Muhidi Kunjungi SMKN 2 Batusangkar, Petik Langsung Melon Hasil Budidaya Siswa

Muhidi Kunjungi SMKN 2 Batusangkar, Petik Langsung Melon Hasil Budidaya Siswa

BentengSumbar On Senin, November 02, 2026

Salah satu momen menarik terjadi ketika Muhidi diajak memetik buah melon segar hasil budidaya sekolah. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Senin (2/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dengan dunia pendidikan sekaligus melihat langsung aktivitas dan potensi yang dikembangkan oleh sekolah kejuruan.

Kehadiran Muhidi disambut hangat oleh jajaran majelis guru, tenaga kependidikan, serta siswa-siswi SMKN 2 Batusangkar. Suasana penuh keakraban mewarnai temu ramah tersebut, mencerminkan antusiasme keluarga besar sekolah menyambut pimpinan lembaga legislatif Sumatera Barat itu.

Dalam kunjungan tersebut, Muhidi tidak sekadar hadir untuk bersilaturahmi. Ia juga berkesempatan melihat secara langsung berbagai aktivitas produktif yang menjadi bagian dari pembelajaran dan pengembangan keterampilan peserta didik di lingkungan sekolah.

Salah satu momen menarik terjadi ketika Muhidi diajak memetik buah melon segar hasil budidaya sekolah. Dengan penuh antusias, ia mengikuti kegiatan tersebut dan melihat langsung hasil kerja siswa dalam mengembangkan tanaman hingga menghasilkan buah yang siap dipanen.

Momen memetik melon itu menjadi gambaran menarik tentang bagaimana pendidikan kejuruan dapat menghadirkan pengalaman belajar yang nyata. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga berkesempatan mempraktikkan keterampilan yang berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan produktif.

Bagi Muhidi, kunjungan ke lingkungan sekolah seperti SMKN 2 Batusangkar juga menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat dinamika pendidikan dan potensi yang dimiliki satuan pendidikan. Interaksi langsung dengan guru, tenaga kependidikan, dan siswa memberikan ruang untuk memahami berbagai aktivitas yang berlangsung di sekolah.

Suasana temu ramah semakin memperlihatkan pentingnya kedekatan antara unsur pemerintah, lembaga legislatif, dan dunia pendidikan. Kehadiran Muhidi di tengah keluarga besar SMKN 2 Batusangkar menjadi bentuk perhatian terhadap lingkungan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda.

Kegiatan budidaya melon yang diperlihatkan kepada Muhidi sekaligus menjadi contoh bahwa sekolah kejuruan memiliki peluang besar mengembangkan pembelajaran berbasis praktik. Potensi tersebut dapat menjadi bekal bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, serta kesiapan menghadapi dunia kerja dan peluang usaha.

Kunjungan kerja Muhidi pun meninggalkan kesan tersendiri bagi keluarga besar SMKN 2 Batusangkar. Lebih dari sekadar agenda silaturahmi, pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa potensi sekolah, kreativitas siswa, dan penguatan pendidikan kejuruan layak mendapat perhatian dalam upaya membangun sumber daya manusia Sumatera Barat yang unggul. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

29 Mahasiswa IAI Sumbar Pariaman Resmi Jadi Kader PMII, Dituntut Kritis dan Adaptif

29 Mahasiswa IAI Sumbar Pariaman Resmi Jadi Kader PMII, Dituntut Kritis dan Adaptif

BentengSumbar On Senin, November 02, 2026

Ketua Komisariat PMII IAI Sumbar Pariaman, Fajra Indratul Fadly Tuanku Kuniang dan anggota baru dari Komisariat Institut Agama Islam Sumatera Barat (IAI Sumbar) Pariaman. (Fotdok: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Menjadi mahasiswa bukan sekadar datang ke kampus, mengikuti perkuliahan, lalu pulang tanpa keterlibatan dalam persoalan sosial. Mahasiswa dituntut memiliki kepekaan, keberanian berpikir kritis, serta kemampuan menawarkan solusi. Semangat inilah yang menjadi salah satu pesan utama dalam Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Institut Agama Islam Sumatera Barat (IAI Sumbar) Pariaman.

Sebanyak 29 mahasiswa dan mahasiswi IAI Sumbar Pariaman resmi menjadi anggota PMII setelah mengikuti Mapaba selama dua hari, Sabtu hingga Minggu malam (31 Oktober–1 November 2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Nahdatul Ulum, Desa Kajai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman.

Namun, keanggotaan baru ini bukan sekadar penambahan jumlah kader organisasi. Lebih dari itu, Mapaba diharapkan menjadi titik awal pembentukan mahasiswa yang memiliki karakter, wawasan luas, kepedulian sosial, serta keberanian mengambil peran dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Ketua Komisariat PMII IAI Sumbar Pariaman, Fajra Indratul Fadly Tuanku Kuniang, menegaskan bahwa mahasiswa yang telah mengikuti Mapaba harus serius menjalani proses kaderisasi. Ia mengingatkan agar kader tidak terjebak menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang-kuliah pulang, tanpa mengembangkan kemampuan berpikir dan kepekaan terhadap lingkungan.

Menurutnya, mahasiswa harus tampil sebagai kelompok intelektual yang kritis sekaligus adaptif. Kritik yang disampaikan tidak boleh berhenti pada menyampaikan ketidakpuasan, tetapi harus disertai gagasan dan solusi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fajra juga menekankan pentingnya budaya membaca dan berdiskusi sebagai fondasi pengembangan intelektualitas kader. Ia mengingatkan bahwa pengetahuan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibangun melalui kebiasaan belajar, memperluas wawasan, dan menuangkan pemikiran melalui tulisan. "Jika kita ingin melihat dunia maka membacalah, jika kita ingin dilihat dunia maka menulislah," tuturnya.

Pesan lainnya disampaikan Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pariaman, Idrian, S.Kom., CHST. Saat pembukaan Mapaba, ia mengingatkan bahwa kader PMII juga perlu menguasai keterampilan di luar ilmu organisasi. Kemampuan digital marketing, desain grafis, menjadi konten kreator, serta berbagai keterampilan lainnya dinilai penting untuk menghadapi tantangan era modern.

Idrian juga mengingatkan agar kader PMII tidak menjadi aktivis yang sekadar mengikuti arus atau kepentingan pihak tertentu. Keberanian menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, menurutnya, harus berpijak pada hati nurani rakyat, bukan karena arahan senior ataupun kepentingan pribadi. Ia menegaskan, kader harus aktif, kritis, dan memiliki pendirian.

Mapaba yang dibuka Ketua Cabang PMII Kota Pariaman, Annisa Fitri, tersebut ditutup pada Minggu malam (1 November 2026) pukul 23.00 WIB. Dengan resminya 29 mahasiswa menjadi anggota, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan keaktifan organisasi, tetapi membuktikan bahwa kader PMII mampu tumbuh menjadi mahasiswa berpengetahuan, terampil, berintegritas, dan berani memperjuangkan kepentingan masyarakat. (*) 

Pewarta: Armaidi Tanjung

Editor: Zamri Yahya, WU

15 UMKM Padang Tembus Seleksi Champion 2026, Perebutkan Enam Gelar Juara

15 UMKM Padang Tembus Seleksi Champion 2026, Perebutkan Enam Gelar Juara

BentengSumbar On Senin, November 02, 2026

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, menjelaskan bahwa perjuangan para peserta belum berakhir. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 15 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padang berhasil menembus seleksi lanjutan program UMKM Champion 2026. Mereka kini bersaing untuk memperebutkan enam gelar juara dari dua kategori, yakni kriya dan kuliner, dalam program yang digagas Pemerintah Kota Padang untuk mendorong UMKM semakin berkembang dan berdaya saing.

Seleksi yang berlangsung di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Senin (2/11/2026), menjadi tahapan penting bagi para pelaku usaha yang sebelumnya harus melewati persaingan bersama 150 UMKM peserta. Dari jumlah tersebut, proses penilaian secara bertahap mengerucut hingga menyisakan 15 peserta terbaik yang berhak melanjutkan kompetisi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, menjelaskan bahwa perjuangan para peserta belum berakhir. Seleksi berikutnya akan menentukan 10 besar, kemudian mengerucut menjadi enam besar yang akan ditetapkan sebagai pemenang UMKM Champion 2026.

Menurut Teddy, program ini bukan sekadar kompetisi untuk menentukan siapa yang terbaik. Lebih dari itu, UMKM Champion menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap perjalanan panjang pelaku usaha dalam merintis bisnis, menghadapi keterbatasan, melewati berbagai kendala, hingga mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Karena itu, penilaian tidak hanya berorientasi pada perkembangan bisnis dan keberhasilan produk di pasaran. Tim juri juga memperhatikan kelengkapan administrasi, legalitas usaha, sertifikat halal, kebersihan tempat produksi, serta kualitas bahan baku, terutama bagi peserta dari sektor kuliner.

Pada akhir kompetisi, enam pemenang akan ditetapkan dari dua kategori, yaitu kriya dan kuliner. Masing-masing kategori akan memiliki juara pertama, kedua, dan ketiga. Para pemenang juga disiapkan memperoleh hadiah berupa uang tunai, alat produksi, serta bantuan permodalan untuk memperkuat kapasitas usaha.

"Ini merupakan hal baru di Kota Padang. Kita ingin mengapresiasi seluruh pelaku UMKM, bagaimana mereka sukses merintis usahanya sejak awal hingga menghadapi berbagai kendala. Perjalanan tersebut akan kita skenariokan dan ceritakan agar menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya," ujar Teddy.

Tidak berhenti pada pemberian penghargaan, Pemerintah Kota Padang juga berupaya membuka peluang lebih luas bagi produk lokal untuk menembus pasar internasional. Teddy menyebutkan, pihaknya akan mengupayakan dukungan melalui kementerian agar produk UMKM Kota Padang memiliki kesempatan memasuki pasar ekspor.

Program UMKM Champion 2026 sekaligus menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat ekonomi kreatif dan mendukung cita-cita Padang sebagai Kota Gastronomi. Dengan produk berkualitas, standar produksi yang semakin baik, serta pelaku usaha yang semakin kompetitif, UMKM diharapkan menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus mampu mengambil peluang dari meningkatnya kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan internasional. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Wawako Mulyadi Dorong Penguatan Ekonomi Pariaman, Potensi Lokal dan Daya Saing Jadi Fokus

Wawako Mulyadi Dorong Penguatan Ekonomi Pariaman, Potensi Lokal dan Daya Saing Jadi Fokus

BentengSumbar On Senin, November 02, 2026

Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Perekonomian Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Senin (2/11/2026). (Fotdok: Armaidi Tanjung). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, S.AP., M.AP., mendorong penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Perekonomian Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Senin (2/11/2026).

Bagi Pemerintah Kota Pariaman, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka statistik, tetapi juga bagaimana potensi daerah dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat kebijakan pembangunan.

Dalam rakor tersebut, Mulyadi mengikuti pembahasan strategis bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang hadir sebagai pemateri. Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat serta para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Salah satu pokok pembahasan yang menjadi perhatian adalah penggunaan data akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ketersediaan data yang tepat diperlukan agar pemerintah daerah mampu memetakan persoalan ekonomi, mengenali potensi unggulan, menentukan prioritas pembangunan, serta menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mulyadi juga menaruh perhatian pada pentingnya sinergi dan kolaborasi antardaerah. Menurut arah pembahasan rakor, setiap daerah perlu mengoptimalkan keunggulan ekonomi masing-masing sekaligus membangun kerja sama agar potensi yang dimiliki dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Persoalan pengendalian inflasi dan stabilitas harga turut menjadi agenda penting. Selain menjaga daya beli masyarakat, pengendalian inflasi perlu berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor produktif, dan peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dirasakan lebih merata.

Mulyadi berharap berbagai gagasan dan hasil pembahasan dalam rakor tidak berhenti sebagai wacana, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata di masing-masing daerah. Ia menilai optimalisasi potensi lokal dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Kota Pariaman.

"Harapan kita, hasil dari Rapat Koordinasi Pertumbuhan Perekonomian Sumatera Barat ini tidak hanya menjadi pembahasan, tetapi dapat segera diwujudkan melalui langkah-langkah nyata di tingkat daerah. Dengan mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat kolaborasi, kita dapat meningkatkan daya saing daerah sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kota Pariaman ke depan," ungkapnya.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Mulyadi menegaskan pentingnya membawa hasil koordinasi ke dalam arah kebijakan pembangunan Kota Pariaman. Penguatan potensi lokal, penggunaan data yang akurat, pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja menjadi isu yang perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (R/at).

Smart Surau Padang Didukung Anggaran Puluhan Miliar, 1.540 Perangkat Face Recognition Segera Dibagikan

Smart Surau Padang Didukung Anggaran Puluhan Miliar, 1.540 Perangkat Face Recognition Segera Dibagikan

BentengSumbar On Senin, November 02, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam Rapat Penyelenggaraan Smart Surau di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (2/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk menyukseskan Program Smart Surau. Program ini diarahkan untuk memperkuat pendidikan agama, membangun karakter generasi muda, sekaligus menjadikan masjid dan musala sebagai pusat pembinaan anak-anak dan remaja.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam Rapat Penyelenggaraan Smart Surau di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (2/11/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran perangkat daerah serta pengurus masjid agung, masjid besar, dan masjid jami se-Kota Padang.

Maigus menegaskan, pemerintah kota tidak hanya mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung agar Smart Surau berjalan optimal. Mulai dari perangkat teknologi, pembayaran insentif guru program MDTW/TQA, pembangunan ruang pembelajaran digital, hingga pemberian reward bagi pelaksana program.

Menurutnya, Smart Surau menjadi salah satu upaya membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Penguatan pendidikan agama dan pembinaan karakter melalui fungsi masjid diharapkan menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan memiliki landasan keagamaan yang kuat.

"Kita telah mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan program Smart Surau, mulai dari penyediaan perangkat face recognition pengganti absensi barcode, pembayaran insentif guru program MDTW/TQA, pembuatan ruang digital, hingga pemberian reward Smart Surau," ujar Maigus.

Salah satu dukungan konkret yang segera direalisasikan adalah pendistribusian 1.540 unit perangkat face recognition untuk masjid dan musala pelaksana Smart Surau. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Tommy TRD, menyebut perangkat tersebut diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan program Subuh Mubarakah.

Saat ini, seluruh perangkat yang telah diterima tengah menjalani proses sinkronisasi data dan registrasi aset. Pendistribusiannya ditargetkan mulai berlangsung pada minggu kedua atau ketiga November 2026. Pembagian akan dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama pihak kecamatan dan kelurahan agar penyalurannya berjalan tertib dan merata sesuai wilayah.

Selain kesiapan perangkat teknologi, rapat tersebut juga membahas standarisasi desain ruang pembelajaran digital masjid yang akan diterapkan di seluruh Kota Padang. Maigus pun mengajak pengurus masjid dan musala untuk berperan aktif menyukseskan program tersebut. "Dukungan pengurus sangat penting agar berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh generasi muda," tegasnya.

Dengan dukungan anggaran, fasilitas teknologi, ruang pembelajaran digital, serta keterlibatan pengurus masjid dan musala, Smart Surau diarahkan menjadi gerakan pembinaan generasi muda yang terintegrasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan agama, membangun karakter, dan menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat pembelajaran generasi penerus Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

159 Hektare Kawasan Hutan di Padang Berpotensi Ditata, Pemko dan Dishut Sumbar Bahas Pemulihan Lahan Kritis hingga Mitigasi Bencana

159 Hektare Kawasan Hutan di Padang Berpotensi Ditata, Pemko dan Dishut Sumbar Bahas Pemulihan Lahan Kritis hingga Mitigasi Bencana

BentengSumbar On Senin, November 02, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (2/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Penataan kawasan hutan, pemulihan lahan kritis, hingga perlindungan permukiman dan lahan pertanian masyarakat menjadi agenda penting yang dibahas Pemerintah Kota Padang bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Salah satu perhatian utama adalah sekitar 159 hektare lahan di Kota Padang yang berdasarkan peta indikatif berpotensi ditata melalui mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (2/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dalam menjawab persoalan kawasan hutan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Tidak hanya membicarakan status dan penataan kawasan, kedua pihak juga membahas keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta lahan sawah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan. Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta turut menjadi perhatian, terutama dalam merancang pengelolaan kawasan yang mampu menjaga fungsi konservasi sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Persoalan tersebut memiliki arti strategis bagi Kota Padang yang secara geografis mempunyai kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS). Kerusakan kawasan hulu dan berkurangnya tutupan vegetasi dapat memengaruhi kemampuan tanah menyerap air, sehingga berpotensi meningkatkan ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi. Karena itu, perlindungan kawasan hutan tidak bisa dipisahkan dari agenda pengurangan risiko bencana.

Fadly Amran menegaskan, pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, serta mitigasi bencana. Pemko Padang menginginkan kawasan hutan tetap terjaga, tetapi masyarakat yang hidup dan menggantungkan penghidupan di sekitarnya juga mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang tepat.

"Kami mengapresiasi dukungan Dinas Kehutanan Sumbar dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung upaya penanganan bencana di Kota Padang. Pengelolaan kawasan hutan harus diperkuat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui perhutanan sosial," tegas Fadly.

Sementara itu, Ferdinal Asmin mengungkapkan bahwa kawasan hutan di Kota Padang memiliki dua fungsi penting, yakni menjaga keseimbangan ekologis dan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu pendekatan yang didorong adalah perhutanan sosial melalui sistem agroforestri, sehingga masyarakat dapat mengembangkan tanaman produktif tanpa mengabaikan kelestarian tutupan hutan. Kearifan lokal juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan.

Upaya pemulihan lingkungan yang telah dilakukan mencakup rehabilitasi 20 hektare lahan terdampak bencana hidrometeorologi di Balai Gadang serta penanaman di lahan seluas 55 hektare dengan dukungan 24.000 bibit. Selain itu, rehabilitasi kawasan mata air di Puncak Limau Manis dilakukan pada lahan seluas 50 hektare dengan penanaman 22.000 batang. Dinas Kehutanan juga mengembangkan kebun bibit rakyat seluas 25 hektare di Sikayan Balumuik, membangun sembilan unit bangunan konservasi tanah dan air, serta menyalurkan 2.400 bibit tanaman produktif kepada masyarakat.

Rangkaian pembahasan dan program tersebut memperlihatkan bahwa penataan kawasan hutan bukan sekadar persoalan batas wilayah atau administrasi lahan. Ada kepentingan yang lebih besar, mulai dari kepastian penataan ruang, perlindungan sumber mata air, keberlangsungan pertanian masyarakat, pemberdayaan ekonomi warga sekitar hutan, hingga keselamatan masyarakat Kota Padang dari ancaman bencana. Sinergi Pemko Padang dan Dinas Kehutanan Sumbar diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, tertata, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Rudy Repenaldi Rilis Resmi Jabat Sekda, Motor Penggerak Birokrasi Kabupaten Solok

Rudy Repenaldi Rilis Resmi Jabat Sekda, Motor Penggerak Birokrasi Kabupaten Solok

BentengSumbar On Senin, November 02, 2026

Rudy Repenaldi Rilis, S.STp., M.Si., dilantik langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, dalam upacara pengambilan sumpah jabatan di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (2/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kabupaten Solok resmi memiliki Sekretaris Daerah definitif. Rudy Repenaldi Rilis, S.STp., M.Si., dilantik langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, dalam upacara pengambilan sumpah jabatan di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (2/11/2026). Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.

Jabatan Sekretaris Daerah bukan sekadar posisi administratif tertinggi dalam birokrasi pemerintah kabupaten. Sekda merupakan motor penggerak organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab mengoordinasikan perangkat daerah, membantu perumusan kebijakan, sekaligus memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Karena itu, kehadiran Rudy di posisi strategis tersebut diharapkan mampu membawa kinerja birokrasi Kabupaten Solok semakin efektif dan terarah.

Bupati Solok menegaskan, Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan roda pemerintahan berjalan optimal. Peran tersebut mencakup koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan, hingga pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Seluruh fungsi itu harus dijalankan secara terintegrasi agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ada sejumlah pekerjaan prioritas yang langsung ditekankan kepada Sekda yang baru. Di antaranya memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur, serta memastikan seluruh program pembangunan terlaksana sesuai rencana dan target. Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tantangan birokrasi bukan hanya menjalankan rutinitas pemerintahan, melainkan menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak nyata.

Penguatan koordinasi antar-OPD menjadi salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan Sekda. Setiap perangkat daerah dituntut bekerja dalam satu arah, menghindari ego sektoral, serta membangun kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Dengan koordinasi yang kuat, berbagai program pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak terhambat persoalan komunikasi maupun lemahnya sinkronisasi.

Pelantikan Rudy juga diharapkan menjadi awal penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, disiplin, transparan, dan akuntabel. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dr. Mukhlis, mengingatkan agar amanah jabatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas. Ia menegaskan, setiap kebijakan dan program pembangunan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, turut hadir Wakil Bupati Solok Candra, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, Sekda kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, serta berbagai unsur masyarakat. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Masheri Yanda Boy atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Kini, tanggung jawab besar berada di pundak Rudy Repenaldi Rilis. Selain menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan, ia dituntut mampu membangun soliditas ASN, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan memastikan setiap kebijakan diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang semakin baik. Keberhasilan Sekda akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menggerakkan seluruh mesin birokrasi agar bekerja secara kompak dan berorientasi pada hasil.

Dengan resmi dilantiknya Rudy Repenaldi Rilis sebagai Sekda, masyarakat tentu berharap pemerintahan Kabupaten Solok semakin solid, responsif, dan produktif. Tantangan berikutnya bukan sekadar menjalankan roda birokrasi, tetapi membuktikan bahwa koordinasi yang kuat, aparatur yang disiplin, serta program pembangunan yang tepat sasaran mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU