pun menuai sorotan luas sebagai bentuk pengawasan nyata demi melindungi warga Padang dari ancaman bencana. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

ParagonCorp Gandeng Potion AI, Riset Kosmetik Kini Manfaatkan Kecerdasan Buatan    
Senin, November 09, 2026

On Senin, November 09, 2026

ParagonCorp Gandeng Potion AI, Riset Kosmetik Kini Manfaatkan Kecerdasan Buatan
ParagonCorp ingin menghadirkan proses pengembangan kosmetik yang lebih presisi, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam. (Fotdok: Eko Siswati). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Industri kecantikan semakin memasuki era teknologi. ParagonCorp, perusahaan kosmetik asal Indonesia yang menaungi 15 merek kecantikan, mengambil langkah strategis dengan menggandeng Potion AI, perusahaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) asal San Francisco, Amerika Serikat, untuk memperkuat riset dan pengembangan (R&D) produk kosmetik.

Kolaborasi yang diumumkan di Jakarta, 9 November 2026, ini menjadi kerja sama pertama Potion AI dengan perusahaan kecantikan di kawasan Asia Tenggara. Melalui kemitraan tersebut, ParagonCorp ingin menghadirkan proses pengembangan kosmetik yang lebih presisi, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

Dengan portofolio lebih dari 2.000 produk aktif di bawah 15 brand, ParagonCorp menghadapi tantangan untuk terus menghadirkan inovasi sesuai karakteristik dan kebutuhan konsumen. Pemanfaatan AI diharapkan membantu para ilmuwan mengakses pengetahuan ilmiah, menemukan informasi bahan baku, hingga mengeksplorasi berbagai kemungkinan formulasi produk secara lebih efektif.

Teknologi ini juga membuka peluang pengembangan produk kecantikan yang semakin personal dan inklusif. Salah satunya dalam menentukan pilihan shade yang lebih sesuai dengan warna kulit masyarakat Indonesia. Sebelumnya, riset konsumen ParagonCorp telah memanfaatkan data warna kulit lebih dari 1.000 perempuan Indonesia sebagai dasar pengembangan pilihan shade dan rekomendasi produk.

Tidak hanya soal warna kosmetik, Potion AI juga membantu ilmuwan ParagonCorp menemukan bahan aktif terbaru, menyusun dan mengoptimalkan formula, serta memeriksa kesesuaiannya dengan standar keamanan, ketentuan BPOM, dan persyaratan halal. Integrasi berbagai tahapan tersebut diharapkan membuat proses pengujian ide lebih cepat dan mengurangi hambatan dalam pengembangan produk.

Deputy CEO and Chief R&D Officer ParagonCorp, dr. Sari Chairunnisa, menegaskan bahwa kehadiran AI bukan untuk menggantikan peran ilmuwan, melainkan memperluas kemampuan mereka dalam melakukan eksplorasi dan riset. Menurutnya, keputusan formulasi, pengujian, hingga verifikasi keamanan produk tetap berada di tangan manusia dan para ahli.

"AI adalah co-pilot yang membantu ilmuwan mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan. Manusia tetap menjadi pilot yang mengarahkan riset dan mengambil keputusan untuk menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan konsumen," ujar dr. Sari.

Co-Founder sekaligus CEO Potion AI, Yahya Syed, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai ParagonCorp memiliki keunggulan dalam memahami kebutuhan konsumennya. Melalui teknologi Potion AI, pemahaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi proses riset yang lebih terarah hingga menghasilkan produk-produk baru yang sesuai dengan harapan pasar.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari perjalanan ParagonCorp menuju Cosmetic Smart Autonomous Laboratory, dengan memadukan kekuatan sains, teknologi, dan pemahaman konsumen. Dengan lebih dari 14.000 karyawan serta jangkauan pasar Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, ParagonCorp berharap pemanfaatan AI dapat memperkuat daya saing industri kecantikan sekaligus membuka jalan bagi lahirnya inovasi kosmetik yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. (*) 

Laporan: Eko Siswati
Editor: Zamri Yahya, Wau

Naik Trans Padang ke Terminal Anak Air Cuma Bayar Rp1, Pemko Siapkan Kebijakan Khusus    
Senin, November 09, 2026

On Senin, November 09, 2026

Naik Trans Padang ke Terminal Anak Air Cuma Bayar Rp1, Pemko Siapkan Kebijakan Khusus
Pemerintah Kota Padang segera memberlakukan tarif khusus Trans Padang hanya Rp1 bagi penumpang yang melakukan perjalanan dari dan menuju Terminal Anak Air. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kabar gembira bagi masyarakat pengguna transportasi umum di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang segera memberlakukan tarif khusus Trans Padang hanya Rp1 bagi penumpang yang melakukan perjalanan dari dan menuju Terminal Anak Air.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah Pemko Padang untuk mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan Terminal Anak Air sebagai pusat transportasi yang terintegrasi. Program tersebut secara khusus menyasar penumpang bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengatakan kebijakan tarif khusus tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan fasilitas publik dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

"Kami ingin memastikan fasilitas publik seperti Terminal Anak Air dapat diakses dan dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. Kebijakan tarif khusus ini tidak hanya meringankan mobilitas warga, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan moda transportasi," ujar Fadly Amran, Senin (9/11/2026).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, menjelaskan pemberian tarif khusus Rp1 tersebut merupakan hasil evaluasi pemerintah daerah dan telah mendapatkan persetujuan pimpinan. Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan administrasi.

"Dari hasil evaluasi kita dan juga dengan persetujuan pimpinan, Pemerintah Kota Padang memberikan tarif khusus kepada pengguna bus AKDP yang naik turun di Terminal Anak Air itu dengan hanya membayar Rp1 saja," ungkap Yudi.

Meski demikian, potongan tarif tersebut tidak berlaku untuk seluruh penumpang Trans Padang. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, yakni penumpang wajib menunjukkan tiket bus AKDP yang akan dinaiki dari Terminal Anak Air atau tiket perjalanan lanjutan sebagai bukti bahwa mereka memang menggunakan layanan terminal tersebut.

Yudi menegaskan persyaratan tiket itu diterapkan agar subsidi tarif benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, fasilitas tarif Rp1 dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan layanan penghubung antara Trans Padang dan bus AKDP.

Saat ini, Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pemberlakuan kebijakan tersebut sedang dalam proses pengurusan. Dinas Perhubungan menargetkan seluruh persiapan administrasi dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga program bisa segera diberlakukan setelah proses tersebut rampung.

Selain meringankan biaya perjalanan, kebijakan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk semakin mengenal dan menggunakan Trans Padang. Integrasi transportasi tersebut sekaligus menjadi upaya Pemko Padang meningkatkan aksesibilitas Terminal Anak Air dan menghadirkan layanan angkutan umum yang lebih mudah, terjangkau, serta saling terhubung. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Pemko Pariaman Latih Kesiapsiagaan Siswa Hadapi Ancaman Gempa dan Tsunami    
Senin, November 09, 2026

On Senin, November 09, 2026

Pemko Pariaman Latih Kesiapsiagaan Siswa Hadapi Ancaman Gempa dan Tsunami
Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Lingkungan Sekolah Kota Pariaman yang dibuka langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, di SMAN 1 Pariaman, Senin (9/11/2026) pagi. (Fotdok: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ancaman bencana bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Di tengah keindahan alam pesisir Kota Pariaman, kesiapsiagaan menjadi bekal penting yang harus dimiliki setiap warga, termasuk para pelajar. Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Kota Pariaman memperkuat edukasi mitigasi bencana di lingkungan sekolah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Lingkungan Sekolah Kota Pariaman yang dibuka langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, di SMAN 1 Pariaman, Senin (9/11/2026) pagi.

Kegiatan berlangsung dalam suasana upacara bendera. Yota Balad bertindak sebagai pembina upacara sekaligus menyampaikan pesan penting kepada para siswa mengenai ancaman bencana dan perlunya membangun budaya sadar risiko sejak dini.

Dalam amanatnya, Yota mengingatkan bahwa Kota Pariaman memiliki keindahan alam berupa garis pantai dan pulau-pulau kecil. Namun, di balik potensi alam tersebut, wilayah pesisir Sumatera Barat juga memiliki kerawanan terhadap gempa bumi dan tsunami yang harus diantisipasi bersama.

"Kita menyadari bahwa Kota Pariaman yang kita cintai ini dianugerahi keindahan alam yang luar biasa, mulai dari garis pantai yang indah hingga pulau-pulau kecilnya. Namun, di balik keindahan tersebut, secara geografis kota kita juga berada di zona ring of fire yang memiliki potensi kerawanan bencana alam yang tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan datangnya," ungkap Yota.

Menurutnya, pengalaman sejarah dan pengetahuan tentang kebencanaan mengajarkan bahwa keselamatan tidak cukup hanya mengandalkan keberuntungan. Ketangguhan dan kesiapsiagaan harus dibangun melalui pengetahuan, latihan, serta kebiasaan menghadapi situasi darurat.

Karena itu, sekolah menjadi salah satu tempat strategis untuk menanamkan pemahaman mitigasi bencana. Seluruh warga sekolah, mulai dari guru, tenaga kependidikan hingga siswa, perlu mengetahui langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Yota juga menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda bahaya, memahami jalur evakuasi, mengetahui cara melindungi diri ketika terjadi guncangan gempa, serta bergerak menuju titik kumpul yang aman. Dalam situasi darurat, siswa diharapkan tidak panik, saling berdesakan ataupun berlarian tanpa arah.

Melalui sosialisasi KIE ini, Pemko Pariaman berharap sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang tangguh menghadapi bencana. Sebab, ketika gempa atau tsunami datang, pengetahuan dan kesiapan yang dilatih sejak dini bisa menjadi bekal penting untuk melindungi diri sendiri maupun menyelamatkan orang lain. (*) 

Pewarta: Armaidi
Editor: Zamri Yahya, WU

Darurat Moral Anak di Kota Padang, DPRD Desak Pengawalan Ketat Kasus Kekerasan dan Amoral    
Senin, November 09, 2026

On Senin, November 09, 2026

Darurat Moral Anak di Kota Padang, DPRD Desak Pengawalan Ketat Kasus Kekerasan dan Amoral
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk turun tangan. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kasus kejahatan amoral yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Padang kembali mencuat dan menuai keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang secara tegas menyoroti persoalan ini agar tidak dipandang sebelah mata.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk turun tangan. "Dinas terkait diminta untuk mengawal kasus ini hingga tuntas tanpa pandang bulu di manapun kejadian itu berlangsung di wilayah Kota Padang," terangnya kepada awak media, Senin, 9 November 2026.

Menurut Buya Iskandar, pengawalan terhadap kasus ini sebenarnya sudah dilakukan sejak awal laporan diterima oleh pihak dewan. "Pendampingan intensif langsung diberikan mengingat para korban dan pelaku yang terlibat masih berada di bawah umur," katanya. 

Menyoroti fenomena tersebut dari sudut pandang Komisi IV, Buya Iskandar menyebut tindakan amoral ini sebagai bentuk kemerosotan moral yang sangat mengkhawatirkan. "Tindakan kejahatan asusila dan amoral dinilai sangat menyedihkan dan patut mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat," tukuknya.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa maraknya kasus ini tidak terlepas dari kurangnya peran serta berbagai pihak. "Mulai dari lingkungan keluarga terdekat, tokoh pemuka masyarakat, hingga pengawasan dari lingkungan sekitar turut memegang kunci pencegahan," cakapnya. 

Meski kesalahan dan dosa dapat menimpa siapa saja, penanganan hukum yang adil tetap harus berjalan. Terlebih lagi, ketika kasus-kasus tersebut telah masuk ke ranah hukum dan peradilan formal di Kota Padang.

Langkah konkrit yang kini tengah dioptimalkan oleh dewan dan instansi terkait adalah memberikan pendampingan psikologis serta nasihat-nasihat moral. Pendampingan ini difokuskan kepada para pihak terkait agar proses pemulihan berjalan dengan baik.

Ketika ditanya apakah Kota Padang perlu merasa cemas dengan maraknya kasus amoral ini, Buya Iskandar dengan tegas menyatakan bahwa kekhawatiran itu memang mutlak ada. Bentuk kekhawatiran tersebut diwujudkan melalui kesiapan legislatif dalam merumuskan langkah-langkah strategis.

Sebagai bentuk respons nyata, DPRD Kota Padang mendorong penguatan regulasi seperti pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan. "Regulasi ini diharapkan mampu memperketat pencegahan terhadap segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan oleh anak-anak remaja maupun pihak lainnya di Kota Padang," tutupnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Setahun Menunggu, 26 Pedagang Pasar Silo Sawahlunto Akhirnya Dapat Tenda Baru    
Senin, November 09, 2026

On Senin, November 09, 2026

Setahun Menunggu, 26 Pedagang Pasar Silo Sawahlunto Akhirnya Dapat Tenda Baru
Penyerahan bantuan itu dilakukan dalam pertemuan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, bersama para pedagang di Sekretariat Asosiasi Pedagang Silo Sawahlunto (APESISTO). (Fotdok: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Setelah lebih dari setahun bertahan dalam ketidakpastian penataan kawasan, 26 pedagang aktif Pasar Silo Kota Sawahlunto mulai mendapat harapan baru. Pemerintah Kota Sawahlunto menyerahkan 26 unit tenda kerucut sebagai langkah awal mendukung keberlangsungan usaha sekaligus menghidupkan kembali kawasan kuliner tersebut, Senin (9/11/2026).

Penyerahan bantuan itu dilakukan dalam pertemuan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, bersama para pedagang di Sekretariat Asosiasi Pedagang Silo Sawahlunto (APESISTO). Riyanda mengapresiasi para pedagang yang tetap bertahan meskipun selama ini harus menghadapi kondisi kawasan yang belum sepenuhnya tertata.

Dari sekitar 60 pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Silo, kini hanya 26 orang yang masih aktif. Sebagian memilih berhenti berjualan, sementara lainnya pindah ke lokasi berbeda setelah pemerintah menawarkan sejumlah alternatif tempat usaha.

Riyanda menegaskan, penataan Pasar Silo membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan pedagang. Ia meminta seluruh pedagang mematuhi kesepakatan, termasuk batas waktu berjualan, agar tidak memicu kecemburuan dan menjaga kenyamanan kawasan bagi pengunjung.

Ia juga menyebut pedagang Pasar Silo memiliki keuntungan karena tidak dibebani biaya pemindahan gerobak maupun biaya tambahan seperti di sejumlah kawasan kuliner lainnya. Pedagang hanya membayar listrik sesuai pemakaian dan diperbolehkan meninggalkan gerobak di lokasi selama 24 jam.

Penataan kawasan ini juga melibatkan PT Bukit Asam (PTBA) selaku pihak yang memiliki kuasa pengguna lahan. Pemerintah Kota Sawahlunto menyebut proses penataan bersama PTBA direncanakan berlangsung pada akhir tahun ini, dengan harapan Pasar Silo berkembang menjadi pusat kuliner modern yang representatif dan terintegrasi.

Selain tenda, pedagang aktif juga berpeluang memperoleh bantuan dari BAZNAS berupa uang, meja, maupun payung dagang. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sawahlunto, Tatang Sumarna, mengatakan bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan pedagang melalui pendataan dan survei langsung agar tepat sasaran.

Tatang mengingatkan bantuan tersebut khusus bagi pedagang yang benar-benar aktif. Pemerintah juga mengarahkan agar penerima tetap berjualan di Pasar Silo, termasuk saat peluncuran kawasan yang dijadwalkan 1 Desember 2026. Dalam pertemuan itu, pedagang turut menyampaikan persoalan pemangkasan pohon rawan tumbang, penertiban tenda dan gerobak yang tidak lagi digunakan, serta pembenahan drainase.

Setelah lebih dari setahun menunggu kepastian, 26 pedagang yang memilih bertahan kini mulai melihat langkah nyata penataan Pasar Silo. Penyerahan tenda menjadi awal, sementara pembenahan fasilitas dan realisasi kerja sama dengan PTBA akan menentukan apakah kawasan ini benar-benar mampu memberikan tempat usaha yang lebih layak, nyaman, dan menjanjikan bagi para pedagang. (*) 

Pewarta: Marjafri
Editor: Zamri Yahya, WU

Antrean Truk BBM Tak Lagi Mengular di Jalan, Digitalisasi Parkir Koto Lalang Mulai Terbukti Efektif    
Senin, November 09, 2026

On Senin, November 09, 2026

Antrean Truk BBM Tak Lagi Mengular di Jalan, Digitalisasi Parkir Koto Lalang Mulai Terbukti Efektif
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, mengatakan penerapan antrean digital tersebut cukup berhasil mengatasi persoalan yang selama ini muncul akibat antrean BBM. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Antrean kendaraan pengisi bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya mengganggu arus lalu lintas di kawasan SPBU Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, kini mulai teratasi. Penerapan sistem antrean dan pembayaran digital di Parkir Koto Lalang terbukti mampu membuat antrean lebih tertib sekaligus mengurangi kemacetan di badan jalan.

Sistem yang telah beroperasi selama satu bulan ini memberikan perubahan nyata bagi pengguna jalan maupun masyarakat yang memiliki usaha di sepanjang Jalan Padang Buat. Truk-truk yang sebelumnya mengantre dan parkir sembarangan di badan jalan kini diarahkan masuk ke area parkir yang telah disediakan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, mengatakan penerapan antrean digital tersebut cukup berhasil mengatasi persoalan yang selama ini muncul akibat antrean BBM. Pengemudi tidak lagi harus menunggu giliran di badan jalan yang berpotensi menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas.

"Sudah sebulan kita melaksanakan antrean digital di parkir Koto Lalang untuk SPBU Padang Buat. Alhamdulillah, ini cukup berhasil mengatasi berbagai persoalan akibat antrean BBM di badan jalan," ujar Yudi, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, manfaat sistem ini tidak hanya dirasakan pengguna jalan. Pemilik tempat usaha di sepanjang Jalan Padang Buat juga kini lebih leluasa menjalankan aktivitas karena akses usaha mereka tidak lagi terhalang truk yang parkir sembarangan.

Di sisi lain, digitalisasi parkir juga memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Pengelolaan parkir menjadi lebih tertib, transparan, dan terukur melalui sistem pembayaran digital yang menggunakan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dari Bank Nagari.

Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Hendriadi, menyebutkan volume kendaraan yang masuk ke area Parkir Koto Lalang rata-rata mencapai 150 hingga 200 kendaraan setiap hari. Seluruh proses antrean dan pembayaran dilakukan secara digital untuk memastikan pelayanan berjalan lebih teratur.

Dampak digitalisasi tersebut juga terlihat dari realisasi penerimaan retribusi parkir hingga November 2026. Retribusi pelayanan tempat khusus parkir telah mencapai Rp220.627.000 atau 68,10 persen dari target Rp323.983.000. Sementara itu, retribusi penyediaan tempat khusus parkir mencapai Rp225.802.000 atau 66,38 persen dari target Rp340.183.000.

Capaian ini menunjukkan bahwa penataan parkir bukan sekadar mengurai antrean kendaraan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan pun memiliki contoh nyata bahwa pemanfaatan teknologi dapat menghadirkan solusi atas persoalan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU