HEADLINE
Kebersamaan Perkuat Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Global    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Kebersamaan Perkuat Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Global
Yassierli saat menghadiri Silaturahmi dengan Mitra-Mitra Strategis Ketenagakerjaan di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026) malam. (Foto/Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kekuatan Indonesia dalam menghadapi tantangan global tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada nilai kebersamaan yang telah menjadi karakter bangsa.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri Silaturahmi dengan Mitra-Mitra Strategis Ketenagakerjaan di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026) malam. Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat, serta 80 peserta dari konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dalam sambutannya, Yassierli menilai nilai kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan modal sosial penting yang harus terus dijaga di tengah dinamika global, termasuk perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Bangsa Indonesia memiliki nilai kehidupan, kebersamaan, serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama,” ujar Yassierli.

Menurutnya, kekuatan sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

“Semangat kebersamaan membuat kita mampu menghadapi tantangan dan membawa Indonesia menjadi lebih maju,” katanya.

Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja agar pembangunan ketenagakerjaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Penguatan nilai-nilai tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah perubahan zaman,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Yassierli, akan terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kolaborasi sebagai fondasi pembangunan ketenagakerjaan ke depan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan forum silaturahmi tersebut.

Menurut Jumhur, forum itu menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

“Terbukti, jika kita kompak dan menjaga kebersamaan, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujarnya. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker

BKN: Tidak Perlu Panik, Ini Cara Hadapi Seleksi CAT KDKMP - KNMP 2026    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

BKN: Tidak Perlu Panik, Ini Cara Hadapi Seleksi CAT KDKMP - KNMP 2026
Seleksi kompetensi terhadap peserta calon pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 masih berlangsung. (Foto/Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
-  Seleksi kompetensi terhadap peserta calon pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 masih berlangsung.

Terhitung hingga hari keempat pelaksanaan tes, peserta yang sudah mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) ini sebanyak 140.211 dari 483.648 pelamar yang dinyatakan lolos ke tahap seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Adapun pelamar Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden pada tahap pendaftaran mencapai 487.819.

Dalam tahap ujian CAT, peserta seleksi akan menghadapi dua jenis tes utama, yakni Tes Potensi Kognitif dan Tes Substansi Manajemen. 

Tes Potensi Kognitif secara khusus mengukur dua aspek penting, yaitu kecepatan kerja (speed) dan kemampuan berpikir (power). 

Skema soal dirancang untuk menilai bagaimana peserta mampu memproses informasi, dan menyelesaikan soal secara akurat dalam waktu yang terbatas sehingga membutuhkan strategi pengerjaan yang efektif. Oleh karena itu, BKN telah menyiapkan sarana prasarana dan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan agar para peserta dapat mengikuti ujian secara maksimal.

Namun demikian, BKN mencermati adanya beberapa dinamika yang terjadi di lapangan. 

Salah satunya terkait durasi penyelesaian soal ujian yang menjadi tantangan peserta seleksi. 

Untuk mengatasi hal ini, para peserta diimbau untuk tidak panik agar terhindar dari kencederungan mengkilik jawaban secara cepat dan berulang. 

BKN juga terus memastikan akses sistem dapat mengakomodir pelaksanaan tes secara masif dalam waktu bersamaan, termasuk dari aspek sistem keamanan CAT saat proses ujian berlangsung.

BKN telah merancang sistem CAT untuk memudahkan peserta ujian. Kemudahan ini juga telah teruji melalui pelaksanaan ujian CAT dalam pengadaan CASN sehingga peserta cukup memahami mekanisme pengerjaan ujian secara optimal melalui Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024. 

Sistem CAT sendiri telah melalui berbagai pengujian untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam seleksi. 

Oleh karena itu, peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh proses dengan memahami aturan serta menerapkan strategi yang tepat.

Berikut beberapa tips agar peserta dapat mengerjakan ujian CAT secara optimal:

1. Tetap fokus dan tidak panik
Waktu yang terbatas memang menjadi tantangan, namun kepanikan justru dapat menghambat konsentrasi dan akurasi.
2. Prioritaskan soal yang mudah terlebih dahulu
Tidak semua soal harus dijawab. Peserta disarankan untuk mengerjakan soal yang dianggap lebih cepat dan mudah untuk memaksimalkan skor.
3. Hindari klik berlebihan 
Setiap jawaban yang di klik simpan akan masuk kedalam pangkalan data sehingga tidak perlu klik berulang. Dalam hal data yang telah disimpan tampil pada layar tidak sesuai dengan yang dipilih, bukan berarti jawabannya berubah, hal tersebut dikarenakan ada waktu jeda dalam kondisi jaringan pada akses sedang tinggi.
4. Beri waktu jeda 
Beri waktu jeda dan biarkan sistem menyelesaikan proses agar berjalan optimal. Hal tersebut agar tidak ada penumpukan beban pada waktu tertentu, di mana selama proses kirim jawaban ke server dan belum dapat respons dari server, maka waktunya tidak dihitung sehingga peserta tidak dirugikan.
5. Manfaatkan waktu secara efisien
Perhatikan durasi setiap subtes dan atur ritme pengerjaan dengan baik.

Pada kesempatan ini Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menyampaikan bahwa melalui seleksi ini, pemerintah berharap dapat menjaring talenta terbaik yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga mampu bekerja efektif, sesuai dengan kebutuhan pengembangan Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. (*)

UMC Menjadi Pusat Keunggulan Terpadu di Gedung 20 Lantai KH Ahmad Dahlan Tower    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

UMC Menjadi Pusat Keunggulan Terpadu di Gedung 20 Lantai KH Ahmad Dahlan Tower
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir saat memberikan tausyiah pengajian sekaligus launching dan groundbreaking Gedung KH Ahmad Dahlan Tower 20 Lantai, UMC Mart dan Hotel Grand Lumina UM Cirebon, Kamis, 7 Mei 2026. (Foto/Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Universitas Muhammadiyah Cirebon sedang memahat legacy peradaban melalui beragam amal usahanya, membuktikan bahwa kemajuan abad ini didasari oleh spirit kerja nyata dan pengabdian yang tak kunjung padam.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir saat memberikan tausyiah pengajian sekaligus launching dan groundbreaking Gedung KH Ahmad Dahlan Tower 20 Lantai, UMC Mart dan Hotel Grand Lumina UM Cirebon, Kamis, 7 Mei 2026.

Haedar menegaskan bahwa semua fasilitas di UMC  adalah saksi autentik dari ciri bangsa yang maju, di mana tindakan selalu berada di depan kata-kata.

Menukil pepatah Arab, "Lisanul Hal Afsahu Min Lisanil Maqal", Muhammadiyah menunjukkan bahwa perbuatan jauh lebih valid daripada sekadar ucapan. Meskipun podium dapat diisi dengan jutaan kalimat memukau, tanpa perbuatan nyata, semua itu hanya akan menguap sebagai kata-kata kosong.

"Muhammadiyah harus terus meninggalkan jejak hidup yang baik bagi kemaslahatan bangsa. Ingatan manusia mungkin terbatas, namun amal jariyah yang diwujudkan dalam bentuk fisik akan terus hadir dan memberikan manfaat melintasi zaman. Insha Allah, UMC dengan ragam torehan prestasi hari ini adalah hasil dari etos kerja," ucapnya.

Bagi Haedar, etos kerja yang terbangun di Muhammadiyah kini,  bahkan digambarkan sebagai sebuah "kecanduan bekerja". Karakter realistis dan empirik ini lahir dari kekuatan dalam (inner dynamic) yang diibaratkan laksana magma gunung berapi yang terus menghasilkan perubahan.

Spirit ini dijalankan dengan landasan niat yang tulus dan ikhlas demi pengabdian. Sebagai organisasi nirlaba yang bertumpu pada kerelawanan, Muhammadiyah dan 'Aisyiyah terus bergerak di jalur dakwah, tajdid, dan semangat Al-Ma’un untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah.

Sementara itu, Rektor UMC, Arif Nurudin, M.T., menegaskan bahwa kata unggul sejatinya di wujudkan dalam semua aspek, salah satunya pembangunan gedung ikonik setinggi 20 lantai yang tengah dipersiapkan bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan sebuah manifestasi nyata dari pusat keunggulan umat. Gedung ini dirancang untuk mengintegrasikan aspek akademik dengan nilai-nilai spiritualitas dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. 

Salah satu daya tarik utamanya berada di lantai 19, yang didesain secara khusus menggunakan material kaca transparan. Dari ketinggian ini, pengunjung maupun sivitas akademika dapat menyaksikan keindahan panorama Gunung Ciremai secara leluasa, sebuah ruang yang dimaksudkan untuk memicu inspirasi sekaligus menjadi tempat kontemplasi atas keagungan alam.

Di balik kemegahan arsitekturnya, Arif menekankan bahwa prioritas utama tetap tertuju pada investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. UMC menyadari bahwa fasilitas modern harus selaras dengan kualitas intelektual yang mumpuni agar mampu menjawab tantangan zaman.

Oleh karena itu, penguatan kualitas tenaga pendidik dan mahasiswa terus dilakukan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang progresif. Langkah ini menjadi bagian integral dari visi besar universitas untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat.

Selain fokus pada pendidikan, UMC juga melakukan ekspansi strategis di sektor ekonomi melalui unit bisnis produktif. Kehadiran UMC Mart dan Hotel Grand Lumina menjadi bukti nyata upaya universitas dalam membangun kemandirian finansial. Hotel Grand Lumina diproyeksikan menjadi unit hospitalitas premium yang sekaligus berfungsi sebagai laboratorium praktik bagi mahasiswa, sementara UMC Mart hadir untuk melayani kebutuhan ritel masyarakat.

"Melalui integrasi antara infrastruktur modern, penguatan SDM, dan kemandirian unit usaha, UMC optimis bertransformasi menjadi lokomotif penggerak kemajuan bagi umat dan bangsa," pungkasnya. (*)

Kemnaker Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif bagi Mantan Warga Binaan    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Kemnaker Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif bagi Mantan Warga Binaan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi saat kunjungi warga binaan dan peserta magang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026). (Foto/Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan kepada warga binaan dan peserta magang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026).

Dalam kunjungannya, Cris menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

“Pemerintah hadir untuk menjamin masa depan Bapak/Ibu setelah masa pembinaan selesai. Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat,” ujar Cris.

Sebagai langkah konkret, Cris menjelaskan bahwa sejak awal 2025 Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Direktorat ini memiliki mandat untuk memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

“Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial,” katanya.

Menurut Cris, sinergi tersebut diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

“Membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia,” tutup Cris. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Diketahui Belum Miliki Izin Lokasi Pemakaman Non Muslim, PT. Gresindo Minang Plantation Diduga Kangkangi Warga dan Pemda Pasbar    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Diketahui Belum Miliki Izin Lokasi Pemakaman Non Muslim, PT. Gresindo Minang Plantation Diduga Kangkangi Warga dan Pemda Pasbar
Pembukaan tempat pemakaman umum karyawan Non Muslim di areal Konservasi Hayati. (Foto/Buyung). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Warga Jorong Tanjung Pangkal di buat resah ulah Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit PT. Gresindo Minang Plantation (GMP) Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Wilmar Group,  tanpa persetujuan masyarakat setempat memberikan izin sepihak Tempat Pemakaman Umum (TPU) Non Muslim.

“Ya kami kebaratan, dengan tindakan sepihak oleh PT.Gresindo Minang Plantation (GMP) yang telah memberikan izin sepihak terkait pembukaan tempat pemakaman umum karyawan Non Muslim di areal Konservasi Hayati yang berada di areal HGU PT.Gresindo Minang Plantation (GMP),” ujar Kepala Jorong Tanjung Pangkal Rudi Hartono kepada media ini.

Ia mengatakan, "kami mengetahui adanya pemakaman non muslim setelah adanya laporan warga yang mengetahui ada pemakaman karyawan Non Muslim yang di kubur tepatnya Blok 76’ 80, yang mana areal tersebut belum pernah ada mendapat persetujuan warga setempat, guna dijadikan tempat pemakaman umum umat Non Muslim."

"Kami sangat merasa kecewa kepada pihak PT. GMP  akan tindakan arogan dari pihak perusahaan yang tidak menghormati keberadaan masyarakat memutuskan sepihak memberikan izin pemakaman ilegal karyawan Non Muslim di areal blok Blok 76’ 80, dimana blok tersebut bukan diperuntukan sebagai tempat pemakaman karyawan Non Muslim," katanya. 

“Selaku kepala jorong kami belum pernah di beritahu akan lokasi dan peruntukan blok tersebut di peruntukan sebagai tempat pemakaman karyawan Non Muslim namun di ketahui sudah ada dua makam kuburan karyawan Non Muslim yang sudah di makamkan di lokasi blok tersebut," ujar Rudi.

"Kita sudah laporkan temuan masalah TPU Karyawan Non Muslim ini kepada Pemda Pasaman Barat untuk dapat di proses serta diberikan sanksi kepada pihak perusahaan PT.Gresindo Minang Plantation selain mengkangkangi warga setempat juga telah mencoreng wajah Pemda Pasaman Barat, " tegasnya. 

Sementara itu, Manager PT. GMP Fetrik saat di konfirmasi terkesan  menghindar. 

"Untuk konfirmasi ke Humas kami di AMP Pak. Silahkan konfirmasi kepada pejabat Pak Samsul Edi atau untuk media Pak Wildo," katanya.

Namun tidak memberikan sambungan telepon pejabat yang di maksud.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Setda Pasaman Barat Getri Ardenis membenarkan sudah menerima laporan dari warga terkait persoalan makam karyawan Non Muslim di PT.Gresindo Minang Plantation (GMP ) Tanjung Pangkal.

"Kita akan klarifikasi menelusuri kronologis proses tempat pemakaman umum Karyawan Non Muslim yang sudah di laporkan oleh masyarakat setempat , kita akan segera panggil pihak perusahaan terkait persoalan makam tersebut," katanya. (buyung)

Pohon Rambutan Tumbang Timpa Rumah Warga di Padang Selatan    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Pohon Rambutan Tumbang Timpa Rumah Warga di Padang Selatan
Pohon rambutan dengan panjang sekitar 18 meter dan diameter kurang lebih 50 sentimeter itu roboh setelah hujan lebat disertai angin kencang melanda kawasan tersebut pada pagi hari. (Foto/Riko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebuah pohon rambutan tumbang dan menimpa satu unit rumah warga di Jalan Sutan Syahrir No. 221 B RT 02 RW 09, Kelurahan Mato Air, Kecamatan Padang Selatan, Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 08.45 WIB. 

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun bagian rumah warga mengalami kerusakan akibat tertimpa batang pohon.

Rumah yang terdampak diketahui milik Apsah (67). Pohon rambutan dengan panjang sekitar 18 meter dan diameter kurang lebih 50 sentimeter itu roboh setelah hujan lebat disertai angin kencang melanda kawasan tersebut pada pagi hari.

Menurut pemilik rumah, Apsah, kejadian pohon tumbang tersebut terjadi saat cuaca buruk melanda wilayah Padang Selatan.

“Pohon tumbang ini terjadi pada pagi hari ketika hujan lebat dan angin kencang,” ujarnya.

Mendapat laporan kejadian, Tim Rescue Penanggulangan Bencana (PB) BPBD Kota Padang langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan pembersihan material pohon yang menimpa rumah warga.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang, Ricky Januar Alexander mengatakan pihaknya menurunkan personel piket Regu B guna mempercepat proses evakuasi.

“Pada saat ini kita menurunkan personel piket Regu B dengan kekuatan tujuh orang untuk melakukan penanganan pohon tumbang tersebut,” katanya.

Proses evakuasi dilakukan di bawah komando Kalaksa BPBD Kota Padang bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik.

Setelah dilakukan pemotongan dan pembersihan batang pohon, pengerjaan dinyatakan selesai pada pukul 09.45 WIB.

Penanganan di lapangan turut melibatkan BPBD Kota Padang, pihak Kecamatan, kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RW, Pak Kobeng dan KSB, serta masyarakat sekitar yang ikut membantu proses pembersihan.

BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu pohon tumbang maupun bencana lainnya, terutama saat hujan deras disertai angin kencang. (Riko)

Komisi III DPRD Kota Padang Bahas Temuan Lapangan dengan Dinas PUPR, Bapenda dan DLH    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Komisi III DPRD Kota Padang Bahas Temuan Lapangan dengan Dinas PUPR, Bapenda dan DLH
Komisi III mengundang Dinas PUPR, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membahas sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan. (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menjelaskan bahwa agenda rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan di Badan Musyawarah DPRD Kota Padang. 

Dalam agenda tersebut, Komisi III mengundang Dinas PUPR, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membahas sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan.

Menurut Helmi, salah satu fokus utama pembahasan adalah operasional mini asphalt mixing plant atau alat produksi aspal yang sebelumnya telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2025.

Pengadaan alat tersebut bertujuan mempercepat penanganan jalan berlubang di Kota Padang.

“Selama ini ketika ada jalan berlubang, Dinas PUPR harus membeli aspal dari pihak ketiga. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat sering terlambat karena harus menunggu produksi dan antrean dari pihak luar. Karena itu, kami mendorong adanya inovasi dengan menghadirkan mini asphalt mixing plant sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan, Komisi III telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung operasional alat tersebut.

Saat ini alat sudah mulai beroperasi, namun kapasitas produksinya belum maksimal.

“Kalau beroperasi optimal sebenarnya kapasitasnya bisa mencapai 15 ton per hari. Tetapi sekarang baru sekitar 3 sampai 4 ton karena masih ada beberapa infrastruktur dan sarana pendukung yang perlu dibenahi,” katanya.

Helmi menambahkan, fasilitas tersebut nantinya juga akan dipindahkan ke lokasi yang lebih representatif milik Dinas PUPR agar operasional lebih maksimal dan mampu mempercepat pelayanan perbaikan jalan di Kota Padang.

Selain membahas produksi aspal, Komisi III juga menyoroti banyaknya baliho dan media promosi di jalur utama Kota Padang yang kondisinya dinilai membahayakan masyarakat.

“Kami melihat banyak baliho yang konstruksinya sudah rapuh dan berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat di sekitarnya. Karena itu kami memanggil Bapenda, PUPR, dan DLH untuk membahas penertibannya,” jelas Helmi.

Menurutnya, Bapenda memiliki kewenangan terkait pajak reklame, sementara Dinas PUPR berkaitan dengan perizinan dan konstruksi, sedangkan DLH menangani reklame yang berada di taman kota atau jalur hijau.

Ia meminta OPD terkait segera melakukan inventarisasi terhadap baliho yang rusak, mati izin, atau tidak lagi digunakan. Jika pemilik tidak melakukan perbaikan, maka baliho tersebut diminta untuk dibongkar demi keselamatan masyarakat.

“Kalau sudah tidak layak dan membahayakan, harus dilakukan penertiban. Selain menjaga keselamatan, ini juga untuk menjaga estetika Kota Padang,” katanya.

Helmi juga mengusulkan agar baliho kosong yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat, seperti ajakan menjaga kebersihan, hemat air, atau imbauan strategis lainnya.
“Daripada dibiarkan kosong dan kumuh, lebih baik dimanfaatkan untuk pesan-pesan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi III DPRD Kota Padang turut membahas persoalan perlintasan sebidang kereta api yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Helmi menyebut pemerintah pusat melalui Balai dan Kementerian Perhubungan masih menanggung operasional penjagaan perlintasan hingga Desember 2026.

“Untuk tahun 2027 nanti, akan ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah yang dilalui jalur kereta api, seperti Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman,” katanya.

Ia meminta Dinas Perhubungan melakukan inventarisasi terhadap seluruh perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun yang liar.

Menurutnya, perlintasan liar harus dievaluasi karena dapat membahayakan masyarakat.

“Kalau memang tidak resmi dan terlalu rapat jaraknya, tentu harus ditertibkan. Tetapi untuk perlintasan resmi yang memang dibutuhkan masyarakat, Komisi III siap memberikan dukungan, termasuk terkait penambahan anggaran penjaga perlintasan,” tutupnya. (*)

Ketua DPRD Padang Muharlion Serap Aspirasi Warga Batang Kabung Ganting dalam Reses di Masjid Jihad    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Ketua DPRD Padang Muharlion Serap Aspirasi Warga Batang Kabung Ganting dalam Reses di Masjid Jihad
Turut hadir dalam kegiatan itu Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, serta Lurah Batang Kabung Ganting, Okimi Oktobery. (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, kembali menunjukkan komitmennya dalam menyerap langsung kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar di Masjid Jihad, Komplek Jihad Persada RW 010, Sabtu (2/5/2026).

Kegiatan reses tersebut berlangsung penuh antusias dan dihadiri ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Padang. 

Mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan, drainase, fasilitas umum, hingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat menjadi topik yang banyak disampaikan warga.

Turut hadir dalam kegiatan itu Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, serta Lurah Batang Kabung Ganting, Okimi Oktobery.

Dalam sambutannya, Muharlion menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung suara masyarakat.

Ia menyebut, setiap aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan di DPRD Kota Padang.

“Reses ini bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang bagi kami untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan,” ujar Muharlion di hadapan warga.

Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat realisasi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. 

Kehadiran Anggota DPR RI Rahmat Saleh dinilai menjadi kekuatan tambahan dalam mengawal aspirasi warga hingga ke tingkat nasional.

Suasana dialog berlangsung hangat dan interaktif. Warga terlihat antusias menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, sekaligus berharap adanya percepatan pembangunan di lingkungan mereka.

Muharlion memastikan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui komunikasi yang baik dengan para wakil rakyat.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami kawal dan perjuangkan sebaik mungkin,” tegas Muharlion.

Kegiatan reses ditutup dengan sesi diskusi dan silaturahmi bersama warga yang hadir, mencerminkan kedekatan Muharlion dengan masyarakat sebagai representasi wakil rakyat di Kota Padang. (*)

Ketua DPRD Padang Muharlion Serap Aspirasi Warga Koto Tangah, Siap Perjuangkan hingga Tingkat Pusat    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Ketua DPRD Padang Muharlion Serap Aspirasi Warga Koto Tangah, Siap Perjuangkan hingga Tingkat Pusat
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kantor Camat Koto Tangah, Kota Padang, Sabtu (2/5/2026). (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kantor Camat Koto Tangah, Kota Padang, Sabtu (2/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan penuh antusiasme masyarakat yang memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

Reses yang dipimpin langsung Muharlion itu turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi IV Rahmat Saleh, Anggota DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim, Sekretaris Camat Koto Tangah, para lurah se-Kecamatan Koto Tangah, serta Ketua KSB beserta anggota KSB se-Kecamatan Koto Tangah.

Dalam sambutannya, Muharlion menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal legislatif, tetapi menjadi ruang penting untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat. 

Ia menyebut, setiap aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat dan diperjuangkan, baik di tingkat DPRD Kota Padang maupun hingga ke pemerintah pusat.

“Reses ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan warga, lalu memperjuangkannya dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujar Muharlion.

Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan DPR RI agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara maksimal.

Kehadiran Anggota DPR RI Komisi IV, Rahmat Saleh, dinilai menjadi peluang strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Koto Tangah hingga ke tingkat nasional.

Berbagai aspirasi yang mencuat dalam reses tersebut di antaranya terkait pembangunan infrastruktur lingkungan, penanganan drainase, pemberdayaan masyarakat, hingga dukungan terhadap program sosial dan ketahanan pangan di wilayah Koto Tangah.

Muharlion memastikan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan prioritas dalam pembahasan program pembangunan ke depan. 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan kolaborasi demi kemajuan Kota Padang, khususnya Kecamatan Koto Tangah.

“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, aspirasi warga akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan bersama,” tegas Muharlion.

Kegiatan reses berlangsung interaktif dengan dialog langsung antara warga dan para legislator.

Masyarakat yang hadir berharap berbagai usulan yang disampaikan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan di wilayah mereka.  (*) 

Ketua DPRD Padang Serap Aspirasi Warga Padang Sarai, Drainase dan Banjir Jadi Sorotan    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Ketua DPRD Padang Serap Aspirasi Warga Padang Sarai, Drainase dan Banjir Jadi Sorotan
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menggelar kegiatan reses masa sidang III Tahun 2026 di kawasan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (3/5/2026). (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menggelar kegiatan reses masa sidang III Tahun 2026 di kawasan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, terutama terkait persoalan banjir dan drainase.

Reses yang berlangsung di wilayah RW 5 itu dihadiri oleh lurah setempat, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang, serta puluhan warga yang antusias menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan legislatif Kota Padang tersebut.

Dalam dialog bersama warga, persoalan banjir saat curah hujan tinggi menjadi keluhan utama masyarakat. 

Warga menilai kondisi drainase yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu menampung debit air ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Masyarakat meminta adanya kelanjutan pembangunan drainase di sejumlah titik yang belum tersentuh, sekaligus perbaikan saluran drainase lama yang dinilai mengalami penyempitan dan kerusakan sehingga memperparah genangan air saat musim hujan.

“Ketika hujan deras turun, air cepat meluap dan menggenangi permukiman warga. Kami berharap pembangunan drainase bisa dilanjutkan dan saluran yang sudah ada diperbaiki agar banjir tidak terus berulang,” ujar salah seorang warga dalam forum reses tersebut.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Muharlion menyatakan seluruh usulan warga akan ditampung dan dibawa ke parlemen untuk dibahas bersama pemerintah daerah.

Ia menegaskan, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah warga.

“Semua aspirasi masyarakat hari ini kami catat dan akan menjadi bahan pembahasan di DPRD bersama pemerintah kota. Permasalahan banjir dan drainase ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” kata Muharlion.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti drainase harus menjadi prioritas guna mengantisipasi dampak banjir yang kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi di sejumlah wilayah Kota Padang.

Kegiatan reses berlangsung penuh keakraban dan dialog interaktif. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan permukiman di kawasan Padang Sarai. (*)

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion Apresiasi Langkah PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion Apresiasi Langkah PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat yang membangun fasilitas toilet baru di enam sekolah di Kota Padang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 

Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dunia usaha terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan lingkungan sekolah.

Peresmian program dipusatkan di SMPN 43 Padang, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (30/4/2026), dan dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran, jajaran PLN, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat setempat.

Muharlion menilai keberadaan fasilitas sanitasi yang layak merupakan kebutuhan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.

“Ini bukan hanya soal membangun toilet, tetapi bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan manusiawi bagi anak-anak kita. DPRD Kota Padang tentu sangat mengapresiasi kontribusi PLN yang telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap dunia pendidikan,” ujar Muharlion, Jumat (01/05/2026).

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta terus diperkuat guna mendukung pembangunan fasilitas publik, khususnya di sektor pendidikan. 

Menurutnya, tantangan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.

Program TJSL PLN tersebut menyasar enam sekolah yang terdiri dari tiga SMP dan tiga SD, yakni SMPN 43 Padang, SMPN 27 Padang, SMPN 10 Padang, SDN 32 Kuranji, SDN 29 Ganting, dan SDN 19 Baringin.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Padang Fadly Amran turut menyampaikan apresiasi kepada PLN UID Sumbar dan PLN UP3 Padang atas kontribusi konkret dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan di Kota Padang.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Padang saat ini tengah menargetkan perbaikan sekitar 1.000 toilet sekolah secara bertahap sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan.

“Fasilitas toilet yang bersih dan representatif merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Kami berharap inisiatif PLN ini dapat menjadi contoh bagi BUMN lain di Sumatera Barat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata Fadly.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Padang, Dian Widiana Kuswara, menjelaskan total bantuan yang disalurkan dalam program tersebut mencapai sekitar Rp780 juta dengan pembangunan sebanyak 26 bilik toilet.

Rinciannya, SMPN 43 Padang memperoleh empat bilik toilet, SMPN 27 Padang lima bilik, dan SMPN 10 Padang lima bilik. Sedangkan masing-masing SDN 32 Kuranji, SDN 29 Ganting, dan SDN 19 Baringin mendapatkan empat bilik toilet.

“Seluruh fasilitas dibangun menggunakan material sepablock yang kuat dan efisien. Toilet dirancang sesuai standar kebersihan dan higienitas, dilengkapi pemisahan toilet putra dan putri, serta akses ramah disabilitas sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas,” jelas Dian. (*)

Yonnarlis Respons Keluhan Jalan Rusak Warga Pitalah    
Jumat, Mei 08, 2026

On Jumat, Mei 08, 2026

Yonnarlis Respons Keluhan Jalan Rusak Warga Pitalah
Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Fraksi PKB, Yonnarlis, turun langsung meninjau ruas jalan Simpang Balai Tingga–Jambak–Sulayan di Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh. (Foto/Pajok). 

BENTENGSUMBAR.COM
-  Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Fraksi PKB, Yonnarlis, turun langsung meninjau ruas jalan Simpang Balai Tingga–Jambak–Sulayan di Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kamis (7/5/2026), setelah menerima laporan masyarakat terkait kondisi jalan rusak dan berlubang yang rawan kecelakaan.

Dalam peninjauan itu, Yonnarlis menerima langsung aspirasi warga yang disampaikan Wali Nagari Pitalah, Kamili Dt Marajo. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan yang telah rusak lebih dari tiga tahun tersebut karena menjadi akses utama masyarakat menuju perkampungan, nagari, dan kecamatan.

“Jalan ini sudah lebih tiga tahun rusak. Jalan berlubang dan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan,” kata Kamili Dt Marajo.

Ia menyebut kondisi jalan yang rusak membahayakan pengguna kendaraan, terutama pengendara sepeda motor. Selain itu, ruas jalan tersebut juga menjadi jalur penting untuk menunjang aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Menindaklanjuti laporan itu, Yonnarlis langsung menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar, Mustika Suarman. Dinas PUPR kemudian menurunkan staf untuk melakukan survei lapangan.

“Hasil survei di lapangan akan dilakukan patching atau penambalan pada jalan yang rusak dan berlubang,” ujar Mustika Suarman.

Ia mengatakan kondisi jalan yang berlubang sangat membahayakan pengguna kendaraan dan perlu segera ditangani untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Sementara itu, Yonnarlis memastikan pihaknya akan terus mengawal proses perbaikan jalan tersebut hingga terealisasi. (*)