HEADLINE

Diduga Gegara Tak Pilih Istri Kades yang Nyaleg, Dua Ketua RT Dipecat    
Senin, Februari 26, 2024

On Senin, Februari 26, 2024

Diduga Gegara Tak Pilih Istri Kades yang Nyaleg, Dua Ketua RT Dipecat
Dua Ketua RT di Desa Sumberpinang, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dipecat sang kades, diduga karena Pemilu 2024.
BENTENGSUMBAR.COM
- Dua Ketua RT di Desa Sumberpinang, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dipecat sang kades, diduga karena Pemilu 2024.

Pemberhentian dua ketua RT ini diduga karena tidak memilih Nur Fatila, istri sang kades, yang maju menjadi caleg DPRD Situbondo.

Istri Ahmad Rasidi itu diketahui merupakan caleg dari PKB.

Satu di antara Ketua RT yang dipecat, Astun mengatakan, tiba-tiba dirinya dikirimi surat pemberhentian, yang ditandatangani Ahmad Rasidi.

Meski belum mengetahui penyebab pemecatan terhadap dirinya, Astun menduga kuat bahwa alasannya terkait permasalahan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

"Yang dipecat itu, hanya ketua RT 3 dan 4," kata Atsun saat ditemui di rumahnya, Senin (26/2/2024).

Astun mengaku merasa tidak ada masalah dengan Ahmad Rasidi sehingga bingung ketika dirinya dipecat secara sepihak.

Kendati demikian, Atsun menyebut sempat diberikan Surat Keputusan (SK) dari Ahmad Rasidi yang berisi permintaan agar warga sekitar mendukung Nur Fatila yang nyaleg.

Namun, dia mengaku menolak ajakan tersebut.

"Milih tidak milih itu hak rakyat dan bukan Ketua RT. Ndak tahu, setelah pemilihan saya diberhentikan," ujarnya.

Di sisi lain, Atsun mengaku mengetahui pemecatan terhadap dirinya sebagai Ketua RT dari warga sekitar dan bukan dari pihak desa secara langsung.

Dia mengatakan langsung dikirimi surat pemberhentian ke kediamannya dan sudah ditandatangani Ahmad Rasidi.

"Tahu-tahunya, saya dikirimi surat pemberhentian yang ditandatangani kepala desa tertanggal 18 Februari 2024,"uturnya.

Kendati demikian, Atsun menolak pemberhentian secara sepihak terhadapnya lantaran tidak ada alasan yang jelas.

Namun, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak atas keputusan ini.

"Saya tidak merasa dan tahu dapat surat pemecatan ini. Sanggup tidak sanggup, saya terima keputusan desa ini," tuturnya.

Di sisi lain, Ahmad Rasidi membantah pemecatan terhadap dua Ketua RT tersebut terkait pencalonan istrinya sebagai caleg.

Dia mengungkapkan pemecatan tersebut lantaran adanya aturan netralitas perangkat desa yang dilanggar.

"Ya lebih baik sampeyan (Anda) ke kantor saja, Pak," tuturnya.

Sebagai informasi, istri Ahmad Rasidi yang bernama Nur Fatila memang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Situbondo lewat PKB.

Adapun Nur Fatila merupakan caleg dari daerah pemilihan Situbondo 6 dengan nomor urut 5.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara yang diraih Nur Fatila memang tak sebanyak rekan-rekannya sesama di PKB.

Dia hanya meraup 1.511 suara dan tertinggal jauh dari caleg PKB lainnya di dapil yang sama seperti Mokhammad Badri (4.103 suara), Muzammil Daman Huri (3.965 suara), dan Agus Purwanto (2.901 suara).

Data tersebut berdasarkan hitung suara manual atau real count KPU dari 294 TPS atau 87,24 persen dari total 337 TPS yang tersebar di dapil Situbondo 6.

Kendati demikian, secara suara keseluruhan, PKB memimpin di dapil Situbondo 6 ini.

PKB meraup 15.940 suara atau 29,28 persen lalu diikuti PPP di peringkat kedua dengan 9.319 persen atau 17,11 persen dan Golkar yang meraup 6.588 suara atau 12,1 persen.

Sumber: wow

Gedung Baru Jaya Suprana Institute di Gading Kirana Diresmikan    
Senin, Februari 26, 2024

On Senin, Februari 26, 2024

Gedung Baru Jaya Suprana Institute di Gading Kirana Diresmikan
Jaya Suprana meresmikan Gedung Jaya Suprana Institute (JSI) yang ditandai dengan silaturahmi dan ramah tamah bersama keluarga besar Jaya Suprana Institut.
BENTENGSUMBAR.COM
- Menyongsong awal tahun 2024, Budayawan dan Pendiri Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI), Jaya Suprana meresmikan Gedung Jaya Suprana Institute (JSI) yang ditandai dengan silaturahmi dan ramah tamah bersama keluarga besar Jaya Suprana Institut serta pertunjukan seni tradisional dan modern di kawasan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (25/2).

Gedung JSI ini menggantikan kantor yang sebelumnya berlokasi di Mall of Indonesia sebagai tempat menaungi MURI, Galeri MURI, Jaya Suprana School of Performing Arts (JSPA), dan Laskar Indonesia Pusaka (LIP) yang terus berkembang.

Jaya Suprana Institute adalah wadah kolaborasi budaya, kreasi, dan kreativitas talenta anak bangsa  untuk dapat mengapresiasi, berkreasi dan berekspresi. 

Berdiri atas pilar-pilar yang diusung oleh Jaya Suprana sendiri, Jaya Suprana Institute (JSI) hadir untuk menggelorakan semangat kebanggan nasional, menaungi talenta-talenta musik Indonesia, menampilkan dan mengarsip kemegahan MURI yang telah berdiri sejak 1990, serta mengajak peluang kolaborasi antar seniman dan budayawan di atas panggung nasional maupun internasional.

Pilar-pilar dalam JSI diantaranya, Apresiasi: untuk menghargai talenta luar biasa, JSI mempersembahkan MURI sebagai apresiasi prestasi superlatif yang menjadi inspirasi masa depan.

Pembelajaran: untuk menawarkan lingkungan belajar yang kaya dalam membina bakat, JSI menghadirkan JSPA yang didedikasikan untuk mengembangkan generasi hebat berikutnya.

Pertunjukan: untuk menyoroti bakat luar biasa, JSI melalui LIP menjadi wadah untuk menampilkan keunggulan dan membawa karya seni yang luar biasa ke panggung nasional dan dunia.

Berbagai pertunjukan seni ditampilkan, diantaranya Tari Pagellu (Tana Toraja) oleh Komunitas Perempuan Menari, Tari Retna Adaninggar (Yogyakarta) oleh Asti Oktavia, Beksan Srikandi Suradewati (Yogyakarta) oleh Mitra Tari Hadiprana, Duet Baruno dan Merry Fauzi, Pentaboyz, dan penampilan pianis Michael Anthony. 

Area JSI terbagi dalam beberapa kategori seperti, Saujana, Sinergi Bangsa, Mahakarya Kebudayaan, Tokoh Nasional, Gerak Serentak, Nusantara Kaya, Cita Talenta, Memento, Koridor Presiden, dan Auditorium Ki Nartosabdho.

JSI menaungi Galeri MURI yang terbuka untuk umum setiap Senin-Jumat pukul 09.00-17.00 WIB. Juga terdapat fasilitas kelas-kelas musik di JSPA serta memiliki auditorium Ki Nartosabdho yang didedikasikan untuk guru musik tradisional Jaya Suprana. 

JSI hadir untuk meneruskan legasi Jaya Suprana dan Aylawati Sarwono atas kecintaannya pada keragaman budaya Tanah Air dan meneruskan kinerja tersebut dengan regenerasi di setiap bidang yang dinaunginya. 

Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) merupakan lembaga pencatatan rekor pertama dan tertua di Indonesia yang hadir sejak 27 Januari 1990 untuk mengapresiasi segala bentuk karsa maupun karya yang diciptakan oleh insan Indonesia.

Memiliki visi mengobarkan semangat kreativitas dan kebanggaan nasional dari segenap komponen masyarakat Indonesia,  MURI mencatat dan mendokumentasikan beragam prestasi superlatif putra-putri Indonesia di bidang keahlian masing-masing serta menjadi sarana pencatat sejarah yang menginspirasi profesionalisme dan integritas generasi penerus.

Galeri MURI

Terdiri dari kategori Seni Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ekonomi dan Industri, Perintis dan Penemuan, Olahraga dan Kesehatan, Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup serta Ketatanegaraan yang dapat dilihat oleh pengunjung dari lantai 1-3.

Galeri MURI menampilkan foto-foto, video, arsip, jejak langkah, dan memento dari rekor-rekor yang telah terukir dari Sabang sampai Merauke. Interior juga dikemas secara dinamis oleh ilustrasi di gedung yang terinspirasi dari kartun karya Jaya Suprana.

Jaya Suprana School of Performing Arts. Menyediakan wadah untuk putra-putri bangsa dalam mengasah kemampuan dengan memberi kesempatan untuk menampilkan talenta pada acara-acara budaya yang bergengsi. JSPA hadir untuk menegakkan pilar-pilar kebangaan nasional bangsa Indonesia dengan melestarikan seni budaya lokal.

Laskar Indonesia Pusaka. Merupakan wadah untuk mengayomi kearifan seni panggung lokal dan mengemasnya dengan taraf internasional. 

Komunitas ini mendalami seni panggung tradisional Indonesia dan bertujuan untuk mengajak generasi muda mengapresiasi karya luhur bangsa dengan cara pengemasan yang dinamis dan mudah dimengerti melalui media digital. (*)

Caleg Petahana Bertumbangan di Dapil Kota Padang 2 Kecamatan Kuranji    
Senin, Februari 26, 2024

On Senin, Februari 26, 2024

Caleg Petahana Bertumbangan di Dapil Kota Padang 2 Kecamatan Kuranji
Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Rabu, 14 Februari 2024, menjadi "neraka" bagi calon anggota legislatif (Caleg) petahana.
BENTENGSUMBAR.COM
- Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Rabu, 14 Februari 2024, menjadi "neraka" bagi calon anggota legislatif (Caleg) petahana yang saat ini masih duduk di kursi empuk DPRD Kota Padang.

Pada pemilu 2024 ini, sebanyak 6 orang caleg petahana kembali maju menjadi calon anggota DPRD Kota Padang periode 2024-2029 di daerah pemilihan (dapil) Kota Padang 2 Kecamatan Kuranji.

Mereka adalah Jakfar (PKS), Zalmadi (PKB), Yandri Hanafi (PAN), Muzni Zen (Partai Gerindra), Salisma (Partai Demokrat) dan Zulhardi Zakaria Latif (Partai Golkar).

Dari 6 orang caleg petahana tersebut, hanya Jakfar dan Zalmadi yang kembali berhasil memenangkan hati rakyat di daerah tersebut.

Merujuk data pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dituntaskan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kuranji, Jakfar yang setia maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 2 berhasil menjadi caleg peraih suara tertinggi di PKS, yaitu 2.909 suara. 

PKS sendiri di Dapi Kota Padang 2 ini meraih 12.845 suara. Itu artinya, harga 1 kursi bagi PKS terbayar mahal, karena hanya mampu meraih 1 kursi.

Sementara itu, Zalmadi yang sebelumnya duduk di DPRD Kota Padang melalui Partai Berkarya, pada pemilu 2024 ini, ia maju dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Caleg Petahana Bertumbangan di Dapil Kota Padang 2 Kecamatan Kuranji
Kolase Foto: dari kiri ke kanan, Zulhardi Zakaria Latif, Muzni Zen, Yandri Hanafi, dan Salisma.
PKB di Dapil Kota Padang 2 berhasil meraih 7.375 suara dan Zalmadi berhasil meraih suara tertinggi di partai Cak Imin tersebut dengan perolehan 3.061 suara.

Sementara itu, Zulhardi Zakaria Latif, caleg petahana dari Partai Golkar terpaksa menelan pil pahit karena kalah suara dari caleg pendatang baru Erianto Mahmud.

Erianto Mahmuda berhasil meraih 4.739 suara, jauh meninggalkan caleg petahana Zulhardi Zakaria Latif. Partai Golkar sendiri meraih 9.912 suara di dapil Kota Padang 2 ini.

Nasib serupa juga dialami Muzni Zen, caleg petahana dari Partai Gerindra. Ia kalah suara oleh Wahyu Hidayat yang berhasil meraih 2.830 suara. Partai Gerindra di dapil ini meraih 9.752 suara dan memperoleh kursi ketiga, karena kursi pertama berhasil diraih PKS dan kursi kedua direbut Partai Golkar.

Caleg petahana dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Hanafi harus mengikhlaskan dengan penuh kesabaran kursinya berpindah ke Usmardi Thareb yang berhasil meraih 2.676 suara.

PAN berhasil meraup 7.724 suara di dapil tersebut dan merebut kursi keempat.

Caleg petahana dari Partai Demokrat Salisma terpaksa gigit jari, karena Partai Demokrat gagal mendapatkan kursi di dapil yang meliputi Kenagarian Pauh IX tersebut. (BY)

Deklarasi ODF di Limbanang, Bupati Safaruddin Minta Komitmen Seluruh Pihak    
Senin, Februari 26, 2024

On Senin, Februari 26, 2024

Deklarasi ODF di Limbanang, Bupati Safaruddin Minta Komitmen Seluruh Pihak
Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo pada deklarasi ODF di Kantor Wali Nagari Limbanang, Senin, (26/02/2024).
BENTENGSUMBAR.COM
- Komitmen bersama untuk mengakselerasi perwujudan 100% Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan sangat dibutuhkan untuk  membantu pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan akses sanitasi layak di Kab. Lima Puluh Kota. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Nagari. 

Melalui deklarasi yang dibacakan Wali Nagari yang diikuti Bamus, Wali Jorong, Pemerintah Nagari, dan masyarakat dapat menciptakan Nagari Limbanang yang sehat dan berkualitas. 

Demikian rangkuman sambutan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo saat memberikan sambutan pada deklarasi ODF di Kantor Wali Nagari Limbanang, Senin, (26/02/2024).

Turut hadir dalam deklarasi Kepala Dinas Kesehatan Yulia Masna, Camat Suliki Adriwan beserta unsur Forkopimca, Wali Nagari Limbanang Yori Noviola bersama Bamus dan Jorong, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Bupati Safaruddin di bagian lain sambutannya mengatakan, perubahan dalam mencapai 100 % ODF tersebut dirasa berat jika tidak satu suara dalam mewujudkannya. 

Ia mencontohkan, bagaimana komitmen Dinas Kesehatan dalam peningkatan pelayanan.

"Di tahun 2019, akreditasi Puskesmas yang ada di Limapuluh Kota belum ada yang menyentuh Paripurna. Dengan komitmen dan kerja keras para petugas Puskesmas, alhamdulilah tahun 2023, 13 dari 22 Puskesmas di Limapuluh Kota meraih akreditasi Paripurna. Hal ini patut dicontoh oleh Pemerintah Nagari," ulas Bupati Safaruddin.

Bupati meminta masyarakat tersadarkan dengan pentingnya tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) karena akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. 

"BABS memicu sejumlah penyakit dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, faktor lingkungan jadi salah satu indikator kesehatan. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehatdalam mewujudkan Kabupaten Limapuluh Kota yang sehat," ajak Bupati.

Sementara itu, Wali Nagari Limbanang, Yori Noviola mengatakan Masyarakat sehat dapat menciptakan jiwa yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan. 

"Kami mengapresiasi Puskesmas Suliki yang telah proaktif dalam menata tatanan kesehatan di Nagari Limbanang. Untuk itu Kami Pemerintah Nagari bersama masyarakat telah berkomitmen untuk mencapai 100% ODF di Nagari Limbanang," ungkapnya.

Di penghujung acara, Bupati Safaruddun menyaksikan pembacaan naskah deklarasi ODF yang dibacakan Wali Nagari Yori Noviola bersama masyarakat serta menandatangi secara bergantian komitmen ODF di Nagari Limbanang.  (Diky)

Megawati Mewanti-wanti, Hak Angket Jangan Dipolitisasi untuk Makzulkan Jokowi    
Senin, Februari 26, 2024

On Senin, Februari 26, 2024

Megawati Mewanti-wanti, Hak Angket Jangan Dipolitisasi untuk Makzulkan Jokowi
Megawati Soekarnoputri memperingatkan ke seluruh kadernya dan para partai koalisi pengusung pasangan Ganjar-Mahfud Md, untuk tidak membelokkan tujuan awal dari menggulirkan hak angket.
BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperingatkan ke seluruh kadernya dan para partai koalisi pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, untuk tidak membelokkan tujuan awal dari menggulirkan hak angket, yakni mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Demikian disampaikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. 

Ia mengatakan, Megawati sudah jelas bahwa memperingatkan semua pihak, bahwa dukungan dari putri dari Presiden Soekarno terhadap hak angket murni ditujukan untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.

Dia menjelaskan, dari sisi hukum, proses pemakzulan presiden terpisah dari hak angket yang akan digulirkan di DPR RI. 

"Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur," kata Todung, dalam keterangan tertulis, Senin (26/2/2024).

Ia kembali menekankan, komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi membongkar kecurangan, kemudian mengoreksi kecurangan itu. 

"Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan," tutur dia.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan,  jalur politik lewat hak angket untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu 2024 bisa saja berujung ke impeachment presiden.

Namun, hal itu tergantung pada solidaritas partai politik di parlemen. Baik koalisi pengusung paslon nomor urut 1 dan 3.

Ia juga menggarisbawahi bahwa yang bisa menggiring hak angket di parlemen adalah partai politik bukan paslon. 

Sementara, paslon menyelesaikan lewat jalur hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

"Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket. Sehingga, keliru bagi mereka yang mengatakan kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan lewat hak angket. Bisa, dong!" ujar Mahfud di akun media sosialnya dan dikutip pada Senin (26/2/2024). 

Sumber: inilah

Didukung Perbankan, Pasar Kuliner Pantai Padang Semakin Wah!    
Senin, Februari 26, 2024

On Senin, Februari 26, 2024

Didukung Perbankan, Pasar Kuliner Pantai Padang Semakin Wah!
Pasar Kuliner Pantai Padang sebagai pusat kuliner yang diisi eks pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Cimpago bakal dibuat semakin wah.
BENTENGSUMBAR.COM
- Pasar Kuliner Pantai Padang sebagai pusat kuliner yang diisi eks pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Cimpago bakal dibuat semakin wah.

Hal ini mengemuka di dalam pertemuan antara Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata Yudi Indra Syani, bersama sejumlah Pimpinan Perbankan Kota Padang di Ruangan Lounge Kantor Balai Kota, Senin (26/2/2024).

Ekos Albar mengungkapkan, salah satu rencana pengembangan Pasar Kuliner Pantai Padang adalah berupa menyiapkan tenda berdagang yang representatif bagi para pedagang. 

"Lebih kurang 50 tenda kapasitas 2 pedagang sedang kita buatkan. Alhamdulillah, upaya ini sudah berjalan didukung teman-teman Perbankan melalui dana CSR-nya. Semoga selesai sesegera mungkin, sehingga para pedagang dan pengunjung Pantai Padang bisa berjual beli di tempat yang representatif," harap Ekos.

Tak hanya itu, tambah Ekos Albar, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata juga akan memberikan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kuliner yang disajikan pedagang.

"Kuliner yang dijual para pedagang, kita harapkan bisa bervariasi sehingga mampu memikat pengunjung. Kalau sekarang kan kulinernya hampir sejenis saja, ke depannya akan lebih bervariasi," tambahnya.

Mewakili BI Perwakilan Sumbar, Zulfieni Widia Sari mengatakan pihaknya siap mendukung pembangunan tenda berdagang bagi pedagang di Pasar Kuliner Pantai Padang.

"Insya Allah, kita akan sampaikan rencana bantuan ini ke pimpinan di pusat. Semoga disetujui dan dapat direalisasikan," katanya.

Senada dengan itu, perwakilan Bank Mandiri Tri Baharata menilai langkah yang dibuat Pemko Padang dalam membantu penyediaan tenda berdagang tersebut sangat tepat.

"Hal ini sangat dibutuhkan pedagang. Semoga gairah jual beli mereka semakin meningkat. Kita dari Bank Mandiri ikut mensupport," tuturnya diamini sejumlah perwakilan Perbankan lainnya. (*)

Hendri Septa Buka Musrenbang RKPD 2025 di Tiga Kecamatan    
Senin, Februari 26, 2024

On Senin, Februari 26, 2024

Hendri Septa Buka Musrenbang RKPD 2025 di Tiga Kecamatan
Wali Kota Padang Hendri Septa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Padang Utara, Nanggalo dan Pauh, Senin, (26/2/2024).
BENTENGSUMBAR.COM
- Menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan di kecamatan, Wali Kota Padang Hendri Septa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Padang Utara, Nanggalo dan Pauh, Senin, (26/2/2024).

Dimulai dari Kecamatan Padang Utara yang diselenggarakan di Hotel Basko, dihadiri Camat Padang Utara Roni beserta jajaran, Forkopimca dan stakeholder terkait, 

Hendri Septa bertolak menuju Musrenbang kedua di Kecamatan Nanggalo bersama Camat Nanggalo Amrizal Rengganis yang dilaksanakan di Aula Universitas PGRI Sumatra Barat. 

Musrenbang terakhir yang dilaksanakan hari ini adalah Musrenbang Kecamatan Pauh yang diselenggarakan di Axana Hotel Padang. 

Turut mendampingi Hendri Septa Camat Pauh yang merupakan satu-satunya camat perempuan, yang baru saja dilantik, Titin Masfetrin.

Tema pembangunan tahun 2025 adalah peningkatan infrastruktur kota sebagai pusat destinasi berkelanjutan.

Hendri Septa Septa menuturkan bahwa 
Musrenbang tingkat kecamatan ini adalah lanjutan dari pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan di tingkat kelurahan.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2025 di masing masing kecamatan diharapkan dapat menjadi dialog komprehensif sehingga dapat dirumuskan perencanaan pembangunan yang baik dan akan menjadi bagian RKPD Kota Padang 2025.

"Tahun 2025 merupakan akhir periodesasi RPJPD tahun 2005 sampai 2025, saat ini sedang dilaksanakan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Padang tahun 2025 sampai 2045," ujarnya.

Hendri Septa berharap melalui forum ini semua pihak dapat membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil rakorbang kelurahan yang telah dilaksanakan tanggal 15-29 Januari 2024 lalu. (DA)

KPK Tetapkan Novel Tersangka Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta    
Senin, Februari 26, 2024

On Senin, Februari 26, 2024

KPK Tetapkan Novel Tersangka Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta
Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Aslen Rumarhorbo (NAR) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fraud.
BENTENGSUMBAR.COM
- Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Aslen Rumarhorbo (NAR) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fraud atau kecurangan memotong uang perjalanan dinas mencapai Rp550 juta.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, kasus dugaan pemotongan uang perjalanan dinas mencapai Rp550 juta telah naik ke proses penyidikan dengan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Informasi terakhir sudah dilakukan gelar perkara, sudah ekspose, sudah disepakati untuk naik pada proses penyidikan," kata Ali seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/2).

Namun demikian, Ali mengaku belum bisa membeberkan identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Novel Aslen Rumarhorbo (NAR), yang merupakan mantan pegawai KPK yang telah dipecat berdasarkan putusan Inspektorat KPK.

KPK pun hingga saat ini masih melakukan proses administrasi untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Setelah itu, akan dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi.

Sebelumnya pada Selasa 19 September 2023, Novel terbukti melanggar Pasal 5 huruf a PP 94/2021 tentang Disiplin PNS berupa penyalahgunaan wewenang. Maka berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 huruf c PP 94/2021 tentang Disiplin PNS, Novel dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

Kasus dugaan pemotongan uang perjalanan dinas ini berawal diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H. Harefa. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Bidang Kerja Administrasi KPK.

"Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut," kata Cahya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 27 Juni 2023.

Cahya membeberkan, pegawai KPK yang berada di Bidang Administrasi mengeluhkan soal proses administrasi yang berlarut-larut, dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas. 

Sehingga, setelah dilakukan penelusuran, atasan oknum tersebut melaporkan dugaan tersebut kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

"Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan, dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara, dengan nilai awal sejumlah Rp550 juta dalam kurun waktu 2021-2022," pungkas Cahya.

Sumber: RMOL