SUMBAR

PADANG

ADVERTORIAL

Djoko Santoso: Peluang Menang Prabowo-Sandi di Jawa 50-50
Senin, November 19, 2018

On Senin, November 19, 2018

Djoko Santoso: Peluang Menang Prabowo-Sandi di Jawa 50-50
BENTENGSUMBAR. COM - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Djoko Santoso, mengatakan, peluang menang di Pulau Jawa masih 50:50. Djoko menyebut peluang kemenangan masih ada karena penguasaan provinsi di Jawa oleh kubu Prabowo dan Jokowi masih imbang. 

“Di seluruh Indonesia, rakyat sudah menginginkan perubahan. Kalau di Jawa (peluang menangnya) fifty-fifty,” jelas Djoko di Posko Pemenangan Prabowo - Sandi di Yogyakarta, Senin, 19 November 2018. 

Sementara itu, untuk wilayah Yogyakarta, Djoko enggan berkomentar terkait target suara. Namun, ia menegaskan pihaknya tetap berusaha memenangkan suara di Yogyakarta.

“Ya kalau di Yogyakarta ini kita targetnya bisa target ambisisus, moderat, dan target minimal. Kita berusaha memenangkan (tapi) saya tidak bisa bicara angka,” tegasnya.

Di sisi lain, Djoko menanggapi positif sejumlah survei yang menyatakan Prabowo kalah suara dari Jokowi. Ia menganggap survei tersebut sebagai motivasi tim pemenangan agar lebih giat menggaet suara masyarakat.

“Kan ada (survei) Pak Prabowo di bawahnya (Jokowi) 30 persen enggak apa-apa kita ambil hikmahnya. Artinya kalau memang kalahnya masih jauh menurut survei itu, artinya kita terutama BPN kerja lebih giat lagi,” pungkasnya. 

Hasil survei Y-Publica menunjukan elektabilitas Jokowi - Ma’ruf di Pulau Jawa lebih unggul dibandingkan Prabowo - Sandi. Namun, survei tersebut juga menunjukkan elektabilitas Jokowi Ma’ruf di Pulau Sumatera lebih rendah dibandingkan Prabowo - Sandi.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Jokowi - Ma'ruf mencapai 54,5 persen, sedangkan Prabowo - Sandi hanya 16,7 persen. Sementara di Pulau Sumatera, elektabilitas Jokowi - Ma'ruf mendapat 40,8 persen dan Prabowo - Sandi 42,6 persen.

(kumparan.com)

PDIP Tidak Terima OTT Bupati Pakpak Bharat Dikaitkan Dengan Jokowi
Senin, November 19, 2018

On Senin, November 19, 2018

PDIP Tidak Terima OTT Bupati Pakpak Bharat Dikaitkan Dengan Jokowi
BENTENGSUMBAR. COM - Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena kasus suap PUPR. Diduga hal itu sudah lama dilakukan oleh Remigo.

Asumsi publik mengarah, guna menutupi kasusnya itu, Remigo langsung banting setir mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun hal tersebut dibantah oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu yang menyebut tidak ada kaitan antara dukungan politik dengan kasus hukum.

"Kalau ada yang mengaitkan itu harus ikut kuliah hukum lagi lah, di semester satu belajar pengantar ilmu hukum," kata Masinton kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 19 November 2018.

Dia merasa aneh saja jika ada pihak-pihak yang mengaitkan itu demi untuk menurunkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Ya kalau dukungan politik bukan berarti dapat perlindungan hukum lah," tandas Masinton.

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu yang menjadi tersangka suap proyek PUPR merupakan kader Demokrat yang mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendatang.

Sehari sebelum ketangkap, Remigo turut mendeklarasikan relawan Jokowi yang dipimpinnya. Publik menduga dukungan dia ke petahana hanya sebatas mengamankan dirinya dari kasus korupsi.

(rmol)

Hanura: Praktik Kecurangan Pengusaha Tiongkok Sudah Berlangsung Lama
Senin, November 19, 2018

On Senin, November 19, 2018

Hanura: Praktik Kecurangan Pengusaha Tiongkok Sudah Berlangsung Lama
BENTENGSUMBAR. COM - Terungkapnya beberapa toko Tiongkok yang melakukan kecurangan di Bali oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) diduga sudah berlangsung lama.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan, Inas Nasrullah Zubir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 19 November 2018.

"Bisa saja bahwa praktik ini bermula dari kepala daerah sebelum-sebelumnya. Setahu saya begitu ya," ujar Inas, politisi Partai Hanura.

Hal itu menunjukan bahwa selama ini terdapat titik lemah dalam pengawasan serta perizinan di Bali sehingga memudahkan para pengusa Tiongkok yang ingin bermain curang dalam bisnisnya.

Praktik ini selain membahayakan para pengusaha lokal, juga berimplikasi kepada citra pariwisata Bali yang dikenal baik di seantero dunia. 

Dia berharap agar praktik demikian bisa ditanggulangi oleh Pemprov Bali.

"Ini adalah bukti bahwa selama ini pengawasan Pemda Bali sangat lemah sehingga mudah kecolongan," pungkas Inas. 

(rmol)

Panas Tahun Politik: Maruarar Sebut Darmin Beda Jalan dengan Jokowi
Senin, November 19, 2018

On Senin, November 19, 2018

Panas Tahun Politik: Maruarar Sebut Darmin Beda Jalan dengan Jokowi
BENTENGSUMBAR. COM - Salah satu influencer di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution bertolak belakang dengan Jokowi. Ada apa gerangan?

Kebijakan yang dipersoalkan Maruarar, yang juga anggota Komisi XI DPR, adalah kebijakan Darmin membuka 54 bidang usaha ke asing. Asing dibolehkan menanamkan modalnya 100 persen di bidang usaha yang sebelumnya masuk ke daftar negatif investasi (DNI) itu.

Pertimbangan Darmin ialah penanaman modal asing (PMA) dibuka hingga 100 persen karena Indonesia tidak memiliki cukup modal untuk membangun bidang usaha tersebut. Sementara itu, produk yang dihasilkan dari situ dibutuhkan agar Indonesia bisa mengurangi impor.

Meski demikian, bagi Maruarar, kebijakan itu jelas bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Jokowi. "Kebijakan ini bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi, yang selama ini pro-UMKM," kata Maruarar kepada wartawan, Senin, 19 November 2018.

"Apalagi sektor yang kena seperti umbi-umbian, warung internet, dan lainnya. Ya sudahlah, itu biar dikelola UMKM saja, tak perlu investor asing di bidang itu," sambungnya.

Karena itu, Maruarar meminta Darmin membatalkan kebijakan itu. Kalau kebijakan itu tak dibatalkan, berarti sudah jelas Darmin mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi.

"Jadi saya minta kebijakan itu ditarik. Dia harus membela UMKM dalam situasi seperti sekarang karena dia pembantu Presiden. Visi-misi Presiden juga membuat jumlah pengusaha baru bertambah, makanya ada Hipmi Goes to Campus," kata anggota kehormatan Hipmi ini.

"Pada saat Jokowi banyak sekali memberikan dukungan insentif, kok ada kebijakan ini. Ini anomali. Saya minta tolong menterinya mengikuti kebijakan Jokowi yang pro-UMKM," pungkas Maruarar, yang dikenal dekat Jokowi.

(detik.com)

Anies Izinkan Reuni Akbar PA 212 Digelar di Monas: Tak Ada Larangan
Senin, November 19, 2018

On Senin, November 19, 2018

Anies Izinkan Reuni Akbar PA 212 Digelar di Monas: Tak Ada Larangan
BENTENGSUMBAR. COM - Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan berlangsung pada 2 Desember 2018. Juru bicara PA 212 Habib Novel Bamukmin menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberi izin terkait kegiatan reuni akbar itu di gelar di Monas.

Merespons perizinan itu, Anies mengaku secara prinsip Pemprov DKI menyetujui kegiatan tersebut. Sebab, menurutnya, tak ada aturan yang melarang suatu kegiatan masyarakat digelar di Monas. 

"Tidak ada larangan. Ya secara prinsip kita menyetujui. Tentang tempatnya (Monas) memang bisa digunakan," kata Anies di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 19 November 2018.

Meski demikian, Anies menuturkan, untuk perizinan kegiatan keramaian bukan merupakan tugas Pemprov DKI. Hal itu, merupakan kewenangan kepolisian untuk memberikan izin.

"Kalau izin keramain itu dari kepolisian.  Untuk keramain di kepolisian. Tentang tempatnya (Monas) memang bisa digunakan," tutupnya.

Sebelumnya, Habib Novel Bamukmin menuturkan, Anies telah memberikan tempat untuk melangsungkan kegiatan reuni akbar tersebut. Setelah itu, Novel menjelaskan akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kegiatan tersebut.

"Pak Anies telah memberikan tempat, artinya dari DKI telah memberikan izin, tinggal polisi mau enggak bekerja sama dengan kita berkoordinasi dengan kita," kata Novel, Jumat, 16 November 2018.

(kumparan.com)

Ketum PSI: Mayoritas Perda Diskriminatif Adalah Perda Agama
Senin, November 19, 2018

On Senin, November 19, 2018

Ketum PSI: Mayoritas Perda Diskriminatif Adalah Perda Agama
BENTENGSUMBAR. COM - Pelemik soal peraturan daerah (Perda) agama terus berlanjut.  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut, mayoritas perda diskriminatif adalah perda agama.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie mengulas lagi data yang pernah dirilis Komisi Nasional (Komnas) Anti-Kekerasan terhadap Perempuan bahwa ada 421 peraturan daerah di Indonesia, masuk kategori diskriminatif.

"Dari 421 Perda diskriminatif yang mayoritas memang Perda diskriminatif ini mengatasnamakan agama tertentu," kata Grace kepada wartawan di (Komnas) Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 19 November 2018. 

Data ini bukan semata hasil penelitian Komnas Perempuan, tapi lembaga lain seperti Setara Institute. 

Kemudian dari 421 Perda diskriminatif tersebut, lanjut Grace, 333 di antaranya hanya ditujukan untuk kaum perempuan.

"Itu artinya hampir 80 persen menyasar kaum perempuan, membatasi perempuan beraktivitas dengan menerapkan jam malam, dengan siapa mereka bisa beraktivitas kemudian larangan-larangan atau aturan terkait dengan berpakaian dan sebagainya," urainya.

(by/rmol)

Dhani Soal Tuntutan Jaksa: Jika Lebih dari Ahok, Hukum Sontoloyo!
Senin, November 19, 2018

On Senin, November 19, 2018

Dhani Soal Tuntutan Jaksa: Jika Lebih dari Ahok, Hukum Sontoloyo!
BENTENGSUMBAR. COM -  Ahmad Dhani bicara soal tuntutan atas kasus cuitan ujaran kebencian yang akan dibacakan jaksa di PN Jakarta Selatan. Dhani menyebut hukum Indonesia rusak apabila tuntutan untuknya lebih berat dari tuntutan untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Tuntutan itu akan memberikan gambaran tentang kepastian penegakkan hukum di Indonesia, itu adalah kasus saya. Di mana Ahok dituntut oleh jaksa satu tahun masa percobaan. Itu kan artinya dituntut satu tahun kalau dia melakukan lagi tindakan sama baru masuk penjara," kata Dhani saat tiba di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin, 19 November 2018.

"Kalau sampai tuntutan dia (jaksa) lebih dari Ahok, jelas negara ini nggak punya hukum, jelas negara ini rusak, hukumnya sontoloyo yang buat genderuwo," ujar dia menambahkan.

Dhani berharap tuntutan jaksa untuknya tidak seperti atau tidak lebih berat dari Ahok. Bahkan, dia berharap bebas.

"Harapannya harus di bawah Ahok minimal, dan dituntut bebas," terang Dhani.

Menurut Dhani, peluangnya bebas atas kasus ujaran kebencian ini terbuka. Sebab, selama di persidangan tidak ada kesaksian yang bisa membuatnya mendapat hukum berat.

"Menurut kami, kami sukses dalam persidangan, sukses sekali dalam persidangan. Dari fakta kemarin, keterangan ahli semua kita buktikan bahwasanya nggak ada unsur (ujaran kebencian) itu. Bahkan saksi dari JPU itu mengatakan tweet saya itu pendapat bukan ujaran kebencian," jelas Dhani.

Jaksa Belum Siap

Ketua majelis hakim Ratmoho yang mengadili perkara ujaran kebencian Ahmad Dhani menunda persidangan. Sebab, jaksa belum siap untuk membacakan tuntutan.

"Terima kasih untuk kesempatan kali ini yang mulia, kami mohon maaf tuntutan belum siap yang mulia, mohon diberikan kesempatan," kata jaksa Sarwoto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Senin, 19 November 2018.

Ratmoho menanyakan kendala apa yang membuat jaksa belum siap. Jaksa menyebut tuntutan Ahmad Dhani belum selesai.

"Karena kita belum selesai," ucap Sarwoto menjawab pertanyaan hakim.

"Mengingat banyaknya saksi dari jaksa penuntut umum maupun dari pengacara ya," ujar hakim Ratmoho merespons jawaban itu.

Persidangan pun ditunda ke Senin 26 November 2018. Agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan

Ahmad Dhani didakwa melakukan ujaran kebencian lewat cuitan di akun Twitter. Cuitan Ahmad Dhani, menurut jaksa, bisa menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

Ahmad Dhani bersama Suryopratomo Bimo alias Bimo pada Februari 2017-Maret 2017 disebut jaksa dalam dakwaan dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Bimo adalah admin akun twitter Ahmad Dhani.

Ada tiga cuitan yang diunggah di akun Twitter Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan ini diunggah admin Twitter Ahmad Dhani, Bimo.

Pertama, Ahmad Dhani, menurut jaksa, mengirimkan tulisan lewat WhatsApp pada 7 Februari 2017 kepada Bimo. Tulisan tersebut di-posting Bimo di Twitter Ahmad Dhani.

"Saksi Bimo menyalin persis seperti apa yang dikirim terdakwa dan mengunggah ke akun Twitter terdakwa, @AHMADDHANIPRAST, yang menuliskan: Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin...," sebut jaksa.

Kedua, pada 8 Maret 2017, Ahmad Dhani mengirimkan tulisan melalui WA kepada Bimo yang diunggah Bimo di akun @AHMADDHANIPRAST.

"Kemudian Bimo mengunggah kalimat 'siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP'," sebut jaksa.

Cuitan ketiga adalah unggahan kalimat yang dikirimkan Ahmad Dhani ke Bimo.

"Saksi Bimo mengunggah 'kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? - ADP'," sambung jaksa.

Dalam hal ini, Ahmad Dhani didakwa dengan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

(detik.com)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *