PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

data:post.title

Safari Ramadan di Masjid Nurul Huda, Zulhardi Ajak Jamaah Datang ke TPS Pada 27 Juni 2018

BENTENGSUMBAR. COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Zakaria Latif melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid Nurul Huda Ta...

Iklan Faud
Gerindra-Golkar Nilai Larangan Eks Koruptor Nyaleg Rentan Digugat
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

Gerindra-Golkar Nilai Larangan Eks Koruptor Nyaleg Rentan Digugat
BENTENGSUMBAR. COM - Partai Gerindra dan Golkar setuju eks narapidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun kedua partai itu menilai larangan itu bakal kalah jika ada gugatan karena tak punya landasan hukum dalam UU Pemilu.

"Ide dasarnya sih bagus, tapi seharusnya dimasukkan ke UU Pemilu, bukan PKPU. Tentu Partai Gerindra mendukung pemberantasan korupsi. Makanya selama ini kami garda terdepan dalam membela KPK," kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade kepada detikcom, Sabtu, 26 Mei 2018.

"Kalau dibikin di PKPU, takutnya kalau digugat akan kalah karena nggak ada di UU Pemilu," sambungnya.

Ia juga menyatakan seorang caleg harus menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Menurutnya, selama ini hal itu menjadi masalah.

"Laporan harta kekayaan caleg pun harus jadi pembahasan. Karena ini juga masalah. Banyak caleg yang sudah jadi belum juga melaporkan harta kekayaannya," ucap Andre.
Gerindra-Golkar Nilai Larangan Eks Koruptor Nyaleg Rentan Digugat
Wasekjen Golkar Sarmuji. 

Senada dengan Andre, Wasekjen Golkar Sarmuji menilai PKPU yang memuat larangan eks koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif rentan digugat karena tak ada landasan hukum dalam UU Pemilu. Ia juga menilai para eks napi korupsi sudah menjadi warga biasa kecuali ada pencabutan hak yang dilakukan oleh pengadilan.

"Aturan tersebut berpotensi digugat karena pertama, aturan tersebut tidak memiliki cantolan hukum dalam Undang-Undang Pemilu. Kedua, karena narapidana yang sudah menjalani hukuman pada dasarnya sudah kembali menjadi warga biasa dengan segala hak yang dimiliki kecuali haknya dicabut pengadilan untuk masa tertentu," ucap Sarmuji.

Ia pun memahami niat baik dari KPU membuat aturan tersebut. Namun ia mengingatkan KPU harus siap digugat.

"Aturan PKPU adalah domain KPU dengan tujuan yang secara prinsip baik, yaitu untuk kepentingan mencegah kerusakan akibat tindakan korupsi. Hanya KPU harus bersiap menghadapi gugatan dengan dua alasan tadi. Dan bagi pihak yang merasa haknya terganggu bisa melakukan judicial review," ujarnya.

Sebelumnya, terjadi polemik atas rencana KPU membuat PKPU yang melarang eks napi korupsi maju sebagai caleg. Ada pihak yang setuju dengan aturan itu, namun ada pula yang menolak dengan alasan larangan lewat PKPU tak punya landasan hukum dalam UU Pemilu.

Meski ada penolakan, KPU tetap berencana menyerahkan rancangan PKPU itu ke Kemenkum HAM untuk disahkan. KPU pun mengaku siap jika ada gugatan di Mahkamah Agung nantinya. 

(Sumber: detik.com)

Ketua DPR RI Minta Polisi Tindak Ormas yang Minta THR ke Pengusaha
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

Ketua DPR RI Minta Polisi Tindak Ormas yang Minta THR ke Pengusaha
BENTENGSUMBAR. COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyoroti adanya kelompok ormas tertentu yang memaksakan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) pada pelaku bisnis.

Bamsoet, panggilan akrabya, meninta penegak hukum untuk menindak kelompok-kelompok pemalak pengusaha tersebut.

"DPR berharap kepolisian tingkat wilayah lebih responsif dalam menanggapi laporan masyarakat, termasuk mengenai permintaan THR oleh kelompok tertentu pada pelaku usaha. Tindakan seperti ini harus dicegah sebelum berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pada tempatnya," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu, 27 Mei 2018.

Diketahui, akhir pekan lalu, di media sosial telah viral surat dengan kop ormas tertentu yang berisi permintaan THR.

Surat tersebut ditujukan pada pelaku usaha di Kelapa Gading Jakarta Utara dan kawasan Kalideres, Jakarta Barat.

"Kepolisian wilayah harus segera bertindak untuk mencegah keresahan dan rasa takut di kalangan pelaku usaha. Kondusifitas harus tetap terpelihara dalam suasana apapun. Permintaan THR dengan cara tak semestinya dan mengandung unsur paksaan tidak boleh dibiarkan. Permintaan yang mengatasnamakan ormas tertentu adalah sesuatu yang tidak lazim," tambah Bamsoet.

Selain mengatasi permasalahan pemaksaan permintaan THR terhadap pelaku usaha, DPR juga mendorong pemerintah untuk cermat dalam mengatasi perkembangan kebutuhan pokok masyarakat di pasar.

Diketahui, pasar telah merespon persiapan masyarakat menyonsong Idul Fitri, yang ditandai dengan kenaikan harga sejumlah komoditi.

"Pemerintah selaku regulator hendaknya segera turun ke pasar untuk mengelola dan mengamankan stok bahan serta mengendalikan harga. Sepanjang Ramadhan, ada perkiraan bahwa harga daging sapi dan ayam akan naik. Harga telur ayam sudah naik cukup tinggi. Dilaporkan juga harga bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit juga naik," ungkapnya.

Bamsoet mengatakan, bahwa kecenderungan tersebut harus diwaspadai mengingat sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri, konsumsi masyarakat dipastikan naik.

Faktor naiknya permintaan itu, menurut politisi Golkarkat ini, dikhawatirkan akan dimanfaatkan para spekulan untuk menimbun dan mendongkrak harga.

"Untuk mencegah penimbunan komoditi dan gejolak harga, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri pun hendaknya mulai diterjunkan di semua daerah. Didukung dinas perekonomian setiap daerah, Satgas Pangan Polri diharapkan mampu berperan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok," kata Bamsoet.

Menurutnya, untuk tahun ini peran pemerintah pusat dalam melayani masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan.

Hal ini dikarenakan gubernur dan bupati di beberapa daerah sedang sibuk dalam melakukan persiapan untuk mengikuti Pilkada serentak tahun ini.

"Karena kesibukan tersebut, fungsi mereka (pemerintah daerah) sebagai regulator dikhawatirkan menjadi tidak efektif. Khususnya terkait fungsi dan peran mereka dalam mengelola kecukupan stok pangan dan pengendalian harga. Karena itu, pemerintah pusat jangan sampai lengah dan harus all out mereduksi potensi masalah sejak dini," pesan Bamsoet.

(Sumber: teropongsenayan.com)

UU Terorisme Disahkan, PKS Minta Teroris Ditumpas Sampai ke Akar-akarnya
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

UU Terorisme Disahkan, PKS Minta Teroris Ditumpas Sampai ke Akar-akarnya
BENTENGSUMBAR. COM - DPR telah menyetujui RUU Terorisme menjadi UU. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap dengan UU Terorisme itu, aparat keamanan dapat membongkar akar, motif, dan aktor intelektual terorisme yang selama ini sudah diidentifikasi.

Sebab, polisi mengklaim tidak bisa menindak terduga teroris meskipun mengetahui rencana teror yang akan dilakukan.

"Kita semua berharap teroris dapat ditumpas sampai ke akar-akarnya apapun motif dan alasan sehingga seluruh rakyat merasa aman dan negara terlindungi," kata Jazuli saat dikonfirmasi, Jumat, 25 Mei 2018.

Namun, Jazuli menyebut, aparat juga harus lebih akuntabel menjelaskan kepada publik siapa sebenarnya jaringan, aktor, serta dalang di balik rentetan teror yang belakangan terjadi.

"Seluruh aparat terkait baik aparat intelijen, kepolisian, BNPT, maupun TNI akan bekerja sinergis dalam memberantas terorisme secara terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung supremasi hukum," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, lahirnya UU ini sebagai bentuk komitmen DPR agar negara efektif dan akuntabel dalam memberantas terorisme dan melindungi rakyat dan negara dari ancaman terorisme.

"DPR akhirnya mencapai kesepakatan terbaik untuk menghadirkan UU Pemberantasan Terorisme yang lebih efektif dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum," tandas Jazuli.

(Sumber: merdeka.com)

Sebut Ada Unsur Sabotase e-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Perintahkan Investigasi
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

Sebut Ada Unsur Sabotase e-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Perintahkan Investigasi
BENTENGSUMBAR. COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal ratusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) domisili Sumatera Selatan (Sumsel) tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, Sabtu, 26 Mei 2018. Dia menduga ada unsur sabotase dari kejadian tersebut.

"Segera turun lakukan investigasi di Dirjen Dukcapil, siapa yang tanggung jawab? Pasti ada unsur sabotase walau e-KTP rusak atau invalid," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 27 Mei 2018.

Menurutnya, e-KTP yang sudah tidak valid lagi seharusnya segera dimusnahkan. Sebab akan rawan disalahgunakan.

"Saya minta polisi mengusutnya. Kepada Dirjen Dukcapil diperintahkan sekarang juga e-KTP yang rusak atau salah atau invalid harus dihancurkan atau dibakar jangan dibawa bawa ke gudang, waspada disalahgunakan," ungkapnya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, e-KTP invalid yang tercecer adalah cetakan tahun 2013. e-KTP itu akan segera dimusnahkan.

"KTP-el rusak cetakan tahun 2013. Kita akan musnahkan," kata Zudan.

Sementara itu, Kepala Polsek Kemang Komisaris Polisi Ade Yusuf menyebut, pihaknya sudah mengamankan barang bukti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Ade mengatakan, rencananya ribuan e-KTP tersebut bakal dimusnahkan di gudang milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di wilayah Kemang, Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, sambung Ade, KTP elektronik yang tercecer itu sudah dalam keadaan reject dan tidak bisa digunakan.

"Itu kan KTP reject ya, yang tidak bisa digunakan. Itu mau dimusnahkan, tapi disimpan dulu di gudang Kemendagri di Kemang, di tempat Diklat Kemendagri," kata Ade, Minggu, 27 Mei 2018.

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah memintai keterangan terhadap sejumlah warga yang mengetahui kejadian itu.

"KTP elektronik tersebut asal dari Sumatera Selatan. Ciri kendaraan yang membawa barang (e-KTP) itu jenis truk engkel warna biru. Plat nomor polisi tidak diketahui.

Meski begitu, ia enggan berkomentar banyak mengenai kejadian tersebut. Dia menuturkan, kasus itu sudah dilimpahkan ke Polres Bogor untuk ditindaklanjuti.

"Saya tidak bisa memberikan keterangan karena itu kewenangan Pak Kapolres, karena kasusnya udah kasus nasional. Duduk perkaranya sudah dilimpahkan oleh kami ke Satreskrim Polres Bogor," sebut dia.

(Sumber: merdeka.com)

Kajian 'Mewujudkan Khilafah' di Bandung Dibatalkan
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

Kajian 'Mewujudkan Khilafah' di Bandung Dibatalkan
BENTENGSUMBAR. COM - Pihak panitia penyelenggara membatalkan acara bertajuk Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan Islam yang sedianya digelar di Gedung Wakaf Pro, Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 27 Mei 2018.

Deputi Chief Executive Officers Sinergi Foundation, Asep Irawan, selaku pengelola gedung mendapat informasi pembatalan tersebut dari panitia acara pada Sabtu, sekira 19.59 WIB.

"Pihak panitia acara sudah menghubungi pihak pengelola gedung memberitahukan perihal pembatalan acara yang direncanakan digelar keesokan harinya," ucap Asep dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Asep menegaskan pihaknya bukan penyelenggara acara seminar tentang khilafah. Pihaknya hanya menyewakan tempat kepada klien yang berniat menyewa aula di Gedung Wakaf Pro.

Dia juga menjelaskan bahwa Luthfi Afandi, sosok yang rencananya berceramah dalam acara tersebut, sudah tidak bekerja di Sinergi Foundation sejak Desember 2015.

Pernyataan itu sekaligus membantah informasi yang menyebutkan sosok juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat itu bekerja di Sinergi Foundation sejak Januari 2014 hingga saat ini. 

"(Luthfi) secara resmi telah non-aktif dari Sinergi Foundation sejak Desember 2015," tutur Asep.

Asep pun menegaskan, tempat yang sebelumnya akan digunakan untuk menyelenggarakan acara itu bernama Gedung Wakaf 99, bukan Gedung Wakaf Pro. 

Menurutnya, tempat tersebut merupakan milik masyarakat yang dikelola dengan konsep wakaf produktif sejak 2011. Hal itu termasuk pusat pelatihan atau training center di lantai 3 yang bersifat terbuka untuk umum atau berbagai komunitas dengan sisitem sewa.

Sebelumnya, Luthfi menuturkan acara acara bertajuk Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan Islam adalah pengajian biasa. 

"Itu pengajian biasa, apa yang mengganggu?" kata Luthfi ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu.

Dia menuturkan pihak yang menolak kegiatan dakwah Islam adalah kelompok munafik dan membenci Islam.

Kabar mengenai acara soal Khilafah ini sebelumnya beredar lewat pesan berantai di aplikasi pesan WhatsApp, dengan tagar Khilafah dan Metode Mewujudkannya.

Kajian berdurasi enam jam itu digelar oleh Mercusuar dan Islamkaffah. Sementara Luthfi disebut akan hadir sebagai pembicara.

CNNIndonesia.com kini masih berusaha meminta penjelasan Luthfi tentang alasan pembatalan acara tersebut.

Kepolisian Resor Kota Bandung mengimbau panitia membatalkan kegiatan bertajuk Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan Islam yang sedianya akan digelar pada Minggu, 27 Mei 2018.

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Komisaris Santhi mengatakan pihaknya masih belum memberikan izin pelaksanakan kegiatan tersebut.

"Belum dapat izin," ujarnya kepada CNNIndonesia.com. "Tadi sih diimbau tidak dilaksanakan."

(Sumber: cnnindonesia.com)

Ketua Umum Benarkan FBR Kelapa Gading Minta THR ke Pengusaha, Ini Penjelasannya
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

Ketua Umum Benarkan FBR Kelapa Gading Minta THR ke Pengusaha, Ini Penjelasannya
BENTENGSUMBAR. COM - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Luthfi Hakim membenarkan Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha yang berada di sekitar lingkungannya.

Dia mengatakan permintaan THR tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan dana Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di tengah bulan Ramadan tahun ini.

"Betul, itu surat yang dibuat teman-teman tapi di sekitar lingkungannya saja. Kebetulan teman-teman ada kegiatan sosial berkaitan dengan bulan Ramadan, bukan untuk memperkaya diri atau untuk hidup mereka," kata Luthfi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu, 27 Mei 2018.

Luthfi menjelaskan, permintaan THR ini tidak dilayangkan kepada pengusaha setiap tahun. Dia pun mengatakan, permintaan THR kepada pengusaha itu hanya bersifat lucu-lucuan dan tidak memaksa.

Menurutnya, Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading tidak akan mempermasalahkan pengusaha yang menolak memberikan THR.

"Jadi lucu-lucuan saja, sekalian tes si pengusaha. Kalau mengasih Alhamdulilah, tidak mengasih tidak apa-apa, tidak ada paksaan," ucap Luthfi.

Luthfi meminta masyarakat tidak mengeneralisasi langkah Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading meminta THR ke pengusaha ini menjadi langkah FBR secara organisasi. 

Menurut dia, permintaan THR kepada pengusaha hanya dilakukan oleh pengurus FBR yang ingin melaksanakan kegiatan sosial di sekitar lingkungannya.

"Jangan digeneralisasi juga, itu hanya satu kasus. Jangan dianggap keseluruhan FBR. FBR itu ada ratusan ribu orang," ucap Luthfi.

Dia pun mempersilakan masyarakat melaporkan pengurus FBR yang melakukan pelanggaran saat meminta THR ini ke pihak yang berwajib. Menurutnya, langkah tersebut akan sekaligus memperingan kerjanya dalam menindak anak buah bermasalah.

"Kalau masalah pelanggaran hukum, pihak yang berwajib menindak dan saya berterima kasih karena itu meringankan upaya saya untuk melakukan tindakan displin terhadap anggota yang melanggar," ucap Luthfi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, jika ada yang merasa keberatan lebih baik melapor kepada penegak hukum.

Anies menganggap hal itu sebagai sesuatu yang simpel bilamana memang benar terjadi atau bukan sekadar kabar burung. 

"Apabila dirasa ada pelanggaran hukum, laporkan kepada penegak hukum," ujar Anies usai tarawih akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, 26 Mei 2018.

Surat edaran atas nama Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading, Jakarta Utara bernomor 023/FBR/G.021/V/2018 dengan hal Permohonan THR viral di media sosial.

Surat itu tertanggal 21 Mei 2018 dengan tanda tangan Ketua FBR G.021 Ahmad Ali dan sekretaris Nurdin Syah beserta cap berwarna hijau.

Isi surat itu menyebutkan bahwa Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading mengharapkan kebijakasanaan warga untuk memberikan THR. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1439 H sudah semakin dekat.

"Dan karena sudah semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1439 H ini, maka kami Pengurus FBR G.021 beserta anggota sangat mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kebijaksanaannya dalam hal memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H," demikian isi surat pada aline ketiga.

(Sumber: cnnindonesia.com)

Paguyuban Caleg Duafa Tolak Caleg Koruptor Perusak Demokrasi
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

Paguyuban Caleg Duafa Tolak Caleg Koruptor Perusak Demokrasi
BENTENGSUMBAR. COM - Paguyuban Caleg Duafa (Korwil PCD) Provinsi Jawa Barat menegaskan penolakannya terhadap calon anggota legislatif terpidana korupsi. Pasalnya, mereka menilai rencana DPR RI dan sebagian elite nasional membuka ruang bagi para koruptor maju di Pemilu 2019 sebagai caleg merupakan langkah mundur demokrasi di Indonesia.

"Para terpidana korupsi seharusnya tidak boleh mencalonkan diri dalam Pemilu 2019. Hal ini akan menciderai semangat jujur dan adil khususnya dalam memilih para calon legislator bersih yang akan menjalankan amanah suara rakyat," ujar Koordinator Wilayah Paguyuban Caleg Duafa (Korwil PCD) Provinsi Jawa Barat, Kuldip Diva Singh dalam keterangan pers, Senin, 28 Mei 2018 dini hari. 

Paguyuban calon legislatif lintaspartai lintasdaerah tersebut  menilai, rencana DPR RI dan sebagian elite nasional untuk membuka ruang bagi para koruptor maju di Pemilu 2019 sebagai calon anggota legislatif (caleg), adalah langkah mundur demokrasi di Indonesia. Gelaran Pemilu 2019 diharapkan mampu memenuhi aspirasi rakyat luas, sehingga idealnya para kandidat bukanlah orang-orang yang memiliki beban di masa lalu, terlebih pernah mengkhianati kepercayaan melakukan pidana korupsi yang dibenci publik. 

"Citra lembaga wakil rakyat akan semakin hancur di tengah krisis kepercayaan rakyat ke elite saat ini. Upaya memperbaiki akan sulit dicapai jika para calegnya tidak bersih. Bahkan kami yakin para caleg koruptor ini akan santai saja menghalalkan kembali segala cara untuk menang, seperti politik uang, manipulasi data dan lain sebagainya" kecam Diva, sapaan akrabnya.

Bila hal tersebut dipaksakan, lanjut aktivis ProDEM tersebut, akan menghasilkan kualitas parlemen yang buruk. Mereka yang memiliki perilaku koruptif tentunya sulit untuk bisa menjalankan tugas legislasi dengan sebenar-benarnya. Semangatnya hanya cenderung bertujuan untuk memenuhi syahwat politik, dan bukan untuk melakukan perbaikan dan pembaruan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

"PCD dengan tegas menolak rencana diperbolehkannya mantan napi koruptor untuk maju di Pemilu 2019. Kami akan melakukan berbagai upaya politik dan hukum, bila DPR, Pemerintah dan KPU RI menyetujuinya. Sudah saatnya kita tak lagi permisif dengan kejahatan korupsi dan perilaku koruptif yang terbukti menghancurkan bangsa dan negara. Tolak caleg koruptor perusak demokrasi!" tandasnya.

(by/rel)

Wagub Nasrul Abit Serahkan Bantuan Bagi Nelayan Pasie Pelangai
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

Wagub Nasrul Abit Serahkan Bantuan Bagi Nelayan Pasie Pelangai
BENTENGSUMBAR. COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyerahkan bantuan bagi nelayan Pasie Palangai Ranah Pesisie Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Minggu, 27 Mei 2018. Alat yang diserahkan berupa alat tangkap jaring trammel net 25 unit, fish box ukuran 50 liter 60 unit, longtail 20 unit, dan restoking (bibit udang) 20.000 ekor.

Dikatakan wagub, penyerahan bantuan tersebut merupakan upaya meningkatkan produktifitas pendapatan nelayan, sehingga bisa mensekolahkan anak-anaknya,  memenuhi kebutuhan rumah tangga,  dan kesejahteraan hidup mereka. 

"Kita menyadari masyarkat nelayan kita memiliki tantangan besar dalam meningkatkan produktifitas sebagai nelayan mencari ikan di laut. Dimana nelayan lain sudah memakai peralatan kapal yang cangih dengan kemampuan yang lebih baik," ujarnya. 

Karena itu, katanya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan pembinaan, perhatian dan pelatihan meningkatkan kemampuan nelayan, termasuk mendukung dengan bantuan peralatan ini. Nelayan yang mau bekerja tekun dan memiliki manajemen yang baik, tentu mereka suatu saat akan berhasil dengan baik pula.

"Pemerintah akan selalu memberikan perhatian sama dalam memajukan pembangunan daerah. Tidak ada niat membeda-bedakan.  Ribut soal hamparan dasar,  jangan mudah terpengaruh dengan isu yang mengadu domba tidak sehat.  Tidak benar itu,  jika sudah dilarang jangan lagi memakai peralatan tangkap itu selain tidak sesuai dengan ketentuan jika akan berdampak pada kerusakan terumbu karang dan kelestarian ikan dilaut kita," himbau Nasrul Abit Dt. Malintang Panai. 

Masyarakat nelayan Nagari Pasia Palangai sangat senang mendapatkan bantuan itu,  mereka sangat berterima kasih kepada Pemprov Sumbar atas program-program meningkatkan kesejahteraan mereka untuk lebih baik lagi dimasa mendatang.

Editor: Zamri Yahya, SHI
Laporan: Zardi Syahrir

Jelang Lebaran, Jadwal Berdagang PKL Pasar Raya Dipercepat
Senin, Mei 28, 2018

On Senin, Mei 28, 2018

Jelang Lebaran, Jadwal Berdagang PKL Pasar Raya Dipercepat
BENTENGSUMBAR. COM - Jelang memasuki Hari Raya Idul Fitri 1439H, PKL yang berada di Jalan Pasar Raya Padang diperbolehkan menggelar barang dagangan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Saat ini kita sedang menyusun dan membicarakan dengan pihak-pihak terkait tentang jadwal berdagang PKL jelang lebaran,” ungkap Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang, Jasman saat menertibkan PKL Jalan Pasar Raya Padang bersama Tim SK-4, kemarin.

Dijelaskannya, berdasarkan aturan yang ada, sebelumnya PKL yang berada di Jalan Pasar Raya, baru diperbolehkan menggelar barang dagangan pada pukul 14.00 WIB di batas garis yang telah ditentukan Dinas Perdagangan Kota Padang. Namun, sebelum lebaran izin menggelar dagangan PKL tersebut akan dipercepat.

“Ketertiban Pasar Raya harus dijaga bersama. Baik pedagang maupun pengunjung. Mari patuhi aturan yang ada dan yang telah disepakati bersama,” tambah Jasman.

Penertiban yang dilakukan Dinas Perdagangan bersama Tim SK-4 PKL terhadap PKL di Jalan Pasar Raya tersebut dikarenakan masih adanya pelanggaran yang dilakukan PKL yang menggelar dagangan diluar batas garis yang diperbolehkan, sehingga mempersempit jalan lalu lintas.

Selain itu, Tim SK-4 juga menertibkan angkot-angkot yang melewati Jalan Pasar Raya, karena jalur tersebut bukan diperuntukkan untuk rute angkot. 

(LL)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *