ADVERTORIAL

45 Anggota Dewan Ikuti Bimtek dan Peningkatan Kapasitas, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Padang

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 45 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang laksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pe...

Opini

PARLEMEN

Sports

Polisi Dua Kali Tolak Laporan Kasus Prokes Jokowi, Ini Kata Pengamat
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

Polisi Dua Kali Tolak Laporan Kasus Prokes Jokowi, Ini Kata Pengamat
BENTENGSUMBAR.COM - Bareskrim Polri menolak laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk yang kedua kalinya. Pengamat politik Ujang Komaruddin khawatir dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian malah membuat kedudukan hukum di Indonesia terlihat tidak adil.


Ujang menganggap apa yang dilakukan pihak kepolisian bisa menggiring opini publik soal kedudukan di mata hukum.


"Karena rakyat bisa saja akan menuduh pihak kepolisian tak adil. Hukum akan dianggap rakyat berat sebelah, tumpul ke atas dan tajam kebawah," kata Ujang pada Jumat, 26 Februari 2021.


Karena itu, menurut Ujang pihak kepolisian seharusnya menerima laporannya terlebih dahulu.


"Mestinya polisi terima dulu. Tak boleh tolak laporan dari rakyat. Soal nanti diproses atau tidak laporan tersebut itu urusan kepolisian," ujarnya.


Sebelumnya, Bareskrim Polri menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam/PP GPI terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat. PP GPI diminta untuk membuat laporan secara resmi.


Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan.


Fery menyebut barang bukti yang telah mereka bawa pun tidak diterima alias dikembalikan oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu/SPKT Bareskrim Polri.


"Intinya tadi kami sudah masuk ke dalam ini laporan masuk tapi tidak ada ketegasan di situ. Jadi intinya bukti kita dikembalikan, hanya ada pernyataan bahwasannya ini untuk diajukan secara resmi kembali," kata Fery di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat.


Menurut Fery, petugas SPKT tidak secara tegas menyatakan menolak laporan yang hendak pihaknya layangkan. Namun, dia memastikan bahwa mereka tidak menerima surat tanda terima berupa Nomor Laporan Polisi (LP) dari petugas SPKT Bareskrim Polri.


"Ini tidak ada nomor LP. Saya tidak berani menyatakan ini ditolak karena disaat saya meminta ketegasan apakah ini ditolak? Tidak ada jawaban ini ditolak. Intinya silakan bikin laporan secara resmi, itu jawaban yang kami terima. Jelas kami tidak puas dengan jawaban ini," ujarnya.


Dua Kali Tolak Laporan


Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan sebelumnya telah lebih dahulu membuat laporan serupa ke Bareskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kurnia pada Kamis, 25 Februari 2021 kemarin.


Ketika itu Kurnia hendak melaporkan Jokowi yang dituding telah melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, Jokowi juga abai terhadap protokol kesehatan lantaran membagikan cinderamata ketika kerumunan massa penyambutnya terjadi NTT.


Hanya saja, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri tak menerbitkan Surat Laporan Polisi terkait laporan dari Kurnia seperti halnya kepada PP GPI. Ketika itu, kata Kurnia, petugas SPKT hanya menyarankan pihaknya membuat surat laporan tertulis yang kemudian diberi stampel oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD).


"Pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yakni sang presiden," kata Kurnia kepada wartawan, Kamis, 25 Februari 2021.


Kurnia pun mengaku kecewa. Sekaligus, mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Polri berkaitan dengan kasus tersebut.


"Kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di republik ini?" pungkasnya.


(*)

Paspampres soal Moge Ditendang: di Aturan Seharusnya Ditembak
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

Paspampres soal Moge Ditendang: di Aturan Seharusnya Ditembak
BENTENGSUMBAR.COM - Asisten Intelijen Paspampres Letkol Inf. Wisnu Herlambang membenarkan kejadian pengendara moge ditendang Paspampres.

Wisnu berkata langkah itu dilakukan sebagai bentuk pengamanan instalasi VVIP.

Wisnu menyampaikan tindakan itu sudah sesuai aturan. Sebab para pengendara moge itu menerobos area VVIP sekitar Istana Kepresidenan.


"Kalau itu hanya ditendang, tidak dipukul. Dan sebetulnya itu sudah tindakan yang paling ringan. Sebenarnya kalau sudah menerobos VVIP di aturannya ditembak, dilumpuhkannya dengan cara ditembak karena sudah mengancam," kata Wahyu kepada wartawan, Jumat, 26 Februari 2021.


Dia menjelaskan kejadian moge ditendang Paspampres berlangsung di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Menurutnya, jalan itu telah ditutup kepolisian pada Minggu, 21 Februari 2021 pagi.


Namun, rombongan moge itu menerobos pembatas jalan. Paspamres awalnya memberi kewenangan peringatan, tapi para pengendara tetap menerobos masuk ke Ring 1.


"Kita kan tidak tahu dia mau menerobos mau apa, mau sabotase, mau apa. Jadi kita bentuk kewaspadaan karena kita tidak bisa menduga orang menerobos Ring 1 itu mau ngapain. Jadi, kita harus lumpuhkan," tuturnya.


"Ada buku petunjuk teknisnya kita untuk melaksanakan prosedurnya," ucap Wisnu.


Sebelumnya, media sosial dipertontonkan video pengendara moge ditendang Paspampres. Video itu tampak terjadi di Jalan Veteran dekat Istana Kepresidenan, Jakarta.


Dalam video, para pengendara dicegah aparat. Salah seorang pengendara moge bahkan terjatuh saat diterjang seorang aparat.


Usai bersitegang dengan aparat, para pengendara moge meninggalkan lokasi. Salah seorang pengendara mengancam akan membuat viral kejadian itu.


Source: CNN Indonesia

SBY Dinilai Beri Sinyal ke Moeldoko: Aku Lawanmu Bukan AHY!
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung terkait isu kudeta. Dalam video berdurasi sekira 30 menitan, Presiden keenam RI itu sempat menuduh Kepala KSP, Moeldoko ingin merebut Demokrat tanpa sepengatahuan Presiden Jokowi.

Ibarat 'berbalas pantun', pernyataan SBY pun ditanggapi Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu mengira masalah internal PD sudah selesai. Tapi ternyata belum. 

Moeldoko pun seakan tidak terima dengan tuduhan tersebut, dan menyatakan selama ini dirinya diam, sehingga jangan menekan-nekan dirinya.

Menanggapi hal ini, Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam menilai, aksi berbalas pantun yang disampaikan SBY dan Moeldoko laiknya kita mendengarkan serial sandiwara kolosal di radio, di mana diceritakan Arya Dwipangga, Pendekar Syair nan Sakti turun gunung.

"Sentimen negatif publik kepada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) merupakan pukulan telak, bukan saja dari eksternal partai demokrat namun banyak tokoh tokoh PD yang juga membuka suara," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Menurutnya, munculnya sejumlah tokoh yang pernah berada di PD makin menyudutkan posisi AHY dan sekaligus mengganggu legitimasinya sebagai Ketua Umum PD. Sehingga, SBY selaku 'pini sepuh' Partai sekaligus Orang Tua AHY merasa "gerah" dengan sentimen yang terjadi pada puteranya, sehingga keluar pernyataan yang disampaikan melalui tayangan video tersebut.

"SBY ingin menyampaikan kepada publik kalau apa yang disampaikan AHY benar adanya dan bukan hanya skema lucu lucuan. Hal itu juga memberikan signal kepada Moeldoko bahwa "aku lawanmu bukan AHY kalau kamu mau ambil PD", ujarnya.

"Disisi lain Moeldoko pun menjawab dengan pernyataan "kalau aku mau aku bisa saja lawan kamu dan aku akan menang" sesuai yang diyakini Moeldoko," imbuh analis politik lulusan kebijakan publik Universitas Indonesia itu.

Arman mengatakan, tinggal pertanyaannya apakah itu akan dilakukan Moeldoko? Dia melihat, nampaknya masih ditimang-timang dulu, bisa saja masih mengukur seberapa besar kans Moeldoko jika ikut bertarung di 2024 nanti. Jangan sampai energi terbuang sia-sia karena Moeldoko sendiri sudah terlanjut dituding orang yang akan untuk merebut PD dari tangan AHY.

Untuk itu, Arman menyarankan kepada Moeldoko atau tokoh lain yang ingin bertarung di 2024 agar melakukan pemetaan politik dan kemudian memutuskan segera mencari perahu politik menuju 2024.

"Siapapun bisa menang tergantung dari strategi pertarungan karena pilpres sekarang adalah ranah tak bertuan, belum ada matahari tunggal. Siapa cepat dia dapat siapa tepat dia menang," katanya. 

(*)

Rizal Ramli Sentil dr Tirta: Sempat Kagum, tapi Ternyata Semangat Menjilatnya Susah Berubah
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ekonom sekaligus mantan menteri, Rizal Ramli, turut berkomentar mengenai aksi Dokter Tirta Mandira Hudhi alias dr Tirta.

Seperti diketahui, dr Tirta belakangan ini menjadi perbincangan lantaran membela Presiden Joko Widodo soal kerumunan di NTT beberapa hari lalu.

Melalui akun Twitter @RamliRizal, Jumat (26/2/2021), Rizal mengaku awalnya kagum terhadap sikap dr Tirta yang sebelumnya dikenal keras mengomentari pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi.

"Tadinya saya sempat kagum dgn sikap & kecerdasannya ttg Covid. Tetapi ternyata sejarah & semangat menjilat kekuasaannya susah berubah," cuit Rizal.

Sebelumnya, dokter Tirta Mandira Hudhi alias dr Tirta terus membela Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu membuat heboh saat berkunjung ke NTT.

Setelah mengunggah foto kasus bergambar Jokowi, dr Tirta kini mengunggah ulang komentar pegiat media sosial Denny Siregar.

Melalui akun Instagram @dr.tirta, Kamis (25/2/2021), dr Tirta melontar sindiran.

"Kalo lu benci “rezim” ga usah bawa2 celah protokol. Banding2 in kasus HRS dengan presiden," tulisnya.

"Bilang aja lu ga suka presiden. Pake acara ngeles sana sini. Bawa2 protokol. Riding the wave mulu ah. Yg salah protokolernya yg disalahin presidennya. Gimane sih," kata dr Tirta.

Seolah menantang, dr Tirta juga membawa profesinya yang juga pengusaha sepatu.

"Nyama2 in kasus pula. Tenang. Gue ga limit komen. Ngopi dulu skuy. Kalah roasting ama tukang cuci sepatu? Yaaaah. Gimane sih. Yaelah . Mantep bang @dennysirregar !" tulisnya.

Sebelumnya, dr Tirta juga mengunggah foto dirinya memakai kaus bergambar Jokowi. 

"Ada netizen ngingetin foto lama, era 2018 an. Ane repost ah. Biar yg ga suka @jokowi tambah kelojotan," tulisnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengunjungi NTT beberapa hari lalu. Namun kunjungan itu menjadi heboh setelah sejumlah video beredar di media sosial yang memperlihatkan kerumunan massa.

(*)

PSI Mau Interpelasi Anies, Golkar: Mereka Hanya Cari Sensasi, Bukan Niat Beresin Banjir
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi PSI DPRD Jakarta meminta pemanggilan Gubernur Anies Baswedan lewat pengajuan hak interpelasi. Namun, fraksi Golkar meyakini hal itu tidak akan bisa terwujud.

Ketua fraksi Golkar DPRD Jakarta Basri Baco menilai partainya dan fraksi lainnya tidak akan memberikan persetujuan untuk mengajukan hak interpelasi. Jika tak ada dukungan partai lain, maka pimpinan juga tak akan mengabulkannya.

"Golkar tidak akan dukung dan saya yakin partai lain juga tidak akan dukung," ujar Baco saat dihubungi, Jumat, 26 Februari 2021.

Menurut Baco, fraksi PSI hanya sekadar pencitraan semata menuding Anies tidak becus tangani banjir. Bahkan mereka juga disebut Baco tidak serius meminta hak interpelasi.

"Karena saya yakin mereka hanya cari sensasi bukan benar-benar niat mau beresin banjir dan peduli terhadap rakyat yang terkena musibah banjir," jelasnya.

Apalagi, kata Baco, sebenarnya DPRD sudah mengambil tindakan dalam mencegah banjir lewat Panitia Khusus (Pansus). Selanjutnya tinggal melihat apakah rekomendasi dari Pansus dikerjakan atau tidak oleh Pemprov DKI.

"Pansus banjir sudah selesai dan sudah keluarkan rekomendasi ke Pemda," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan telah gagal melakukan upaya pencegahan banjir di ibu kota. Karena itu, PSI berniat menggulirkan hak interpelasi.

Hak interpelasi adalah wewenang legislatif untuk memanggil Kepala Daerah untuk dimintai keterangannya mengenai satu masalah. Namun untuk bisa dipenuhi, permintaan ini harus disetujui pimpinan legislatif.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana mengatakan Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” ujar Justin dalam diskusi virtual, Kamis, 25 Februari 2021.

Menurut Justin, ada ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata. Selain itu program naturalisasi juga tak ada perkembangan.

Terlebih, Gubernur Anies sudah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

“Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita. Kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” jelas Justin. 

(*)

WN China Terdakwa Penganiaya ABK WNI hingga Tewas Divonis Bebas
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam memvonis bebas Song Chuanyun Als Song (50), terdakwa dugaan penganiayaan anak buah kapal (ABK).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa Song tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan kesatu dan kedua.

"Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua serta memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," tulis Hakim dalam persidangan beberapa waktu lalu dikutip dari laman sipp.pn Batam.

"Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula," bunyi kutipan di laman tersebut.

Sebelumnya, dari nomor perkara 823/Pid.B/2020/PN Btm, JPU menuntut terdakwa 2 tahun penjara karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum), Novriadi Andra, yang dikonfirmasi perihal tersebut mengatakan, pihaknya akan melakukan kasasi atas putusan hakim itu.

"Kita akan kirim kasasi usai putusan vonis bebas tersebut," kata Novriadi kepada kepripedia, Jumat (26/2).

Untuk diketahui, Song Chuanyun, adalah supervisor kapal ikan asal China Lu Huang Yuan Yu 118, Shandong Sheng Chang Shan Xian Jin Lin Zhen An Le Zhuang Cun 578 Hao.

Pelaku ditangkap Jumat (10/7) di Batam, saat kapalnya tengah berlabuh di dermaga kota tersebut. Song ditangkap atas dugaan penganiayaan ABK kapal antara Januari sampai Juli 2020 di kapal tersebut.

"Tersangka dan barang bukti telah diamankan di Ditreskrimum Polda Kepri untuk penyidikan lebih lanjut,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ferdy Sambo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7) dikutip dari kumparan. 

(*)

Waduh! PT Balairung Citrajaya Sumbar Terus Merugi, Total Rp34 M, Ini Rekomendasi Pansus DPRD Sumbar
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan rekomendasi LHP BPK atas PT Balairung dan penanganan covid 19 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Jumat, 26 Februari 2021. Dimulai 21.50 wib 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi didampingi wakil ketua Irsyad Syafar,  wakil ketua Suwirpen Suib,  wakil ketua Indra Datuk Rajo Lelo, Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD milik pemerintah provinsi Sumatera Barat mendapatkan penyertaan modal Rp 130 milyar akan tetapi tidak memberikan deviden kepada Pemerintah daerah selama 4 tahun terakhir, perusahaan terus merugi total kerugian Rp 34 milyar lebih.

"Penanganan  pandemi covid-19 tahun 2020 dialokasikan anggaran Rp 510 milyar bersumber refocusing kegiatan di OPD, dimana berdampak pencapaian kinerja target kinerja RPJMD," ujar Supardi 

Menurut Supardi, pelaksanaan kegiatan PT Balairung dari 11 temuan terdapat 4 temuan pengecualian PT Balairung Citrajaya Sumbar menggunakan dana pihak lain untuk operasional perusahaan, program promo poin belum dilaksanakan secara tertib serta berpotensi melanggar ketentuan, penetapan tunjangan direksi dan komisaris tidak menggunakan prinsip Good corporate Governace (GCG) dan pelaksanaan kegaiatan operasional perusahaan belum efektif dan kelangsungan usaha diragukan.

"PT Balairung Citrajaya Sumbar tidak sehat lagi dan diragukan keberlanjutan usahanya," ujar Supardi politisi Partai Gerindra Sumbar ini.

Lanjut Supardi, penanganan pandemi covid-19 terdapat dua temuan sangat penting adanya kemahalan harga pembelian hand sanitizer Rp 4,7 milyar lebih dan pembayaran penggadaan barang dan jasa Rp 49 milyar lebih tidak sesuai ketentuan.

"Hasil pembahasan pansus telah disampaikan kepada fraksi untuk mendapatkan tanggapan masukan dan pertimbangan fraksi- fraksi menjadi bagian dan kesatuan tidak terpisahkan dari hasil pembahasan dilakukan Pansus," ujar Supardi merupakan wakil rakyat dapil Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota ini. 

Penyampaian laporan Ketua pansus HM Nurnas mengatakan, pihaknya merekomendasikan manajemen PT Balairung Citrajaya Sumbar dan Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali wajib menindaklanjuti semua rekomendasi termuat LHP BPK kepatuhan pelaksanaan kegiatan perusahaan tahun buku 2018 - 2020 PT Balairung Citra Jaya Sumbar paling lama 60 hari sejak LHP diterima dan pelaksanaan tindak lanjut.

"Permasalahan PT Balairung Citra Jaya Sumbar baik kelemahan manajemen dan termasuk permasalahan disebabkan kesalahan masa lalu harus diputus dan diselasaikan Pemda, agar tidak berlarut- larur," ujar Nurnas.

Lanjut Nurnas, Pansus merekomendasikan 4 alternatif kelanjutan operasional PT Balairung Citrajaya Sumbar kedepan tetap dilakukam operasional menajemen PT Balairung Citrajaya Sumbar saat ini ataupun mengganti manajemen.

"Menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga, dikelola sendiri Pemda dan menjualnya dan hasil penjualan dikembalikan ke kas daerah atau digunakan kembali untuk membentuk usaha lainnya," ujarnya

Dikatakan Nurnas, sebelum alternatif ditetapkan terlebih dahulu meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan, hal menemukan aspek- apek tertentu dan atau temuan disatuan kerja tertentu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK memerlukan pendalam lebih lanjut untuk mengetahui dan mendapatkan informasi akurat dan valid terkait kondisi rill perseroan baik aspek keuangan/likuiditas, asset, hutang dan piutang perseroan termasuk SDM

"Hasil pemeriksaan lanjutan menjadi dasar bagi Pemda dan DPRD merumuskan kebijakan PT Balairung Citra Jaya Sumbar selanjutnya," ujar Nurnas 


DPRD meminta BPK Perwakilan Sumbar meminta audit internal khusus kepada PT Balairung. Maka berdasarkan 

"Manajemen hotel belum memaksimalkan potensi hotel Balairung, ruang kantor tidak sesuai dengan harga sewa kantor di Jakarta sebagai pembanding harga sewa," ujar Ketua Pansus HM Nurnas.

Lanjut HM Nurnas, pihaknya menemukan belum tertib administrasi pemakaian aset dan pengelolaan aset PT Balairung, maka berpotensi berkurang nilai aset.

"Pansus perlu melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah, karena pemda memiliki pemegang saham PT Balairung, maka ditemukan pembinaan dan pengawasan pemda tidak optimal," ujar Nurnas 

Dikatakan Nurnas, PT Balairung sulit bersaing dengan hotel medium di sekitar PT Balairung, maka pihaknya pesimis PT Balairung dapat memberikan konfiden.

"Permasalahan tidak hanya disebabkan saat ini, tetapi permasalahan berawal perencanaan, karena tidaknsesuai dengan perencaanaan gedung

Bakeuda tidak optimal, komisaris dan pimpinan PT Balairung melakukan pengawasannya,hal ini dibuktikan dari LHP BPK dibuktikan laporan BPK.

"Liquidasi perusahaan sangat perlu dilakukan serta perbaikan manajeman tidak menjadi jaminan perbaikan balairung dan melanjutkan PT Balairung kepada pihak ketiga atau menghentikan kegiatan maka akan membuat sulit PT Balairung," ujar Nurnas 

Laporan Pansus Penanganan Covid-19 disampaikan wakil Pansus Novrizon menyampaikan 

Rekomendasi DPRD dengan keputusan DPRD agar memiliki kekuatan hukum mengikat kepada pihak- pihak terkait

Keputusan DPRD dimaksud diberi nomor: 5/SB/2021 tentang rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut LHP BPK kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan perusahaan tahun buku 2018 sampai dengan 2020 PT Balairung Citra Jaya Sumbar, dan

Nomor: 6/SB/2021 tentang rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut LHP BPK kepatuhan penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020

Dua rekomendasi DPRD merupakan tugas sekaligus ujian pertama Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat untuk mewujudkan good goverment clean governance penyelenggaraan pemerintah daerah di Sumatera Barat 

"Kami mendesak gubernur menindaklanjuti semua rekomendasi diberikan DPRD dan rekomendasi diberikan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima," ujar Supardi 

Ketua Fraksi Demokrat Nurnas mengatakan, pihaknya setuju menyampaikan pendapat, pihaknya meminta kepada berwenang mengambil tindakan tegas terhadap pejabat/ASN di lingkungan pemerintah daerah terbukti melakukan penyelalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan ketentuan penggadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan anggaran bantuan covid 19

Lanjut Fraksi Demokrat, LHP BPK menyatakan terjadi ketidakwajaran harga penggadaan hanf saniter tidak tertutup kemungkinan hal serupa terjadi pada item penggadaan barang dan jasa lainnya.

"Kami fraksi demokrat meminta BPK RI melakukan audit investigasi menyeluruh, jika ditemukan bukti pelanggaran hukum segera dibawa ke aparat hukum, karena hal ini merupakan kesepakatan pansus," ujar 

Lanjut Fraksi Demokrat, pandemi Covid-19 menyebabkan ribuan kematian serta menimbulkan penderitaan rakyat. Pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar mengatasi hal ini. Maka Presiden RI meminta KPK, Kapolri, Kejaksaan Agung melakukan pengawasan ketat. 

Sehingga apabila terjadi penyelewengan dilakukan penegak hukum secara maksimal, bahkan perbuatan korupsi terhadap anggaran pandemi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman mati. 

"Kami fraksi partai Demokrat menjadi garda terdepan menyelamatkan uang rakyat saat ini mengalami kesulitan, maka pertanggungjawaban anggaran bantuan covid 19 harus transparan tidak berorientasi kepentingan politik dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami fraksi partai Demokrat sangat kecewa masih ada Pejabat/ASN dilingkup Pemda serta pihak lainnya tega melakukan penyalahgunaan anggaran penanganan covid telah dialokasikan APBD Sumbar 2020," ujar Nurnas.

Dikatakan Nurnas, terkait rekomendasi LHP BPK kepatuhan atas penanganan covid-19, meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyelesaikan semua rekomendasi.

"Hingga saat ini uang sudah dikembalikan dari kemahalan harga penggadaan hand sanitizer pihak terkait baru sebesar Rp 1,1 Milyar dari total Rp 4,9 milyar, maka kita meminta tim tindak lanjut LHP BPK untuk menagih sisa pengembalian kelebihan harga," ujar Nurnas.

Lanjut Nurnas, penggadaan Hand sanitizer ukuran 100 ml dan 500 ml menurut LHP BPK RI kemahalan harga mengakibatkan kerugian daerah Rp 4.487.000.000 dan kekurangan volume penggadaan logistik kebencanaan (masker, thermogun, hand sanitizer senilai Rp 63.080.000 kerugian daerah terjadi sebagian paket pekerjaan saja, masih banyak paket belum dibuktikan BPK RI, apakah terjadi kerugian sama berupa pemahalan harga atau kekurangan volume.

"Bendahara dan kepala BPBD melakukan pembayaran tunai kepada penyedia, melanggar instruksi gubernur nomor 02/INST- 2018 tanggal 23 Januari 2018. Akibat transaksi tunai dilakukan terindikasi potensi pembayaran Rp 49.280.400 tidak bisa di indentifikasi penyediaannya terdapat potensj kerugian daerah, kemahalan harga, pengegelembungan volume, termasuk pengadaan fiktif," ujarnya.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Mahfud MD: Kondisi Negara Sekarang Berat, Berbagai Sektor Banyak Korupsi
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Korupsi sejak dulu, kini, dan masa depan terus menjadi permasalahan yang menggerogoti bangsa. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi telah berdampak buruk bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan korupsi merupakan masalah terberat Indonesia saat ini. Bahkan menurutnya, korupsi terjadi di berbagai sektor. 

"Kalau negara sekarang ini berat juga sih, berbagai sektor banyak korupsi dan ngadunya ke sini (Kemenko Polhukam)," ujar Mahfud saat berbincang dengan jurnalis senior Wahyu Muryadi, seperti dikutip dari akun YouTube whytv official, Jumat, 26 Februari 2021.

Gawatnya korupsi di Indonesia, kata Mahfud, terlihat dari banyaknya laporan terkait kasus rasuah yang diterima Kemenko Polhukam. Meski laporan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan kementerian lain.

"Misal urusan pertanahan, itu kan bukan urusan Kemenko Polhukam, tapi kalau sudah nyangkut hukum ke sini, sehingga saya undang Menteri Pertanahan (Menteri ATR)," ucapnya. 

"Jadi semua kementerian pada akhirnya berkait dengan sini. Kemendiknas itu bagian Pak Muhadjir (Menko PMK), tapi ketika ada masalah hukum di perguruan tinggi, ke sini ngadunya, menterinya saya panggil," lanjut Mahfud. 

Begitu pula mengenai laporan adanya korupsi di BUMN. Mahfud menyebut pada akhirnya urusan hukum seluruh kementerian berkaitan dengan Kemenko Polhukam.

"BUMN laporan ada korupsi kan urusannya di situ, tapi laporannya ke sini juga, jadi koordinasi," tutupnya. 

(*)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *