HEADLINE
"Adek Nan Tuo": Filosofi Mendalam di Balik Tradisi Maanta Marapulai Koto Laweh    
Senin, April 20, 2026

On Senin, April 20, 2026

BENTENGSUMBAR.COM – Kekayaan budaya Minangkabau kembali ditampilkan dalam Pawai Budaya dan Festival Kuliner yang digelar Senin (20/4/2026). Salah satu yang menarik perhatian adalah penampilan Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, yang mengangkat tradisi unik bernama "Adek Nan Tuo" atau dikenal juga sebagai "Ayam Hitam, Tabang Malam" dalam prosesi Maanta Marapulai.

Wali Nagari Koto Laweh, Kasyati, S.P., menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan salah satu dari tiga cara pelaksanaan pernikahan (manjeloan) yang dikenal di nagarinya, yaitu Adat Nan Tuo, Adat Manangah, dan Adat Nan Bungsu.

"Khusus untuk Adat Nan Tuo, pelaksanaannya dilakukan secara sangat sederhana, hanya dalam satu malam saja. Pakaian yang dikenakan oleh kedua mempelai pun diwajibkan berwarna hitam," ujar Kasyati.

Oleh karena itulah tradisi ini dikenal dalam gurindam lama dengan sebutan "Ayam Hitam Tabang Malam", yang bermakna: "Pai malam, pulang malam, kukuaknyo sajo kadangaran" (Berangkat malam, pulang malam, hanya suaranya yang terdengar).

Simbolisme dalam Hantaran

Setiap barang yang dibawa dalam arak-arakan memiliki makna filosofis yang sangat dalam:

1. Ayam Gadang (Dari Pihak Bako)
Ayam ini melambangkan sosok laki-laki yang sudah dewasa, baligh, berakal, dan berakhlak mulia, yang siap memikul tanggung jawab. Ayam yang dipilih harus memiliki kriteria khusus:

- Bulu yang bagus: Melambangkan kebersihan dan kerapian penampilan.
- Sisik kaki yang bagus: Melambangkan ketajaman akal budi dan karakter.
- Taji yang tajam: Melambangkan ilmu pengetahuan (sarak, undang, adat) sebagai senjata untuk membela keluarga dan nagari.
- Pial yang bagus: Melambangkan kewibawaan dan kehormatan.
- Kukuak yang bagus, nyaring, dan balenggek: Melambangkan tutur kata yang baik, bijaksana, dan dihargai.
- Mata yang melek: Melambangkan ketajaman pandangan untuk melihat kebenaran dan selalu waspada.
- Telinga yang nyaring: Melambangkan kepekaan untuk mendengar keluhan, menerima nasihat, dan sigap terhadap ancaman.

Filosofi ini diperkuat dalam pepatah: "Kok malam didanga-danga, kok siang dicaliak-caliak" yang artinya senantiasa waspada dan teliti dalam bertindak.

2. Karambia, Beringin, dan Gagang Siriah (Dibawa Induak Bako)

- Karambia Tumbuah: Melambangkan ketulusan hati dan keikhlasan berbuat baik tanpa mengharap balasan.
- Beringin: Melambangkan keteguhan dan kemampuan menjadi pelindung serta naungan bagi orang banyak, layaknya pohon besar yang meneduhkan.
- Gagang Siriah: Melambangkan kemampuan membuka wawasan dan beradaptasi dalam pergaulan.

3. Nasi Kunik (Dari Pihak Bako)

Nasi berwarna kuning ini melambangkan bahwa calon suami berasal dari keturunan yang baik dan memiliki keteguhan hati yang kokoh, tidak mudah goyah menghadapi tantangan hidup.

4. Buyiang, Pisang Sadulang, Ikan Gadang, dan Hantaran Lainnya (Dari Pihak Ibu)

Buyiang yang terbuat dari rotan dan dibungkus kain songket berisi beras, melambangkan pentingnya menjaga kerahasiaan rumah tangga, yang sebaiknya hanya diketahui oleh suami dan istri.

Melalui tradisi "Adek Nan Tuo" ini, masyarakat Nagari Koto Laweh terus mewariskan nilai-nilai luhur tentang kedewasaan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan bagi generasi mendatang. (BO)

Wawako Padang Maigus Nasir Tekankan Pentingnya Perkuat Solidaritas Antarkota    
Senin, April 20, 2026

On Senin, April 20, 2026

Wawako Padang Maigus Nasir Tekankan Pentingnya Perkuat Solidaritas Antarkota
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. (Foto: Prokompin). 


BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya memperkuat solidaritas antarkota dalam menghadapi tantangan fiskal, urbanisasi, dan mitigasi bencana pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah I (Raker Komwil I) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026, di Hotel Muraya Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (20/4/2026).

Forum yang diikuti 21 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI itu dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Unsur Pengarah BNPB, Dirhamsyah, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, serta para Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Komwil I APEKSI. Mengusung tema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat”, forum ini menghasilkan 24 draft rekomendasi strategis yang mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, inovasi pembangunan perkotaan, hingga penguatan kerja sama antardaerah dalam penanganan bencana.

Salah satu keputusan penting, Kota Padang ditetapkan secara aklamasi sebagai tuan rumah seminar penguatan kerja sama penanggulangan bencana lintas pemerintah kota Komwil I APEKSI. Sementara Kota Dumai dipercaya menjadi tuan rumah Raker Komwil I APEKSI 2027. “Raker ini melahirkan aksi nyata, bukan sekadar forum diskusi. Ada semangat solidaritas yang kuat, termasuk dukungan pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana, serta komitmen memperkuat kerja sama konkret antar pemerintah kota,” ujar Maigus.

Ia menegaskan bahwa Kota Padang siap mengemban amanah sebagai tuan rumah seminar kebencanaan untuk memperkuat skema kolaborasi melalui perjanjian kerja sama antar pemerintah kota Komwil I APEKSI. “Semoga nanti terwujud perjanjian kerja sama antar pemerintah kota untuk membantu daerah terdampak bencana, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan kawasan Sumatera menghadapi ancaman bencana yang cukup kompleks,” tukas Maigus Nasir.

Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menekankan delapan klaster program prioritas nasional, termasuk konsistensi desain tata ruang kota, mitigasi bencana berbasis kawasan, serta pengelolaan urbanisasi agar tidak memicu krisis demografi dan tekanan pembangunan di daerah. “Tata ruang, pengendalian urbanisasi, transisi energi, dan ketahanan fiskal menjadi pijakan strategis bagi pemerintah kota dalam menjawab tantangan masa depan. Saya berharap seluruh daerah menyikapi secara baik, termasuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi,” harapnya.

Ketua Komwil I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyebut raker ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan agenda kota-kota di Sumatera dengan prioritas nasional. Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan, termasuk agenda seminar di Tebing Tinggi, Batam, dan Padang, akan menjadi pijakan menuju Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan pada 28 Juni-4 Juli 2026. “APEKSI adalah rumah besar yang menghadirkan solusi konkret bagi kota-kota anggota. Kami mengapresiasi 21 delegasi kota yang hadir dan berkontribusi dalam forum ini,” ujar Wali Kota Medan tersebut.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengapresiasi kehadiran seluruh delegasi yang mengikuti sejumlah agenda strategis pada Raker Komwil I APEKSI 2026, 19-22 April 2026 di Banda Aceh. "Kami bangga menjadi tuan rumah forum strategis ini. Di samping memperkuat kolaborasi antar kota, juga turut membantu perputaran ekonomi bagi Banda Aceh," ucapnya. (*)

KAMMI Tanah Datar Sukses Gelar Pelantikan    
Senin, April 20, 2026

On Senin, April 20, 2026

KAMMI Tanah Datar Sukses Gelar Pelantikan
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)-(Foto: Eka). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tanah Datar sukses gelar pelantikan pada Minggu (19/04). 

Pelantikan yang diadakan di aula Medina Tour & Travel Batusangkar ini dihadiri dan dilantik langsung oleh Jeni Mandala Selaku Ketua Pengurus Wilayah KAMMI Sumatera Barat. 

"KAMMI Tanah Datar sudah selayaknya maju kembali dan menjadi tolak ukur pergerakan KAMMI di Tanah Datar hingga Sumatera Barat. 

KAMMI Tanah Datar yang sebelumnya jaya sangat diharapkan saat ini lebih jaya dan memiliki semangat juang yang tinggi dalam pergerakan mahasiswa Tanah Datar", Jelas Jeni

David Sang Putra selaku pembina KAMMI Tanah Datar juga menjelaskan bahwa pemuda pemuda hebat di Tanah Datar hingga Sumatera Barat harus Lahir dari KAMMI Tanah Datar.

KAMMI Tanah Datar banyak melahirkan orang orang hebat, dan kedepannya KAMMI Tanah Datar menjadi ujung tombak pergerakan mahasiswa di Sumatera Barat.

Rezky selaku Ketua KAMMI Tanah Datar saat ini dan Putra Melly selaku sekjen tentu memiliki gebrakan gebrakan baru dalam pergerakan KAMMI Tanah Datar lebih baik lagi kedepannya. (BY/EKA)

Terima Kunjungan Komite IV DPD RI, Gubernur Mahyeldi Sampaikan Dampak Kebijakan Fiskal Pusat Terhadap Daerah    
Senin, April 20, 2026

On Senin, April 20, 2026

Terima Kunjungan Komite IV DPD RI, Gubernur Mahyeldi Sampaikan Dampak Kebijakan Fiskal Pusat Terhadap Daerah
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyampaikan sejumlah dampak kebijakan fiskal nasional terhadap daerah saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di Istana Gubernuran, Senin (20/4/2026). Kunjungan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas dinamika implementasi kebijakan fiskal nasional, khususnya yang memengaruhi hubungan keuangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana menyampaikan kunjungan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan UU HKPD sekaligus menyerap masukan dari pemerintah daerah. Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai masih menyisakan tantangan di tingkat implementasi, di antaranya skema dana bagi hasil berbasis kinerja yang belum sepenuhnya terukur, serta perubahan komposisi pembagian pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada penurunan penerimaan provinsi. “Kami melihat ada kebijakan pusat yang saat dirumuskan berjalan baik, namun dalam implementasinya justru menjadi beban bagi daerah. Ini penting menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.

Selain itu, isu pajak air permukaan serta potensi ketimpangan fiskal antar daerah juga menjadi perhatian, termasuk dampak kebijakan terhadap relasi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa kebijakan fiskal nasional memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pembangunan dan keharmonisan hubungan antardaerah.

Ia mencontohkan kebijakan opsen pajak yang kini langsung diterima oleh kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan tersebut di satu sisi memberikan kepastian penerimaan, namun di sisi lain mengurangi ruang provinsi dalam menjalankan fungsi pemerataan bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. “Dulu melalui skema pembagian 70 dan 30 persen, provinsi masih memiliki ruang untuk membantu daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas. Sekarang, daerah dengan potensi kecil akan tetap menerima dalam jumlah kecil. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar semangat kebersamaan tetap terjaga,” ungkapnya.

Gubernur juga menyoroti poblematika perusahaan yang beroperasional di daerah namun berkantor pusat di luar wilayah operasionalnya. Menurut Mahyeldi, hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi. “Ini menjadi hal yang perlu kita kaji bersama, agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan oleh daerah tempat aktivitas ekonomi berlangsung,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi turut memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui inovasi dan digitalisasi layanan. Melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemprov Sumbar mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan seperti Samsat Digital Nasional (SIGNAL), Samsat Nagari, dan Samsat Drive Thru, serta penerapan kebijakan tax clearance dalam proses perizinan.

Penguatan basis data juga dilakukan melalui integrasi dengan kepolisian dan mitra terkait guna memetakan potensi pajak secara lebih akurat dan real-time. Di sisi belanja daerah, Pemprov Sumbar melakukan penataan struktur APBD dengan mengendalikan belanja pegawai agar tetap efisien, serta mengarahkan belanja pada sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta penguatan sektor pariwisata dan pertanian.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, peran provinsi dalam menjaga keseimbangan fiskal antar daerah juga terus diperkuat melalui penyaluran bantuan keuangan khusus, dukungan teknis bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas wilayah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi landasan dalam penyempurnaan kebijakan fiskal yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada penguatan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah anggota Komite IV DPD RI, antara lain Cerint Iralloza Tasya, Daud Yordan, Siti Aseanti, Leni Andriani Surunuddin, Evi Apita Maya, dan Jihan Fahira, serta jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sumbar. (adpsb/rmz/bud)

Wagub Vasko: Pawai Budaya Jadi Modal Sosial Bangun Kabupaten Solok    
Senin, April 20, 2026

On Senin, April 20, 2026

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy. (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menegaskan budaya merupakan modal sosial strategis dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat melepas arak-arakan pawai budaya 74 nagari pada peringatan Hari Jadi ke-113 Kabupaten Solok, di kawasan Kantor Bupati Solok, Senin (20/4/2026). Pawai budaya yang diikuti perwakilan dari seluruh nagari tersebut menjadi ruang ekspresi kekayaan tradisi Minangkabau yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Setiap nagari menampilkan identitas khasnya, mulai dari busana adat hingga kesenian tradisional.

Wagub Vasko menekankan, kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi memiliki nilai strategis dalam memperkuat kohesi sosial sekaligus menjaga keberlanjutan adat dan budaya sebagai fondasi pembangunan daerah. “Pawai budaya ini bukan hanya untuk memeriahkan hari jadi daerah, tetapi menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus menjaga kearifan lokal. Inilah modal sosial yang harus terus kita rawat untuk mendorong kemajuan daerah,” ujar Vasko.

Dengan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Wagub turut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pelestarian budaya sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.

Arak-arakan pawai dimulai dari Taman Hutan Kota Wisata Arosuka dan berakhir di Kantor Bupati Solok. Sepanjang rute, masyarakat disuguhi beragam atraksi budaya, seperti talempong, pupuik sarunai, gendang rabana, hingga gendang tambua. Partisipasi masyarakat juga terlihat dari keikutsertaan kaum ibu yang membawa joadah sebagai simbol kebersamaan dan tradisi gotong royong.

Keberagaman yang ditampilkan masing-masing nagari mencerminkan kuatnya nilai persatuan dalam bingkai adat dan budaya yang tetap terjaga di tengah dinamika zaman. “Kita melihat bagaimana adat dan budaya menjadi perekat sosial yang kuat. Ini adalah modal dasar yang harus terus kita jaga dan kembangkan untuk mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.

Selain pawai budaya, rangkaian peringatan HUT ke-113 Kabupaten Solok juga dimeriahkan dengan Festival Kuliner yang menghadirkan beragam makanan khas dari seluruh nagari. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang promosi produk lokal, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi berbasis budaya.

Turut hadir bersama Wagub dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Solok, di antaranya Bupati Solok, jajaran Forkopimda Kabupaten Solok, niniak mamak, serta bundo kanduang yang bersama-sama menyemarakkan perayaan hari jadi daerah. (adpsb/cen/bud)

Sekda Sumbar Buka Rakerda UKS/M 2026, Perkuat Orkestrasi Lintas Sektor Wujudkan Sekolah Sehat    
Senin, April 20, 2026

On Senin, April 20, 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi. (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (20/4/2026). Rakerda ini menjadi forum strategis untuk menguatkan orkestrasi kebijakan dan sinergi lintas sektor antara Tim Pembina UKS/M tingkat provinsi dan kabupaten/kota, guna memastikan pembinaan UKS/M berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh Sumbar.

Dalam arahannya, Arry Yuswandi menegaskan bahwa pembangunan kesehatan anak usia sekolah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antar sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perangkat daerah terkait. “Rakerda ini harus menghasilkan rencana kerja yang konkret dan terukur. Kita ingin memastikan bahwa pembinaan UKS/M tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dalam satu arah kebijakan yang jelas dan terintegrasi,” ujar Arry.

Ia menekankan, satuan pendidikan harus bertransformasi menjadi health promoting school, yakni lingkungan yang tidak hanya fokus pada proses belajar mengajar, tetapi juga aktif membentuk perilaku hidup sehat bagi seluruh warga sekolah. “Sekolah harus menjadi ruang yang sehat, aman, dan membangun karakter hidup bersih dan sehat. Implementasi Trias UKS, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat harus berjalan utuh, tidak parsial,” tegasnya.

Arry juga menggarisbawahi bahwa anak usia sekolah merupakan aset strategis daerah yang harus dipersiapkan secara komprehensif, baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan fisik dan mental. Ia mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi UKS/M, mulai dari belum meratanya pemahaman hingga koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Karena itu, forum Rakerda ini diharapkan mampu menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi kebijakan ke depan. “Ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan memastikan setiap program berjalan efektif di lapangan,” imbuhnya.

Dalam konteks isu kesehatan, Arry turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi anak usia sekolah, seperti karies gigi, kurang aktivitas fisik, obesitas, anemia, hingga stunting. Selain itu, persoalan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, serta dampak penggunaan gawai dan perundungan juga menjadi perhatian serius. Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong inovasi program promotif dan preventif, salah satunya melalui program TALK GME yang diinisiasi oleh RSJ HB Saanin untuk meningkatkan literasi dan deteksi dini kesehatan mental di lingkungan sekolah. 

Program tersebut telah diimplementasikan di sejumlah sekolah binaan UKS/M dan akan terus diperluas melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, Arry juga menyoroti capaian UKS/M di Sumbar yang masih perlu ditingkatkan. Dari total 8.524 satuan pendidikan, baru sebagian yang mencapai strata paripurna, sehingga diperlukan upaya pembinaan yang lebih sistematis dan berjenjang. 

Melalui Rakerda ini, Pemprov Sumbar menargetkan lahirnya langkah-langkah strategis, termasuk optimalisasi Gerakan Sekolah Sehat yang mencakup lima fokus utama: sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Dengan langkah tersebut, diharapkan UKS/M dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan generasi muda Sumbar yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Direktur RSJ HB Saanin Padang, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumbar, serta Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. (adpsb/rmz/bud)

Rajut Kekompakan, Pengurus IKPNS Berganti Ketika Halal Bi Halal    
Senin, April 20, 2026

On Senin, April 20, 2026

Rajut Kekompakan, Pengurus IKPNS Berganti Ketika Halal Bi Halal
IKPNS Kota Padang, menggelar acara halal bi halal, Jumat (17/4/26). (Foto: Amir). 

BENTENGSUMBAR.COM
-Perantau Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung Tanah Datar, yang tergabung dalam wadah Ikatan Keluarga Perantau Nagari Supayang (IKPNS) Kota Padang, menggelar acara halal bi halal, Jumat (17/4/26). Kegiatan yang dipadukan dengan rapat anggota memilih pengurus baru, diselenggarakan di ruang VIP Resto Cisangkuy GOR H. Agus Salim, Padang.

Halal bi halal dalam rangka membina ukhwah Islamiyah, memupuk rasa persaudaraan, menyambungkan jembatan hati dan membina persatuan dan kesatuan sesama perantau, berjalan secara khitmat. Usai berhalal bi halal, agenda diteruskan untuk memilih pengurus baru, karena kepengurusan telah lama mengalami kekosongan.

Pengurus organisasi ini, sebelumnya dijabat dan diketuai oleh Khairul Jasmi, yang populer disapa KJ. Pemimpin Redaksi Harian Singgalang itu, akhir-akhir ini banyak berada di Jakarta, karena yang bersangkutan baru-baru ini diamanahi sebagai Staf Ahli di sebuah kantor Wakil Menteri di Jakarta.

Sebelum acara pembentukan pengurus, sumando urang Supayang Amiruddin diminta menyampaikan tausiah singkat tentang berhalal bi halal. Usai bertausiah dan saling maaf memaafkan, Dr. H. Amiruddin, SH. MH, didaulat lagi menjadi pimpinan sidang rapat pemilihan pengurus IKPNS Priode 2026-2031. 

Tanpa membuang-buang waktu, pimpinan sidang menawarkan 3 (tiga) metoda pemilihan. Metoda pertama, secara spontanitas. Kedua secara aklamasi dan metoda ketiga secara voting, jika kandidat lebih dari satu orang. Ketika ditawarkan secara spontanitas, tidak ada yang mencalonkan diri.

Setelah berpindah ke metoda kedua, Ali Akbar Datuak Bandaro Kuniang, meminta agar yang dipakai dalam pemilihan kepengurusan IKPNS ini, adalah system aklamasi. Usulan ini, disokong oleh Nulfikar dan Zulfahmi Bakhtiar. Saat ditanyakan Kembali kepada floor, ternyata mayoritas peserta rapat menyetujui pemilihan secara aklamasi.

Pemimpin sidang, berupaya meleksanakan rapat itu secara demokrasi, dengan mengajukan system voting, jika ada calon lain. Ternyata, anggota rapat hanya mengajukan calon tunggal. Oleh karena tidak ada calon lain, maka calon tunggal anak muda bernama Effendi Riyanto, langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih untuk Priode 2026-2031, dalam rentang waktu pemilihan yang sangat pendek sekitar 12 menit. 

Sosok Effendi Riyanto yang kerap dipanggil dengan sapaan Andi itu, selama ini memang sangat peduli, rajin dan loyal untuk menggerakkan jalannya roda organisasi IKPNS di kota Padang. Andi yang terpilih sebagai ketua bukan secara kebetulan. Ia memang pantas diamanahi sebagai pemegang tampuk pimpinan IKPNS dan secara kebetulan ia adalah keponakan kandung dari KJ yang sudah meletakkan jabatan sejak Jumat, 17 April 2026 silam. Pimpinan sidang bersama anggota rapat memberikan wewenang dan mandat kepada ketua terpilih, untuk Menyusun kepengursan lengkap dalam tenggat waktu 1 (satu) minggu (AMD)