Insannul Kamil, Ketua LPJK 2025-2029: Ditugaskan Mengatur, Membina, dan mengawasi Jasa Konstruksi

Insannul Kamil, Ketua LPJK 2025-2029: Ditugaskan Mengatur, Membina, dan mengawasi Jasa Konstruksi

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Akademisi Unand yang sarat pengalaman, Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. 

BENTENGSUMBAR.COM–Akademisi Unand yang sarat pengalaman, Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng, dilantik menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstriksi (LPJK) Indonesia, periode 2025-2029, oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Jakarta, Rabu (4/3). Pelantikan tersebut merupakan tindaklanjut dari proses panjang yang sudah dijalani. Sebelum ditetapkan komposisi LPJK Indonesia, ratusan calon menjalani proses seleksi. Para kandidat juga harus melewati seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) di DPR-RI, kemudian wakil rakyat menetapkan tujuh  orang untuk duduk di LPJK.

Bersama pria humanis dan penuh empati yang akrab disapa Nanuk, komposisi LPJK Indonesia diisi oleh Ir. Betty Hariyani, S.T., M.H., M.T., Ir. Hambali, S.T., MT., Ir. Bastian Sodunggaron Sihombing, M.Eng, Dr. Ir. Michael Sofian Tanuhendrata, M.PM, MM., Dr. Ir. Sigit Adjar Susilo, MM., MT., Muhammad Ikhsan, S.T, M.Sc., Ph.D.

Keberadaan LPJK sangatlah penting bagi dunia jasa konstruksi nasional. Lembaga ini berada di bawah Kementerian PU. Tugasnya mengatur, membina, dan mengawasi jasa konstruksi di Indonesia. Berperan dalam sertifikasi, penyelenggaraan sistem informasi, dan peningkatan kualitas industri konstruksi, serta memiliki kekuatan dan kelemahan terkait birokrasi dan teknologi.

Kebutuhan dalam pengembangan dan pengawasan ditujukan agar pembangunan infrastruktur bangsa ke depan tidak amburadul, selain itu ada juga tantangan dalam peningkatan infrastruktur dan transformasi digital, namun terancam oleh perubahan regulasi dan persaingan global.

Insannul Kamil tidak asing di dunia jasa konstruksi Indonesia. Berawal dari mahasiswa Teknik Mesin di Universitas Andalas, kemudian menyelesaikan pendidikan magister dalam bidang rekayasa  fracture mechanics di Toyohashi University of technology Jepang dan menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang facilities management di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia. Ia juga seorang dosen di Departemen Teknik Industri  Universitas Andalas. Dalam kapasitas akademisi, dirinya juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Jurusan, Wakil Dekan Fakultas Teknik,  Dekan Fakultas Teknik UNAND, Wakil Rektor Universitas Andalas, Ketua Program Studi Doktor Teknik Industri UNAND dan Ketua Pusat Studi Data Sains dan Artificial Intelligence Universitas Andalas.

Di dunia profesi yang sejalan dengan latar belakangnya sebagai Insinyur, Insannul Kamil kemudian pernah dipercaya selama dua periode sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Sumbar. Ketika terjadi gempa di Sumbar, tahun 2007, berkekuatan 6,4 SR, banyak korban meninggal, ratusan bangunan rusak. 

Saat itu, Nanuk bersama tim PII Sumbar melakukan pemeriksaan dan pendataan bangunan di Agam. Hasil pendataan tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan demi keselamatan masyarakat dikemudian hari.

Sosok ramah dan mudah bergaul ini kemudian juga diberi amanah untuk sejumlah aktivitas. Saat ini, Ia masih tercatat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ketengalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar untuk periode kedua, Ketua Umum Badan Keahlian  Mesin (BKM) PII, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Dewan Pakar PWI Sumatera Barat.

“Kami turut bangga, Pak Nanuk sosok akademisi dan memiliki profesional keinsinyuran yang intens, kepemimpinannya kuat dan sudah teruji. Semoga sehat selalu dan sukses menunaikan amanah yang diberikan bangsa,” kata Ketua PWI Sumbar Widya Navies didampingi Sekretaris Firdaus Abie.

Kata Widya Navies, kepercayaan yang diberikan kepada Nanuk memimpin LPJK RI, tentu saja menjadi sebuah kebanggaan bagi Sumbar. Beliau putra Minang pertama yang dipercaya memimpin lembaga tersebut, sekaligus bukti bahwa Sumbar tidak pernah berhenti “memproduksi” putra-putri terbaiknya untuk bangsa.(*)

Safari Ramadhan di Padang, Sekdaprov Sumbar Serahkan Bantuan untuk Masjid dan 32 Panti Sosial

Safari Ramadhan di Padang, Sekdaprov Sumbar Serahkan Bantuan untuk Masjid dan 32 Panti Sosial

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumbar di Masjid Baitul Amal, Jalan Dr. Sutomo No. 14.

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi memimpin Tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumbar di Masjid Baitul Amal, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Kamis (5/3/2026). Arry Yuswandi menyampaikan Safari Ramadhan tidak hanya menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga momentum untuk menyampaikan berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan oleh Pemprov Sumbar.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pembangunan daerah saat ini adalah penguatan sumber daya manusia (SDM), terutama melalui sektor pendidikan. “Pembangunan SDM merupakan fondasi kemajuan daerah. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda Sumbar diharapkan memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Arry.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Sumbar mengalokasikan sekitar 30 persen anggaran daerah untuk sektor pendidikan. Alokasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari penguatan sarana prasarana fisik hingga pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain sektor pendidikan, Pemprov Sumbar juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Salah satu program yang tengah diseriusi Pemprov saat ini adalah Nagari Creative Hub yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi nagari sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Pada kesempatan tersebut, Arry Yuswandi juga menyerahkan sejumlah bantuan, di antaranya dana hibah untuk Masjid Baitul Amal sebesar Rp50 juta, 40 Al-Qur’an dari ASN Pemprov Sumbar, satu dus kain sarung dari Baznas, serta bantuan CSR Bank Nagari sebesar Rp5 juta untuk masjid. Selain itu, Pemprov Sumbar melalui Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan bagi 32 panti sosial yang berada di Kota Padang dengan total nilai Rp8.844.863.700.

Sementara itu, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa menyampaikan terima kasih atas perhatian serta dukungan Pemprov Sumbar terhadap pembangunan masjid dan panti sosial di Kota Padang. “Kami atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemprov Sumbar. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dan masyarakat,” ujar Raju. Ia menilai kehadiran Tim Safari Ramadhan Pemprov Sumbar menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam membangun daerah, sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadhan.

Sebelumnya, Pengurus Masjid Baitul Amal, Isman Gani mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemprov Sumbar. “Kami sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Semoga ini menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi semua pihak,” ujarnya.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Adpim, Kepala Biro Umum, Sekretaris DP3AP2KB, serta sejumlah pejabat lainnya. Hadir pula Kepala Cabang Bank Nagari, pimpinan pondok pesantren, serta jajaran Pemerintah Kota Padang. (adpsb/nov/bud)

Sidak Ramadan, Gubernur Mahyeldi Pastikan Disiplin ASN Pemprov Sumbar Tetap Terjaga

Sidak Ramadan, Gubernur Mahyeldi Pastikan Disiplin ASN Pemprov Sumbar Tetap Terjaga

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar.)

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Kamis (5/3/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat kehadiran dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga selama bulan Ramadan.

Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi memantau langsung aktivitas perkantoran serta memeriksa daftar kehadiran pegawai di kedua instansi tersebut.

Ia mengatakan, secara umum, tingkat kehadiran ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan cukup baik. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan. Hanya dua orang pegawai yang tercatat izin.

“Alhamdulillah, secara umum tingkat kehadiran ASN hari ini cukup baik. Tidak ada yang tanpa keterangan, hanya dua orang yang izin,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, disiplin kehadiran ASN merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Termasuk pada bulan Ramadan, aktivitas pelayanan publik  harus tetap berjalan optimal.

Mahyeldi menegaskan, meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, ASN tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kinerja dan profesionalitas dalam melayani masyarakat. “Ramadan bukan menjadi alasan untuk menurunkan semangat bekerja. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap, kondisi disiplin yang baik tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Melalui sidak tersebut, ia ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik serta pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu selama bulan suci Ramadan. (adpsb/bud)

Ramai Isu Penyesuaian Iuran JKN, Begini Respon BPJS Kesehatan

Ramai Isu Penyesuaian Iuran JKN, Begini Respon BPJS Kesehatan

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada perubahan besaran nominal iuran 

JKN. 

BENTENGSUMBAR.COM – Belum lama ini, beredar informasi mengenai wacana kenaikan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Merespons hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada perubahan besaran nominal iuran 

JKN.

“Besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku. Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150 ribu, kelas II Rp100 ribu dan kelas III Rp42 ribu per orang per bulan dengan bantuan iuran sebesar Rp7 ribu per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35 ribu,” jelas Rizzky pada Jumat (06/03).

Rizzky menjelaskan bahwa sebagai asuransi sosial yang menganut prinsip gotong royong, sumber dana utama Program JKN berasal dari iuran pesertanya. Peserta JKN yang sehat membantu membiayai peserta yang sakit. Oleh karena itu, sustainibilitas Program JKN bergantung pada keseimbangan antara iuran peserta JKN yang masuk dengan uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan.

“Operasi pemasangan ring jantung satu pasien JKN bisa mencapai Rp150 juta. Bayangkan jika ada seseorang yang menabung dengan nominal uang yang sama seperti yang dibayarkan untuk iuran JKN, misalnya Rp35 ribu per bulan untuk kelas III. Jika kita menabung Rp35 ribu tiap bulan, maka butuh waktu 357 tahun supaya kita bisa membayar biaya operasi tersebut. Namun dengan adanya Program JKN, biaya operasi tersebut bisa dibayarkan dari iuran 4.285 orang peserta JKN kelas III lain yang sehat,” jelas Rizzky.

Rizzky mengatakan bahwa iuran peserta JKN tidak hanya digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit, namun juga dimanfaatkan untuk menjaga peserta yang sehat supaya tetap sehat melalui berbagai program promotif preventif dengan melibatkan mitra fasilitas kesehatan. 

Rizzky pun mengajak seluruh peserta untuk turut berperan menjaga keberlangsungan Program JKN melalui hal-hal sederhana namun bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengajak orang terdekat agar disiplin membayar iuran, meningkatkan literasi kesehatan dan informasi seputar Program JKN.

”Kami sudah menyediakan berbagai konten edukasi di media sosial resmi BPJS Kesehatan, bahkan sekarang BPJS Kesehatan hadir di live Tiktok supaya masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan Duta BPJS Kesehatan. Kami berharap, masyarakat juga dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan 

Program JKN supaya bisa terus memberikan manfaat hingga di masa mendatang,” kata Rizzky. 

***

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Website www.bpjs-kesehatan.go.id (HM)

Safari Ramadhan di Masjid Al Ikhlas Desa Cubadak Air Selatan, Sekdako Pariaman Paparkan Progul Pariaman Risalah

Safari Ramadhan di Masjid Al Ikhlas Desa Cubadak Air Selatan, Sekdako Pariaman Paparkan Progul Pariaman Risalah

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Masjid Al-Ikhlas Desa Cubadak Air Selatan, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, Kamis (5/3/2026).

BENTENGSUMBAR.COM - Hari ketiga Safari Ramadhan 1447 H / 2026 M, Tim Safari Ramadhan (TSR) Tim 9 Pemerintah Kota Pariaman yang dipimpin  Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Afrizal Azhar beserta rombongan mengunjungi Masjid Al-Ikhlas Desa Cubadak Air Selatan, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, Kamis (5/3/2026).

Selain Sekdako Pariaman, rombongan terdiri dari Anggota DPRD Kota Pariaman, Indra Jaya, Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Pariaman, Nen Afrizal, beberapa Kepala OPD/Kabag, Danramil 0308 Pariaman, Kapten Arm. Azral, Mubaligh Fadhli Azhari, Qory Emir M Kasidy dan rekan media.

Acara diawali  sholat Isya berjama'ah dan dilanjutkan dengan sholat Taraweh/Witir berjamaah. 

Mengawali sambutannya, Afrizal Azhar menyampaikan TSR ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun diadakan  Pemko Pariaman menjadi jembatan hati antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Momen silaturahmi ini juga sebagai ajang menyosialisasikan visi misi serta program unggulan Pemko Pariaman di bawah kepemimpinan Walikota Pariaman Yota Balad dan Wakil Walikota Pariaman Mulyadi.

"Salah satu progul tersebut ialah Pariaman Risalah (Beriman, Saleh dan Berakhlak), Satu Rumah Satu Hafidz, kembali ke Surau dan Pesantren ASN. ASN harus berada di garda terdepan untuk menjalankan progul Balad-Mulyadi ," ujarnya.

Selain Pariaman Risalah, progul lainnya ialah sport tourism dimana kita sedang mempercepat pembangunan GOR Rawang seperti jogging track, dan fasilitas olahraga lainnya di Kota Pariaman.

Diharapkan dengan sport tourism ini kita dapat menggeliatkan perekonomian masyarakat sekitar. Di samping itu keberadaan GOR ini juga dapat menjadi pusat kegiatan pemuda (Youth Center) di Kota Pariaman.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan uang sebesar Rp7,5 juta untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas Desa Cubadak Air Selatan yang secara simbolis diserahkan oleh Sekdako Pariaman, Afrizal Azhar kepada pengurus masjid didampingi Kepala Desa setempat dan beberapa rombongan TSR yang hadir. (win/at)

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemko Payakumbuh Gelar Gerakan Pangan Murah

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemko Payakumbuh Gelar Gerakan Pangan Murah

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Pemko Payakumbuh menggencarkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemko Payakumbuh menggencarkan stabilisasi pasokan dan harga pangan saat Ramadan dan menjelang dul Fitri 1447 Hijriah melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar di Pasar Padang Kaduduak, Payakumbuh Utara, Kamis (05/03/2026).

“Kita terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tetap terjangkau masyarakat, terutama saat terjadi gejolak harga seperti menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” kata Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Asisten II Yasrizal.

Ia menegaskan, gerakan tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi pangan sekaligus memastikan kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi dengan harga yang lebih ringan dibandingkan harga pasar.

Pemko Payakumbuh melalui Dinas Ketahanan Pangan menyediakan sejumlah komoditas strategis dengan harga subsidi, antara lain beras okal Anak Daro, beras SPHP, telur ayam, gula pasir, bawang merah, dan minyak goreng.

Yasrizal berharap kegiatan itu mampu menciptakan stabilisasi harga di tengah masyarakat selama Ramadan.

“Kami ingin masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan aman dan harga yang wajar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edfidel Arda, menjelaskan pihaknya menggelar kegiatan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan strategis sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih murah.

“Kami menyasar langsung masyarakat Kota Payakumbuh. Warga cukup menunjukkan fotokopi KTP agar program ini tepat sasaran,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyediakan beras lokal Anak Daro dengan harga Rp150.000 per 10 kilogram dari harga pasar Rp170.000, dengan stok 2.750 kilogram.

Beras SPHP dijual Rp60.000 per kemasan dari harga pasar Rp64.000 dengan ketersediaan 600 kilogram.

Telur ayam dijual Rp47.000 per tray dari harga pasar Rp53.000 dengan stok 275 tray. Gula pasir dipasarkan Rp14.000 per kilogram dari harga pasar sekitar Rp18.000 per kilogram dengan ketersediaan 275 kilogram.

Bawang merah dijual Rp20.000 per kilogram dari harga pasar Rp23.000 per kilogram dengan stok 275 kilogram. Sementara minyak goreng dipasarkan Rp29.000 per pouch dari harga pasar Rp31.400 per pouch dengan ketersediaan 275 pouch.

Edfidel menambahkan, kegiatan tersebut didukung dana CSR Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp10 juta.

"Harapan kita, dengan dukungan ini dapat memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara rutin ke depan," tutupnya.

Salah seorang warga, Fahmi Yurnita, warga Kelurahan Tigo Koto Diate, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemko Payakumbuh atas Gerakan Pangan Murah ini. Kegiatan seperti ini sangat membantu kebutuhan rumah tangga kami, apalagi menjelang Ramadan. Kami berharap program ini bisa rutin dilaksanakan,” pungkasnya. (HM)

Payakumbuh Satu-satunya Kota yang Diundang sebagai Narasumber FGD Penyusunan Materi KEKD

Payakumbuh Satu-satunya Kota yang Diundang sebagai Narasumber FGD Penyusunan Materi KEKD

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Focus Group Discussion (FGD). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pemko Payakumbuh menjadi satu-satunya Pemerintah Kota di Indonesia yang diundang sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan materi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD) Sistem Pembayaran April 2026 yang digelar di The Hotel Grand Hyatt, Menteng, Jakarta, Rabu (04/03/2026) sore.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Sekda Rida Ananda, mengatakan kehadiran Payakumbuh bersama Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Lombok Timur dalam forum tersebut merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Kita diminta memaparkan strategi percepatan ETPD, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ini menjadi masukan penting bagi penyusunan kebijakan sistem pembayaran ke depan,” kata Sekda Rida Ananda.

Ia menjelaskan, percepatan digitalisasi di Payakumbuh sejalan dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Pemko Payakumbuh langsung membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada April 2021 dan menetapkan road map serta rencana aksi ETPD pada September 2022.

“Kita bergerak cepat karena digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Pemko Payakumbuh menggandeng Bank Nagari sebagai bank RKUD untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran.

Sejak akhir 2018, database pajak daerah telah terintegrasi secara host to host dengan sistem perbankan sehingga pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara nontunai.

“Penguatan database pajak menjadi fondasi utama. Tanpa data yang terintegrasi, digitalisasi tidak akan berjalan optimal,” terangnya.

Pada Juni 2022, Payakumbuh meluncurkan QRIS Dinamis untuk pajak daerah dan menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang menerapkannya.

Melalui sistem tersebut, nominal tagihan langsung tercantum pada kode QR sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui telepon seluler tanpa perlu ke teller atau ATM.

Namun, keterbatasan limit transaksi QRIS Dinamis mendorong pemko mengembangkan Virtual Account Dinamis Pajak Daerah yang diluncurkan pada akhir 2025.

“Kita terus melakukan penyempurnaan sistem. Ketika ada kendala, kami hadirkan solusi agar pelayanan tetap optimal,” ujarnya.

Dalam pengembangan itu, sistem pembayaran disesuaikan dengan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dari Bank Indonesia.

Setelah melalui proses asesmen bersama Bank Nagari, Payakumbuh menjadi kabupaten/kota pertama di Sumatera Barat yang memperoleh sertifikat penerapan SNAP BI sebagai mitra pembayaran pajak daerah.

Di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemko menggencarkan sosialisasi melalui kolektor di setiap kelurahan serta memberikan insentif pembebasan denda bagi wajib pajak yang membayar melalui QRIS.

“Kita mendorong perubahan perilaku masyarakat agar beralih ke sistem digital. Edukasi dan insentif menjadi bagian dari strategi tersebut,” kata Rida.

Sejak 2023, program tersebut mencatat rata-rata 2.500 objek pajak terbayar dengan capaian sekitar Rp150 juta atau 10 persen dari total realisasi PBB setiap tahun.

Pada akhir 2025, pemko bersama Bank Nagari juga menghadirkan program cashback untuk pembayaran PBB-P2 melalui Nagari Mobile.

Sementara itu, digitalisasi retribusi daerah dilakukan secara bertahap di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dinas Koperasi dan UKM menerapkan pemungutan retribusi pasar menggunakan POS Android sejak 2021.

Dinas PUPR mengintegrasikan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Nagari Portal Payment sejak Juni 2023.

Dinas Pendidikan menjalankan sistem auto debet untuk retribusi pemanfaatan aset sejak 2024.

Selain itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengintegrasikan pembayaran nontunai pada fasilitas olahraga daerah sejak 2024.

Dinas Pertanian menerapkan QRIS untuk retribusi pasar ternak dan rumah potong hewan pada 2025, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan QRIS untuk layanan sedot kakus sejak Juli 2025.

Pemko Payakumbuh juga mengembangkan Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA) sejak 2023 untuk menghasilkan kode QR dengan nominal otomatis sesuai tagihan.

“Kita membangun sebagian besar sistem ini dengan tenaga teknis internal ASN. Dengan begitu, kita dapat menyesuaikan sistem secara cepat jika ada perubahan regulasi,” jelasnya.

Ia menyebut capaian Indeks ETPD (IETPD) Payakumbuh berada pada kisaran 96,3–97 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 90,39 persen.

“Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (HM)