PADANG

SUMBAR

Latif
BPN Ancam Tuntut Lembaga Survei, Konsepindo: Berbahaya bagi Demokrasi
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

BPN Ancam Tuntut Lembaga Survei, Konsepindo: Berbahaya bagi Demokrasi
BENTENGSUMBAR. COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengancam akan menuntut lembaga survei yang menyajikan hasil survei berbeda dengan hasil Pilpres 2019. Lembaga Survei Konsep Indonesia menilai pernyataan BPN tersebut mengancam iklim demokrasi di Indonesia. 

"Ancaman itu juga berbahaya karena akan membunuh iklim ilmiah dalam demokrasi. Ancaman itu menyedihkan dan saya kira perlu diklarifikasi apakah ini akan berdampak pada ancaman fisik terhadap para surveyor di lapangan nantinya," kata Manajer Riset Lembaga Survei Konsep Indonesia, Syafraji, kepada wartawan, Jumat, 22 Maret 2019.

Menurut Syafraji, lembaga survei yang perlu dihukum adalah mereka yang melanggar kode etik dan salah besar dalam quick count. Bahkan Syafraji menyebut capres-cawapres dan timnya layak dituntut jika memaksa lembaga survei mengubah hasil hitung cepat agar bisa mengklaim menang.

"Quick count kok bisa salah, pasti ada yang nggak benar itu. Bisa jadi lembaganya, bisa jadi yang memaksa mengubah hasilnya," pungkasnya.

Sebelumnya, jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya akan mencatat lembaga-lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan selisih di atas 20 persen dalam hasil surveinya. BPN akan menuntut lembaga survei tersebut jika hasilnya tidak sama dalam Pilpres 2019.

"Kita catat seluruh lembaga survei yang bilang Pak Jokowi menang di atas 20 persen. Kalau nanti nggak sama di atas 20 persen, kita tuntut mereka," kata Andre Rosiade setelah menghadiri rilis survei Indo Barometer di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2019.

"Karena menurut prediksi kami, yang insyaallah Pak Prabowo menang, tapi siapa pun yang menang akan seperti 2014 lalu, sangat tipis dan sangat ketat. Itu yang terjadi. Wartawan juga sikapi kepada lembaga survei yang suka error," imbuhnya.

Andre mencontohkan perolehan suara pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah pada Pilgub Jawa Tengah yang melenceng jauh dari berbagai lembaga survei.

"Jadi LSI Denny JA itu di Pilkada Jawa Tengah itu error-nya 217 persen, Charta Politika error-nya 203 persen, Litbang Kompas error-nya 174 persen, Indikator error-nya 76 persen, Indo Barometer error-nya 75 persen, SMRC error-nya 80 persen. Jadi mereka sering error gitu lho. Dan mereka insyaallah akan error juga di Pilpres 2019 ini," ujar Andre.

Politikus Gerindra ini menganggap lembaga survei membangun narasi pihak yang menang dengan angka tebal. Ia lalu mempertanyakan cara pertanggungjawaban lembaga-lembaga survei yang hasilnya ternyata salah saat penghitungan suara sebenarnya. 

(Source: detik.com)

BPN Ancam Tuntut Lembaga Survei Menangkan Jokowi Selisih 20% Bila Beda dengan Pilpres
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

BPN Ancam Tuntut Lembaga Survei Menangkan Jokowi Selisih 20% Bila Beda dengan Pilpres
BENTENGSUMBAR. COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mencatat lembaga-lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan selisih di atas 20 persen dalam hasil surveinya.

BPN akan menuntut lembaga survei tersebut jika hasilnya tidak sama dalam Pilpres 2019 nanti.

"Kita catat seluruh lembaga survei yang bilang Pak Jokowi menang di atas 20 persen. Kalau nanti nggak sama di atas 20 persen, kita tuntut mereka," kata juru bicara BPN Andre Rosiade usai menghadiri rilis survei Indo Barometer di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2019.

"Karena menurut prediksi kami, yang insyaallah Pak Prabowo menang, tapi siapa pun yang menang akan seperti 2014 lalu, sangat tipis dan sangat ketat. Itu yang terjadi. Wartawan juga sikapi kepada lembaga survei yang suka eror," imbuhnya.

Andre mencontohkan perolehan suara pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah pada pilgub Jawa Tengah yang melenceng jauh dari berbagai lembaga survei. 

"Jadi LSI Denny JA itu di pilkada Jawa Tengah itu erornya 217 persen, Charta Politika erornya 203 persen, Litbang Kompas erornya 174 persen, Indikator erornya 76 persen, Indo Barometer erornya 75 persen, SMRC erornya 80 persen. Jadi mereka sering eror gitu lho. Dan mereka insyaallah akan eror juga di Pilpres 2019 ini," ujar Andre.

Politikus Gerindra ini menganggap lembaga survei membangun narasi pihak yang menang dengan angka tebal. Ia lalu mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban lembaga-lembaga survei yang hasilnya ternyata salah saat perhitungan suara sebenarnya.

"Jadi kita harus mulai objektif, mulai rasional, dan mulai kritis. Mereka seenak perutnya sebelum pemilu, sebelum pilkada bilang ini menang, ini menang, dengan angka tebal untuk membangun narasi dan membangun opini. Tapi setelah hasilnya selesai mereka tidak bertanggung jawab. Baru pas quick count mereka baru beneran keluarin hasilnya," ucap Andre.

"Tapi bagaimana pertanggung jawaban orang yang membangun narasi selama berbulan-bulan bahwa seseorang akan menang. Lalu mereka akan cuci piring, cuci badan, cuci tangan pas quick count. Ini harus menjadi PR kita juga ke depan untuk mengevaluasi lembaga-lembaga survei," lanjutnya.

Andre mencontohkan sikap lembaga survei Polmark yang mengakui bahwa survei mereka dibiayai oleh PAN. Ia pun meminta lembaga survei lain untuk berani jujur jika lembaga surveinya menjadi konsultan pemenangan salah satu kandidat.

"Kalau memang Anda menjadi konsultan pemenangan kandidat tertentu, Anda harus jujur. Contoh, Polmark jujur mereka bilang 'kami melakukan survei dibiayai oleh PAN, kami punya kontrak dengan PAN', itu lebih objektif daripada lembaga-lembaga survei yang tidak berani jujur mengungkapkan mereka merupakan bagian tim pemenangan kandidat tertentu," pungkasnya. 

(Source: detik.com)

Fadli Zon Kritik Lembaga Survei: Jangan Jadi Predator Demokrasi!
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

Fadli Zon Kritik Lembaga Survei: Jangan Jadi Predator Demokrasi!
BENTENGSUMBAR. COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik lembaga survei dengan sederet hasil sebelum Pilpres 2019. Fadli menyebut lembaga survei tak boleh jadi predator demokrasi.

Kritik itu diawali Fadli dengan mengungkit survei Litbang Kompas yang menampilkan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya terpaut 11,8 persen. Akan tetapi, survei lembaga lain menurutnya menampilkan beda elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi dengan jarak sekitar 20 persen, padahal survei tersebut dilakukan di periode yang sama dengan Litbang Kompas. 

"Adanya selisih yang besar antara hasil survei satu lembaga dengan lembaga lainnya yang dipublikasikan sepanjang bulan Maret ini tentu saja pantas membuat kita tersenyum. Bagaimana tidak tersenyum?! Semua survei mengklaim dirinya objektif, ilmiah, dan ketat secara metodik, namun survei-survei yang dilakukan pada waktu yang berdekatan itu, serta dipublikasikan hanya berselang hari, ternyata menghasilkan angka-angka dengan jurang menganga," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Maret 2019.

"Dan yang membuat senyum kita kian melebar, kemarin, Kamis, 21 Maret 2019, lembaga survei Indo Barometer juga telah mempublikasikan survei terbarunya. Hasilnya kembali drastis. Jarak elektabilitas antara Jokowi dengan Prabowo kembali berada di atas 20 persen. Terus terang saya agak geli membacanya," jelas Fadli.

Menurut dia, angka-angka survei yang timpang satu sama lain telah membuat publik kian tersadarkan bahwa tak ada lembaga survei yang independen di Indonesia. Dia menyebut banyak lembaga survei yang merangkap konsultan politik.

"Sebab, semua lembaga survei yang ada telah merangkap jadi konsultan politik yang bekerja untuk menyukseskan kepentingan partai atau kandidat tertentu. Mereka bekerja seperti layaknya pengacara yang sedang membela kliennya. Mereka adalah bagian dari industri politik yang kerjanya mencari keuntungan," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR RI itu memberi contoh terkait kritiknya terhadap lembaga survei. Dia menyayangkannya.

"Coba saja lihat hasil Pilkada DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Semua lembaga survei meleset jauh, bisa ratusan persen. Artinya lembaga survei gagal total memotret realitas masyarakat sesungguhnya. Malah jadi 'teror' terhadap lawan-lawan politik kliennya," sebut Fadli.

Fadli mengatakan sejarah lembaga survei di Indonesia memang berhimpit dengan tumbuhnya lembaga-lembaga konsultan politik. Menurutnya, itu sebabnya survei politik yang dipublikasikan di Indonesia tidak bisa dijadikan alat untuk memetakan pendapat publik karena bagi dia, sebenarnya survei tersebut digunakan untuk menggiring opini publik, dijadikan sebagai alat framing, alat kampanye atau alat propaganda.

"Jadi, dalam dunia politik Indonesia, survei lebih merupakan infrastruktur imagologi, atau pencitraan. Itu sebanya akurasinya pantas dipertanyakan," kritik Fadli.

Ke depan, untuk kepentingan regulasi Pemilu dan Pilpres, Fadli memandang perlunya menegaskan norma ketika lembaga survei direkrut menjadi konsultan oleh partai politik atau kandidat yang berlaga dalam Pemilu, mereka harus diposisikan sama seperti halnya tim kampanye. Partai politik dan kandidat harus mendaftarkan nama konsultan atau lembaga survei yang mereka pekerjakan. 

"Ini merupakan cara yang fair untuk mengawasi lembaga-lembaga survei, sekaligus melindungi kepentingan publik dari manipulasi informasi, serta disinformasi yang dilakukan oleh mafia survei. Demokrasi kita harus kian transparan. Jangan sampai lembaga survei jadi predator demokrasi karena memanipulasi opini publik demi kepentingan klien mereka," kata Fadli.

(Source: detik.com)

Warga Ngeluh Modal dari OK OCE Belum Cair, Anies: Memang Tidak Ada
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

Warga Ngeluh Modal dari OK OCE Belum Cair, Anies: Memang Tidak Ada
BENTENGSUMBAR. COM - Seorang warga Kepulauan Seribu bernama Satimah menanyakan soal pencairan dana OK OCE kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menyebut tak ada pencairan dana dalam program OK OCE.

Pertanyaan itu disampaikan Satimah saat Anies berkeliling ke Pulau Pramuka, Jumat, 22 Maret 2019. Saat itu, Anies tidak banyak berkomentar kepada Satimah.

"Program OK OCE uangnya belum cair, Pak," ucap Satimah.

Lalu, wartawan bertanya soal kejadian tersebut kepada Anies. Anies menyebut OK OCE tidak mendanai usaha anggotanya.

"Memang OK OCE tidak ada dana. Justru dia (Satimah) bilang terima kasih. Terima kasih sudah dilatih dengan program OK OCE. Kemudian dengan pelatihan itu, dia sekarang bisa memproduksi katering dengan baik," ucap Anies kepada wartawan. 

Anies mengakui UMKM memiliki tantangan dalam aspek permodalan. Namun OK OCE tidak menangani masalah tersebut. 

"Dan ekonomi mikro selalu yang menjadi tantangan adalah permodalan. Dan program itu (OK OCE) kan bukan pencairan modal," kata Anies.

(Source: detik.com)
x

Said Aqil Dukung Wiranto Soal UU Terorisme Bisa Jerat Penyebar Hoax
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

Said Aqil Dukung Wiranto Soal UU Terorisme Bisa Jerat Penyebar Hoax
BENTENGSUMBAR. COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj tidak mempermasalahkan ucapan Menko Polhukam Wiranto yang menyebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa diterapkan pada pelaku hoax. Apa alasannya?

"Kalau memang mengancam seperti ancaman mirip teror ya boleh itu. Kan ancaman pecah belah, ancaman yang mengancam keutuhan bangsa," kata Said Aqil di kantor LPOI, Jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2019.

"Alquran mengatakan orang yang membuat hancurnya tatanan kehidupan ini harus dihukum keras," imbuh Said Aqil.

Ucapan Wiranto itu sebelumnya disampaikannya ketika menanggapi isu hoax yang mengancam warga untuk tidak datang ke TPS. Isu itu disebut Wiranto sebagai hoax yang meneror masyarakat. 

"Kan ada Undang-Undang ITE, pidananya ada. Tapi saya terangkan tadi hoax ini kan meneror masyarakat. Terorisme ada fisik dan nonfisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk takut datang ke TPS, itu sudah ancaman, itu sudah terorisme. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme," kata Wiranto Rabu (20/3)

Sementara, Polri menyebut hal itu bisa dilakukan saat pelaku hoax teridentifikasi terkait jaringan teroris. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menerangkan soal Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penjelasan soal tindak pidana terorisme. 

"Penyidik akan membuktikan dulu siapa yang bersangkutan. Kemudian latar belakangnya apa, unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, bentuk intimidasi psikologis, itu bisa dikenakan. Juga pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, apabila pelakunya memiliki jaringan atau masuk dalam suatu jaringan terorisme," ujar Dedi.

(Source: detik.com)

Sapto Yuli Isminarti, Caleg Penyandang Disabilitas Partai Berkarya Untuk DPRD Malang
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

Sapto Yuli Isminarti, Caleg Penyandang Disabilitas Partai Berkarya Untuk DPRD Malang
BENTENGSUMBAR. COM - Sejak berdiri dua tahun lalu, Partai Berkarya membuka kesempatan kepada semua anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpolitik. Sapto Yuli Isminarti, penyandang disabilitas asal Malang, meresponnya.

Sapto Yuli, demikian wanita pengusaha hijab itu, terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Malang untuk daerah pemilihan (Dapil) tujuh. Ia yakin mampu memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Malang.

"Mbak Tutut yang selalu memberi dorongan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk berkarya," kata Sapto Yuli saat ditemui di Hotel Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu, 21 Maret 2019.

Terakhir, dalam dialog dengan anggota Gerakan Bakti Cendana, Mbak Tutut juga kembali memberi dorongan kepada Sapto Yuli untuk bertarung memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Malang. Mbak Tutut mengatakan, buatlah mulai dari hal kecil sebagai bagian membangun pondasi bangsa dan negara.

Sapto Yuli lahir dari keluarga miskin, dan dia bersyukur pernah hidup dalam jerat kemiskinan. Ia berusaha keras keluar dari kemiskinan dengan menjadi produsen hijab dan kerudung.

"Dari era Presiden Soeharto sampai saat ini masalah terbesar bangsa adalah kemiskinan," kata wanita pengguna kaki palsu itu. "Keluarga saya juga saya miskin, dan saya bisa keluar dari kemiskinan."

Menurut Sapto Yuli, upaya keluar dari kemiskinan dimulai dengan berkarya, mendesain hijab dan kerudung, serta memproduksinya. Ia memenangkan banyak order pengadaan hijab, kerudung, t-shirt dan jaket dari berbagai organisasi.

"Penyandang difabel miskin itu pasti terpinggirkan, tapi jika punya semangat dan kemauan berkarya siapa pun bisa keluar dari kemiskinan," katanya.

Sapto Yuli memimpikan difabel di Indonesia memperlihatkan karya di bidang apa saja. Di sisi lain, pemerintah lebih peduli pada kaum difabel. 

"Negeri kita sudah mulai ramah kepada kaum difabel, terutama di kota besar," ujar wanita berusia 46 tahun itu. "Namun dibanding negara lain, Indonesia masih tertinggal."

Ia menyebut Sydney, salah satu kota di Australia, yang memiliki jaringan braille dan tanda tactile--atau penunjuk jalan untuk orang yang memiliki gangguan penglihaan--paling luas di dunia.

Menjawab pertanyaan wartawan soal kenangan era Presiden Soeharto, Sapto Yuli mengatakan: "Saya terinspirasi program pemberdayaan masyarakat yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Suharto, yakni Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir) yang tak lain kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia. Sekarang saya namakan saja 'Sarasehan Masyarakat Keliling'."

Saat itu, lanjut Sapto Yuli, ia berkunjung ke daerah-daerah mengajarkan penyandang disabilitas berwirausaha. "Saya katakan kepada rekan sesama disabilitas, jika saya bisa berwirausaha kalian juga bisa," katanya.

Menurut Sapto Yuli, keinginan terbesar dalam hidupnya adalah memperjuangkan program Pak Harto mengentaskan kemiskinan lewat pemberdayaan masyarakat, pola hidup sehat, dan mandiri.

(rel)

Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Apa Salah Saya?
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Apa Salah Saya?
BENTENGSUMBAR. COM - Advokat Peduli Pemilu (APP) melaporkan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin ke Bawaslu karena dianggap membiarkan hoax. Ma'ruf menilai pelaporan itu tidak tepat dan tidak berdasar.

"Menurut saya, ya, itu tidak tepat kalau dianggap melanggar kan bukan di tempat terbuka, belum mengajak orang," kata Ma'ruf di Samarinda seperti dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Maret 2019.

Ma'ruf dilaporkan atas dasar video yang beredar saat seorang penceramah mengutarakan kekhawatirannya jika Ma'ruf kalah pada Pilpres 2019. Dia resah apabila Ma'ruf kalah, NU dan Hari Santri tinggal kenangan. 

Bahkan ulama itu juga khawatir tidak akan ada lagi acara zikir di Istana jika cawapres nomor urut 01 itu kalah. Ma'ruf Amin hadir dalam pertemuan antarulama tersebut. 

Terkait laporan itu, Ma'ruf merasa heran pertemuan antarulama dipersoalkan. Ma'ruf mengatakan tak menegur penceramah tersebut karena tak ada penyebaran kebohongan.

"Apa salah saya? Kalau kenapa saya diam saja, karena menurut saya itu bukan sesuatu hal yang melanggar," imbuh Ma'ruf.

Dia menjelaskan pertemuan itu merupakan pertemuan yang wajar dan ajang bagi para kiai untuk bertukar pandangan. Kata Ma'ruf, pernyataan penceramah dalam pertemuan itu merupakan peringatan.

"Itu pertemuan di internal. Di dalam rumah kan itu bukan di luar, pertemuannya sesama kiai, nah kiai ketika masing-masing menyambut itu karena saling memberikan warning. Jangan sampai terjadi ini," imbuhnya.

"Jadi yang dilanggar apa? Dan itu di internal, masing-masing sesama ulama saling memberikan (pandangan), mengingatkan," sambung Ma'ruf.

Sebelumnya, Ma'ruf dilaporkan anggota Advokat Peduli Pemilu (APP) Wahid Hasyim ke Bawaslu RI. Pelapor menilai cawapres nomor urut 01 itu tidak mengampanyekan anti-hoaks karena tidak menegur penceramah dimaksud. Ma'ruf dilaporkan dengan Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d juncto Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ya kan ungkapan itu belum tentu ada kebenarannya. Kenapa mesti kalau berarti itu kan ada tuduhan kepada 02 ketika 02 akan memenangkan pemilihan ini berarti itu artinya tidak akan ada lagi zikir dan tahlil di Istana. Memang dalam hal ini diucapkan oleh seorang ustaz dalam ceramah itu dan dihadiri KH Ma'ruf Amin. Sebagai cawapres, kenapa melakukan pembiaran. Yang kami sesalkan itu," kata kuasa hukum Wahid Hasyim, Papang Sapari, di Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2019.

(Source: detik.com)

Panas! Elite Golkar Salahkan PSI Atas Turunnya Elektabilitas Jokowi
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

Panas! Elite Golkar Salahkan PSI Atas Turunnya Elektabilitas Jokowi
BENTENGSUMBAR. COM - Elite Golkar mendadak melempar serangan panas ke PSI. PSI dianggap bersalah membuat elektabilitas capres Joko Widodo (Jokowi) turun.

"Blunder PSI memberikan sumbangan pada turunnya elektabilitas Jokowi. Resistensi rakyat terhadap PSI tinggi sekali dan itu berpengaruh negarif pada Jokowi," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga kepada wartawan, Jumat, 22 Maret 2019. 

Andi Sinulingga menjabarkan hal-hal yang dianggapnya sebagai blunder PSI. Menurutnya, banyak pernyataan PSI yang tendensius sehingga mengusik akal sehat banyak orang. 

"Generalisasi bahwa mereka orang baik dan yang bukan mereka adalah orang tidak baik, yang tidak suka PSI adalah para koruptor. Pernyataan-pernyataan begitu yang bikin PSI blunder," ungkapnya. 

Dia juga mempersoalkan narasi PSI soal Perda Syariah. Seperti diketahui, PSI lewat ketumnya, Grace Natalie, berkali-kali bicara soal penolakan berbasis agama dan hal itu menimbulkan pro dan kontra. 

"Narasi PSI atas Perda Syariah berkonotasi negatif atas apa yang dinamakan syariah Islam, seolah-olah syariah Islam itu tidak baik. Hal-hal seperti itu menyakitkan bagi sebagian besar pemeluk agama Islam," ujar Andi. 

"Jadi wajar kalau hasil survei menjelaskan bahwa resistensi publik atas PSI tinggi sekali," pungkasnya. 

Sebelumnya, ada beberapa survei yang menampilkan elektabilitas Jokowi dan Prabowo. Di survei Litbang Kompas pada Maret 2019, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 49,2% sementara elektabilitas Prabowo-Sandiaga yaitu 37,4%. Elektabilitas Jokowi turun dari 52,6% di Oktober 2018.

(Source: detik.com)

Majelis Taklim dan Komunitas Ustadzah se-Aceh Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Amin
Jumat, Maret 22, 2019

On Jumat, Maret 22, 2019

Majelis Taklim dan Komunitas Ustadzah se-Aceh Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Amin
BENTENGSUMBAR. COM - Majelis taklim dan komunitas ustadzah seluruh Aceh mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Deklarasi yang difasilitasi oleh Kajak (Komunitas Aceh Joko Amin Kuat) dihadiri ibu-ibu perwakilan dari kabupaten kota itu, digelar di Hotel Permata Hati, Banda Aceh, Rabu, 20 Maret 2019 sore.

Perwakilan majelis taklim, Rahmawati mengatakan, dukungan kepada Jokowi-Maruf diberikan untuk melanjutkan kinerja presiden petahana itu hingga 5 tahun ke depan. Hal itu disampaikannya karena menilai kerja presiden ke-7 Indonesia itu telah terbukti.

"Pak Jokowi telah membuktikan sebagai pemimpin yang pekerja keras. Banyak hasil pembangunan selama kepemimpinannya," kata Rahmawati.

Oleh karena itu, ia akan berusaha meyakinkan masyarakat Aceh lainnya untuk memilih Jokowi-Amin pada Pemilihan Presiden 17 April mendatang.

Juru Bicara (Jubir) Kajak Abu Khaidir menyampaikan, pihaknya hanya menjadi wadah bagi ustazah dan kaum ibu-ibu tersebut. Sementara keinginan untuk mendeklarasikan dukungan, merupakan insiai komunitas itu.

"Kami selalu siap dan menerima jika ada komunitas ataupun kelompok masyarakat yang ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Kajak merupakan kumpulan komunitas dan relawan Jokowi," ujar Abu.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh, Irwansyah menyambut baik deklarasi komunitas ustazah dan kaum ibu majelis taklim.

Ia berharap komunitas ibu-ibu ini tidak hanya mendukung, tetapi juga berjuang, terutama memerangi hoaks yang ditujukan kepada Jokowi.

Irwansyah mengatakan, Jokowi memberi perhatian besar terhadap Aceh. Walau pada pemilihan presiden 2014 lalu, Jokowi kalah di Aceh, namun perhatiannya tidak berkurang. Sebab Jokowi menganggap Aceh merupakan kampung halaman keduanya. 

"Beliau pernah tinggal di Aceh. Karena itu, kami mengajak semua masyarakat Aceh memenangi pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin," tegas Irwansyah.

(Source: akurat.co)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *