BentengSumbar.com

Yota Balad Serahkan Seragam Sekolah Gratis, 1.300 Siswa SD di Pariaman Dapat Paket Lengkap

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyerahkan langsung bantuan seragam sekolah gratis kepada siswa SDN 15 Ampalu, Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Senin (14/9/2026). (Foto: Armaidi).

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar baik bagi keluarga di Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman kembali menunjukkan komitmennya meringankan beban orang tua siswa melalui program seragam sekolah gratis bagi murid sekolah dasar (SD).

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyerahkan langsung bantuan seragam sekolah gratis kepada siswa SDN 15 Ampalu, Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Senin (14/9/2026).

Program tersebut menyasar sekitar 1.300 murid kelas I SD yang tersebar di 72 SD Negeri di Kota Pariaman. Bantuan ini menjadi salah satu bentuk perhatian Pemko Pariaman terhadap kebutuhan pendidikan sekaligus upaya membantu orang tua memenuhi perlengkapan sekolah anak.

Bantuan yang diberikan bukan sekadar pakaian seragam. Setiap siswa mendapatkan paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari sepatu, tas, baju dan rok/celana, topi, serta dasi.

Dengan paket tersebut, para siswa diharapkan dapat mengikuti aktivitas belajar dengan perlengkapan yang lebih memadai. Di sisi lain, orang tua tidak lagi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dasar anak ketika memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.

Yota Balad berharap bantuan seragam sekolah gratis tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para siswa. Ia juga mendorong agar bantuan itu menjadi tambahan semangat bagi anak-anak untuk belajar dan meraih prestasi.

Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman dan percaya diri.

Program seragam sekolah gratis ini sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat. Terlebih bagi keluarga yang harus mengatur berbagai kebutuhan rumah tangga, bantuan perlengkapan sekolah dapat memberikan ruang penghematan bagi orang tua.

Pemko Pariaman berharap program tersebut dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terciptanya akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak di Kota Pariaman.

Dengan bantuan perlengkapan sekolah yang lengkap, para siswa diharapkan semakin percaya diri datang ke sekolah, lebih bersemangat mengikuti pembelajaran, serta tumbuh menjadi generasi Pariaman yang berprestasi dan berkualitas. (win/at)

Selasa, September 15, 2026

Fiskal Sumbar Terbatas, Mahyeldi ‘Rem’ Pokir DPRD: Tak Sesuai Kewenangan Tak Bisa Jalan

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Mahyeldi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (14/9/2026). (Foto: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan agar setiap program yang masuk dalam RAPBD Sumbar 2027 benar-benar berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Peringatan itu juga secara tegas ditujukan terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sumbar. Mahyeldi menegaskan, usulan anggota dewan harus diselaraskan dengan kewenangan provinsi dan prioritas pembangunan, terlebih kondisi fiskal Sumbar saat ini sangat terbatas.

Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (14/9/2026).

Mahyeldi mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPRD Sumbar yang mendorong pemerintah daerah lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk program-program yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Kami sangat sepakat dengan itu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus konsen dengan kewenangan-kewenangan provinsi,” kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, persoalan kewenangan tidak boleh dianggap sepele dalam penyusunan APBD. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, setiap rupiah anggaran harus diarahkan secara tepat sasaran dan digunakan untuk urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

“Apalagi saat sekarang ini fiskal kita sangat terbatas. Maka, kita harapkan teman-teman di DPRD juga harus sejalan dengan ini,” ujarnya.

Karena itu, Mahyeldi meminta kesepahaman antara eksekutif dan legislatif tidak berhenti dalam forum rapat paripurna. Prinsip tersebut harus benar-benar diterapkan ketika pembahasan RAPBD 2027 berlangsung, termasuk saat memilah dan menetapkan pokir DPRD.

Mahyeldi menegaskan, setiap usulan pokir harus terlebih dahulu dipastikan memiliki hubungan yang jelas dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Usulan yang berada di luar kewenangan provinsi dinilai berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

“Jangan sampai kita menyampaikan bahwa kita harus fokus pada kewenangan provinsi, tetapi ketika pembahasan anggaran berlangsung justru ada usulan yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut,” katanya.

Untuk mencegah munculnya program yang tidak sesuai koridor kewenangan, Mahyeldi mengaku telah memberikan arahan khusus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap usulan yang masuk dalam pembahasan RAPBD akan dilakukan penyesuaian dan verifikasi.

“Saya sudah tegaskan kepada TAPD, ketika ada yang tidak sesuai dengan kewenangan, maka pokirnya tidak akan bisa dijalankan,” tegas Mahyeldi.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal Sumbar tidak boleh menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran pada program yang tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi Pemprov dan DPRD untuk semakin selektif menentukan prioritas.

Mahyeldi berharap Pemprov Sumbar dan DPRD mampu mempertahankan kesamaan pandangan hingga seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 selesai. Fokus pada kewenangan dan prioritas pembangunan dinilai penting agar APBD benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita harus memastikan anggaran yang tersedia betul-betul digunakan untuk program yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” tegasnya. (adpsb/cen/bud)

Selasa, September 15, 2026

APBD Payakumbuh 2027 Capai Rp834 Miliar, Wali Kota Zulmaeta Ingatkan Setiap Rupiah Harus Berbuah Manfaat

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin (14/9/2026). (Foto: Hermiko).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Payakumbuh memproyeksikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp789,21 miliar. Namun, di tengah target pendapatan tersebut, Pemko Payakumbuh juga menghadapi defisit anggaran sebesar Rp44,83 miliar karena belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp834,05 miliar.

Rancangan postur APBD Payakumbuh 2027 itu disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin (14/9/2026).

Elzadaswarman menegaskan, APBD 2027 tidak boleh sekadar menjadi tumpukan angka dalam dokumen pemerintah. Anggaran harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui transformasi sosial ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Rancangan APBD yang kita bahas pada hari ini bukanlah sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan prioritas pembangunan daerah di tahun 2027. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wakil Wali Kota yang akrab disapa Om Zet tersebut.

Dari sisi pendapatan, Rp789,21 miliar terdiri atas Pendapatan Transfer sebesar Rp619,16 miliar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp170,04 miliar. Besarnya porsi transfer menunjukkan bahwa kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan penting bagi Pemko Payakumbuh.

Target PAD tersebut berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp49,02 miliar, Retribusi Daerah Rp97,52 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp13,77 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9,72 miliar.

Pemko Payakumbuh menegaskan peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan cara membebani masyarakat dan dunia usaha. Optimalisasi penerimaan akan diarahkan melalui kebijakan yang adil, transparan, akuntabel, serta didukung digitalisasi pembayaran dan pemutakhiran basis data wajib pajak.

“Peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar besaran nominal penerimaan. Upaya ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat maupun dunia usaha,” tegas Elzadaswarman.

Sektor UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata, dan BUMD juga akan didorong agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemko Payakumbuh untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer.

Di sisi belanja, Pemko Payakumbuh mengalokasikan Rp834,05 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi Rp719,46 miliar, Belanja Modal Rp112,58 miliar, serta Belanja Tidak Terduga Rp2 miliar.

Dengan pendapatan Rp789,21 miliar berhadapan dengan belanja Rp834,05 miliar, APBD 2027 mengalami defisit Rp44,83 miliar. Pemerintah daerah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2026 dengan nilai yang sama.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, melalui kebijakan yang disampaikan dalam penyusunan RAPBD tersebut, menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal. Seluruh jajaran Pemko diminta berpegang pada prinsip money follows program dan value for money, sehingga anggaran harus mengikuti program prioritas dan setiap pengeluaran harus menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

Elzadaswarman berharap pembahasan RAPBD 2027 antara Pemko Payakumbuh dan DPRD berlangsung terbuka, konstruktif, serta benar-benar mengawal kepentingan masyarakat.

“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” pungkasnya. (HM)

Selasa, September 15, 2026

IKM Semarang Total Dukung Kafilah Sumbar di MTQ Nasional XXXI, Konsumsi hingga Atraksi Budaya Disiapkan

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Dukungan penuh diberikan IKM Semarang kepada Kafilah Provinsi Sumbar yang tengah berjuang dalam MTQ Nasional XXXI di Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM – Dukungan penuh diberikan Ikatan Keluarga Minang (IKM) Semarang kepada Kafilah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang tengah berjuang dalam MTQ Nasional XXXI di Semarang, Jawa Tengah.

Bukan sekadar menyambut kedatangan kafilah, IKM Semarang menunjukkan kepedulian nyata dengan ikut memastikan kebutuhan para peserta terpenuhi selama mengikuti perlombaan. Salah satunya melalui penyediaan konsumsi makan siang dan makan malam bagi kafilah Sumbar setiap hari.

Ketua IKM Semarang, Nafrizon Bogek, mengatakan pihaknya mengoordinasikan para perantau Minang yang memiliki usaha rumah makan di Semarang untuk bergiliran menyediakan makanan bagi kafilah. Makanan tersebut kemudian langsung diantar ke hotel tempat kafilah Sumbar menginap.

“Perantau kita yang punya usaha rumah makan di Semarang, kita gilir untuk menyediakan makan siang dan malam setiap hari. Langsung kita antar ke hotel tempat kafilah menginap,” ujar Bogek di Semarang, Senin (14/9/2026).

Tak berhenti pada konsumsi utama, IKM Semarang bersama Pemerintah Provinsi Sumbar juga menyediakan buah-buahan secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan, kebutuhan vitamin, serta stamina para kafilah yang sedang bertanding membawa nama Sumbar di tingkat nasional.

“Buah-buahan ini juga penting untuk menjaga kebutuhan vitamin dan stamina kafilah. Agar para kafilah sehat selalu selama mengikuti perlombaan,” katanya.

Solidaritas perantau Minang itu bahkan sudah terlihat sejak rombongan Kafilah Sumbar tiba di Semarang. Kedatangan mereka di Bandara Ahmad Yani disambut dengan Tari Minang yang melibatkan mahasiswa Minang yang berada di Semarang.

Dukungan kemudian berlanjut dalam pawai ta’aruf MTQ Nasional. IKM Semarang turut membantu menghadirkan kendaraan hias yang menampilkan miniatur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kendaraan tersebut juga dimeriahkan pertunjukan kesenian gandang tasa sebagai representasi budaya Minangkabau.

Pada pembukaan MTQ Nasional di Lapangan Pancasila, dukungan IKM Semarang kembali terlihat. Sejumlah mahasiswa Minang dilibatkan dalam barisan defile Kontingen Sumbar dengan mengenakan pakaian adat Minangkabau.

Bogek mengungkapkan, rangkaian dukungan tersebut terlaksana berkat koordinasi IKM Semarang dengan Kabag Bina Mental Biro Kesra Setdaprov Sumbar, Marwansyah. Menurutnya, meski persiapan dilakukan dalam waktu relatif singkat, kekompakan masyarakat Minang di perantauan membuat berbagai agenda dapat dilaksanakan dengan baik.

“Saya mendapatkan nomor kontak Pak Datuk (Marwansyah) dari Ketua IKM Jawa Tengah tiga hari sebelum kedatangan. Jadi komunikasinya singkat. Namun berkat kekompakan perantau IKM Semarang, semuanya berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Marwansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada IKM Semarang yang telah memberikan dukungan kepada Kafilah Sumbar selama mengikuti MTQ Nasional XXXI.

Menurutnya, kepedulian tersebut menjadi bukti kuatnya hubungan ranah dan rantau dalam mendukung berbagai agenda Sumatera Barat. Perantau tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi ikut mengambil bagian dalam perjuangan kafilah.

“Semuanya terlaksana berkat kolaborasi yang baik antara ranah dan rantau. Terima kasih kepada IKM Semarang yang telah berkontribusi cukup besar terhadap Kafilah Sumbar,” katanya.

Marwansyah menilai dukungan masyarakat Minang di perantauan menjadi energi tambahan bagi para kafilah. Mereka tidak hanya membawa nama Sumbar dalam kompetisi, tetapi juga merasakan langsung dukungan moral dari masyarakat Minang yang berada jauh dari kampung halaman.

“Dukungan seperti ini tentu memberikan semangat bagi kafilah. Mereka tidak hanya merasa membawa nama Sumbar, tetapi juga merasakan bahwa masyarakat Minang di rantau ikut mendoakan dan mendukung perjuangan mereka,” tambahnya. (adpsb/bud)

Selasa, September 15, 2026

Sidak RSUD Sadikin Pariaman, Yota Balad Desak Percepatan Pembangunan: Kebutuhan Ruang Rawat Makin Mendesak

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Didampingi Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, Yota Balad turun langsung melihat progres pembangunan sekaligus berdialog dengan tim pelaksana di lapangan. (Foto: Armaidi).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Pariaman, Yota Balad, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan gedung baru penunjang fasilitas kesehatan di RSUD dr. Sadikin Pariaman, Desa Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur, Senin (14/9/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, Yota Balad turun langsung melihat progres pembangunan sekaligus berdialog dengan tim pelaksana di lapangan. Sidak tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Pariaman memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan sesuai target, baik dari sisi kemajuan pekerjaan maupun kualitas konstruksi.

Yota tidak ingin pembangunan fasilitas kesehatan hanya berhenti pada pekerjaan fisik tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Karena itu, perkembangan pembangunan menjadi perhatian serius Pemko Pariaman di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Penambahan fasilitas dan ruang pelayanan di RSUD dr. Sadikin dinilai semakin mendesak. Tingginya angka kunjungan masyarakat dan kebutuhan ruang rawat inap membuat kapasitas rumah sakit harus segera diperkuat agar pelayanan kesehatan tidak terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.

Kondisi tersebut pula yang mendorong Pemko Pariaman terus mendesak pemerintah pusat agar kelanjutan pembangunan RSUD dr. Sadikin yang sempat terbengkalai selama beberapa tahun segera direalisasikan. Bagi Pemko Pariaman, persoalan ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang layak.

Yota Balad sebelumnya telah melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah pihak di pemerintah pusat, mulai dari Bappenas hingga Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan. Langkah tersebut ditempuh untuk membuka jalan percepatan pembangunan rumah sakit yang menjadi salah satu fasilitas kesehatan penting bagi masyarakat Pariaman.

Pemko Pariaman berharap dukungan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp50 miliar dapat segera direalisasikan. Dengan dukungan tersebut, pembangunan RSUD dr. Sadikin diharapkan dapat kembali berjalan maksimal dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2027.

Sidak Yota Balad bersama Wawako Mulyadi sekaligus menunjukkan bahwa Pemko Pariaman tidak ingin persoalan fasilitas kesehatan dibiarkan berlarut-larut. Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan, percepatan pembangunan RSUD dr. Sadikin menjadi pekerjaan yang tidak bisa lagi ditunda.

Pemerintah daerah kini menunggu langkah konkret pemerintah pusat agar rencana pembangunan tersebut tidak kembali menjadi proyek yang mangkrak. Masyarakat membutuhkan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, nyaman, dan memadai, bukan sekadar janji pembangunan. (win/at)

Selasa, September 15, 2026

Dies Natalis ke-70 Unand, Mahyeldi Sentil Riset Jangan Berhenti di Publikasi: Harus Jadi Solusi untuk Rakyat

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Mahyeldi saat menghadiri Sidang Terbuka dan Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-70 atau Lustrum XIV Universitas Andalas di Auditorium Unand, Limau Manis, Padang, Senin (14/9/2026). (Foto: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendorong Universitas Andalas (Unand) memperkuat ekosistem riset dan inovasi agar hasil penelitian tidak berhenti di jurnal atau publikasi ilmiah. Ia menegaskan, riset perguruan tinggi harus mampu diterjemahkan menjadi solusi konkret yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Sidang Terbuka dan Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-70 atau Lustrum XIV Universitas Andalas di Auditorium Unand, Limau Manis, Padang, Senin (14/9/2026).

Menurut Mahyeldi, memasuki usia 70 tahun merupakan momentum penting bagi Unand untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan. Tujuh dekade perjalanan Unand, kata dia, telah membuktikan ketekunan, ketangguhan, serta kemampuan perguruan tinggi tersebut untuk terus berkembang menghadapi perubahan zaman.

“Atas nama pribadi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan masyarakat Sumbar, kami menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga besar Unand yang memasuki usia tujuh dekade. Ini perjalanan panjang yang menunjukkan ketekunan, ketangguhan, dan kemampuan untuk terus berkembang,” ujar Mahyeldi.

Sejak berdiri pada September 1956 sebagai perguruan tinggi negeri pertama di luar Pulau Jawa, Unand telah melahirkan alumni, akademisi, dan peneliti yang berkiprah di berbagai bidang. Kontribusinya tidak hanya dirasakan di Sumbar, tetapi juga pada level nasional hingga internasional.

Namun, Mahyeldi mengingatkan, tantangan masyarakat ke depan tidak semakin sederhana. Kemajuan kecerdasan artifisial (AI), transformasi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan, transisi energi, persoalan kesehatan hingga masalah sosial menuntut perguruan tinggi menghasilkan riset yang lebih relevan, adaptif, dan kolaboratif.

“Di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dan memberi solusi,” tegasnya.

Karena itu, Mahyeldi berharap orientasi riset Unand tidak semata-mata mengejar capaian akademik. Penelitian harus memiliki keterhubungan yang kuat dengan kebutuhan pembangunan sehingga hasilnya dapat diwujudkan menjadi inovasi kebijakan, teknologi maupun praktik yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Sumbar, lanjutnya, memiliki begitu banyak persoalan sekaligus potensi yang dapat menjadi ruang pengembangan riset aplikatif. Mulai dari pertanian, perikanan, kesehatan, lingkungan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif hingga penguatan adat dan budaya, semuanya membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Mahyeldi juga mengapresiasi program pengabdian masyarakat Unand melalui kuliah kerja nyata (KKN) yang selama ini telah memberikan manfaat di berbagai daerah. Ia berharap pengabdian tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi semakin diarahkan untuk membantu menjawab persoalan masyarakat, termasuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Sumbar.

Di sisi lain, Mahyeldi menyambut peluncuran aplikasi Student Connect sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan di lingkungan Unand. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu membuat layanan bagi sivitas akademika menjadi lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan responsif.

Memasuki usia ke-70, Mahyeldi juga mendorong Unand menyiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik. Lulusan harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mampu berkolaborasi, adaptif terhadap perubahan, serta tetap menjunjung tinggi integritas.

Dalam konteks Sumbar, Mahyeldi menilai pengembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan selaras dengan nilai adat dan budaya Minangkabau. Filosofi alam takambang jadi guru dinilai mengandung pesan bahwa proses belajar tidak pernah berhenti, melainkan terus berkembang melalui pengamatan, pengalaman, dan pengabdian.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang Universitas Andalas sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar hasil riset semakin terhubung dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Rektor Unand Efa Yonnedi dalam laporannya menyampaikan bahwa Dies Natalis ke-70 menjadi momentum bagi Universitas Andalas untuk merefleksikan perjalanan tujuh dekade sekaligus menatap arah pengembangan universitas pada masa mendatang. (adpsb/cen/bud)

Senin, September 14, 2026

Rabab Galuk Mulai Langka, Yota Balad Dorong Pelestarian dan Siapkan Creative Hub di Pariaman

BentengSumbar On Senin, September 14, 2026

Wali Kota Pariaman Yota Balad membuka Gala Premier & Screening Film Dokumenter Budaya bertajuk “Rabab Galuk” di Niru Coffee, Minggu malam (14/9). (Foto: Armaidi).

BENTENGSUMBAR.COM – Warisan budaya khas Pariaman, Rabab Galuk, mulai menghadapi tantangan serius di tengah derasnya perkembangan zaman. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Pariaman yang mendorong generasi muda mengambil peran lebih besar dalam mengenali, menghidupkan, sekaligus melestarikan seni budaya lokal.

Pesan itu mengemuka saat Wali Kota Pariaman Yota Balad membuka Gala Premier & Screening Film Dokumenter Budaya bertajuk “Rabab Galuk” di Niru Coffee, Minggu malam (14/9). Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk kembali memperkenalkan salah satu warisan budaya khas Pariaman kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Didampingi Ketua TP PKK Kota Pariaman, Ny. Yosneli Balad, Yota mengapresiasi penyelenggara dan komunitas seni yang telah mengangkat Rabab Galuk melalui karya film dokumenter. Menurutnya, upaya tersebut penting karena sejumlah adat dan seni budaya lokal Pariaman mulai kurang dikenal masyarakat umum.

“Pemerintah Kota Pariaman sangat mendukung anak-anak muda untuk menghidupkan komunitas. Di era digitalisasi ini, generasi muda harus bisa berkreasi dan berinovasi,” ujar Yota.

Tak sekadar memberikan dukungan moral, Pemko Pariaman juga menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem seni dan ekonomi kreatif. Yota mengungkapkan rencana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membangun Gedung Creative Hub, yang diharapkan menjadi pusat aktivitas sekaligus wadah bagi anak muda menyalurkan bakat di bidang seni pertunjukan, perfilman, dan seni budaya.

Yota juga menginstruksikan jajaran kepala OPD yang hadir agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam membina komunitas kreatif. Dukungan pemerintah, menurutnya, harus diarahkan untuk membuka ruang bagi anak muda agar mampu melahirkan kreativitas dan inovasi sekaligus menjaga identitas budaya daerah.

Khusus Rabab Galuk, Yota menilai pelestarian tidak bisa berhenti pada pertunjukan atau dokumentasi. Alat musik tradisional tersebut memiliki kekhasan karena dalam pembuatannya memanfaatkan bahan tradisional, salah satunya kulit jantung kerbau. Karena keberadaannya mulai langka, ia mendorong adanya langkah konkret untuk mempertahankan tradisi pembuatannya serta memberikan pembinaan secara rutin melalui dukungan anggaran.

Gala Premier film dokumenter Rabab Galuk pun menjadi pengingat bahwa ketika generasi muda tidak lagi mengenal warisan budaya daerah, bukan tidak mungkin seni tradisi tersebut perlahan hilang. Karena itu, dukungan pemerintah, komunitas seni, dan kreativitas generasi muda menjadi kunci agar Rabab Galuk tetap hidup dan tidak sekadar menjadi cerita masa lalu Pariaman. (wi/fad/at)