HEADLINE
90 Persen Narkotika Dominasi Perkara di Kota Padang, Muharlion: Ini Harus Jadi Perhatian Serius    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Ketua DPRD, Muharlion, menilai maraknya peredaran narkotika harus menjadi alarm bersama, terutama karena dampaknya dapat mengancam generasi muda.
Ketua DPRD, Muharlion, menilai maraknya peredaran narkotika harus menjadi alarm bersama, terutama karena dampaknya dapat mengancam generasi muda. (Foto/Edg). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Suasana berbeda terlihat saat Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Koswara, membuka kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMP Negeri 13 Padang, Senin (27/4). Dengan nada menggugah, ia melontarkan pertanyaan sederhana namun bermakna, “Siapa ingin menjadi jaksa atau hakim?”

Alih-alih disambut antusias, pertanyaan itu justru dijawab dengan keheningan. Tak satu pun siswa yang mengangkat tangan. Mayoritas memilih diam, seolah menunggu jalannya kegiatan sosialisasi yang menjadi bagian dari program pembinaan hukum bagi pelajar tersebut.

Di balik momen itu, tersimpan persoalan serius yang tengah dihadapi Kota Padang, yaitu tingginya angka peredaran narkotika. Kejari Padang mencatat, dari sekitar 100 perkara yang ditangani setiap bulan, sekitar 90 persen di antaranya merupakan kasus narkotika, baik sebagai pengedar maupun pemakai.

Koswara menegaskan, kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan kerja sama semua pihak. “Rata-rata 100 perkara dalam sebulan, 90 persennya narkotika. Ini sangat kita sayangkan dan harus kita tekan seminimal mungkin,” ujarnya kepada wartawan.

Sebagai bentuk keseriusan, Kejari Padang tidak ragu mengambil langkah tegas. Bahkan, tuntutan hukuman mati telah diajukan terhadap pelaku pengedar sabu dengan barang bukti mencapai 50 kilogram. Jumlah tersebut dinilai sangat berbahaya jika beredar luas.

“Kalau 50 kilogram sabu ini beredar, dampaknya bisa merusak generasi muda dalam jumlah besar. Kita tidak akan main-main terhadap para bandar,” tegas Koswara.

Meski demikian, ia menyebut keterlibatan remaja dalam kasus narkotika masih relatif kecil. Kasus yang melibatkan pelajar lebih banyak berkaitan dengan perkelahian. Namun, potensi ancaman tetap ada dan tidak boleh diabaikan.

Karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi hukum terus digencarkan. Program Jaksa Masuk Sekolah menjadi salah satu upaya untuk membekali pelajar dengan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran.

Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari DPRD Kota Padang. Ketua DPRD, Muharlion, menilai maraknya peredaran narkotika harus menjadi alarm bersama, terutama karena dampaknya dapat mengancam generasi muda.

“Dengan adanya temuan 50 kilogram sabu di Padang, tentu ini harus jadi perhatian serius. Dampaknya bisa menyasar anak-anak kita jika tidak diantisipasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti tawuran dan balap liar yang perlu ditangani secara komprehensif melalui penguatan edukasi hukum sejak dini.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menyebut bahwa tingkat kenakalan remaja seperti tawuran dan balap liar mulai menunjukkan penurunan. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan memberikan dampak positif bagi pelajar.

“Sosialisasi tentang bahaya tawuran, balap liar, serta sanksi hukum yang menyertainya terus kita lakukan. Ini memberikan efek bagi siswa di sekolah,” jelasnya.

Harapannya, kesadaran hukum dapat tumbuh sejak dini, sehingga pelajar tidak hanya menjauhi pelanggaran, tetapi juga berani mengambil peran sebagai generasi penegak hukum di masa depan. (Edg)

Gelanggang Randai Rang Mudo, Wawako Pariaman: Melestarikan Budaya Minangkabau di Kalangan Generasi Muda    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Gelanggang Randai Rang Mudo, Wawako Pariaman: Melestarikan Budaya Minangkabau di Kalangan Generasi Muda
Sanggar Seni Mustika Minang menggelar Festival Randai Tradisi Remaja Tingkat Sumatera Barat 2026 dengan tema "Galanggang Randai Rang Mudo". (Foto/Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dalam upaya melestarikan warisan budaya Minangkabau, komunitas pemuda yang tergabung dalam Sanggar Seni Mustika Minang menggelar Festival Randai Tradisi Remaja Tingkat Sumatera Barat 2026 dengan tema "Galanggang Randai Rang Mudo" yang diikuti ratusan pelajar SMP s/d SMA se Sumatera Barat.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 25-26 April 2026 di Museum Budaya Kota Pariaman, Minggu (26/4/2026) ini ditutup  Gubernur Sumbar diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat,  Syaiful Bahri, dan dihadiri  Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi.

Wakil Walikota Pariaman, Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan, Pemko Pariaman menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan Gelanggang Randai Rang Mudo yang diinisiasi oleh Sanggar Seni Mustika Minang ini sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Minangkabau di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga dan menghidupkan kembali seni tradisi randai yang menjadi identitas kultural daerah. Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat, kebersamaan, dan kearifan lokal masih relevan serta mampu diwariskan secara berkelanjutan," ujarnya.

Atas nama Pemko Pariaman, Wawako Mulyadi berharap kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Kota Pariaman untuk turut berperan aktif dalam pelestarian budaya. 

Selain itu, kegiatan atraksi budaya seperti ini juga diharapkan mampu menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda yang berakhlak, kreatif, dan mencintai budaya daerah.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program-program kebudayaan yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya. (R/at)

Dinsos-PPA Soroti Luka Psikis Siswi SMP Talawi, Sawahlunto; Siap Dampingi Pemulihan Korban    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto, Adri Yusman
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto, Adri Yusman. (Foto/Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah sorotan atas kasus siswi SMP di Talawi yang sempat dinyatakan positif hamil melalui pemeriksaan awal, sebelum akhirnya didiagnosis menderita usus buntu akut dan menjalani operasi, perhatian kini mengarah pada dampak yang dialami korban, terutama luka psikologis yang disebut muncul akibat stigma yang sempat berkembang.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMDPPA) Kota Sawahlunto, Adri Yusman, menyatakan pihaknya siap melakukan pendampingan apabila anak mengalami gangguan psikologis dan membutuhkan pemulihan.

Hal itu disampaikan Adri saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp, Senin (27/4/2026).

Menurut Adri, saat ini Tim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Sawahlunto tengah mendampingi orang tua korban membuat pengaduan di Polres Sawahlunto.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, jika anak mengalami tekanan psikologis, pemerintah melalui pihaknya siap memberi pendampingan pemulihan mental bagi korban.

“Jika memang anak mengalami gangguan psikologi, kami akan mendampingi untuk memulihkan mental anak tersebut kembali, dengan catatan menyangkut anak. Untuk kasus lainnya tentu bukan ranah kami,” ujarnya.

Adri mengatakan informasi mengenai kasus tersebut diketahuinya setelah mendapat arahan Wali Kota Sawahlunto usai membaca pemberitaan terkait kasus itu. Menurutnya, pihaknya ditugaskan untuk memberi pendampingan terhadap anak.

Ia juga menyayangkan persoalan ini dinilai tidak lebih awal diklarifikasi oleh pihak terkait sehingga isu berkembang luas dan disebut menambah tekanan psikologis terhadap korban.

“Sangat disayangkan, seharusnya dari awal segera diklarifikasi sehingga isu itu tidak berkembang luas dan membuat anak tertekan secara psikologis,” ujarnya.

Ia bahkan menyinggung klarifikasi semestinya cepat diambil pihak layanan kesehatan.

“Cepat diambil oleh Puskesmas,” katanya.

Saat dikonfirmasi awak media dan diberitahukan berdasarkan keterangan orang tua korban bahwa pada Jumat sebelumnya pihak Puskesmas sempat mendatangi keluarga serta berjanji akan datang ke sekolah untuk mengklarifikasi fakta yang sebenarnya, Adri mengaku terkejut mengetahui langkah itu disebut tidak terlaksana.

“Hari Jumat itu memang pihak Puskesmas sempat mengajak untuk mendampingi, tapi kami tolak karena hal tersebut bukan tugas dan kewenangan kami. Saya sangka memang dilakukan mereka pada hari Sabtu tersebut,” kata Adri.

Menurut Adri, informasi tersebut baru diketahuinya kembali dalam konfirmasi dengan awak media. Ia menilai bila klarifikasi dilakukan sejak awal, persoalan tidak semestinya berkembang luas hingga memberi tekanan psikologis terhadap anak.

Menurutnya, secara prosedural kasus tersebut sebelumnya belum masuk kewenangan PPA karena belum ada pengaduan dari orang tua korban. Namun ketika persoalan masuk ke ranah hukum, pendampingan perlindungan anak dapat berjalan.

Di tengah perkembangan itu, perhatian terhadap kasus ini pun tidak lagi hanya tertuju pada polemik pemeriksaan awal, tetapi juga pada penderitaan yang dialami seorang anak yang disebut menanggung tekanan sosial dan psikologis akibat isu yang berkembang.

Sebab bagi korban anak, luka yang muncul tidak selalu berhenti ketika fakta diklarifikasi. Ada dampak yang bisa bertahan lebih lama, rasa malu, tekanan batin, hilangnya rasa aman, yang pemulihannya membutuhkan pendampingan serius dan berkelanjutan. (*) 

Pewarta: Marjafri

Kadis Kominfo Pimpin Apel Pagi, Tegaskan Disiplin dan Kekompakan Kunci Keberhasilan Pelayanan    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Kadis Kominfo Pimpin Apel Pagi, Tegaskan Disiplin dan Kekompakan Kunci Keberhasilan Pelayanan
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan dinas tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo, Susi Sofianti Saidani, SH, MM. (Foto/Kominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Semangat kerja dan kedisiplinan menjadi fokus utama dalam apel pagi yang digelar di halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, pada Senin, 27 April 2026. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan dinas tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo, Susi Sofianti Saidani, SH, MM.

Kegiatan dimulai dengan penyampaian laporan kehadiran yang disampaikan oleh masing-masing kepala bidang. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan setiap pegawai, sekaligus menjadi dasar perbaikan kinerja ke depannya.

Dalam arahannya, Susi menyampaikan bahwa ke depannya pelaksanaan apel pagi akan dijadikan kegiatan rutin yang wajib diselenggarakan di setiap organisasi perangkat daerah, sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ia menekankan, keikutsertaan yang tertib dalam kegiatan seperti ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun karakter serta menumbuhkan rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara.

“Kedisiplinan yang kita tunjukkan dalam hal-hal sederhana seperti hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh akan tercermin pula dalam kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain menyoroti aspek kedisiplinan, Susi juga mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa bekerja dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan terus berusaha meningkatkan mutu hasil kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak dapat dicapai secara individu, melainkan membutuhkan kerja sama yang baik serta kekompakan yang terjaga di antara seluruh unsur pegawai.

“Kita ibaratkan satu tubuh yang bergerak bersama. Jika satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka keseluruhan kinerja akan terganggu. Oleh karena itu, mari kita bangun kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Kami juga akan terus melaksanakan berbagai upaya pembinaan, guna menciptakan perbaikan yang berkelanjutan demi kemajuan bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Susi menyampaikan harapan agar seluruh kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Kominfo dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menyampaikan permohonan maaf yang tulus apabila dalam menjalankan tugas dan memimpin organisasi terdapat sikap atau kebijakan yang dirasa tegas maupun keras, yang semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan dan kemajuan bersama.

Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan keteraturan tersebut, ia meminta agar segera disusun jadwal pelaksanaan apel pagi yang berlaku di setiap unit kerja, sehingga kegiatan ini dapat berjalan secara terstruktur dan konsisten.

Apel pagi ditutup dengan doa bersama yang dipimpin untuk keselamatan dan kelancaran tugas, sebelum seluruh pegawai kembali melaksanakan aktivitas kerja masing-masing dengan semangat yang baru.(80)

Semarak dan Harap Membara: 160 Pramuka Penggalang Bersaing Rebutkan Kursi Perwakilan Kabupaten Solok di Jambore Nasional 2026    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Semarak dan Harap Membara: 160 Pramuka Penggalang Bersaing Rebutkan Kursi Perwakilan Kabupaten Solok di Jambore Nasional 2026
Pada Sabtu, 25 April 2026, tempat tersebut dipenuhi oleh ratusan siswa yang mengenakan seragam lengkap dengan atribut kebanggaan mereka. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Suasana di Gedung Olahraga Batu Tukang, Koto Baru, Kecamatan Kubu Gang, terasa jauh lebih hidup dan penuh semangat dibandingkan hari-hari biasanya. Pada Sabtu, 25 April 2026, tempat tersebut dipenuhi oleh ratusan siswa yang mengenakan seragam lengkap dengan atribut kebanggaan mereka. 

Mereka adalah para Pramuka Penggalang yang berkumpul untuk mengikuti rangkaian seleksi tahap pertama dalam rangka menentukan wakil daerah yang akan tampil dalam ajang Jambore Nasional XII Tahun 2026.

Sebanyak 160 peserta yang berasal dari 48 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di seluruh wilayah Kabupaten Solok turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Mereka datang membawa harapan dan tekad yang kuat, dengan satu tujuan utama: menjadi bagian dari 32 orang terbaik yang akan diberi kepercayaan mewakili daerah ini dalam pertemuan kepramukaan berskala nasional tersebut.

Lebih dari sekadar proses pemilihan dan penyaringan kemampuan, kegiatan ini juga menjadi wadah pembentukan jati diri serta penanaman nilai-nilai luhur yang menjadi landasan gerakan kepramukaan. 

Ketua Kwartir Cabang 0302 Kabupaten Solok, H. Candra, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang setingkat nasional membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga kematangan mental serta pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

“Kami ingin memastikan bahwa mereka yang terpilih nantinya benar-benar siap secara menyeluruh, baik dalam hal kemampuan maupun sikap dan perilaku. Sebab, peserta yang dikirimkan akan menjadi wajah dan representasi Kabupaten Solok di hadapan seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa panitia pelaksana telah menyusun sistem penilaian yang terstruktur dengan baik, serta melibatkan tim yang berkompeten, guna menjamin seluruh tahapan seleksi berjalan secara adil, objektif, dan profesional tanpa adanya unsur yang merugikan salah satu pihak.

Sejak pagi hari, para peserta telah mengikuti serangkaian kegiatan secara berurutan, dimulai dari proses pendaftaran hingga berbagai ujian dan penilaian kemampuan yang telah disusun. 

Ketua Panitia Seleksi, Afrizal M. Zen, menjelaskan bahwa setiap calon peserta harus melewati lima tahapan penilaian yang dirancang khusus untuk mengukur berbagai aspek keterampilan serta kesiapan mereka sebagai anggota Pramuka Penggalang.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap penyaringan. Pada tahap awal ini, kami akan memilih sekitar 70 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melaju ke babak selanjutnya. Setelah melalui penilaian yang lebih mendalam, akhirnya akan ditetapkan 32 orang terbaik yang terdiri dari 16 peserta putra dan 16 peserta putri sebagai perwakilan daerah,” jelas Afrizal.

Di tengah kesibukan dan keseriusan proses penilaian, suasana kekeluargaan tetap terasa kental dan menghangatkan suasana. Pada hari yang sama, momen berharga turut dirayakan, di mana Afrizal yang akrab disapa dengan sebutan Kak Kumis genap berusia 63 tahun. Perayaan tersebut dilaksanakan secara sederhana namun penuh makna melalui doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang pengurus, yang turut mempererat ikatan persaudaraan di antara seluruh peserta, panitia, dan pembina yang hadir.

Bagi para peserta, proses ini menjadi langkah awal yang berharga menuju pengalaman baru yang lebih luas dan bermakna. Jambore Nasional bukan sekadar ajang pertemuan antaranggota Pramuka dari seluruh penjuru tanah air, melainkan juga menjadi ruang pembelajaran yang nyata untuk memupuk rasa kebersamaan, melatih kemandirian, serta mengasah jiwa kepemimpinan yang akan berguna bagi masa depan mereka.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok beserta jajaran gerakan kepramukaan berharap dapat melahirkan duta-duta terbaik yang tidak hanya unggul dalam berbagai aspek, tetapi juga mampu mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilai kepramukaan dalam setiap tindakan dan langkah kehidupan sehari-hari.(BO)

Wako Fadly Amran Ucapkan Terima Kasih kepada Zigo Rolanda    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Wako Fadly Amran Ucapkan Terima Kasih kepada Zigo Rolanda
Wali Kota Padang Fadly Amran mendampingi Anggota DPR RI Zigo Rolanda meninjau rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban 3. (Foto/Prokompim Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Padang Fadly Amran mendampingi Anggota DPR RI Zigo Rolanda meninjau rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban 3 berkapasitas 200 liter/detik di IPA Palukahan, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (27/4/2026).

Peninjauan ini difokuskan pada percepatan pembangunan SPAM sebagai salah satu infrastruktur vital dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Padang, terutama pascabencana yang berdampak pada menurunnya kualitas dan distribusi layanan air.

Rombongan meninjau langsung kesiapan lahan serta progres awal pekerjaan yang telah mulai dilakukan. Hadir pula perwakilan dari pemerintah provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum yang turut mendukung realisasi proyek tersebut.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui DPR RI dan kementerian terkait dalam mendorong percepatan pembangunan SPAM di Kota Padang.

“Terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda, serta jajaran Kementerian PU atas dukungan terhadap proses rehabilitasi Kota Padang, termasuk realisasi pembangunan SPAM baru di Palukahan dengan kapasitas 200 liter per detik,” ujar Fadly Amran.

Ia menegaskan bahwa kehadiran SPAM Taban 3 sangat dinantikan masyarakat, mengingat kondisi layanan air bersih yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.

“Kita telah melihat bahwa pekerjaan awal sudah mulai dilakukan. Mudah-mudahan setelah proses lelang selesai, pembangunan SPAM ini dapat segera berjalan dan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait layanan air bersih yang sempat menurun,” lanjutnya.

Fadly Amran juga menitipkan harapan kepada DPR RI agar terus mengawal dukungan dari Kementerian PU, termasuk percepatan realisasi SPAM di kawasan Universitas Andalas guna memenuhi kebutuhan air dalam beberapa tahun ke depan.

Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program strategis di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami di DPR RI akan terus mendorong dan mengawal pembangunan SPAM ini agar dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang,” ujar Zigo.

Selain peninjauan SPAM, rombongan juga menyempatkan diri melihat lokasi rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan yang sama. Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam mendukung peningkatan sistem pengelolaan sampah di Kota Padang ke depan. (*)

IASMA 1 Landbouw Bukittinggi dan Aisyiyah Gelar Bakti Sosial Operasi Celah Bibir dan Lelangit, Gubernur Mahyeldi : Wujud Kepedulian Nyata untuk Masyarakat    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

IASMA 1 Landbouw Bukittinggi dan Aisyiyah Gelar Bakti Sosial Operasi Celah Bibir dan Lelangit, Gubernur Mahyeldi : Wujud Kepedulian Nyata untuk Masyarakat
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka kegiatan bakti sosial operasi celah bibir dan lelangit dalam rangka memeriahkan Milad ke-109 ‘Aisyiyah, Senin (27/4/2026). (Foto/Biro Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka kegiatan bakti sosial operasi celah bibir dan lelangit dalam rangka memeriahkan Milad ke-109 ‘Aisyiyah, Senin (27/4/2026).

Kegiatan kolaboratif ini melibatkan Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah, Rumah Sakit Umum ‘Aisyiyah Padang, Ikatan Alumni SMA 1 (IASMA 1) Landbouw Bukittinggi, serta dukungan Smile Train Indonesia. Pelaksanaan dipusatkan di RSU ‘Aisyiyah Padang dan berlangsung selama tiga hari, 27 hingga 29 April 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas konsistensi pelaksanaan operasi bibir sumbing gratis yang kini memasuki tahun keempat.

“Alhamdulillah, kegiatan ini telah berjalan untuk keempat kalinya. Terima kasih kepada alumni SMA 1 Landbouw Bukittinggi yang terus berkontribusi melalui aksi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi para penerima manfaat, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidup.

“Kegiatan ini sangat membantu masyarakat. Sesuai temanya, ‘Senyum dan Tawamu Bahagia Kita Bersama’, operasi ini memberikan dampak positif, terutama dalam membangun rasa percaya diri saudara-saudara kita,” katanya.

Selain operasi celah bibir dan lelangit, rangkaian kegiatan sosial juga mencakup aksi kemanusiaan lainnya, seperti rencana distribusi hewan kurban menjelang Iduladha serta bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam menyukseskan kegiatan tersebut, mulai dari RSU ‘Aisyiyah Padang, Pengurus Wilayah ‘Aisyiyah, hingga Smile Train Indonesia.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran bersama dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Menurutnya, persoalan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan layanan medis, tetapi juga erat dengan perilaku sehari-hari, termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Persoalan kesehatan juga dipengaruhi oleh perilaku. Jika kesadaran kita terhadap kebersihan masih rendah, maka dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan dan biaya yang harus ditanggung,” jelasnya.

Ia menambahkan, biaya pengelolaan sampah yang tinggi merupakan konsekuensi dari rendahnya disiplin masyarakat, sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

Selain itu, Gubernur juga mendorong peningkatan edukasi pola hidup sehat, khususnya bagi generasi muda, melalui keterlibatan aktif berbagai pihak.

Menutup sambutannya, Gubernur Mahyeldi kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini memberi manfaat luas, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (adpsb/cen/bud)

Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah Tingkat Provinsi, Gubernur Mahyeldi Tekankan Pentingnya Inovasi dan Kemandirian Daerah    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah Tingkat Provinsi, Gubernur Mahyeldi Tekankan Pentingnya Inovasi dan Kemandirian Daerah
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Senin (27/4/2026). (Foto/Biro Adpim) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Senin (27/4/2026).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam amanat tersebut, disampaikan sejumlah fokus utama, antara lain penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antar daerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian penting.

Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Poin utamanya adalah bagaimana otonomi daerah menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan penguatan kemandirian fiskal,” ujarnya.

Ia mengakui, kemandirian fiskal masih menjadi tantangan bagi banyak daerah, termasuk Sumbar. Karena itu, Pemerintah Provinsi terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor unggulan.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada dana pusat. Di Sumbar, sektor pariwisata dan UMKM terus kita dorong agar PAD meningkat dan program pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” katanya.

Terkait perencanaan pembangunan, Mahyeldi menekankan pentingnya sinkronisasi antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih program.

“Sinkronisasi adalah kunci. Program provinsi, kabupaten/kota, hingga nasional harus saling terhubung. Saat ini kita juga mendorong sistem digital terintegrasi agar lebih transparan dan berbasis kinerja,” jelasnya.

Ke depan, ia berharap pelaksanaan otonomi daerah semakin mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas wilayah.

“Otonomi bukan berarti berjalan sendiri. Justru kerja sama antar daerah harus diperkuat, terutama dalam menangani isu bersama seperti infrastruktur dan kebencanaan,” tutupnya.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, ASN, serta berbagai unsur di lingkungan Pemprov Sumbar. Kepala Kesbangpol Sumbar, Mursalim, bertindak sebagai komandan upacara. (adpsb/cen/bud)

Hasan Nasbi Kembali ke Kabinet, Duduki Kursi Penasihat Khusus Presiden    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Hasan Nasbi Kembali ke Kabinet, Duduki Kursi Penasihat Khusus Presiden
Pelantikan Hasan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 53P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Konsultan politik Hasan Nasbi kembali ke jajaran Kabinet Merah Putih. 

Hasan diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Hasan dilantik dalam jabatannya yang baru tersebut di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026. 

Pelantikan Hasan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 53P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Dalam pelantikan ini, Prabowo membacakan dan mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti Hasan Nasbi dan para pejabat lain yang dilantik.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada, UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja sebai-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo diikuti Hasan, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Hasan bukan orang baru dalam lingkungan Kabinet Merah Putih. Hasan sempat menduduki kursi Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) dan berakhir pada September 2025. Kemudian, Hasan ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. (*)

Jumhur Hidayat Resmi Dilantik Menteri Lingkungan Hidup Geser Hanif Faisol    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Jumhur Hidayat Resmi Dilantik Menteri Lingkungan Hidup Geser Hanif Faisol
Aktivis buruh Mohammad Jumhur Hidayat resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Aktivis buruh Mohammad Jumhur Hidayat resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Jumhur menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq yang mendapat tugas baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pelantikan Jumhur berdasarkan Keppres No 51 P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Usai keputusan pengangkatan yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti,

Jumhur mengambil sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan jabatan yang diteken Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup, diikuti Presiden Prabowo.

Prosesi diakhiri dengan pemberian selamat oleh Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan tamu undangan. (*) 

Sumber: RMOL

KPK Usul Ketum Parpol Dibatasi Dua Periode, Noel: Kok Lembaga Hukum Berpolitik    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

KPK Usul Ketum Parpol Dibatasi Dua Periode, Noel: Kok Lembaga Hukum Berpolitik
Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenezer alias Noel. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenezer alias Noel, mengaku heran dengan usulan KPK yang membatasi pimpinan partai politik (parpol) hanya dua periode.

Noel menilai, saran yang dikeluarkan Lembaga Antirasuah itu keluar dari ranahnya sebagai institusi hukum. 

"Apalagi kemarin KPK sok ngedikte partai, pimpinan partai cocoknya dua periode, kok lembaga hukum berpolitik. Ini aneh, itu bukan domainnya," kata Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Noel juga menyebut orang-orang yang di dalam KPK sudah tidak kredibel. Sebab, ia menilai mereka menyebut kerap menyatakan pernyataan bohong.

"Standar mereka aja bukan standar hukum yang mereka pakai, standar iblis. Suka berbohong, bohong tuh iblis. Kedua, licik. Licik juga standar iblis dan liar, gitu loh," ujarnya.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan jabatan ketum parpol dibatasi hanya dua periode. Pembatasan ini bertujuan agar proses kaderisasi parpol berjalan dengan baik.

Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Direktorat Monitoring menyelesaikan kajian tata kelola partai politik. 

Dalam kajiannya, KPK menemukan empat permasalahan, salah satunya, belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi.

Noel Ogah Jadi Saksi di Sidang Kasus Pemerasan K3 Kemnaker "Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," bunyi salah satu rekomendasi KPK. (*) 

Sumber: Okezone.com

Reaksi Kubu Roy Suryo Menanggapi Janji Jokowi yang bakal Menunjukkan Ijazahnya di Persidangan    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Reaksi Kubu Roy Suryo Menanggapi Janji Jokowi yang bakal Menunjukkan Ijazahnya di Persidangan
Kubu Roy Suryo meragukan sikap Joko Widodo (Jokowi) yang mengklaim akan menunjukkan ijazah asli di persidangan.

BENTENGSUMBAR.COM
- Kubu Roy Suryo meragukan sikap Joko Widodo (Jokowi) yang mengklaim akan menunjukkan ijazah asli di persidangan.

Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin, pihak terlapor menilai pernyataan tersebut hanya repetisi atau janji-janji yang pernah terlontar sebelumnya.

Ahmad Khozinudin mengatakan bahwa kesiapan Jokowi untuk membawa ijazah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi sulit untuk dipercaya.

Menurutnya, janji serupa telah sering disampaikan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan wawancara, namun hingga kini pembuktian tersebut belum pernah terjadi.

"Apa yang disampaikan kuasa hukum Jokowi (Yakup Hasibuan) sulit dipercaya dan sebenarnya merepetisi apa yang disampaikan Jokowi," ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2026).

Pihak Roy Suryo menilai bahwa apa yang diucapkan oleh Yakup Hasibuan hanyalah upaya untuk meredam keraguan publik.

Ijazah dari SD, SMP, SMA hingga S1 UGM akan ditunjukkan di pengadilan.

"Itu klaim yang bermasalah dari sisi beziknya proses peradilan pidana yang saat ini diproses oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka kewenangan untuk pembuktian bukan lagi pada Jokowi berbeda dengan kasus perdata," tuturnya.

Khozinudin menegaskan dalam perkara perdata Jokowi sebagai tergugat memiliki kewenangan penuh untuk membuktikan dia memiliki ijazah asli.

"Dalam perdata dia (Jokowi) dapat hadir dan menunjukkan langsung ijazah di pengadilan, tapi dalam proses pidana kewenangan itu berada pada jaksa," ujarnya.

Hal ini disampaikan kubu Roy Suryo sebagai respons atas rencana tim hukum Jokowi yang menyatakan perkara fitnah ijazah ini harus tuntas di meja hijau. (*)

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol
Pengamat politik Adi Prayitno, Direktur Parameter  Politik Indonesia itu menilai, gagasan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir bahwa kandidat harus berasal dari kader partai. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), dan kepala daerah harus melalui sistem kaderisasi partai politik direspons pengamat politik Adi Prayitno.

Direktur Parameter  Politik Indonesia itu menilai, gagasan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir bahwa kandidat harus berasal dari kader partai.

“Problemnya, mana mungkin bisa mengikuti proses rekrutmen dan kaderisasi termasuk pendidikan politik berjenjang di sebuah partai kalau dia bukan kader, bukan pengurus, dan tidak punya kartu anggota,” ujar Adi, lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 27 April 2026.

Menurutnya, meski KPK tidak secara eksplisit menyebut kandidat harus kader partai, publik akan menafsirkan demikian karena sistem kaderisasi pada umumnya hanya berlaku bagi anggota dan pengurus partai.

Adi juga menyoroti penolakan sejumlah partai politik terhadap usulan tersebut. Menurutnya, alasan parpol yang menilai gagasan itu membatasi hak politik di luar partai perlu dibuktikan secara konkret.

“Kalau parpol setuju calon presiden dan wakil presiden tidak harus melalui jenjang kaderisasi atau tidak harus menjadi bagian dari partai politik, mestinya partai politik mengusulkan perubahan undang-undang pemilu,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pencalonan presiden dan wakil presiden sepenuhnya berada di tangan partai politik atau gabungan partai.

“Gemboknya di situ, ada di partai politik,” ujar Adi.

Karena itu, ia mendorong agar jika ingin membuka ruang lebih luas, DPR bersama partai politik perlu merevisi aturan tersebut, termasuk mempertimbangkan skema calon perseorangan seperti dalam pemilihan kepala daerah.

“Bukankah di Pilkada calon perseorangan itu boleh, tidak harus dari partai politik. Kenapa Pilpres tidak juga dibuka terkait calon perseorangan?” pungkasnya. (*) 

Sumber: RMOL

Prabowo Dikabarkan Lantik Pejabat Hari Ini, Qodari Buka Suara    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Prabowo Dikabarkan Lantik Pejabat Hari Ini, Qodari Buka Suara
Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Qodari merespons kabar pelantikan sejumlah pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Qodari merespons kabar pelantikan sejumlah pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. 

Menurut Qodari, pelantikan pejabat maupun reshuffle, sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo.

"Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari beliau," kata Qodari lewat pesan singkat, Senin (27/4).

Belakangan isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat.

Seskab Teddy Indra Wijaya juga sempat buka suara terkait isu reshuffle tersebut.

"Tunggu aja," kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Namun, Teddy tak menjawab lugas kapan reshuffle itu akan dilakukan.

"Nanti Bapak Presiden akan menceritakan," ujarnya.

Prabowo terakhir kali melakukan reshuffle pada 5 Februari 2026 lalu. Saat itu, ia melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Juda menggantikan posisi Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu. Thomas Djiwandono meninggalkan jabatan itu setelah terpilih menjabat Deputi Gubernur BI.

Thomas menggantikan Juda yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur BI. (*) 

Kasus Andrie Yunus, Mahfud MD: Peradilan Militer Sah jika 4 Tersangka Tentara, Masalahnya Ada Indikasi Sipil    
Senin, April 27, 2026

On Senin, April 27, 2026

Kasus Andrie Yunus, Mahfud MD: Peradilan Militer Sah jika 4 Tersangka Tentara, Masalahnya Ada Indikasi Sipil
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus secara formal memang berada di ranah peradilan militer. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus secara formal memang berada di ranah peradilan militer. 

Hal itu sejalan dengan status empat tersangka yang seluruhnya berasal dari kalangan militer. 

"Sekarang tersangkanya 4 orang dan itu militer semua. Memang menjadi wewenang peradilan militer. Itu tidak salah secara formal," ujar Mahfud di Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2026).

Namun, dia menyoroti di balik penetapan tersangka yang baru menyentuh empat orang.

Padahal, di sisi lain ada indikasi jumlah pelaku yang jauh lebih besar, termasuk keterlibatan sipil. 

"Kenapa hanya 4 orang? Ya kan temuan-temuan yang diindikasikan itu ABCD-nya kira-kira ada 13-16 orang. Ada sipilnya juga," ucapnya. 

Menurut Mahfud, jika dugaan keterlibatan sipil terbukti, maka jalur peradilan tidak lagi bisa berhenti di militer. 

Skema peradilan koneksitas justru relevan untuk mengadili perkara dengan pelaku campuran militer dan sipil.

"Dalam keadaan begitu di Pasal 170 KUHAP yang baru disebutkan kalau terhadap pencampuran pelakunya melibatkan militer dan sipil maka peradilannya koneksitas," katanya.

Penanganan perkara masih bisa berkembang seiring munculnya fakta hukum baru di persidangan. 

Jika dalam proses sidang terungkap keterlibatan pihak lain termasuk sipil, maka perkara tersebut dapat diperluas ke skema peradilan koneksitas.

Mahfud juga menyinggung adanya laporan yang masuk ke Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan pihak sipil. 

Laporan tersebut juga dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong penerapan peradilan koneksitas.  

"Kita tunggu saja perkembangannya, yang penting menurut saya ini adalah peluang atau momentum bagi kita untuk berhukum dengan baik mumpung dua-duanya UU KUHAP dan KUHP kan baru semua," ungkapnya. 

"Kalau sejak awal sudah dipreteli, dipolitisasi, itu nanti akan jadi kebiasaan buruk lagi," sambungnya. 

Sebagai informasi, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap telah mengidentifikasi 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Bahkan, peran pelaku juga berhasil diidentifikasi oleh tim berdasarkan hasil investigasi internal. (*)