DPRD Padang

PADANG

SUMBAR

Latif
Ruhut Sitompul: Ahok Bilang Mau Berbisnis setelah Bebas
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

Ruhut Sitompul: Ahok Bilang Mau Berbisnis setelah Bebas
BENTENGSUMBAR. COM - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ruhut Sitompul mengatakan sempat menanyakan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal rencananya setelah bebas dari penjara. 

Menurut Ruhut, Ahok akan tetap mendukung Joko Widodo atau Jokowi tetapi tidak akan terjun secara langsung dalam kampanye pemilihan presiden 2019.

Ruhut menuturkan, Ahok akan mengambil sikap mendukung Jokowi meski tidak terlibat langsung dalam kampanye pilpres. "Dia bilang mau kerja, mau berbisnis," ujarnya kepada wartawan setelah acara pembekalan tim Bravo 5 di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara, Senin 10 Desember 2018.

Ahok diperkirakan bakal bebas pada 24 Januari 2018. Direktur Jenderal Pemasyaraktan Sri Puguh Budi Utami mengatakan jika dipotong remisi Natal akhir tahun ini, Ahok bakal bebas pada tanggal itu.

"Ahok mendapat total remisi 3 bulan 15 hari," kata Sri Puguh saat berkunjung ke kantor Tempo bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Senin, 10 Desember 2018.

Ahok dinyatakan bersalah oleh majelis hakim karena terbukti melakukan penodaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada 2016. Hakim memvonis Ahok 2 tahun penjara. Ia telah menjalani hukuman sejak 9 Mei 2017. Sebelumnya, Ahok juga telah mendapatkan remisi umum.

Pengacara Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan kondisi Ahok semakin bagus. Sudirta juga memperkirakan kliennya bakal bebas pada awal 2019.

"Pak Ahok makin sehat, jiwanya makin matang, menjadi semakin sabar dan emosinya sudah menurun, sudah bagus," kata Sudirta kepada Tempo, Senin, 3 Desember 2018. Ia mengaku telah mengunjungi kliennya itu sekitar sebulan lalu.

(Sumber: tempo.co)

Dubes Saudi: Ada yang Ingin Hancurkan Hubungan Saya dengan NU
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

Dubes Saudi: Ada yang Ingin Hancurkan Hubungan Saya dengan NU
BENTENGSUMBAR. COM - Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menerima rekaman suara yang dia pastikan sebagai rekaman audio dari Dubes Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah al-Shuaibi. Dalam rekaman itu, Osama menyatakan ada yang mencoba menghadap-hadapkannya dengan Nahdlatul 'Ulama (NU).

Rekaman tersebut diposting oleh Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok Imron Rosyadi Hamid melalui akun Facebook miliknya. Dalam postingannya, selain mengunggah rekaman audio pernyataan Osama, Imron memberikan keterangan 'Ini adalah rekaman suara Dubes Saudi Arabia yang meminta maaf ke warga NU melalui Mbak Yenny Wahid.' Namun ketika dicek dalam rekaman berdurasi 50 detik itu, tak ada kata-kata yang menyatakan permintaan maaf.

"Seseorang mencoba menghancurkan hubungan baik antara saya dan Nahdlatul Ulama, antara saya dengan rakyat Indonesia," kata Osama dengan menggunakan bahasa Inggris dalam rekaman itu. 

Osama menyatakan dia cinta masyarakat Indonesia, menghargai NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya. Oleh karena itu, ia menyampaikan salam kepada bangsa Indonesia dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang menyangkutnya dirinya usai kembali dari Arab Saudi.

"Demi Allah saya cinta masyarakat Indonesia. Insyaallah saya akan kembali minggu depan untuk menyelesaikan semuanya," tutur Osama.

Untuk diketahui, hubungan NU dan Osama memanas setelah diplomat dari Saudi itu melepas Tweet mengenai 'bendera tauhid dibakar oleh organisasi sesat'. Kicauan itu sudah dihapus di linimasa namun sempat di-capture oleh pihak NU.

Kembali ke Yaqut, orang nomor satu di Ansor itu juga memberikan tanggapan melalui akun Facebook miliknya terhadap rekaman audio yang diunggah Imron. Gust Yaqut, demikian dia biasa disapa, memberikan maaf untuk Osama.

"Kita maafkan. Kita saling memaafkan. Ini yang diajarkan oleh agama. Ini yang diteladankan sang junjungan, Nabi Muhammad SAW. Shollu'alannabiy," tutur Yaqut dalam postingannya.

Dimintai konfirmasi mengenai postingannya itu, Yaqut menyatakan dia memastikan rekaman audio tersebut dipastikan merupakan suara dari Osama. 

"Menurut konfirmasi yang saya terima, itu benar suara Dubes Osama," tutur Yaqut.

Redaksi telah menghubungi Yenny Wahid mengenai postingan Imron ini. Namun telepon dan pesan singkat yang dikirimkan, belum direspons.

(Sumber: detik.com)

Pascaperusakan oleh Massa, Polsek Ciracas Dijaga Ketat
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

Pascaperusakan oleh Massa, Polsek Ciracas Dijaga Ketat
BENTENGSUMBAR. COM - Polisi masih berjaga di Polsek Ciracas pascaperusakan oleh massa. Polsek Ciracas disterilkan dari warga.

Pantauan detikcom, Rabu, 12 Desember 2018 situasi Polsek Ciracas, Jl Raya Bogor, Jakarta Timur sudah kondusif. Namun, sejumlah personel polisi tampak tetap berjaga-jaga di sekitar Polsek Ciracas. 

Ada polisi berseragam lengkap, ada pula yang berseragam preman. Mereka tampak berjaga menyebar di area dalam dan luar polsek.

Pintu masuk ke area Polsek Ciracas pun dijaga ketat. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun dilarang masuk.

Pintu masuk Polsek Ciracas pun tampak ditutup dengan papan kayu. 

Sementara itu, arus lalu lintas di depan Polsek Ciracas terpantau lancar. Sejumlah warga terlihat menyaksikan kondisi Polsek Ciracas dari kejauhan.

Kejadian perusakan Polsek Ciracas oleh massa terjadi pada Selasa, 11 Desember 2018 malam. Polisi kini memburu para pelaku perusakan tersebut.

(Sumber: detik.com)

Walkot Banda Aceh Marah Kotanya Disebut Paling Tidak Toleran Nomor 2
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

Walkot Banda Aceh Marah Kotanya Disebut Paling Tidak Toleran Nomor 2
BENTENGSUMBAR. COM - LSM Setara Institute menempatkan Banda Aceh sebagai kota nomor dua paling tidak toleran di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengaku tidak terima atas hasil survei tersebut karena sangat merugikan ibu kota Provinsi Aceh.

"Aceh ini nama saja sudah jelas. Aceh (akronim dari) Arab, China, Eropa, dan Hindia. Dari nenek moyang sangat toleran di Kota Banda Aceh. Jangan sekarang, dari nenek moyang kita sangat toleran. Kalau tidak toleran, banyak yang bukan agama Islam di sini tidak akan bisa hidup," kata Aminullah saat ditemui seusai pelantikan kepala desa di Gampong Pineung, Banda Aceh, Aceh, Selasa, 11 Desember 2018. 

Pemerintah Kota Banda Aceh kerap menggelar pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mempererat kerukunan. Selama ini juga belum pernah ada konflik antarumat beragama yang terjadi Kota Banda Aceh. 

"Ada sesuatu hal di Banda Aceh bukan karena umat beragama, tapi antarpribadi. Di Banda Aceh tidak pernah kita dengar terjadi (masalah antarumat beragama). Maka saya protes berat yang dilakukan survei itu, karena itu adalah merugikan Kota Banda Aceh," kata Aminullah dengan nada tinggi. 

Aminullah mempertanyakan indikator, dasar, serta sampel yang digunakan Setara Institute untuk menggelar survei. Menurut Aminullah, kerukunan umat beragama di Banda Aceh sangat penting, terutama dalam rangka menguatkan berbagai sektor pembangunan, pariwisata, membangun infrastruktur, dan mendatangkan investor. 

"Jadi jangan hasil penilaian yang tidak jelas itu bisa merugikan Kota Banda Aceh," ungkap Aminullah. 

LSM Setara Institute melansir daftar kota-kota di Indonesia yang paling toleran dan paling tidak toleran. Hasilnya, Aceh menduduki nomor dua dari bawah. Berikut ini 10 kota dengan skor toleransi terendah:

85. Sabang, 3.757
86. Medan, 3.710
87. Makassar, 3.637
88. Bogor, 3.533
89. Depok, 2.490
90. Padang, 3.450
91. Cilegon, 3.420
92. Jakarta, 2.880
93. Banda Aceh, 2.830
94. Tanjung Balai, 2.817

(Sumber: detik.com)

Datangi Dewan Pers, Aktivis 98 Kecam Pernyataan Prabowo
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

Datangi Dewan Pers, Aktivis 98 Kecam Pernyataan Prabowo
BENTENGSUMBAR. COM - Aktivis 98 tergabung dalam Rumah Gerakan 98 mendatangi Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. 

Aktivis mengecam pernyataan capres Prabowo Subianto yang dianggap mengintervensi kebebasan pers di Indonesia.

Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard Haloho menegaskan upaya ini adalah komitmen mendukung kemerdekaan dan kebebasan pers. 

Sikap ini diambil usai Prabowo memboikot dan mengajak pendukung tak lagi menghormati pekerja media di lapangan.

Bernard menilai sikap Prabowo tak memahami fungsi pers dan kebebasan pers di Indonesia yang telah diperjuangkan tahun 98 lalu.

Sementara Ketua Dewan Pers Josep Adi Prasetyo meminta aktivis menahan diri. 

Sebab Dewan Pers akan melakukan pembicaraan internal terkait pernyataan Prabowo.

(Sumber: beritasatu.com)

Jokowi: Anggaran Jangan Dihabiskan untuk Rapat dan Perjalanan Dinas
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

Jokowi: Anggaran Jangan Dihabiskan untuk Rapat dan Perjalanan Dinas
BENTENGSUMBAR. COM - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi di Istrana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. 

Presiden meminta APBN 2019 digunakan secara efektif.

“Persiapakan dengan baik program-progran 2019 sehingga dapat berjalan efektif sejak diawal Januari 2019. Artinya persiapan lelang harus dilakukan lebih awal,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, dana sebesar Rp 2.165,1 triliun dan belanja negara Rp 2.461,1 triliun itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat. 

Jokowi juga menekankan agar para penerima DIPA tak bermain-main terhadap korupsi, penyalagunaan, dan pemborosan.

“Saya minta pimpinan di daerah cek betul bahwa anggaran untuk kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung itu apa? kebanyakan rapat, kebanyakan perjalanan dinas, kebanyakan honor untuk tim,” ungkap Jokowi.

(Sumber: beritasatu.com)

Menkeu Tegaskan Pemerintah Tak Bangun Infrastruktur dengan Utang
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

Menkeu Tegaskan Pemerintah Tak Bangun Infrastruktur dengan Utang
BENTENGSUMBAR. COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak membangun infrastruktur dengan menggunakan utang. Menurut dia, ada beberapa skema pembiayaan untuk membangun infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah.

Pernyataan Sri Mulyani menanggapi keinginan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Jika terpilih menjadi presiden Indonesia, Prabowo berjanji tidak akan mengunakan utang untuk membangun infrastruktur.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (KPBU), hingga Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

"Jadi itu semua mekanisme kalau menggunakan ekuitas tidak utang. Kalau ada infrastruktur yang sudah jalan, kemudian disekuritisasi, dan kita bisa hasilkan dana dari itu, itu berarti kita bisa mendapatkan dana baru," kata dia di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.

Dirinya menambahkan, sekuritisasi proyek infrastruktur melalui pasar modal akan menghasilkan dana baru untuk membangun infrastruktur lainnya. Dengan begitu maka dana yang ada bisa terus digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menjaminkan infrastruktur yang sudah ada.

"Kalau sekuritisasi berarti kita melakukan equity financing, itu enggak pakai debt financing. Kalau equity financing berarti ada yang punya modal mereka masukkan, kalau swasta ya merek masuk, kalau kita lihat, libatkan swasta banyak, kita harus dengarkan keinginannya apa," jelas dia.

Biasanya, lanjut dia, swasta akan melihat apakah proyek infrastruktur yang dikembangkan bisa menguntungkan. Jika tidak, pihak swasta akan meminta jaminan kepada pemerintah atau masuk dengan skema pinjaman pembiayaan lainnya yang tersedia.

"Kalau pandangan risiko mereka sensitif, mereka enggak berani masuk ekuitas, masuknya loan dulu. Kita menyiapkan banyak mekanisme. Poin saya (keinginan Prabowo) itu ide yang baik, kita hargai. Itu mungkin menimbulkan kemampuan financing yang kita butuhkan," pungkasnya.

(Sumber: medcom.id)

KPK panggil Deddy Mizwar terkait Meikarta
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

KPK panggil Deddy Mizwar terkait Meikarta
BENTENGSUMBAR. COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada Rabu, 12 Desember 2018 sebagai saksi penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Saya dapat informasi tadi ada sejumlah saksi yang diperiksa termasuk unsur pimpinan di Provinsi Jawa Barat yang pada saat itu memimpin, yaitu mantan Wakil Gubernur Jawa Barat akan diperiksa besok dalam proses penyidikan dugaan suap terkait proyek Meikarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Soal pemanggilan Deddy Mizwar, KPK menyatakan lembaganya perlu perlu mendalami bagaimana proses terkait dengan rekomendasi perizinan Meikarta saat itu.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen "fee" fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada  April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

(Sumber: antaranews.com)

Guntur Romli: Sandiaga Tak Mengerti Dunia Ulama
Rabu, Desember 12, 2018

On Rabu, Desember 12, 2018

Guntur Romli: Sandiaga Tak Mengerti Dunia Ulama
BENTENGSUMBAR. COM - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dituding tidak mengerti dunia ulama. Sandiaga juga disebut tidak punya latar belakang pengetahuan Islam yang kuat.

Sehingga Sandiaga bisa tertipu dengan ceramah-ceramah seseorang yang mengaku sebagai ulama. Tudingan itu disampaikan Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli.

"Sandiaga sebut saja siapa ulama yang dimaksud. Sandiaga tidak mengerti dunia ulama, dia tidak punya latar belakang pengetahuan Islam yang kuat, sehingga mudah tertipu pernah yang ceramah pakai agama disebut ulama," kata Guntur kepada Suara.com, Senin, 10 Desember 2018.

Alasan Guntur tuding Sandiaga lantaran pasangan Prabowo Subianto itu menyebut banyak ulama khawatir menjadi target aparat kepolisian dengan dikriminalisasi.

Guntur meminta Sandiaga menyebut sosok ulama yang dimaksudkan Sandiaga. Pasalnya, Guntur menilai penceramah yang menyebarkan kebencian melalui isi ceramahnya tidak bisa disebut sebagai ulama.

Guntur menerangkan kalau sosok ulama seyogyanya lahir dan besar di organisasi-organisasi Islam. Kalau menyinggung penceramah Habib Bahar yang ditetapkan sebagai tersangka, Guntur menilai hal tersebut dilakukan karena Habib Bahar telah menyebarkan ujaran kebencian dalam ceramahnya.

"Bahar FPI dan Sugik Nur tersangka bukan karena menghina pemerintah. Bahar menghina etnisitas. Sugik Nur menghina NU dan Banser. Ini penegakan hukum bukan kriminalisasi," pungkasnya.

Untuk diketahui, Sandiaga mengaku banyak ulama yang menjadi pendukungnya mengeluh karena merasa turut menjadi target sebagai pelaku pelangggaran hukum. Sandiaga meminta kepada para pendukungnya agar tak menuding aparat kepolisian melakukan kriminalisasi terhadap ulama menyusul adanya penetapan penceramah Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

(Sumber: suara.com)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *