Fetured News

PADANG

Dunia

Opini

SUMBAR

Latif
Biaya Pasang Instalasi Listrik Rp 1 Juta, Jokowi: Ini Berat
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Biaya Pasang Instalasi Listrik Rp 1 Juta, Jokowi: Ini Berat
BENTENGSUMBAR. COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program pemasangan instalasi listrik PLN gratis untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin yang ada di Jawa Barat. 

Peninjauan program dilakukan di Dusun I Kampung Pasar Kolot, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jumat, 18 Januari 2019, berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers.

Hingga akhir Desember 2018 kemarin, pemerintah melalui program tersebut telah melakukan realisasi sambungan listrik gratis bagi 100.970 KK di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. 

Khusus di Kabupaten Garut, realisasi sambungan listrik gratis oleh PLN dilakukan untuk 30.937 KK yang belum menikmati layanan listrik PLN secara langsung. "Kesulitan-kesulitan rumah tangga adalah pada waktu membayar biaya pemasangan Rp 1 juta. Ini berat," kata Presiden di lokasi.

Saat peninjauan, Presiden berjalan kaki memasuki sebuah gang sejauh kurang lebih 150 meter dan menuju empat rumah warga yang mendapat bantuan pemasangan listrik gratis. 

Secara simbolis, Presiden melakukan penyambungan listrik di setiap rumah warga yang dikunjunginya sebagai tanda dijalankannya program ini secara masif. "Ini dimulai di Jawa Barat. Tiga bulan yang lalu kita juga telah memulai di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan di Banten. Nanti akan terus dilakukan," ucapnya.

Program itu disokong oleh 34 BUMN yang sepakat untuk bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya memberikan fasilitas penyambungan listrik PLN secara gratis bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin. 

Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat mendapatkan penyambungan listrik secara gratis dengan daya 450 VA. Daya 450 VA tersebut cukup untuk menggunakan TV, penanak nasi, dan menyalakan lampu. 

(Source: cnbcindonesia.com)

Polri Sebut Ketua KPK Bujuk Novel Baswedan Kooperatif Jalani Pemeriksaan
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Polri Sebut Ketua KPK Bujuk Novel Baswedan Kooperatif Jalani Pemeriksaan
BENTENGSUMBAR. COM - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Novel Baswedan akan membantu tim satgas gabungan mengungkap pelaku penyiraman. Sikap koperatif Novel Baswedan berkat peran dari Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Novel sendiri sudah menyampaikan secara lisan kepada pak Agus Rahardjo beberapa hari yang lalu. Nanti akan kooperatif," katanya, Jumat, 18 Januari 2019.

Dia mengungkapkan, Agus Rahardjo memastikan Novel bersedia memberikan keterangan kepada tim satgas gabungan. "Apabila dibutuhkan keterangannya oleh tim," jelasnya.

Dedi mengaku tidak dapat memberikan kepastian kapan pemeriksaan terhadap Novel Baswedan dilakukan. "Tergantung Novelnya, kalau dia ada waktu, bisa langsung ke satgas," ujarnya.

Saat ini, Dedi menjelaskan, tim gabungan terus bekerja dengan penuh semangat dalam rangka untuk berkomitmen mengungkap kasus tersebut.

"Semuanya mendukung satgas ini. Semuanya harus bekerja sama dalam rangka mengungkap peristiwa pidana itu," tutupnya.

(Source: merdeka.com)

Jokowi Tinjau Pembangunan Rusun Untuk Para Santri di Garut
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Jokowi Tinjau Pembangunan Rusun Untuk Para Santri di Garut
BENTENGSUMBAR. COM - Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat, 18 Januari 2019, Jokowi menyempatkan diri untuk mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arqam.

Di Pondok Pesantren yang terletak di Desa Nglampangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jokowi melihat Rusun (rumah susun) yang sudah dibangun dan diperuntukkan bagi para santri.

"Mengecek saja pembangunan rusun-rusun yang ada di pondok pesantren, sekolah-sekolah, perguruan tinggi kualitasnya seperti apa, kekurangannya apa, untuk evaluasi ke depan," kata Jokowi dalam kunjungannya, Jumat, 18 Januari 2019.

Jokowi merasa puas dengan pembangunan rusun untuk santri tersebut. Dari sisi kualitas, pembangunan gedungnya juga berjalan baik.

"Kan ditambah terus tiap tahun (rusun). Tahun ini malah bukan hanya rusun saja, kita juga tambah BLK. Ada mungkin seribuan BLK yang ingin kita bangun dari sini," tambah Jokowi.

Sementara itu, sejumlah santri yang belajar di Pondok Pesantren tersebut, mengaku senang dan gembira dengan rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

"Ketika saya melihat bangunan rusun ini, saya pikir ini Hotel Darul Arqom" ujar Hija Hamid Fauzi, santri putra kelas X.

Hal senada juga diungkapkan oleh santri putra lainnya, yakni Nabil dan Jafi. Bagi mereka berdua, rusun ini jauh lebih baik untuk ditempati dibandingkan dengan asrama sebelumnya karena kamar yang mereka tempati dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai.

Santri-santri putri seperti Aisyah, Liesna, dan Ummuhubby juga menunjukkan rasa senangnya atas bangunan rusun tersebut. Mereka bertiga memohon kepada Jokowi agar mau membangun rusun yang diperuntukkan khusus untuk santri putri.

Kementerian PUPR berharap, rusun yang memiliki bangunan tiga lantai serta bisa ditempati oleh 216 santri ini, dapat memotivasi para santri untuk lebih giat belajar dan mengejar prestasi.

(Source: merdeka.com)

Usai Nobar Debat Pilpres, Kalangan Ulama Bogor Barat Deklarasi Dukung Jokowi
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Usai Nobar Debat Pilpres, Kalangan Ulama Bogor Barat Deklarasi Dukung Jokowi
BENTENGSUMBAR. COM - Sejumlah orang yang mengaku berasal dari kalangan kiai, ustaz dan pesantren dari Bogor Barat mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut dideklarasikan usai nonton bareng Debat Capres Cawapres perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diinisiasi Ketua TKD paslon Capres 01, Ade Ruhandi.

Pria yang karib disapa Jaro Ade ini meminta masyarakat Bogor Barat agar menjaga keamanan dan kenyamanan pada Pemilu nanti, serta saling menghargai pendukung pasangan lain.

"Negara kita ini negara hukum dan berdaulat, tidak boleh Pilpres maupun Pileg memecah belah kita. Jika ada yang melanggar hukum laporkan ke penegak hukum, jangan anarkis dan merasa paling benar. Hukum harus kita junjung dan apapun keputusannya, hukum harus didaulati," kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ini, Jumat, 18 Januari 2019.

Selain itu, Jaro Ade juga meminta kepada masyarakat kabupaten Bogor agar menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar.

"Gunakan hak pilih dengan cerdas melihat mana partai yang memperjuangkan rakyat, dan mana partai yang hanya mengejar kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok atau golongan saja. Juga melihat mana partai yang memperjuangkan suara rakyat," ujar Jaro Ade.

"Kalau pilih presiden pak Jokowi-Ma'ruf Amin tidak perlu diragukan lagi, hasil kerjanya sangat nyata infrastruktur seperti jalan tol, kereta cepat, jalan lintas provinsi, pelayanan izin yang cepat memangkas birokrasi yang rumit dapat kita rasakan," kata dia.

Sementara itu, KH Ikbal, ulama dan pengasuh salah satu pondok pesantren di Bogor Barat yang mewakili peserta mengungkapkan pasangan nomor 01 memiliki kinerja yang nyata. Prestasi yang dirasakan masyarakat, lanjut dia, Jokowi-Ma'ruf juga serasi.

"Karena Pak Jokowi didampingi ulama sebagai bandul keseimbangan bernegara. Insyaallah Indonesia jauh lebih baik jika ada ulama didalamnya yang memimpin. Kami para ulama Bogor Barat sepakat untuk mendukung kembali pasangan nomor urut satu, Jokowi dan Kiai Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil presiden lima tahun ke depan," kata dia.

(Source: merdeka.com)

Bertemu Dubes Uni Eropa, BPN Prabowo-Sandi Bahas Isu Ekonomi hingga Polemik DPT
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Bertemu Dubes Uni Eropa, BPN Prabowo-Sandi Bahas Isu Ekonomi hingga Polemik DPT
BENTENGSUMBAR. COM - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, menerima kunjungan duta besar negara-negara anggota Uni Eropa di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa HE Vincent Guerend ini, isu yang dibahas di antaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi, khususnya terkait isu reformasi pajak hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi.

"Dalam pertemuan ini, kami menekankan bahwa Prabowo-Sandi akan mengedepankan kerja sama antarnegara yang berimbang dan adil, khususnya di sektor industri jasa," kata Direktur Hubungan Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro, dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Januari 2019.

Bukan hanya isu ekonomi, BPN Prabowo-Sandi dan para duta besar Uni Eropa membahas isu kesejahteraan sosial, seperti upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta membuka lapangan kerja.

Polemik daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan KPU juga dibahas dalam pertemuan ini. BPN Prabowo-Sandi menyampaikan adanya potensi kecurangan pemilu lantaran DPT Pilpres 2019 tidak akurat.

"Kami menyampaikan fakta bahwa ada ancaman terhadap integritas, kejujuran, dan transparansi di daftar pemilih tetap. Kami menemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dunia atau nomor KTP yang tidak lengkap, tapi masih terdaftar dalam DPT," kata Irawan.

"Kami juga mendorong Uni Eropa turut memantau jalannya Pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil demi kualitas demokrasi Indonesia yang lebih baik," imbuh dia.

Turut hadir dalam rombongan tersebut sejumlah duta besar negara Uni Eropa, seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hungaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Ceko, Prancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Irlandia.

(Source: detik.com)

Ahok Bikin Kanal YouTube 'Panggil Saya BTP', Subscribers Langsung 2 Ribu
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Ahok Bikin Kanal YouTube 'Panggil Saya BTP', Subscribers Langsung 2 Ribu
BENTENGSUMBAR. COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan bebas pekan depan. Detik-detik bebasnya Ahok dari Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, akan disiarkan di akun YouTube.

Akun YouTube tersebut bernama Panggil Saya BTP. Dilihat detikcom pada Jumat, 18 Januari 2019 pukul 22.29 WIB, belum ada video yang diunggah. Namun akun YouTube telah memiliki 2.331 subscribers. "Detik-detik BTP bebas, subscribe dan saksikan di akun youtube 'Panggil Saya BTP' di tanggal 24 Januari 2019," tulis akun Instagram @basukibtp.

Sebelumnya, Ahok, lewat surat tulisan tangan yang diunggah timnya di akun media sosial @basukibtp pada Kamis, 17 Januari 2019, meminta para pendukungnya tidak melakukan penyambutan di Mako Brimob atau Lapas Cipinang saat dia bebas pada 24 Januari 2019. Ahok akan bebas setelah mendapat total remisi 3,5 bulan dari 2 tahun masa hukuman.

Ahok mengaku kini bersyukur bisa menjalani masa tahanan di Mako Brimob karena bisa belajar menguasai diri. Dia meminta maaf kepada berbagai pihak atas segala kesalahannya.

"Saya juga mau sampaikan kepada Ahokers, para PNS DKI, para pembenciku sekalipun, aku mau sampaikan mohon maaf atas segala tutur kata, sikap, perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati dan perasaan saudara dan anggota keluarganya," tulis Ahok.

"Saya mohon maaf dan saya keluar dari sini dengan harapan panggil saya BTP, bukan Ahok," lanjutnya.

(Source: detik.com)

Ma'ruf: Saya dan Jokowi Harus Menang, Kalau Tak Menang Innalillahi
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Ma'ruf: Saya dan Jokowi Harus Menang, Kalau Tak Menang Innalillahi
BENTENGSUMBAR. COM - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin bertemu dengan pengurus DPD KNPI Kota Tangerang. Ma'ruf meminta doa dan dukungan agar menang di Pilpres 2019.

"Malam ini saya alhamdulillah bisa bersilaturahim untuk bersama-sama kita mengaji, sebelumnya saya ingin minta doa, minta dukungan, karena dikatakan tadi saya calon wakil presiden. Karena itu saya minta doa, minta dukungan, sebenarnya saya ini sudah merasa nyaman menjadi Rais Aam PBNU, menjadi Ketua Umum MUI, tapi karena Pak Jokowi mengajak saya menjadi wakil presiden, dan didorong oleh para ulama akhirnya saya menerima ajakan itu untuk menjadi calon wakil presiden," kata Ma'ruf di gedung DPD KNPI Kota Tangerang, Jl Adamyati, Sukasari, Kota Tangerang, Jumat, 18 Januari 2019.

Ma'ruf kemudian menjelaskan alasan dirinya menerima pinangan Joko Widodo untuk menjadi cawapres di Pemilu 2019. Salah satunya adalah belum adanya orang Tangerang yang menduduki jabatan wakil presiden.

"Kenapa saya mau terima, karena saya ini kan orang Tangerang, selama ini orang Tangerang belum pernah ada yang jadi wakil presiden, jadi saya menerima supaya menjadi contoh kalo sekarang saya jadi wakil presiden, saya harap ke depan ada orang tangerang lagi. Bukan hanya wakil presiden tapi presiden, amin ya robbal alamin," tuturnya.

Dia mengatakan dirinya dan Jokowi harus memenangi Pilpres 2019 agar tak ada orang yang kapok mengajak orang Tangerang menjadi pemimpin nasional. Dia juga ingin kemenangannya diperoleh dengan hasil mutlak.

"Oleh karena itu saya mendampingi Pak Jokowi harus menang, kalau sampai tidak menang, innalillahi wa innailaihi rojiun, masa wakil presidennya orang Tangerang kalah? Harus menang, dan menangnya tidak boleh sedikit, menangnya harus banyak, harus mutlak. Supaya nanti orang tidak kapok ngajak orang Tangerang, supaya nanti ngajak orang Tangerang lagi buat jadi pemimpin nasional," ujarnya.

Mantan Rais Aam PBNU ini mengatakan alasan lain dirinya menerima tawaran dari Jokowi adalah belum adanya kalangan ulama yang menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Jokowi, disebut Ma'ruf, sangat memuliakan kiai dan santri.

"Berarti beliau itu mencintai kiai, mencintai santri, untuk itu tidak betul pak Jokowi tidak mencintai santri, itu hoax, itu hoax, itu bohong. Tidak boleh kita bohong, apalagi katanya Pak Jokowi itu PKI, orang yang bikin isunya saja datang ke rumah saya, bilang 'pak kiai yang dulu bikin cerita pak jokowi PKI itu saya, sekarang saya tobat, saya minta ampun, nggak akan lagi-lagi'. Yang bikinnya aja udah kapok, lah ente nggak berhenti-berhenti. Yang bikinnya aja berhenti," tuturnya.

Selain itu, Ma'ruf juga ingin memberikan motivasi kepada para santri untuk mempunyai kepercayaan diri dan jangan rendah diri. Menurut dia, santri itu bisa menjadi apa saja bahkan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

"Sekarang ini yang lagi laku itu perempuan-perempuan, lagi laku banyak yang jadi bupati, muslimat-muslimat. Dan santri itu bisa jadi wakil presiden, buktinya saya, bisa jadi presiden juga, buktinya Gusdur. Gusdur santri bukan? Santri. Bisa jadi presiden tidak? Ya bisa alhamdulillah," imbuh Ma'ruf.

(Source: detik.com)

Sudah Dicatat Sandi, Mengapa Prabowo Larang Bicara Kasus Novel?
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Sudah Dicatat Sandi, Mengapa Prabowo Larang Bicara Kasus Novel?
BENTENGSUMBAR. COM - Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama sekali tak menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan saat debat perdana capres-cawapres. Padahal Sandiaga pernah menyatakan kasus yang membuat penyidik senior KPK itu hampir kehilangan mata kirinya mungkin akan dibahas dalam debat.

Sandiaga angkat bicara dan menjelaskan alasan mengapa kasus Novel tak disinggung dalam debat. Cawapres nomor urut 02 itu mengaku telah mencatatnya dan catatan itu ia bawa ke atas panggung debat. Namun Prabowo melarang Sandiaga untuk membahasnya.

"Saya terus terang ada di dalam note saya, tapi Pak Prabowo bilang 'jangan'. Karena Pak Prabowo tidak ingin menimbulkan... Begitu ngomong Novel langsung...," kata Sandiaga saat ditemui di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Januari 2019.

Sebetulnya Sandiaga berencana menyinggung kasus Novel saat segmen terakhir debat, yakni closing statement. Namun sayang, Sandiaga tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup.

Bahkan, menurut Sandiaga, sejumlah anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengingatkannya untuk membahas kasus Novel. Tapi, seperti terlihat dalam debat, kasus yang sudah setahun lebih belum terungkap itu tak juga jadi pembahasan.

"Tapi ada di note saya dan saya diingatkan terus sama Pak Dirman (Sudirman Said), Pak BW (Bambang Widjojanto), Pak Dahnil. Tapi saya sampaikan Pak Prabowo yang akan menutup pembicaraan dengan closing statement," ujar Sandiaga.

Menurut mantan Wagub DKI Jakarta itu, dia dan Prabowo akan menjadikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu sebagai program prioritas. Pasangan yang diusung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat itu berjanji menuntaskan kasus Novel jika terpilih.

"Kalau saya dikasih kesempatan 30 detik, saya akan tanya mengenai.... Saya bukan tanya ya, tapi saya akan menegaskan bahwa Prabowo-Sandi akan membentuk tim independen dan penuntasan kasus Novel Baswedan akan menjadi program utama 100 hari kami," jelasnya.

Namun Sandiaga tidak menjelaskan secara detail alasan Prabowo melarangnya menyinggung kasus Novel. Yang jelas, Prabowo-Sandiaga berjanji akan menghadirkan penegakan hukum yang adil.

Meski tak disinggung oleh Prabowo-Sandiaga maupun pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, asa penuntasan kasus Novel tetap menyala. Adalah Wadah Pegawai (WP) KPK yang berharap kasus tersebut diusut tuntas.

"Kami berharap tidak adanya pembahasan kasus Bang Novel oleh kedua kandidat presiden bukan merupakan tanda-tanda bahwa pengungkapan kasus Bang Novel tidak menjadi prioritas mereka," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo kepada wartawan, Jumat, 18 Januari 2019.

Novel sendiri juga heran tak ada pembahasan soal penuntasan teror ke pegawai dan pimpinan KPK di debat pilpres. Padahal para capres diketahuinya mendukung KPK memberantas korupsi.

"Saya hanya lihat sebentar debat tadi malam, dan saya diberi tahu bahwa masing-masing paslon capres-cawapres menyampaikan mendukung KPK terkait dengan pemberantasan korupsi. Bagi saya aneh kalau mendukung tapi tidak peduli terhadap banyaknya teror terhadap pegawai dan pimpinan KPK yang dibiarkan, dan tidak diungkap," kata Novel kepada detikcom, Jumat, 18 Januari 2019.

Novel pun enggan menerka-nerka apakah pengungkapan teror terhadap dirinya dianggap penting atau tidak oleh para kandidat. Dia khawatir dukungan terhadap KPK itu hanya dalam rangka kampanye.

"Saya khawatir pernyataan-pernyataan mendukung KPK hanya janji yang kemudian tidak ditepati, sebagaimana yang sudah-sudah," ucapnya.

(Source: detik.com)

Prabowo Sebut Gaji Rendah Picu Korupsi? Ini Gaji Pejabat Korup RI
Sabtu, Januari 19, 2019

On Sabtu, Januari 19, 2019

Prabowo Sebut Gaji Rendah Picu Korupsi? Ini Gaji Pejabat Korup RI
BENTENGSUMBAR. COM - Capres 02 Prabowo menyebut gaji rendah memicu korupsi. Capres 01 Joko Widodo menilai sebaliknya yaitu penghasilan polisi, jaksa dan hakim sudah lebih dari cukup. Bagaimana datanya?

"Jika mau dilihat secara jernih, maka tunjangan kinerja aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan kepolisian selama ini sudah sesuai kebutuhan. Namun korupsi yang tetap dilakukan oleh oknum penegak hukum lebih pada motif keserakahan," kata ahli hukum Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Jumat, 18 Januari 2019.

Benarkah gaji kecil memicu korupsi? Yuk lihat data pejabat korup di bawah ini:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar
Saat ini, Ketua MK mendapatkan gaji Rp 121 juta. Selain itu, juga mendapatkan fasilitas protokoler, dari rumah dinas, ajudan hingga fasilitas kendaraan premium.

Meski gaji berlipat-lipat, Akil tetap korup dan akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Kini Akil meringkuk di LP Sukamiskin.

2. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar
Saat ini, hakim konstitusi mendapat gaji bulanan Rp 78 jutaan. Selain itu juga mendapatkan fasilitas protokoler. 

Namun faktanya, dengan gaji besar, Patrialis tetap korup dan dihukum 8 tahun penjara. Baik Patrialis dan Akil sama-sama menghuni LP Sukamiskin.

3. Ketua DPR Setya Novanto
Gaji Ketua DPR saat ini per bulan berkisar Rp 60 jutaan. Selain itu, Ketua DPR juga mendapat fasilitas protokoler, ajudan, rumah dinas di kawasan elite Widya Chandra, hingga mobil dengan pengawalan melekat.

Lalu bagaimana kenyatannya? Ketua DPR Setya Novanto tetap korup proyek e-KTP. Ia kini bergabung dengan Akil dan Patrialis untuk menjalani masa hukuman 15 tahun penjara.

4. Ketua DPD Irman Gusman
Sama dengan Ketua DPR, Ketua DPD juga mendapatkan gaji lebih dari Rp 50 jutaan/bulan. Belum lagi fasilitas protokoler, ajudan, mobil mewah hingga rumah dinas. 

Faktanya? Ketua DPD Irman Gusman tetap korup dan kini menghuni penjara di LP Sukamiskin untuk menjalani hukuman 4,5 tahun penjara.

5. Menteri
Menteri merupakan jabatan menggiurkan dengan kewenangan cukup besar. Mereka per bulan mendapatkan gaji menteri rata-rata besarannya Rp 18.648.000. Mereka juga dapat fasilitas rumah, mobil, ajudan hingga protokoler.

Namun apa faktanya? Meski gaji besar, banyak menteri yang korup. Seperti Andi Mallarangeng (divonis 4 tahun penjara) dan Suryadharma Ali (6 tahun penjara).

6. Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua pengadilan tinggi juga mendapatkan gaji cukup besar yaitu Rp 50 jutaan. Berdasarkan PP No 94/2012, Ketua Pengadilan Tinggi mendapatkan tunjangan Rp 40,2 juta per bulan. Gaji itu ditambah gaji pokok sebesar Rp 6 jutaan. Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi juga mendapatkan tunjangan mobil dinas, rumah dinas, dan honor lain terkait tugasnya. 

Apa faktanya? Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, tertangkap KPK sedang menerim suap. Atas perbuatannya, Sudiwardono dihukum 8 tahun penjara.

7. PNS Ditjen Pajak
Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2015, pegawai Ditjen Pajak mendapatkan gaji sesuai golongan PNS. Maka gaji pokok yang didapat paling rendah Rp 2.456.700 per bulan dengan masa kerja 0 tahun. Sedangkan yang paling tinggi sebesar Rp 4.034.800 dengan masa kerja 32 tahun.

Gaji sebagai PNS di Kementerian Keuangan pun tidak sebatas hanya gaji pokok, melainkan ada tunjangan kinerja yang didapatnya.

Khusus untuk tunjangan kinerja diatur dalam Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak. Dalam beleid ini ada lima tingkatan tunjangan kinerja.

Paling rendah adalah tingkat V sebesar Rp 12.316.500, lalu tingkat IV sebesar Rp 12.686.250, lalu tingkat III sebesar Rp 13.320.562, lalu tingkat II sebesar Rp 13.986.750, dan paling tinggi tingkat I sebesar Rp 14.684.812.

Dengan demikian, pegawai pajak dengan jabatan pendapatan paling rendah sebesar Rp 14.773.200 per bulan, dan yang paling tinggi sebesar Rp 18.719.612 per bulan.

Namun bagaimana faktanya? Kerap dijumpai PNS Pajak yang ditangkap dan banyak yang telah dihukum.

8. Gubernur
Gubernur mendapatkan gaji Rp 5,8 juta plus tunjangan berlipat ganda. Alhasil, bisa mendapatkan puluhan juta rupiah dalam sebulan. Ditambah fasilitas dinas hingga mobil mewah.

Apa faktanya? Gubernur Zumi Zola dihukum 6 tahun penjara dan Gubernur Nur Alam dihukum 12 tahun penjara.

Apa kata Bayu soal perdebatan isu korupsi Debat Capres?

"Ketidakfokusan pada topik debat kali ini adalah dengan adanya program sapu jagat yang disampaikan berulang-ulang yaitu apapun masalah terkait hukum dan korupsi maka penyelesainnya adalah melipatgandalan gaji aparat penegak hukum dan para pejabat," kata Bayu yang juga pengajar Universitas Jember itu.

(Source: detik.com)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *