PADANG

SUMBAR

Headline

Revisi UU KPK Disahkan, Muharlion: Kami Setuju Revisi Untuk Penguatan

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Padang, Muharlion mengatakan, pihaknya setuju dengan revisi Und...

Headline
Iklan Bapenda
Bahas Kabinet dengan Jokowi, Buya Syafii: Jangan yang Bikin Kacau
Kamis, September 19, 2019

On Kamis, September 19, 2019

Bahas Kabinet dengan Jokowi, Buya Syafii: Jangan yang Bikin Kacau
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) membahas kabinet untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya. Jokowi diminta memilih menteri yang berintegritas.

"(Bahas) soal menteri, pilih kabinet yang bagus, yang betul-betul. Dari partai juga boleh, tapi orang yang profesional, punya integritas. Itu saja," ujar Buya Syafii seusai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 September 2019.

Buya Syafii tidak mempermasalahkan komposisi kabinet Jokowi asalkan memiliki integritas. Buya Syafii memberi catatan, menteri yang dipilih Jokowi tidak membuat gaduh.

"Presidennya tahu, jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, nggak apa-apa, tapi yang setia kepada presiden. Jangan yang bikin kacau," kata Buya Syafii.

Buya Syafii menambahkan tidak membahas UU KPK yang baru disahkan DPR. Namun ia menyinggung KPK yang tidak diajak membahas revisi UU KPK.

"Saya rasa kemarin kelemahannya prosedurnya kurang. KPK tidak diajak berunding oleh Kumham dan DPR. Saya rasa soal revisi, soal dewan pengawas itu bisa didiskusikan. Itu kan kemarin kan langsung digitukan, jadi terbakar," ucap Buya Syafii.

(Source: detik.com)

Banding Kandas, Ratna Sarumpaet Tetap Dibui 2 Tahun karena Sebar Hoax
Kamis, September 19, 2019

On Kamis, September 19, 2019

Banding Kandas, Ratna Sarumpaet Tetap Dibui 2 Tahun karena Sebar Hoax
BENTENGSUMBAR.COM - Banding Ratna Sarumpaet ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Alhasil, ia tetap dihukum 2 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong.

Kasus bermula saat Ratna mengaku dipukuli mukanya oleh orang. Belakangan terungkap ternyata mukanya habis dioperasi plastik.

Atas hal itu, Ratna harus duduk di kursi pesakitan. Pada 11 Juli 2019, PN Jaksel menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Dalam pertimbangannya, PN Jaksel menyatakan cerita hoax penganiayaan disebut majelis hakim juga disebarkan ke tim pemenangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Saat itu, menurut PN Jaksel, muncul reaksi keras atas kabar penganiayaan Ratna Sarumpaet yang diklaim terjadi di kawasan bandara di Bandung. Didukung situasi politik memanas karena Pilpres, dengan keadaan masyarakat yang terpolarisasi, akan dengan mudah tersulut emosi dan berujung keributan dan kerusuhan di masyarakat.

Oleh sebab itu, PN Jaksel menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Ratna tidak terima dan mengajukan banding. Apa kata majelis banding?

"Mengadili, meneria permintaan banding dari para pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2019 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut," demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dikutip detikcom, Kamis, 19 September 2019.

Duduk sebagai ketua majelis Gatot Supramono dengan anggota I Nyoman Sutama dan Hodayat.

(Source: detik.com)

Menpora Jadi Tersangka di KPK, Jokowi Ingatkan Pejabat Hati-hati
Kamis, September 19, 2019

On Kamis, September 19, 2019

Menpora Jadi Tersangka di KPK, Jokowi Ingatkan Pejabat Hati-hati
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para pejabat berhati-hati menggunakan anggaran negara. Setiap pengeluaran anggaran negara diperiksa pihak berwenang.

"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN karena semuanya akan diperiksa kepatuhan, peraturan perundangan-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan, misalnya itu, urusannnya bisa aparat penegak hukum," kata Jokowi di Istana, Kamis, 19 September 2019.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi guna menanggapi penetapan tersangka Menpora Imam Nahrawi. KPK menduga Imam Nahrawi menerima duit suap terkait alokasi dana hibah KONI dan penerimaan duit lainnya terkait jabatannya. Total duit yang diduga diterima Imam Nahrawi sebesar Rp 26,5 miliar.

Imam setelah ditetapkan sebagai tersangka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Menpora. Jokowi tengah menimbang pengisian posisi Menpora, yang waktu kerjanya tinggal sebulan.

"Kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai Plt, tetapi sudah disampaikan kepada saya surat pengunduran diri dari Menpora Bapak Imam Nahrawi," kata Jokowi.

Sementara itu, Imam Nahrawi mengaku siap menghadapi kasus dugaan suap hibah KONI dari Kemenpora yang ditangani KPK. Imam menegaskan siap mengikuti proses hukum.

"Tentunya saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban yang sebenarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar," kata Imam Nahrawi di rumah dinas Menpora, Rabu, 18 September 2019.

(Source: detik.com)

Baku Tembak Aparat-KSB di Papua, TNI Sebut 3 Warga Tewas
Kamis, September 19, 2019

On Kamis, September 19, 2019

Baku Tembak Aparat-KSB di Papua, TNI Sebut 3 Warga Tewas
BENTENGSUMBAR.COM - Kodam XVII/Cendrawasih menyatakan tiga warga meninggal dunia saat kontak tembak antara Satgas Gakkum Gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Kampung Olenki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Senin, 17 September 2019.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto mengatakan ketiganya meninggal akibat mengalami luka tembak.

"Tiga orang masyarakat dinyatakan meninggal dunia," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 September 2019.

Eko mengatakan tiga orang masyarakat yang meninggal, yakni Tekiman Wonda (33), Edison Mom, dan seorang balita bernama Rudi Mom. Adapun korban luka tembak, yakni Topina Mom (36), Tabuni (37), Herina Kinal (32), dan Yefrina Mom (16).

Lebih lanjut, Eko membeberkan kontak tembak terjadi saat tim gabungan sedang mendekati posisi KSB OPM yang berada di sebuah honai di dekat sungai. KSB OPM disebut menembak secara sporadis atau tidak terarah mengetahui kedatangan tim gabungan.

"Akibat tembakan balasan dari tim gabungan, kelompok KSB melarikan diri berpencar ke arah hutan sambil terus menembak secara sporadis," ujarnya.

Setelah kontak tembak selesai, Eko menyampaikan tim gabungan menemukan adanya tujuh orang masyarakat dalam kondisi luka tembak, di mana tiga di antaranya meninggal dunia.

Tim gabungan, lanjut dia, bersama masyarakat lainnya selanjutnya melakukan evakuasi korban ke Puskesmas Ilaga untuk menerima perawatan medis.

"Kodam XVII/Cenderawasih menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat Kampung Olenki, Ilaga atas jatuhnya korban masyarakat sebagai dampak dari kontak tembak tersebut," ujar Eko.

Terkait hal itu, Eko berkata Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab, akan berkoordinasi dengan Kapolda Papua untuk membentuk tim guna melakukan investigasi terhadap insiden tersebut.

Pangdam, kata dia, juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya operasi pengejaran terhadap KSB OPM untuk menghindari jatuhnya korban di pihak masyarakat.

"Sambil menunggu hasil investigasi, Pangdam XVII/Cenderawasih menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berspekulasi dan terpengaruh informasi sepihak dari kelompok OPM," ujarnya.

Lebih dari itu, Kodam XVII/Cenderawasih kembali mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk menjaga kondisi demi tercapainya kedamaian di Tanah Papua.

(Source: cnnindonesia.com)

Jokowi: Imam Nahrawi Sudah Mengundurkan Diri Sebagai Menpora
Kamis, September 19, 2019

On Kamis, September 19, 2019

Jokowi: Imam Nahrawi Sudah Mengundurkan Diri Sebagai Menpora
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sudah menemui dirinya, Kamis 19 September 2019 pagi. Jokowi menyebut Imam juga sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menpora.

Imam telah ditetapkan sebagai tersangka suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tadi juga sudah disampaikan kepada saya surat pengunduran diri dari Menpora bapak Imam Nahrawi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.

Jokowi mengaku menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK dengan menetapkan Imam sebagai tersangka suap.

"Saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK, Pak Imam Nahrawi Sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI," ujarnya.

Mantan wali kota Solo itu lantas mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran akan diperiksa kejatuhannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau ada penyelewengan, itu urusannya dengan aparat penegak hukum," tuturnya.

KPK menetapkan Imam sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Ia diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.

Lembaga antirasuah itu diduga menerima uang itu secara bertahap yakni sebesar Rp14,7 miliar dalam rentang waktu 2014-2018 melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum
yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini.

Imam juga diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018.

(Source: cnnindonesia.com)

Zulkifli Adukan Amien Rais ke Bareskrim Polri
Kamis, September 19, 2019

On Kamis, September 19, 2019

Zulkifli Adukan Amien Rais ke Bareskrim Polri
BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Ketua MPR RI Prof. Amien Rais akhirnya diadukan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Adalah Zulkifli yang mengadukan Amien Rais ke Trunojoyo.

Tuduhan yang dialamatkan kepada Amien Rais cukup serius, yakni pemalsuan UUD 1945. Pemalsuan UUD 1945 itu disebutkan dilakukan Amien Rais pada 10 Agustus 2002.

“Prof. DR. Amien Rais dkk dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR RI periode 1999-2004, bertempat di gedung MPR-DPR Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, telah dengan sengaja membuat Perubahan Undang Undang Dasar 1945 dan menamakan Perubahan UUD 1945 itu tersebut dengan nama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945),” tulis Zulkifli dalam keterangan.

“Seolah-olah Perubahan UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,” sambungnya.

Menurut Zulkifli, ketentuan yang ada pada pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 yang asli hanya memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk melakukan perubahan dan menetapkan UUD, bukan Perubahan UUD 1945.

“Artinya, jika MPR RI melakukan perubahan terhadap UUD, maka harus ditetapkan dengan nama UUD yang baru, bukan nama sama. Pemberian nama yang sama antara UUD 1945 asli degan Perubahan UUD 1945 ini sejalan dengan unsur delik pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 KUHP,” kata dia lagi.

Dalam dokumen yang tersebar di grup WA politisi disebutkan bahwa pengaduan disampaikan ke Tata Usaha dan Urusan Dalam Bareskrim Mabes Polri pada hari Selasa kemarin, 17 September 2019. Surat tanda terima pengaduan itu tidak memiliki nomor. Juga tidak disebutkan pukul berapa persisnya pengaduan itu disampaikan.

Zulkifli yang mengadukan Amien Rais ke polisi adalah seorang dokter yang tinggal di Tebet Timur, Jakarta Selatan.

(Source: rmol.id)

Pengamat: Tak Jelas Dasar Hukumnya, Wadah Pegawai KPK Wajib Dibubarkan
Kamis, September 19, 2019

On Kamis, September 19, 2019

Pengamat: Tak Jelas Dasar Hukumnya, Wadah Pegawai KPK Wajib Dibubarkan
BENTENGSUMBAR.COM - Adanya wadah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik di kalangan masyarakat. Banyak pihak menduga keretakan di tubuh lembaga antirasuah itu disinyalir karena campur tangan wadah pegawai KPK.

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai wadah pegawai di tubuh KPK tidak relevan dengan nomenklatur KPK sebagai lembaga negara.

“Harusnya wadah pegawai ini memang dibubarkan ya. Terlebih pasca disahkan revisi Undang Undang KPK karena tidak sesuai dengan nomenklatur lembaga negara saat ini,” kata Rully di Diskusi Opini Live yang diselenggarakan Radio MNC Trijaya, di D'Consulate, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Menurutnya, KPK saat ini adalah lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif. Pegawainya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga bentuk wadah pegawai di KPK tidak relevan.

“Wadah pegawai itu cocoknya di perusahaan. Keberadaan wadah pegawai ini bisa dibilang tidak tertib dalam konteks kelembagaan,” ucapnya.

Keberadaan wadah pegawai dalam upaya mempertahankan independensi pegawai KPK, menurut Rully, tidak berdasar. Pasalnya, sistem kepegawaian KPK tak hanya diisi oleh jabatan-jabatan penyidik yang independen. Di KPK juga terdapat staf yang sifatnya administratif dan dengan menjadikannya ASN maka justru akan memperjelas posisi dan statusnya.

Memgenai pernyataan sikap wadah pegawai yang melakukan unjuk rasa penolakan pada pimpinan baru KPK, Rully menilai hal ini adalah hal yang sangat berani dan tidak tertib administrasi.

"Wadah pegawai juga sudah overlapping mengurusi hal yang bukan urusannya. Memaksakan intervensi ke ranah yang sangat politis,” tambahnya.

Rully menegaskan, pegawai di lembaga negara justru harus mengedepankan sikap tertib birokrasi dan jangan masuk mengintervensi ke ranah yang sangat politis.

"Ini preseden bahaya bisa-bisa semua lembaga seperti itu kan bisa kacau. Kita ini bicara mengurus negara, bukan serikat pegawai melawan korporat. Sekali lagi, menurut saya wadah pegawai ini harusnya dibubarkan,” tandasnya.

(Source: rmol.id)

Politikus Demokrat Sebut Bantuan Anies Untuk Riau Bermuatan Politik
Kamis, September 19, 2019

On Kamis, September 19, 2019

Politikus Demokrat Sebut Bantuan Anies Untuk Riau Bermuatan Politik
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menilai wajar penolakan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Riau terhadap bantuan tim relawan yang Gubernur Jakarta Anies Baswedan kirimkan untuk bantu padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Sebab menurut Ferdinand bantuan 65 personel yang Anies kirimkan masih kalah banyak dibandingkan dengan ribuan relawan yang sudah diturunkan yang berasal dari BNPB dan Pemprov Riau.

"Maka upaya Anies yang mengirimkan 65 orang itu terkesan sangat politik," ujar Ferdinand saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, 18 September 2019.

Selain itu, Ferdinand juga melihat Anies seperti sedang mempromosikan diri menuju 2024 dengan menggunakan APBD Jakarta.

"Sama seperti ketika menyerahkan bantuan ke Palu Juni lalu Anies datang sendiri ke Palu. Anies jualan diri menuju 2024 memperalat APBD Jakarta," ungkapnya.

Ferdinand melanjutkan, tindakan Anies tentu sudah dibaca oleh Riau dan BNPB sehingga bantuan itu ditolak. Politikus Demokrat ini bahkan menyebut bahwa bantuan kecil Anies ini sangat bernilai politik.

"Apalagi bantuan itu akan digoreng sampai gosong oleh para buzzer Anies yang cukup banyak di media sosial, " tandas Ferdinand.

"Jadi menurut saya, sudah tepat penolakan tersebut agar Anies tidak memperalat APBD untuk kampanye dini dirinya menuju panggung 2024," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger mengatakan, petugas di Riau sudah banyak yang disebar di lapangan dan terus berupaya memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada titik-titik yang terpantau.

“Kita sudah tolak dari kemarin (bantuan Anies) itu sebenarnya,” ujar Edwar Sanger yang dikutip dari Riau pos.

BPBD Riau enggan berkomentar lebih jauh terkait Anies yang sudah melepas relawan untuk bantu padamkan Karthutla dengan alasan sudah menolak lebih dulu.

“Kita masih mampu dan banyak personel di lapangan yang terus bekerja keras,” sambung mantan PJ Walikota Pekanbaru tersebut.

(Source: rmol.id)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *