HEADLINE
Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Kecam Keras Orgen Tunggal Diiringi Artis Erotis di Rimbo Tarok Kuranji    
Kamis, Juli 30, 2026

On Kamis, Juli 30, 2026

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Kecam Keras Orgen Tunggal Diiringi Artis Erotis di Rimbo Tarok Kuranji
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari daerah pemilihan (Dapil) I Sumbar, yaitu Kota Padang, Evi Yandri Rajo Budiman dengan latar pelaku. (Foto Kolase: Zamri Yahya). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari daerah pemilihan (Dapil) I Sumbar, yaitu Kota Padang, Evi Yandri Rajo Budiman mengecam keras orgen tunggal yang diiringi artis atau biduan erotis di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kenagarian Pauh IX Kota Padang, Sumatera Barat. 

Diperparah lagi rekam video kejadian tersebut telah viral di media sosial dan menyedot perhatian publik dengan beragam komentar yang membuat citra buruk atau negatif, tidak hanya bagi Rimbo Tarok dan Nagari Pauh IX, tetapi juga Kota Padang serta Sumatera Barat. 

"Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar dan anak nagari, saya mengecam keras kejadian ini. Tak cukup hanya permintaan maaf pelaku," pungkas Evi Yandri melalui panggilan WhatsApp kepada BentengSumbar.com, Rabu malam, 29 Juli 2026.

Evi Yandri mengatakan, ini adalah peringatan keras dan terakhir kepada pelaku tarian erotis dan pemilik orgen tunggal tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan di Kuranji, Kota Padang dan Sumbar. 

"Karena ini sudah masuk ranah pidana, yaitu tarian erotis, termasuk pornografi dan pornoaksi yang bisa diancam hukuman penjara 10 tahun. Maka ini adalah peringatan terakhir, sebab kami sebagai anak nagari bisa menempuh jalur hukum," tegas Ketua FKAN Pauh IX ini. 

Tak hanya itu, Evi Yandri juga menegaskan, pelaku dan pemilik orgen telah melanggar adat dan budaya yang ada di nagari Pauh IX. Tak hanya sebatas melanggar norma susila, dan etika. 

"Saya sarankan Ketua KAN memperkarakan ini secara adat dengan mengundang ninik mamak tapian dan bajinih adat. Pelaku dan pemilik orgen harus dipanggil ke kantor KAN beserta ninik mamaknya. Harus ada sanksi adat," cakap Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut.

Evi Yandri juga mengapresiasi langkah cepat Camat, Kapolsek, Satpol dan Lurah Kuranji yang telah memanggil yang bersangkutan dan pemilik orgen sudah minta maaf. 

"Tapi sekali lagi, tak cukup minta maaf, Nagari Pauh IX, nagari kami ini dikenal dengan adatnya yang kental, harus ada sanksi adat. Harus disidangkan di KAN," kata anak buah Prabowo ini. 

Sebelumnya, pemilik orgen tunggal JMD Music yang bernama Putra diketahui telah dipanggil camat dan minta maaf atas kejadian di perayaan ulang tahunnya tersebut. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Mahyeldi Dorong Penguatan Fikih Wasathiyah untuk Menjawab Tantangan Keagamaan Kontemporer    
Rabu, Juli 29, 2026

On Rabu, Juli 29, 2026

Mahyeldi Dorong Penguatan Fikih Wasathiyah untuk Menjawab Tantangan Keagamaan Kontemporer
Mahyeldi saat membuka Nadwah Fiqhiyyah Internasional bersama ulama dan pakar syariah asal Suriah, Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm, yang diselenggarakan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya penguatan fikih wasathiyah (moderat) sebagai fondasi dalam menjaga persatuan umat sekaligus menjawab berbagai persoalan keagamaan yang terus berkembang di era modern.

Menurutnya, pemahaman keislaman yang moderat, argumentatif, dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Nadwah Fiqhiyyah Internasional bersama ulama dan pakar syariah asal Suriah, Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm, yang diselenggarakan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2026).

Forum ilmiah bertema “Prinsip-prinsip Metodologis dalam Pemanfaatan Pendapat Fuqaha pada Isu-Isu Fikih Kontemporer” itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas para dai, dosen, guru pondok pesantren, dan praktisi keislaman dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Mahyeldi menekankan umat Islam membutuhkan pemahaman agama yang menghadirkan ketenangan, memperkuat ukhuwah, serta mampu menjaga persatuan. 

Menurutnya, penyampaian ajaran agama kepada masyarakat harus mengedepankan nilai-nilai yang menyejukkan, sedangkan pembahasan ilmiah yang bersifat mendalam merupakan ruang para ulama untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam.

“Umat harus disuguhi pemahaman yang menghadirkan kedamaian, ketenangan, serta menjaga persatuan. Adapun pembahasan yang bersifat mendalam memiliki forum tersendiri di kalangan para ulama. Alhamdulillah, hal itu juga ditekankan oleh Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm,” ujar Mahyeldi.

Ia menilai kehadiran Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm di Sumbar menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat tradisi dialog ilmiah sekaligus memperkaya wawasan keislaman para dai, akademisi, dan pendidik di daerah.

Menurut Mahyeldi, Suriah memiliki kedekatan historis dengan Indonesia dalam tradisi keilmuan Islam, terutama karena mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Syafi’i yang juga menjadi rujukan utama umat Islam di Indonesia.

“Mudah-mudahan hubungan keilmuan ini terus berkembang. Suriah memiliki warisan peradaban Islam yang luar biasa, dengan jejak para sahabat Rasulullah SAW dan ulama besar yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi juga berharap IKADI Sumbar terus menjadi garda terdepan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya terhadap berbagai persoalan keagamaan yang terus berkembang.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat fikih wasathiyah sebagai pendekatan dalam memahami persoalan keagamaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

“Kami berharap IKADI terus memperkuat pemahaman fikih yang wasathiyah dan mampu merespons berbagai persoalan kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat,” tegasnya.

Mahyeldi menambahkan, berbagai isu keagamaan yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan jawaban yang berlandaskan metodologi fikih yang kuat, argumentatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Karena itu, forum-forum ilmiah seperti Nadwah Fiqhiyyah dinilai penting untuk memperkuat kapasitas para dai dan akademisi dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter merupakan salah satu prasyarat penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai agama harus berjalan seiring dengan pembangunan di bidang pendidikan serta penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan nasional.

“Kita ingin berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Karena itu, pembangunan karakter harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan nasional,” ujarnya.

Anggota DPR RI Rahmat Saleh yang turut hadir menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Nadwah Fiqhiyyah. 

Ia berkomitmen mendorong keberlanjutan program penguatan kajian keislaman tersebut melalui agenda resesnya agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Sementara itu Wakil Ketua IKADI Sumbar, Muhammad Rido menyampaikan apresiasi kepada Syekh Abdul Al-Razzaq An-Najm yang berkenan hadir memenuhi undangan setelah menempuh perjalanan panjang dari Damaskus menuju Padang. 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Mahyeldi atas dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kami bersyukur Buya Gubernur memberikan perhatian besar terhadap kegiatan ini. Dukungan pemerintah menjadi bukti nyata bahwa penguatan ilmu syariah merupakan bagian penting dalam pembangunan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.

Ketua Panitia, Dr. Defrinal, MA, menjelaskan bahwa Nadwah Fiqhiyyah diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas dosen, guru, pengasuh pondok pesantren, serta dai dari seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Menurutnya, jumlah peserta dibatasi agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif. 

Selama lebih dari tujuh jam, peserta mengikuti pembahasan metodologi fikih kontemporer secara mendalam dengan penyampaian materi langsung menggunakan bahasa Arab.

“Forum ini dirancang untuk memperdalam kapasitas para dai, akademisi, dan pendidik dalam memahami persoalan fikih kontemporer langsung dari ahlinya,” kata Defrinal.

Melalui penyelenggaraan Nadwah Fiqhiyyah Internasional ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama IKADI berharap lahir semakin banyak dai dan akademisi yang memiliki kedalaman ilmu syariah, mampu menghadirkan dakwah yang menyejukkan, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menjadi perekat persatuan umat dalam kehidupan bermasyarakat. (adpsb/cen/bud)

PJI-D Tinjau Revitalisasi SMA Negeri 1 Medang Deras, Kepala Sekolah Tegaskan Pekerjaan Sesuai Ketentuan    
Rabu, Juli 29, 2026

On Rabu, Juli 29, 2026

PJI-D Tinjau Revitalisasi SMA Negeri 1 Medang Deras, Kepala Sekolah Tegaskan Pekerjaan Sesuai Ketentuan
Pengurus DPC Perkumpulan Jurnalis Indonesia–Demokrasi (PJI-D) Kabupaten Batu Bara melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan Program Revitalisasi SMA Negeri 1 Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. (Foto Ilustrasi: Herman Manurung). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pengurus DPC Perkumpulan Jurnalis Indonesia–Demokrasi (PJI-D) Kabupaten Batu Bara melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan Program Revitalisasi SMA Negeri 1 Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk verifikasi lapangan atas informasi yang sebelumnya beredar di sejumlah media dan media sosial terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan proyek.

Program revitalisasi tersebut merupakan bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Menengah Atas.

Pekerjaan revitalisasi memiliki nilai kontraktual sebesar Rp1.206.711.000 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, terhitung mulai 25 Juni 2026. Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi rehabilitasi enam ruang kelas, satu bilik toilet, satu Laboratorium IPA, dan satu ruang perpustakaan di SMA Negeri 1 Medang Deras yang berlokasi di Jalan OK. Yunan, Desa Nenas Siam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

Dalam kesempatan tersebut, tim PJI-D melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala SMA Negeri 1 Medang Deras, Ratna Dewi, S.Pd., mengenai sejumlah informasi yang sempat viral, mulai dari dugaan penggunaan material bekas, sistem pembayaran upah pekerja, hingga penerapan standar keselamatan kerja.

Ratna Dewi menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan karena dipublikasikan tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah.

Menurutnya, pekerjaan yang sedang berlangsung merupakan program revitalisasi, sehingga terdapat komponen bangunan lama yang masih dipertahankan sesuai dengan perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Sementara material yang menjadi bagian pekerjaan baru menggunakan spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan atap spandek dengan ketebalan 0,30 milimeter.

Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran upah tenaga kerja telah mengikuti ketentuan program pemerintah dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Pembangunan Program Revitalisasi SMA Negeri 1 Medang Deras, Ardianto Sitorus, turut memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Saat ditemui di lokasi pekerjaan, Ardianto membantah adanya dugaan bahwa para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

"Kami telah melengkapi para pekerja dengan APD, mulai dari rompi keselamatan, helm pelindung hingga perlengkapan lainnya. Pelaksanaan pekerjaan tetap mengacu pada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja," ujarnya.

Ia juga membantah isu mengenai dugaan pembayaran upah pekerja yang disebut tidak sesuai ketentuan.

"Kalau memang upahnya tidak sesuai, tentu para pekerja sudah meninggalkan pekerjaan ini. Faktanya, pekerjaan sudah berjalan hampir satu bulan dan para pekerja tetap bekerja sebagaimana mestinya," jelas Ardianto.

Menanggapi isu penggunaan kembali baja ringan bekas, Ardianto menegaskan bahwa material utama yang digunakan merupakan baja ringan baru yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kami selalu menggunakan baja ringan baru sesuai standar SNI. Kalaupun ada material yang digunakan kembali, itu hanya berupa sisa potongan (residu) yang masih layak pakai dan tidak bertentangan dengan spesifikasi teknis. Bahkan rangka kayu pada bangunan lama seluruhnya diganti menggunakan rangka baja ringan baru," terangnya.

Dari hasil peninjauan lapangan, tim PJI-D juga menemukan adanya papan informasi proyek, papan imbauan penggunaan APD, serta sejumlah pekerja yang sedang melaksanakan aktivitas pembangunan dengan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Medang Deras AKP A.H. Sagala bersama Danramil 01/Medang Deras, Cke. Parwono, turut meninjau langsung lokasi pekerjaan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, keduanya menyatakan tidak menemukan kondisi yang mengarah pada persoalan sebagaimana yang ramai diberitakan.

Kapolsek Medang Deras siap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah sekolah SMA negeri 1 Medang Deras, dan juga Kami dari Porkopimcam Kecamatan Medang Deras mengucapkan terimakasih kepada kepala sekolah yang telah membangun, dan meningkatkan mutu bangunan sekolah, demi kenyamanan pelajar yang ada di Medang Deras ini.

Sagala juga mengajak seluruh pihak untuk terus membangun sinergi antara sekolah, aparat keamanan, dan insan pers sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui pembinaan disiplin, kebersihan, serta edukasi hukum di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, pihak sekolah mengaku cukup terkejut atas munculnya berbagai informasi yang viral di media sosial. Kepala sekolah berharap setiap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan maupun pelaksanaan proyek pemerintah terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ketua DPC PJI-D Batu Bara Mariati AB. S.Pd., menyampaikan hasil pantauan Awak Media," Sepanjang yang kita lihat secara langsung ke Lokasi,, semua rehap tersebut berjalan dengan lancar, dan bangunan yg telah di rehap dalam keadaan  sangat baik, dan kokoh, serta barang2 yg digunakan adalah barang2 atau material yg berqualitas," jelasnya.

Peninjauan yang dilakukan PJI-D Kabupaten Batu Bara merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial sekaligus implementasi prinsip cover both sides dalam praktik jurnalistik. Setiap informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara perlu diverifikasi melalui konfirmasi langsung kepada seluruh pihak terkait agar pemberitaan tetap mengedepankan akurasi, objektivitas, keberimbangan, serta sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. (*) 

Laporan: Herman Manurung

Progres Capai 67 Persen, Revitalisasi SMPN 1 Kubung Segera Rampung Agustus    
Rabu, Juli 29, 2026

On Rabu, Juli 29, 2026

Progres Capai 67 Persen, Revitalisasi SMPN 1 Kubung Segera Rampung Agustus
Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, turun langsung meninjau pelaksanaan revitalisasi SMP Negeri 1 Kubung, Rabu (29/7/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, turun langsung meninjau pelaksanaan revitalisasi SMP Negeri 1 Kubung, Rabu (29/7/2026). 

Kunjungan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan standar mutu, agar segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa dan tenaga pendidik.

Rombongan Bupati didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Elafki, S.Pd., MM beserta jajaran, serta Kepala Bagian Pembangunan Afrianto. Di lokasi, rombongan disambut Kepala Sekolah Yulida Nora, guru, staf, serta tokoh masyarakat Nagari Selayo.

Kepala Sekolah Yulida Nora menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Menurutnya, perbaikan senilai sekitar Rp3 miliar ini adalah perubahan paling berdampak yang pernah dirasakan sekolah selama ini.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Daerah. Perubahan ini sungguh membawa harapan baru bagi kami," ujarnya. 

Hingga saat ini, progres pengerjaan telah mencapai 67 persen dan ditargetkan tuntas pada Agustus 2026, sementara pengadaan perabot sekolah masih berlangsung.

Kepala Disdikpora Elafki menambahkan, Pemerintah Kabupaten Solok telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp50 miliar untuk program revitalisasi pendidikan. 

Dalam dua tahun terakhir, setidaknya 26 SMP telah diperbaiki, dan saat ini pembangunan juga merata menyasar jenjang TK, SD, dan SMP di berbagai wilayah.

Menanggapi hal itu, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa pembenahan sekolah merupakan wujud dukungan penuh terhadap prioritas nasional, di mana tahun ini pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 72.000 sekolah di seluruh Indonesia.

"Kita harapkan ke depannya semakin banyak sekolah di Solok yang mendapat kesempatan serupa. Untuk itu, data dan persyaratan harus kita siapkan dengan baik," tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak terkait untuk terus mengawasi pelaksanaan pekerjaan, agar pembangunan selesai tepat waktu, kokoh, dan layak pakai demi kenyamanan serta semangat belajar putra-putri daerah.(80)

Lantik Pejabat Fungsional, Sekda Sumbar: Jabatan Bukan Hak ASN, tetapi Amanah    
Rabu, Juli 29, 2026

On Rabu, Juli 29, 2026

Lantik Pejabat Fungsional, Sekda Sumbar: Jabatan Bukan Hak ASN, tetapi Amanah
Arry saat melantik lima pejabat fungsional di lingkungan Setdaprov Sumbar di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (29/7/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan jabatan dalam birokrasi bukanlah hak yang melekat pada setiap aparatur sipil negara (ASN), melainkan amanah yang diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi.

Penegasan itu disampaikan Arry saat melantik lima pejabat fungsional di lingkungan Setdaprov Sumbar di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (29/7/2026).

Menurut Arry, pelantikan jabatan fungsional ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumbar dalam memperkuat profesionalisme aparatur sekaligus meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Jabatan dalam birokrasi bukanlah hak setiap ASN, melainkan amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan berdasarkan kompetensi, integritas, serta kebutuhan organisasi. Karena itu, kita jangan sampai keliru dalam memahami makna sebuah jabatan,” tegas Arry.

Ia menjelaskan, setiap pengangkatan ASN ke dalam jabatan fungsional dilakukan melalui proses yang objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, peta jabatan, dan kebutuhan organisasi. 

Oleh sebab itu, kepemilikan sertifikat kelulusan uji kompetensi saja tidak serta-merta menjadi dasar pengangkatan apabila dinilai belum mendesak dari segi kebutuhan organisasi.

“Yang menjadi prioritas adalah kebutuhan organisasi. Pemenuhan kompetensi merupakan syarat penting, tetapi penempatannya tetap harus disesuaikan dengan peta jabatan dan kebutuhan instansi,” ujarnya.

Arry juga mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dalam pengelolaan sumber daya manusia. 

Menurutnya, komunikasi yang baik akan mencegah munculnya kesalahpahaman terkait kebijakan pengangkatan maupun penempatan ASN dalam jabatan.

“Pemahaman ini penting dimiliki oleh seluruh ASN agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kebijakan manajemen kepegawaian,” katanya.

Selain menekankan profesionalisme, Arry mengajak seluruh ASN untuk senantiasa menjaga integritas, menjunjung tinggi etika kerja, saling mendukung dalam kebaikan, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat.

“Berikan yang terbaik untuk pemerintahan, masyarakat, dan keluarga. Fokuslah pada tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta jangan suka melibatkan diri pada hal-hal yang bukan menjadi kewenangan kita,” pesannya.

Mengakhiri arahannya, Arry mengajak seluruh ASN membangun budaya kerja yang harmonis, saling menghormati, dan memperkuat kolaborasi sebagai fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Adapun pejabat fungsional yang dilantik yakni Budi Sanjaya sebagai Pranata Humas Ahli Pertama, serta Lisma Oktavia, David Kusuma, Erisa Mawaddah, dan Yoval Eka Putra sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardiyanto, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Organisasi, serta sejumlah pejabat dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. (Adpsb/rmz/bud)

Kadisperkim Kota Padang Tri Hadiyanto Tinjau Lokasi dan Penyiapan Infrastruktur Pendukung Huntap Mandiri Batu Busuak    
Rabu, Juli 29, 2026

On Rabu, Juli 29, 2026

Kadisperkim Kota Padang Tri Hadiyanto Tinjau Lokasi dan Penyiapan Infrastruktur Pendukung Huntap Mandiri Batu Busuak
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Padang, Tri Hadiyanto dan jajaran personel Dinas Perkim Kota Padang ke Kawasan Hunian Tetap Mandiri Batu Busuak, Rabu 29 Juli 2026. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perkim sedang menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur di lokasi Huntap Mandiri Batu Busuak untuk memastikan kawasan tersebut nyaman dihuni.

Hal itu terungkap dari peninjauan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Padang, Tri Hadiyanto dan jajaran personel Dinas Perkim Kota Padang ke Kawasan Hunian Tetap Mandiri Batu Busuak, Rabu 29 Juli 2026.

Pembangunan huntap berupa 10 unit rumah ini merupakan bentuk bantuan dari berbagai pihak, seperti Kadin Indonesia dan Kadin Sumbar bersama PT Semen Padang, BUMN/BUMD, TNI/Polri, donatur, dan tokoh masyarakat. Sementara untuk penyiapan infrastruktur penunjangnya dilaksanakan Pemko Padang.

"Hari ini kita berada di lokasi Huntap Mandiri, di mana untuk pengadaan Huntap ini, bangunannya kita mendapatkan bantuan dari pihak Kadin sebanyak 10 unit. Nah, hari ini kita sedang melihat pembangunan untuk penyediaan sumber airnya. Di mana ini menjadi salah satu dari kewajiban kita Pemko Padang," kata Kepala Disperkim Kota Padang, Tri Hadiyanto. 

Hal ini merupakan bentuk jawaban dan komitmen Pemko Padang dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir hidrometeorologi pada tahun sebelumnya.

Infrastruktur penunjang yang sedang dikerjakan saat ini meliputi penyediaan sumber air bersih dan sarana air minum.

Dalam waktu dekat, Pemko Padang juga akan melanjutkan pembangunan fasilitas lainnya, seperti pembuatan jalan lingkungan, pembuatan taman kawasan, serta saluran drainase.

Khusus untuk akses transportasi, pekerjaan jalan tidak hanya berfokus pada jalan lingkungan di dalam kompleks, tetapi juga melakukan betonisasi pada jalan masuk utama dari Jalan Batu Busuk.

Seluruh rangkaian pembangunan sarana infrastruktur pendukung ini ditargetkan selesai pada bulan September atau paling lambat Oktober.

"Hunian yang dibangun ini diupayakan senyaman mungkin. Artinya ketersediaan airnya juga tercukupi, listriknya, jalannya, dan drainasenya. Sehingga masyarakat yang akan menempati nanti merasa nyaman. Target kita Insya Allah di dalam bulan September, paling lambat Oktober, semuanya sudah bisa kita selesaikan," tutupnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Program Nagari Creative Hub Mulai Tunjukkan Dampak Nyata bagi Masyarakat    
Rabu, Juli 29, 2026

On Rabu, Juli 29, 2026

Program Nagari Creative Hub Mulai Tunjukkan Dampak Nyata bagi Masyarakat
Program yang diinisiasi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bersama Wakil Gubernur, Vasco Ruseimy itu kini menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat sekaligus motor penggerak ekonomi nagari. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), Nagari Creative Hub (NCH), mulai menunjukkan dampak nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kreativitas masyarakat di tingkat nagari. 

Di Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pusat kreativitas tersebut berkembang tidak hanya sebagai wadah pengembangan generasi muda, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan UMKM, pelestarian seni budaya, serta pengembangan pemasaran produk lokal berbasis digital.

Program yang diinisiasi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bersama Wakil Gubernur, Vasco Ruseimy itu kini menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat sekaligus motor penggerak ekonomi nagari. 

Seiring berkembangnya program tersebut, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM agar mampu bersaing di era digital.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) NCH Nagari Pangian, Zilnovita Zainal yang akrab disapa Elok Piko, menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah menghadirkan lima fasilitas utama untuk mendukung operasional NCH, yakni Teras Nagari sebagai pusat informasi potensi daerah, Lapau Nagari sebagai sarana pemasaran digital UMKM, Medan Balindung sebagai ruang pelatihan dan diskusi masyarakat, Medan Nan Bapaneh sebagai pusat aktivitas seni budaya, serta layanan internet gratis.

“Seluruh fasilitas tersebut telah dimanfaatkan masyarakat sejak NCH diluncurkan dan mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat,” ujarnya di Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Rabu (29/7/2026).

Di sektor ekonomi, enam produk unggulan UMKM Nagari Pangian kini telah dipasarkan secara rutin setiap pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIB melalui akun @nch.pangian di TikTok Shop.

Produk tersebut meliputi aneka sambalado, rendang belut, minuman kesehatan serai-lemon-jahe, keripik pisang, berbagai kerajinan tangan, hingga produk kriya dan deta khas masyarakat setempat.

Menurut Elok Piko, potensi UMKM Nagari Pangian sebenarnya jauh lebih besar. Namun, sebagian besar produk kuliner masih menghadapi kendala pada aspek daya simpan yang relatif singkat sehingga belum siap dipasarkan secara lebih luas melalui platform digital.

“Produk kita sebenarnya banyak. Kendala terbesar adalah bagaimana makanan bisa bertahan lebih lama. Produk seperti sambal dan kuliner khas lainnya masih membutuhkan teknologi pengawetan yang baik agar bisa dipasarkan secara nasional melalui platform digital,” katanya.

Ia menjelaskan, berbeda dengan rendang belut yang mampu bertahan hingga sekitar dua bulan, sebagian besar produk kuliner lainnya masih membutuhkan inovasi pada teknologi pengemasan dan pengawetan. 

Karena itu, pendampingan kepada pelaku UMKM kini tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas produksi, tetapi juga diarahkan pada penerapan teknologi pangan agar produk memiliki daya simpan lebih panjang dan daya saing yang lebih kuat.

Selain aspek produksi, transformasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi membuat proses adaptasi pelaku UMKM masih berlangsung secara bertahap. 

Untuk mengatasinya, Satgas NCH menggandeng mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai mitra pendamping.

Mahasiswa KKN membantu pelaku UMKM mulai dari pembuatan akun TikTok, strategi meningkatkan jumlah pengikut, teknik siaran langsung (live shopping), pengelolaan pesanan, hingga sistem pembayaran digital.

“Kami terus belajar sambil berjalan. Mahasiswa KKN banyak membantu kami memahami cara melakukan live TikTok, mengelola pesanan hingga sistem pembayaran,” ujarnya.

Meski nilai penjualan daring belum terlalu besar, Elok Piko menilai proses tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem pemasaran digital di tingkat nagari.

Tantangan lainnya adalah pemenuhan berbagai persyaratan administrasi sebelum produk dapat dipasarkan melalui TikTok Shop, termasuk kepemilikan sertifikat halal. 

Setelah itu, pelaku UMKM juga masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam mengelola pemasaran digital secara profesional.

“Kami juga masih kekurangan host untuk live shopping. Anak-anak muda biasanya lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dibandingkan kami, tapi sebagaian besar dari mereka itu pergi merantau atau tidak berada di kampung,” tambahnya.

Di luar pemasaran digital, sejumlah produk UMKM Nagari Pangian sebenarnya telah memiliki pasar yang cukup menjanjikan. 

Produk seperti minuman kesehatan serai-lemon-jahe dan rendang belut bahkan telah dipasarkan di salah satu pusat oleh-oleh di Kota Padang.

Namun, peluang tersebut juga menghadirkan tantangan baru, yakni menjaga kontinuitas produksi agar pasokan tetap tersedia.

“Masalahnya bukan kualitas, tetapi konsistensi produksi. Kalau bahan baku habis atau produksi terhenti, produk bisa langsung dikeluarkan dari jaringan pemasaran,” jelasnya.

Tidak hanya menjadi pusat pengembangan ekonomi, Nagari Creative Hub Pangian juga berkembang sebagai ruang aktivitas sosial dan pelestarian budaya masyarakat. 

Berbagai kegiatan seperti latihan silek tradisi, randai, tari, sanggar senam, hingga pelatihan pemberdayaan masyarakat kini dipusatkan di kawasan NCH.

Seluruh program pelatihan yang didanai pemerintah nagari juga diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat kreativitas tersebut.

Melalui pendekatan tersebut, Nagari Creative Hub tidak hanya menjadi sarana pengembangan UMKM, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam memperkuat ekonomi lokal, melestarikan budaya Minangkabau, serta membangun ekosistem kreativitas yang berkelanjutan di tingkat nagari.

Diketahui, pada tahap awal pengembangan, Pemprov Sumbar mengimplementasikan program Nagari Creative Hub (NCH) melalui pilot project di tiga nagari, yaitu Nagari Sikalang di Kota Sawahlunto, Nagari Toboh Gadang Barat di Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Pangian di Kabupaten Tanah Datar.(adpsb/bud)