PILIHAN REDAKSI

Ekspor CPO kembali Dibuka, Andre Rosiade: Solusi Menyelamatkan Petani

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka kembali ekspor sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin ...

Advertorial

Iklan Irwan Basir Iklan Irwan Basir
Ekspor CPO kembali Dibuka, Andre Rosiade: Solusi Menyelamatkan Petani
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka kembali ekspor sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin (23/5) mendatang. Hal ini dilakukan lantaran pemerintah menilai pasokan minyak goreng curah sudah melimpah dan harga sudah menurun. Jokowi meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau karena semakin melimpahnya pasokan di dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, Andre Rosiade menilai keputusan tersebut merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelamatkan nasib petani sawit yang kian menjerit selama larangan ekspor CPO diberlakukan.

Andre mengulas setelah ada kebijakan larangan ekspor CPO melalui Permendag No. 22 Tahun 2022, harga Tandan Buah Segar (TBS) per hari sabtu (14/5) anjlok berkisar di angka Rp 1.700 per kilogram sampai Rp 1.940 per kilogram. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Minggu (24/4) yang masih di rentang Rp 2.500 per kilogram sampai Rp 3.200 per kilogram.

"Apalagi dalam Permendag 22 tahun 2022 sudah diatur terkait evaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, jadi keputusan Presiden untuk membolehkan kembali ekspor CPO adalah salah satu win-win solution, baik untuk memastikan petani sawit yang sebanyak 16 juta orang tidak terzalimi," Kata Andre dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2022).

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini berharap dengan dicabutnya larangan ekspor CPO beserta turunannya itu bisa mewujudkan harga minyak goreng curah turun menjadi Rp 14 ribu per liter dan stoknya banyak tersedia.

"Di sisi lain kita berharap pemerintah dengan segenap jajarannya dapat memastikan harga minyak goreng curah turun hingga Rp 14 ribu per liter terwujud, serta barangnya tidak langka. Sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat," tutur Andre.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu juga meminta agar pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait distribusi tata niaga minyak goreng di Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholder. Dengan begitu masyarakat benar-benar bisa mendapatkan dan merasakan minyak goreng murah di pasaran.

"Bahwa kunci permasalahan adalah pengawasan distribusi harus dilakukan secara ketat dan melibatkan semua stakeholders, sehingga rakyat bisa mendapatkan dan merasakan minyak goreng murah di negara penghasil sawit terbesar di dunia ini," papar Andre.

Soal kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dengan para pelaku usaha minyak goreng dalam mewujudkan minyak goreng (Migor) rakyat seharga Rp 14 ribu per liter, Andre berharap agar program Migor Rakyat itu bisa tersebar di seluruh Indonesia.

"Program Migor Rakyat hingga saat ini setidaknya sudah ada 1.200 titik lokasi penjualan yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara. Kita berharap dalam waktu dekat, jumlah titik penjualan Migor Rakyat Rp 14.000/liter ini akan menjadi 10.000 lokasi di seluruh Indonesia," ulas Andre.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu juga mendorong pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk terus fokus menindak dan membongkar jaringan mafia minyak goreng yang mengganggu arus tata niaga minyak sawit di Indonesia. Dengan begitu, pasokan minyak goreng yang melimpah dan harga yang terjangkau dapat terwujud sesuai apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.

"Di sisi yang lain kita mendorong proses penegakan hukum mafia minyak goreng ini bisa lebih dalam, dan mengungkap termasuk menangkap para mafia-mafia minyak goreng yang mengganggu tata niaga minyak sawit di Indonesia," ujar Andre. (*)

Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-144, Sumbar Luncurkan Core Value ASN BerAKHLAK
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-144, Jum'at 20 Mei 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHKAK dan employer branding "ASN Bangga Melayani Bangsa" yang dihadiri seluruh Bupati dan Walikota secara luring maupun daring di Kompleks Gubernuran, Padang, Jum'at (20/5).

ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari "Aparatur Sipil Negara Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif" sebagai fondasi baru bagi aparatur sipil negara. Digagas oleh Kemenpan-RB bekerjasama dengan Kemendagri, penerapan cores value ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang professional dan berbudaya melayani.

Diluncurkan secara resmi di lingkup pemerintahan Sumatera Barat oleh Gubernur, Buya Mahyeldi mengatakan disamping akronim dari Kemenpan-RB, berakhkak juga memiliki makna yang merepresentasikan hubungan antara makhluk dengan Khalik. "Nilai-nilai dasar berakhkak, sebagaimana didefinisikan oleh Kemenpan-RB akan terbentuk ketika kita bekerja dengan baik untuk sang Khalik, Allah SWT," ujar Buya Mahyeldi.

Buya menjelaskan, dalam pembukaan Undang-undang Dasar juga dibunyikan, bahwasanya kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha kuasa, yang kemudian diformulasikan dalam Pancasila pada Sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. "Demikian juga dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD, oleh sebab itu berakhkak yang dimaksud akan betul-betul terimplementasi secara baik jika hubungan kita dengan sang Khalik terjaga dengan baik," lanjut Buya.

Lebih lanjut Ia berharap, dengan diluncurkannya cores value ASN BerAKHLAK di Provinsi Sumatera Barat, ASN betul-betul dapat melayani bangsa dengan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa pula dipertanggunggugatkan. "Insyaallaah dengan internalisasi nilai-nilai ini ASN akan menjadi lebih baik dan bangga melayani bangsa. Harapan kita tentu saja ASN BerAKHLAK tidak hanya sekedar menjadi jargon, tetapi mampu mendobrak stigma-stigma negatif. ASN tidak boleh lambat apalagi memperlambat," katanya lagi.

Sementara itu, hadir selaku narasumber, motivator Ary Ginanjar Agustian optimis dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan catatan seluruh aparatur sipil negara menginternalisasi cores value dengan baik. "Seandainya ASN Ber-AKHLAK disambut oleh seluruh rakyat Indonesia, saya optimistis, Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan," tutur founder ESQ itu.

Bagi Ary, core value ASN adalah akal moral untuk membangun Indonesia agar bisa lebih maju. Ary menambahkan nilai Berorientasi Pelayanan bisa menjadi kompas bagi ASN, sedangkan AKHLAK merupakan jangkarnya. Dengan menerapkan nilai dasar ini, ASN juga dapat menjadi role model keselarasan visi dan misi bangsa.

Senada dengan Buya Mahyeldi, Ber-AKHLAK menurut Ary, tidak boleh sekadar menjadi jargon saja. ASN harus bisa mendobrak stigma negatif. Ketika ASN terbiasa memberikan pelayanan yang baik dan sesuai prosedur, praktik korupsi dapat dihindari. Ia berharap, Ber-AKHLAK juga dapat ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Turut hadir pula dalam kegiatan peluncuran tersebut, Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan-RB, Alex Denni selaku narasumber, serta Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro secara daring. (MC Prov Sumbar)

#Dinas Kominfotik Sumbar

Indonesia Dicap Banyak Utang, Rustam: Orang-orang Suka Berbohong, Nyebar Hoax
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Banyak kalangan yang menuding negara Indonesia memiliki banyak utang di luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dan Ekonomi Rustam Ibrahim melayangkan komentarnya di akun Twitter pribadinya @RustamIbrahim pada Kamis (19/5/22) mengaku dirinya heran dengan orang yang berbohong dan selalu membesar- besarkan utang pemerintah Indonesia.

Pasalnya, menurut data survey dari Visual Capitalist, Indonesia bukan termasuk negara yang memiliki banyak utang dari 120 negara di dunia.

“ Saya heran juga dengan orang-orang yang suka berbohong atau membesar-besarkan utang pemerintah Indonesia. Bahkan dari 120 negara dunia yang banyak utangnya pada tahun 2021, dibanding kekayaan dimiliki, negara Indonesia malah tidak termasuk,” tulis Pengamat Politik Rustam Ibrahim, di akun Twitter pribadi, Kamis (19/5/2022).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa fakta dan angka selalu bisa melawan hoax atau ucapan bohong. 

Sebagian orang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal dan ekonomi Indonesia ambruk. 

Akan tetapi, hasil survey membuktikan lebih dari 75 persen rakyat puas dengan hasil kinerja Jokowi.

“ Fakta dan angka selalu bisa lawan hoax dan ucapan bohong. Kata mereka Jokowi gagal dan ekonomi ambruk. Kata survey lebih 75 persen rakyat puas kinerja Jokowi. Ekonomi tumbuh, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan turun, devisa catat rekok tertinggi, inflasi rendah. Apalagi mau didustakan,” tegasnya.

Sekadar informasi, sebelumnya inflasi Indonesia diperkirakan pada tahun 2022 akan meningkat diatas 5-6 persen, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mana tingkat inflasi per April 2022 telah mencapai 3,47 persen secara tahunan yang mana berpengaruh dan mengalami kenaikan 0,95 persen.

Berkaca pada hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat program perlindungan sosial.

Dalam pernyataan tertulis, pada Rabu (18/5/2022), Heri Gunawan memaparkan sebelumnya DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk menetapkan inflasi pada tahun 2022 pada rentang 2-4 persen. 

Jika angka inflasi melebihi yang ditetapkan, maka perlu penguatan daya beli masyarakat dan menjamin ketersediaan barang.

Sumber: Akurat

Musni Umar: Saya Sedih UAS Dijadikan Bahan Olok-olok oleh para Buzzer, Dia Seorang Ulama dan Pewaris Nabi
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM – Rektor Universitas Ibnu Chaldul (UIC), Musni Umar mengungkapakan kesedihannya ketika Ustaz Abdul Somad (UAS) dideportasi Singapura dan dijadikan bahan olok-olok oleh para buzzer.

Menurut Musni Umar, Ustaz Abdul Somad adalah seorang ulama dan pewaris para nabi, sehingga tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu.

Dia menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh UAS semestinya menjadi salah satu pemersatu bangsa Indonesia untuk melawan kedzoliman terhadap siapapun warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan diluar.

Rektor UIC itu pun kemudian mengambil contoh dari negara Australia yang bersatu tatkala Ratu Ganja Schapelle Corby ditahan dan diberi hukuman 12 tahun penjara.

“Saya sedih UAS dijadikan bahan olok-olok para buzzeer. Padahal UAS seorang ulama dan ulama adalah pewaris para Nabi. Sejatinya kasus UAS persatukan bgs Indo. seperti Australia ketika Ratu Ganja Schapelle Corby ditahan dan dihukum 12 tahun. Bangsa Australia bersatu untuk bebaskan Corby”, kata Musni Umar, Dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis 19 Mei 2022.

Kalangan buzzer mengejek UAS yang mana dalam klarifikasinya bilang Singapura ini sombong banget, kalau semua orang Indonesia kencing bersamaan dan diarahkan ke Negeri Singa itu, Singapura pasti tenggelam itu.

Para buzzer pun kompak ejek UAS soal analogi kencingi Singapura itu, dan yang lainnya.

“Negara ini kan kecil, kalau kita kencing bersama-sama diarahkan pipanya ke sana, tenggelam dia. Kok sombong kali dia itu,” kata UAS dalam Youtube Hai Guys Official, dikutip pada, Kamis 19 Me9 2022.

UAS kemudian menyinggung sejarah asal usul berdirinya negeri Singapura, dulu pendiri bangsa negeri Singa ini adalah orang Melayu loh.

“Padahal dulu (wilayah Singapura masa lalu) diserang sama Demak itu Temasik, tunggang langgang. Mereka sebetulnya itu kan pendatang, datang tak bisa makan, lihat saja pendiri bangsa itu peci gambarnya, habis itu dia berkuasa,” kata UAS.

Geram Ditodong, Petani Tembak Mati Begal, Kini Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Seorang petani, DN (32), menyerahkan diri ke kantor polisi usai menembak mati UT (22), orang yang melakukan begal terhadapnya. 

Pelaku terancam dipidana penjara selama 15 tahun karena dinilai merencanakan pembunuhan.

Penembakan berawal dari aksi korban yang melakukan aksi begal bersama istrinya, YN (18), tak jauh dari kebunnya di Kecamatan Muara Lakitan, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (19/5) pagi. Korban sebelumnya memaksa istrinya turut beraksi dengan ancaman penganiayaan.

Alhasil, pasangan suami istri itu beraksi, korban menyuruh istrinya bersembunyi di semak-semak. Lalu melintas dua sepeda motor dan korban menghadangnya.

Korban dan pengendara motor sempat adu mulut. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan sebanyak lima kali secara berturut-turut.

Saksi YN melihat dua orang menggendong suaminya ke hutan lalu melarikan diri. 

YN pulang meminta bantuan dan kemudian mayat suaminya ditemukan di hutan dengan luka tembak di dada.

Kasatreskrim Polres Musi Rawas AKP Dedy Rahmat Hidayat mengatakan, tersangka DN menyerahkan diri ke kantor polisi beberapa jam usai kejadian. 

Tersangka mengakui orang yang menembak korban sampai tewas.

"Tersangka menembak mati korban menggunakan senjata api laras panjang jenis kecepek," ungkap Dedy, dilansir dari Merdeka.com.

Dari pengakuan tersangka, dia sengaja mendatangi TKP dengan maksud menemui korban. 

Dua hari sebelumnya, tersangka dibegal korban dan kehilangan ponsel, alat pancing, dan rokok. 

Ketika itu korban menodongkan senjata api terhadapnya yang belakangan diketahui hanya senjata mainan.

Tersangka juga kesal teman sekampungnya turut menjadi korban begal. 

Dia beranggapan, pelaku yang melakukan begal terhadapnya dan temannya adalah orang yang sama.

"Tersangka sengaja menemui korban untuk membalas dendam karena dibegal korban," ujarnya.

Penyidik menilai tersangka dan korban sama-sama melakukan tinda pidana.

Tersangka DN dianggap bukan bermaksud pembelaan, tetapi sengaja mempersiapkan diri mencari korban. Sementara korban DN melakukan aksi begal.

"Tersangka bukan untuk membela diri tapi sengaja melakukan perbuatan pidana, dia ingin membalas dendam atas aksi korban," kata dia.

Atas aksi penembakan itu, tersangka DN dikenakan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 340 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. 

Barang bukti diamankan sepucuk senpi kecepek milik tersangka, pistol mainan milik korban, dan sebilah pisau milik korban. (*)

IDI Buka Pintu untuk Dokter Terawan Jika Ingin Bergabung Kembali
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuka pimtu kepada Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk kembali menjadi anggota IDI. 

Bahkan pihak IDI mengeklaim telah berkomunikasi langsung dengan Terawan.

"Kemarin ketemu beliau, pun saya sudah menyampaikan juga seperti itu. Artinya kami pun tetap, apa namanya, beliau tetap bersama lagi dengan kita," ucap Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Moh Adib Khumaidi, SpOT dalam konferensi pers Hari Bakti Dokter Indonesia 114 secara daring, Kamis (19/5/2022).

Lebih lanjut, Adib menekankan bahwa IDI dengan senang hati menerima Terawan jika ingin kembali menjadi anggota. 

Nantinya, Terawan harus mejalani proses keanggotaan.

"Tentunya nanti ada administrasi, ya seperti halnya yang lainnya juga," lanjutnya.

Terkait dengan polemik yang terjadi, Adib menyebut seluruh anggota IDI perlu diperingatkan jika didapati melanggar kode etik. Hal itu harus dilihat sebagai suatu nasihat antaranggota.

"Artinya IDI ini adalah rumah besar seluruh dokter di Indonesia. Di dalam satu rumah itu kita seperti keluarga. Kalau ada hal-hal yang itu memang itu salah, pasti kita akan saling untuk kemudian memberikan koordinasi. Memberikan sebuah peringatan-peringatan," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI (MKEK IDI) memutuskan untuk memberhentikan mantan Menteri Kesehatan RI Prof Dr dr Terawan Agus Putranto , SpRad(K) sebagai anggota IDI. Keputusan itu dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat 25 Maret 2022.

Berikut hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK:

Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen secara permanen kepada Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) sebagai anggota IDI.

Kedua, pemberhentian tersebut dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja.

Ketiga, Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sumber: Okezone

Ketua DPRD Sumbar Sorot Pemda yang Berlomba-lomba Raih Opini WTP BPK RI
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, banyak Pemerintah Daerah eforia dari opini WTP diberikan BPK dan berlomba-lomba mendapatkan opini WTP. Pemahaman salah, karena WTP standar minimal harus dipenuhi.

"Hemat kami merupakan pahaman salah, oleh karena opini WTP  merupakan standar minimal harus dipenuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah atau dengan kata lain, bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa," ujar Supardi saat DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan Kinerja atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumatera Barat,  Jumat, 20 Mei 2022.

Menurut Supardi, banyak contoh kasus, hasil audit BPK terhadap LKPD adalah opini “ WTP “, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak temuan dan pelanggaraan.

"Terhadap peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan bahkan tidak jarang temuan tersebut, bersifat berulang," ujar Supardi.

Lanjut Politisi Gerindra Sumbar ini, sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2006, bahwa salah satu kewenangan BPK adalah melakukan  audit terhadap laporan keuangan daerah.

"Dari audit dilakukan BPK akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.
Opini tertingi dari audit yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD adalah “ Wajar Tanpa Pengecualian “ atau WTP," ujar Supardi 

Dikatakan Supardi, Dalam 9 tahun terakhir, opini terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat selalu mendapatkan “WTP” ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkup Pemerintah Daerah.

"Capaian opini “ WTP “, tentu tidak terlepas dari dukungan dan supervisi yang diberikan oleh BPK kepada OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah, termasuk umpan balik dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD," ujar Supardi sembari menambahkan oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dan supervisi diberikan dalam perbaikan tata Kelola keuangan daerah dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

"Kita tentu berharap, opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021,tetap “ Wajar Tanpa Pengecualian “ atau WTP," ujar Supardi.

Dijelaskan Supardi, selain penyerahan LHP atas pemeriksaan LKPD Tahun 2021, pada kesempatan ini Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, juga akan menyerahkan kepada DPRD dan Gubernur, LHP Kinerja Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. 

LHP Kinerja, disajikan berupa Long Form Audit Report (LFAR), yaitu pengujian atas efektivitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan Tahun Anggaran 2021.

Pemeriksaaan kinerja terhadap penanggulangan kemiskinan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mempertahankan opini “ WTP “ dan merupakan capaian yang ke 10. Untuk itu, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan ucapan selamat kepada Gubernur beserta jajarannya, atas capaian opini WTP. Capaian opini WTP tersebut, hendaknya dapat menjadi cambuk oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memantapkan tata Kelola," ujar Supardi. 

Ditambahkan Supardi, keuangan daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Namun perlu menjadi catatan dan perhatian kita semua, bahwa opini “ WTP “ bukanlah merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait.

"Hal ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan temuan atau rekomendasi BPK tersebut, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima," ujar Supardi hobi nyanyi ini.

Selanjutnya untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, DPRD sesuai dengan kewenangannya yang diwakili oleh Komisi-komisi akan melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dan disamping itu, Komisi-Komisi juga dapat mendalami substansi yang terdapat dalam LHP tersebut, baik terhadap tata kelola keuangan OPD, pelaksanaan tindak lanjut LHP tahun sebelumnya serta rencana aksi masing-masing OPD untuk penyelesaian tindak lanjut LHP tersebut.

"Ke depan, dengan dukungan, supervisi dan Kerjasama yang sudah terjalin selama ini, perlu lebih ditingkatkan lagi sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Supardi 

Staf Ahli BPK RI Novian Hero Dwiyanto mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dilakukan BPK RI atas LKPD Sumbar tahun 2021 termasuk rencana aksi maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"BPK RI masih menemukan permasalahan kegiatan penggadaan makan minum untuk siswa kurang mampu pada dinas pendidikan belum direncakan dan dikelola secara memadai sehingga beresiko terjadi penyalahgunaan keuangan daerah," ujar Novian Hero Dwiyanto.

Tampak rapat paripurna dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Staf ahli
BPK RI Novian Hero Dwiyanto, Forkopimda, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Wakil- wakil ketua DPRD Provinsi Sumbar, Ketua- ketua Komisi, Ketua- ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan, rekan- rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar, Sekwan DPRD Sumbar Raflis dan rekan- rekan wartawan.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Diskusi dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Wako Pariaman Dapat 10.000 PTSL
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Walikota Pariaman Genius Umar berkunjung dan berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Syofyan A Djalil, di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/5).

Kunjungan Walikota Pariaman ini, juga didampingi  Asisten I, Yaminurizal, Kepala Bappeda, Fadli, Kadis PUPRP (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan), Asrizal, Kadis Perkim LH (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup), Feri Andri dan Kadis Perindagkop (Perindustrian Perdagangan Koperasi) dan UKM, Alyendra, beserta beberapa Eselon III di Pemerintah Kota Pariaman.

"Kami mendiskusikan 2 topik dengan Menteri ATR/Kepala BPN, yakni topik pertama tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, dimana kalau sebelumnya pembuatan sertifikat tanah rakyat relatif lama, namun dengan adanya PTSL ini, bisa lebih cepat, asalkan semua unsur pengurusan lengkap dipenuhi, dan tentunya, hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat," ujarnya.

Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah mengalokasikan anggaran untuk penerbitan sertifikat tanah program PTSL di Kota Pariaman, baik pada tahun lalu maupun ditahun 2022 ini, ucapnya.

"Untuk tahun lalu kita mendapatkan bantuan dari kementerian ATR/BPN sebanyak 1.000 PTSL, dan sudah selesai 100 persen, serta ditahun 2022 ini, kita mendapatkan bantuan 10.000 PTSL, sehingga nantinya, semua tanah yang ada di Kota Pariaman telah terdata dan mempunyai sertifikat," jelasnya.

Genius Umar juga mengatakan untuk topik Kedua, adalah tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pariaman, dimana Kota Pariaman saat ini sedang merevisi RTRW daerahnya, dimana memerlukan rekomendasi dari pihak Kementrian ATR/BPN, ulasnya.

"Pemko Pariaman perlu percepatan dalam RTRW, terutama untuk penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RIPARDA (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah) dan peluang investasi kota Pariaman, dan dari diskusi dengan Pak Menteri, Alhamdullilah segera titik temu dan solusi ditemukan dan segera akan dibuatkan rekomendasi RTRW Kota Pariaman ini," ucapnya. (AT)