PADANG

SUMBAR

Headline

DPRD Padang Minta Dishub Permudah Masyarakat Dapatkan Kartu Brizzi

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang untuk mempermudah masyarak...

Headline
Iklan 728x90px
Polisi Tangkap Sutradara Amir Mirza Gumay
Rabu, Oktober 16, 2019

On Rabu, Oktober 16, 2019

Polisi Tangkap Sutradara Amir Mirza Gumay
BENTENGSUMBAR.COM - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap sutradara Amir Mirza Gumay terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Amir ditangkap bersama seorang rekannya, Budi Kurniawan di sebuah rumah di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Senin, 14 Oktober 2019.

"Amir Mirza merupakan sutradara, sementara Budi Kurniawan adalah Lighting Technician dan Camera Assistant. Keduanya ditangkap di tempat yang sama di rumah di kawasan Pasar Rebo," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2019.

Argo mengungkapkan, dalam penangkapan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,52 gram, alat hisap sabu, dan dua buah ponsel.

Polisi kemudian melakukan pengembangan penyidikan kasus tersebut dan menangkap seorang tersangka lainnya yakni Trisna di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari tangan Trisna, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sabu dan ganja.

"Saat diamankan, kita menemukan barang bukti berupa plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,38 gram, satu linting ganja seberat 0,72 gram, timbangan, alat isap sabu, dan ponsel," ungkap Argo.

Saat ini, sambung Argo, ketiga tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya guna mengungkap jaringan narkoba tersebut.

(Source: Republika.co.id)

Pro Ideologi Lain, Pejabat Kemenkumham Diturunkan Jadi Staf
Rabu, Oktober 16, 2019

On Rabu, Oktober 16, 2019

Pro Ideologi Lain, Pejabat Kemenkumham Diturunkan Jadi Staf
BENTENGSUMBAR.COM - Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM (Plt Menkumham) Tjahjo Kumolo mencopot salah satu pejabat yang bekerja di Kemenkumham Kantor Wilayah (Kanwil) Balikpapan dan memosisikannya menjadi staf. Pegawai tersebut diberi sanksi akibat konten pro ideologi lain selain Pancasila dalam media sosialnya.

"Saya sebagai Plt Menkumham kemarin baru me-nonjob-kan salah satu pegawai kemenkumham karena dia membuat konten yang pro pada sebuah ideologi lain," ujar Tjahjo di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2019.

Tjahjo memerintahkan pejabat setingkat Irjen untuk mengusut perbuatan pegawai itu. Setelah terbukti perbuatan pegawai itu melanggar aturan, akhirnya dibebastugaskan dari jabatan yang diembannya pada Selasa, 15 Oktober 2019 kemarin.

Tjahjo sempat menunjukkan konten yang membuat pegawai tersebut akhirnya dicopot melalui telepon genggamnya. Tampak konten dalam tangkapan layar tersebut berkaitan dengan khilafah di era kebangkitan.

Meski demikian, Tjahjo yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu enggan menyebut jabatan dari pegawai Kemenkumham Kanwil Balikpapan tersebut. Ia menegaskan tidak boleh ada yang mendalami apalagi menyebarkan ideologi selain Pancasila.

"Kalau ada yang nyinyir apalagi memasalahkan ideologi Pancasila, menyebarkan ideologi lain selain pancasila, ya kami non-job-kan," tegasnya.

Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, nilai Pancasila pada aparatur sipil negara (ASN) cukup memprihatinkan. Menurut dia, sejak 1998 sampai 2016, Pancasila tidak wajib di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

"Sebenarnya sudah cukup memprihatinkan karena sejak 1998 sampai dengan tahun 2016, Pancasila kan enggak wajib diajarkan di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi," ujar Hariyono dalam Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2019.

(Source: Republika.co.id)

Kabur Naik Mobil, Staf Wali Kota Medan Nyaris Tabrak Tim KPK
Rabu, Oktober 16, 2019

On Rabu, Oktober 16, 2019

Kabur Naik Mobil, Staf Wali Kota Medan Nyaris Tabrak Tim KPK
BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi seorang staf protokol Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melarikan diri saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK di Kota Medan, Selasa, 15 Oktober 2019 malam. Staf itu bahkan hampir menabrak petugas KPK dengan mobil.

"Salah satu pihak yang dicari KPK tadi malam mencoba melarikan diri dan hampir menabrak tim KPK di lapangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Febri menjelaskan, pada Selasa, 15 Oktober 2019 malam sekitar pukul 21.25 WIB, tim mendatangi rumah Kepala Dinas PU. Di sana terpantau sebuah mobil Avanza silver yang diduga dikendarai oleh staf protokol Wali Kota, saudara AND.

"Merasa diikuti, pengemudi melajukan mobil dengan kencang di salah satu ruas jalan di Kota Medan. Sampai akhirnya dalam posisi yang sudah diapit oleh tim, mobil berhenti, namun saudara AND tidak turun," ungkap Febri.

Selanjutnya, kata dia, tim menghampiri mobil tersebut dan menyampaikan bahwa tim berasal dari KPK sekaligus menunjukkan kartu identitas KPK.

"Akan tetapi, pengemudi justru memundurkan mobil dan memacu kecepatan hingga hampir menabrak tim KPK. Dua orang tim selamat karena langsung meloncat untuk menghindari kecelakaan," ungkap Febri.

KPK pun, kata dia, mengingatkan pada seluruh pihak yang ada agar tidak menghambat pelaksanaan tugas KPK dan bersikap kooperatif. "Kepada Saudara AND agar segera menyerahkan diri dan tidak berupaya menghindar dari petugas," ujar dia.

Saat ini, kata Febri, tim KPK terus melakukan pencarian keberadaan AND karena diduga menerima tambahan Rp50 juta dari kepala dinas yang akan diperuntukkan pada Wali Kota Medan.

Diketahui, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin telah tiba di gedung KPK Jakarta, Rabu siang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pasca-OTT. "Wali Kota tadi sudah datang sekitar pukul 11.50 WIB dan dilanjutkan proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Febri.

Direncanakan, empat orang lainnya akan dibawa secara bertahap pada Rabu siang sampai sore ini ke gedung KPK terdiri dari unsur kepala dinas, ajudan, dan protokoler wali kot

(Source: Republika.co.id)

Pemko Padang Bahas Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Pokok-Pokok PKD
Rabu, Oktober 16, 2019

On Rabu, Oktober 16, 2019

Pemko Padang Bahas Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Pokok-Pokok PKD
BENTENGSUMBAR.COM - Pemko melalui BPKAD menggelar kegiatan FGD terkait penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa, 15 Oktober 2019. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Setda Kota Padang, Didi Aryadi ini merupakan merupakan langkah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"FGD ini sangat penting bagi kita sebagai salah satu tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Bahwasanya Pemko Padang harus segera memperbaharui Peraturan Daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana sudah ada aturan yang baru yakni terbitnya PP No.12 Tahun 2019," ucap Didi.

Didi pun menekankan, melalui FGD kali ini sebagai langkah awal bagi Pemko Padang untuk menyusun Ranperda terkait, sebagaimana diawali dari pembuatan naskah akademis terlebih dahulu. "Di sinilah makanya kita mencoba menyusun naskah akademis dengan mengundang narasumber dari Kemendagri yang memang berwenang menyusun Permendagri sebagai turunan dari peraturan pemerintah. Kita tentu berharap, dengan adanya FGD ini akan melahirkan point-point yang menjadi dasar dan mengakomodir apa-apa saja yang diwajibkan di dalam penyusunan Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.Agar tidak ada yang bertentangan dengan Permendagri yang akan keluar nantinya," pungkas Asisten.

Sementara itu Kepala BPKAD Kota Padang, Andri Yulika mengatakan, peraturan daerah (Perda) yang ada saat ini memang harus direvisi menyesuaikan dengan aturan yang ada atau terbaru yakni PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan Presiden pada 6 Maret 2019. "Di PP NO.12 Tahun 2019 tersebut komposisi dari APBD akan dirobah. Kalau selama ini komposisi dari APBD itu adalah mulai dari pendapatan, belanja langsung dan tidak langsung ada pembiayaannya. Sementara dalam peraturan pemerintah yang baru tersebut tidak seperti itu lagi," sebutnya.

Perbedaan itu jelas Andri, terkait peraturan pemerintah yang lama dengan yang baru kata yaitu terjadinya perobahan pada struktur APBD. Sebagaimana dalam peraturan dimaksud, di lingkup Pemko Padang tidak lagi mengenal istilah belanja langsung dan tidak langsung. Hal itu karena sudah berganti dengan belanja operasi begitu pun terkait pendapatan daerah. "Jadi yang berobah hanya komposisinya saja, dan itu baru mulai kita terapkan pada APBD tahun 2021 nanti. Karena dimungkinkan PP No.12 Tahun 2019 ini mulai berlaku efektif pada penyusunan APBD 2021 yang akan dimulai pada Februari 2020 mendatang. Maka dari itu, Perda-nya harus kita siapkan dari sekarang dan salah satu upayanya melalui digelarnya FGD ini," papar Andri Yulika.

(David)

Mahyeldi: Bangun Karakter dan Integritas Diri Melalui Pendidikan
Rabu, Oktober 16, 2019

On Rabu, Oktober 16, 2019

Mahyeldi: Bangun Karakter dan Integritas Diri Melalui Pendidikan
BENTENGSUMBAR.COM - Proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter generasi muda Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku generasi muda tersebut.

Demikian disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah saat menjadi pemateri acara Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM TM) se-Indonesia Tahun 2019 yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas, di Gedung I Unand, Selasa, 15 Oktober 2019.

Sebagaimana materi yang disampaikan yaitu "Membangun Karakter dan Integritas Diri", yang diikuti berbagai mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang diwakili Kabid Pendidikan Dasar Inriyedi Bakri.

Mahyeldi menambahkan, untuk membangun karakter dan integritas diri sangat erat kaitannya dengan pendidikan, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri kearah yang lebih baik.

"Adapun yang harus ditanamkan kedalam diri adalah nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya asli bangsa Indonesia. Contohnya seperti, nilai-nilai religius, toleransi, kerja keras, mandiri, disiplin, semangat kebangsaan, cinta damai dan peduli lingkungan. Maka dari itu mahasiswa semua yang hadir diwajibkan untuk mempelajari itu semua, supaya karakter dan Integritas diri dapat terbangun," jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan Mahyeldi, pada 2040 Indonesia diprediksi menjadi empat negara besar di dunia. Saat itu Indonesia mendapatkan sebuah anugrah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain yaitu bonus demografi.

"Bonus demografi adalah penduduk usia produktif atau usia muda diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat dari bonus demografi tersebut, maka ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan. Maka dalam hal ini, generasi muda harus terus dibekali dengan pendidikan karakter," jelasnya lagi.

Ia berharap, melalui pelatihan LKMM TM ini mahasiswa dapat mengembangkan karakter diri untuk menjadi pemimpin dimasa depan. Karena kemajuan dari bangsa ini terletak pada ditangan pemuda hari ini. Pemuda hari ini adalah pemimpin dimasa depan," imbuhnya mengakhiri. 

(Muliadi)

Wako Mahyeldi Paparkan Syarat Menjadi Pemimpin: Islam tak Kenal Dikotomi Dunia dan Akhirat
Rabu, Oktober 16, 2019

On Rabu, Oktober 16, 2019

Wako Mahyeldi Paparkan Syarat Menjadi Pemimpin: Islam tak Kenal Dikotomi Dunia dan Akhirat
BENTENGSUMBAR.COM -  Memilih seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah bagi setiap orang. Disamping itu, memilih pemimpin bukan hanya urusan dunia namun sangat erat kaitannya dengan akhirat. Sebab, seorang pemimpin yang dipilih harus memiliki kemampuan untuk bisa mengayomi setiap lapisan orang yang dipimpinnya.

"Islam tidak mengenal dikotomi (pembagian-red) yang memisahkan antara dunia dan akhirat, karena harus sejalan antara keduanya. Maka dari itu, seorang pemimpin yang dipilih harus mampu membimbing umatnya dijalan kebaikan dan agar selamat dunia dan di akhirat," demikian disampaikan Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah sewaktu didapuk menjadi pemateri dalam acara Pelatihan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-lingkup Universitas Bung Hatta Padang, di Gedung HMI Cabang Padang di Jalan Hang Tuah, Selasa, 15 Oktober 2019.

Menurut wali kota yang juga seorang da'i itu, ada dua syarat mutlak bagi seseorang untuk layak dipilih sebagai pemimpin. Syarat pertama yakni seorang muslim yang akan dipilih harus memiliki sifat seperti disebutkan dalam Alquran Surat Yusuf Ayat 55 dimana penggalan ayat tersebut terdapat kata hafizhun dan 'alim.

Hafizhun artinya adalah seorang yang pandai menjaga. Yaitu seseorang yang memiliki integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur dan berakhlak mulia. Sehingga ia patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya. Sedangkan 'alim adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin rakyatnya dan membawa mereka hidup lebih sejahtera," terang Mahyeldi.

Selanjutnya syarat kedua, kata Mahyeldi, qowiyyun amin, yakni orang yang kuat dan bisa dipercaya. Syarat kedua ini terdapat dalam Alquran Surat Al-Qasas ayat 26. Seorang pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat akan berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyatnya. Kemudian kata qowiyyun juga dimaknai sebagai orang mampu dibidangnya masing-masing. Seorang pemimpin harus mampu melihat potensi bawahannya sehingga ketika menjalankan tugasnya dapat diandalkan.

Lebih lanjut dijelaskan Mahyeldi, qowiyyun Amin merupakan karakter Nabi Musa Alaihisalam, sedangkan hafidzun ‘alim adalah karakter Nabi Yusuf Alaihisalam. Seperti halnya Nabi Muhammad Saw ketika diberikan gelar al Amin karena dipercaya dan memiliki sosok yang kuat untuk memimpin. Oleh sebab itu saya berharap kepada semua, jika ingin menjadi seorang pemimpin, maka dua hal ini harus betul-betul dimiliki yaitu hafizun alim dan qowiyyun amiin," imbunya mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan oleh HMI Kota Padang kepada Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.

(Muliadi)

Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri Padang, Ini Harapan Gubernur Sumbar
Rabu, Oktober 16, 2019

On Rabu, Oktober 16, 2019

Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri Padang, Ini Harapan Gubernur Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM -  Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menghadiri pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A di Resto Kuring Taman Palem, Jalan Pancasila No.14 Belakang Tangsi Kota Padang, Selasa, 15 Oktober 2019.

Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Bambang Hery Mulyono, SH, MH., dipromosikan menjadi Hakim Tinggi Provinsi Jambi dan Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung. Sementara penggantinya adalah Yoserizal, SH, MH., yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala PN Padang, Sumatera Barat.

Acara dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar Husni Rizal, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortanius Sabeleake, Ketua pengadilan Negeri se Sumbar, Kepala Kejaksaan Negeri, unsur Forkopimda, pejabat daerah setempat serta undangan lainnya.

Gubernur Irwan mengucapkan selamat kepada Yoserizal yang telah mendapat amanah dan kepercayaan dari pemerintah untuk menjabat ketua Pengadilan Negeri Padang dan juga mengucapkan terimakasih, kepada Bambang Hery Mulyono yang telah menjabat dan memimpin Pengadilan Negeri Padang.

Gubernur Irwan berharap, Kepada ketua PN Padang yang baru agar dapat terus bekerjasama dan selalu tingkatkan koordinasi baik antara pemerintah Padang maupun dengan pemerintah Provinsi Sumbar.

"Saya yakin dengan koordinasi yang telah terbangun selama ini antara Pemerintah Daerah dengan jajaran PN Padang akan tetap berjalan dengan baik, bahkan dapat memberikan warna baru dan senantiasa dapat menjalin sinergitas yang baik," pungkasnya

"Selamat jalan buat Pak Bambang, semoga sukses , Terima kasih juga kami sampaikan atas dedikasi serta pengabdiannya dalam melaksanakan tugas peradilan di Padang," ungkapnya.

(by)

Pasar Malam yang tak Memenuhi Aturan Bakal Ditertibkan
Rabu, Oktober 16, 2019

On Rabu, Oktober 16, 2019

Pasar Malam yang tak Memenuhi Aturan Bakal Ditertibkan
BENTENGSUMBAR.COM -  Aktivitas pasar malam di Kota Padang menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang saat ini. Pasalnya, dari berbagai aktivitas yang dihadirkan baik mulai dari jual beli, permainan dan kegiatan hiburan lainnya itu selain tidak mengantongi izin dari Pemko Padang, juga terindikasi perjudian bahkan mengarah kepada hal-hal negatif lainnya.

Kepala Sat Pol PP Kota Padang, Al Amin melalui Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Aparatur (SDA), Syafnion mengatakan membenarkan hal tersebut. Hal itu berdasarkan laporan masyarakat, pihak kecamatan dan kelurahan termasuk pengintaian tim intel Sat Pol PP yang langsung menyisir beberapa titik lokasi pasar malam di Kota Padang

“Saat ini aktivitas pasar malam cukup marak, dimana diperkirakan terdapat 4 titik pasar malam di Kota Padang, meski itu tidak bisa kita tetapkan. Karena mereka beroperasi berpindah-pindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Maka itu kita selalu melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar malam tersebut,” ujarnya.

Terkait penindakan ke depan kata dia, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengan mengundang sejumlah unsur terkait. Diantaranya Dinas Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Sosial, Kesbangpol serta pihak kecamatan dan kelurahan.

Rapat tersebut terangnya, untuk memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan penindakan pasar malam. Nanti akan dibentuk tim untuk membahas terkait perizinan dan aturan terkait, serta solusi setiap tindakan yang dilakukan," tuturnya.

"Pembahasan dalam rapat itu nantinya sekaitan isu yang didapatkan, yaitu masalah perizinan pasar malam tersebut dan hal-hal terkait lainnya sesuai Peraturan Daerah (Perda) No.11 Tahun 2005. Sebenarnya apapun usaha ekonomi dari masyarakat kita dukung, tapi dalam arti kata jangan sampai ada yang melanggar aturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya menegaskan.

(David)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *