PADANG

SUMBAR

Headline

Viral RSUD Tangerang Syariah, Tak Sekadar Khalwat dan Ikhtilath

BENTENGSUMBAR.COM - RSUD Kota Tangerang telah bersertifikat sebagai rumah sakit syariah per Maret 2019. Status ini yang melatari munculnya...

Headline
Iklan Bapenda
Profesor Djuanda: Akurasi Alat Bukti Link Berita Juga Perlu Diteliti
Minggu, Juni 16, 2019

On Minggu, Juni 16, 2019

Profesor Djuanda: Akurasi Alat Bukti Link Berita Juga Perlu Diteliti
BENTENGSUMBAR.COM - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) perlu meneliti bukti-bukti yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi selaku pemohon, khususnya berupa link berita media massa.

Pakar hukum tata negara, Profesor Djuanda berpandangan, ada beberapa jenis alat bukti selain dokumen, saksi, ahli. 

Data dan informasi elektronik juga bisa dijadikan alat bukti.

"Kalau menyangkut persoalan yang ada kaitan dan akurasi dengan alat bukti lain atau bukan hoax, itu perlu kita teliti. Ini juga fungsi hakim menilai," kata Gurubesar IPDN ini dalam diskusi Polemik bertajuk Mahkamah Keadilan untuk Rakyat di D'Consulate Cafe, Menteng, Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2019.

Djuanda menekankan, setiap penggugat berhak melampirkan bukti apapun selama hal bisa dipertanggungjawabkan kebenaranya.

"Link media bisa, tergantung kontennya apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak," ujarnya.

Dalam berkas permohonan gugatan ke MK, Tim hukum BPN Prabowo-Sandi juga melampirkan saduran link berita. 

Jumlahnya mencapai 34 berita dari media nasional.

(Source: rmol.id)

Polisi Tetapkan 5 Komisioner KPU Palembang Tersangka
Minggu, Juni 16, 2019

On Minggu, Juni 16, 2019

Polisi Tetapkan 5 Komisioner KPU Palembang Tersangka
BENTENGSUMBAR.COM - Lima komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kota Palembang ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pemilu.

Penetapan status tersangka tersebut setelah sebelumnya penyidik Polresta Palembang menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang dengan tanda bukti lapor No.Pol : LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA, pada22 Mei 2019.

Lima tersangka komisioner KPU Palembang tersebut yakni berinisial EF (Ketua KPU Palembang), Al (Komisioner KPU Kota Palembang), YT (Komisioner KPU Kota Palembang), AB (Komisioner KPU Kota Palembang), dan SA (Komisioner KPU Kota Palembang). 

Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Yon Edi Winara mengatakan, penetapan status tersangka itu dilakukan pada Selasa, 11 Juni 2019 lalu setelah dilakukan pemeriksaan.

"Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan nanti akan dilanjutkan," kata Yon, Sabtu, 15 Juni 2019.

Sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa, baik  dari pelapor maupun para saksi ahli. Dari hasil pemeriksaan, para komisioner KPU Palembang itu diduga telah melakukan pelanggaran tindak  pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 510 subsideir Pasal 554 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mereka diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya pada PSU Pilpres di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. 

"Sekarang kasusnya masih dikembangkan,nanti akan diperiksa lagi sebagai tersangka,"ujarnya.

(Source: kompas.com)

Rumah Hakim MK Saldi Isra di Padang Dijaga Polisi Bersenjata Lengkap
Minggu, Juni 16, 2019

On Minggu, Juni 16, 2019

Rumah Hakim MK Saldi Isra di Padang Dijaga Polisi Bersenjata Lengkap
BENTENGSUMBAR.COM - Rumah salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) asal Sumatera Barat, Saldi Isra di Kompleks Dangau Teduh, Lubuk Kilangan, Padang dijaga ketat oleh pihak kepolisian.

Pengamanan tersebut telah dimulai sejak Selasa 11 Juni 2019 lalu hingga selesai sidang Pemilu di MK pada Agustus mendatang.

"Kami telah melakukan pengamanan sejak 11 Juni lalu. Sejumlah petugas kami tempatkan di sana," kata Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, dilansir dari Kompas com, Sabtu, 15 Juni 2019 malam.

Yulmar mengatakan, pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan dari pihak Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap keluarga hakim yang bertugas.

"Ini berdasarkan permintaan dari lembaga negara. Untuk itu, kita tempatkan petugas yang stand by 24 jam," katanya.

Yulmar menyebutkan, untuk pengamanan itu, petugas dilengkapi dengan senjata lengkap guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

"Betul, aparat dengan senjata lengkap," jelas Yulmar.

(Source: kompas.com)

Gurubesar IPDN Nilai MK Sulit Diskualifikasi Maruf Karena Jabatan di Anak Perusahaan BUMN
Minggu, Juni 16, 2019

On Minggu, Juni 16, 2019

Gurubesar IPDN Nilai MK Sulit Diskualifikasi Maruf Karena Jabatan di Anak Perusahaan BUMN
BENTENGSUMBAR.COM - Pakar Hukum Tata Negara dari Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Prof Juanda memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan sulit mendiskualifikasi Cawapres Maruf Amin terkait jabatannya di dua anak perusahaan BUMN.

Menurutnya, anak perusahaan BUMN tidak masuk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UU No 19 Tahun 2003.

"Saya lihat, yang dimaksud BUMN dalam UU 19/2003 dinyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh penyertaan modalnya dari negara secara langsung," kata Juanda dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2019.

Dalam Pasal 227 huruf P UU Nomor (7/2017) tentang Pemilu menyebutkan karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD harus mengundurkan diri, melalui surat pernyataan sejak ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Berdasarkan aturan tersebut, Juanda memprediksi MK akan sulit mendiskualifikasi Maauf Amin.

"Saya lihat KH Maruf Amin sulit didiskualifikasi secara formal," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, perbaikan permohonan dilakukan kubu 02 pada 10 Juni 2019 ke MK. 

Tim Advokasi Prabowo-Sandi mempersoalkan jabatan Maruf Amin di dua bank syariah, yang merupakan anak perusahaan BUMN.

(Source: rmol.id)

Kader Demokrat: Kami Sudah Tahu Max Sopacua Cs Tawarkan Kursi Ketum ke Sandi
Minggu, Juni 16, 2019

On Minggu, Juni 16, 2019

Kader Demokrat: Kami Sudah Tahu Max Sopacua Cs Tawarkan Kursi Ketum ke Sandi
BENTENGSUMBAR.COM - Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan suara-suara miring yang menyerang Ketua Umum SBY dan Sekjen Hinca Panjaitan adalah skenario politik.

Ia menyebut Max Sopacua Cs berencana menawarkan kursi ketua umum Partai Demokrat kepada sejumlah tokoh di antaranya Sandiaga Uno dan Gotot Nurmantyo.

“Kami sudah tahu kalau Mubarok, Max Sopacua akan mendatangkan kursi Ketum Demokrat kepada Sandi Uno, Gatot Nurmantyo dll. Menjadi makelar memang kerap menguntungkan, tapi Sandi Uno atau Gatot Nurmantyo bukan orang yang bodoh yang bisa dibohongi.” ujarnya lewat akun Twitter, Minggu, 16 Juni 2019.

Bahkan, ia menyebut elite yang sempat menyuarakan Kongres Luar Biasa itu dianggap tak punya perasaan pasca wafatnya Ani Yudhoyono.

“Mubarok, Max Sopacua, dan Subur Sembiring yang tak pernah saya lihat berbuat utk Partai Demokrat -dan fihak luar yg coba ikut campur–, tidak tepat waktunya mengajak kami dan Pak SBY “berkelahi”. Sekarang kami sedang berduka atas kepergian Ibu Ani. Adakah hati dan kemanusiaan?” kata dia.

Bergulirnya ide Kongres Luar Biasa yang dilontarkan elite penting Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) membuat kader di bawah angkat bicara.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebutkan kader dari DPD dan DPC bahkan menginginkan agar para elite pencetus KLB itu dipecar dari partai.

“DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia saat ini muncul ke permukaan menentang usul KLB yang dilontarkan oleh Max Sopacua dan kawan-kawan,” ujarnya, Sabtu, 15 Juni 2019.

Kader, kata Ferdinand, solid menjaga stabilitas di belakang Ketua Umum SBY.

Usulan sanksi pemecatan itu, lanjut Ferdinand, dipastikan akan ditindaklanjuti Dewan Kehormatan partai di bawah Amir Syamsuddin.

“Maka kami menyerahkan kepada Dewan Kehormatan terkait usul pemberhentian tersebut,” jelasnya.

Ferdinand memang disebut menjadi salah satu dari tiga kader yang dianggap kerap membuat gaduh internal partai dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial.

Selain Ferdinand, disebutkan Andi Arief dan Rachland Nashidik menjadi kader yang dianggap penyebab Partai Demokrat dianggap tidak punya sikap dalam konstelasi politik terkini.

Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat Subur Sembiring mengaku salut dengan kinerja putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

AHY, dikatakannya berhasil mengkonsolidasikan kader partainya untuk meraih kesuksesan partai saat Pileg dan Pilpres 2019 lalu.

“Saya salut dan bangga kepada Pak AHY sebagai Ketua Kogasma merespons pileg dan pilpres ketika menerima amanah itu,” ujarnya.

Menurutnya, AHY benar-benar memberikan bantuan dukungan kepada kader partai yang berjuang masuk ke parlemen.

“Nyata betul perjuangannya juga untuk membantu teman-teman caleg dalam hal petunjuk-petunjuk yang diberikan,” ungkapnya.

Subur justru membeberkan kesalahan Ketua Umum SBY yang dianggapnya menyalahi konsititusi partai.

Ia menyampaikan SBY telah melakukan kesalahan ketika memberikan mandat tugas pengurus harian DPP PD para Februari 2019 lalu kepada Sekjen Hinca Panjaitan.

Padahal menurutnya tugas itu berdasarkan aturan partai seharusnya diserahkan kepada Waketum.

“Ketika mandat diberikan kepada seorang sekjen, maka sesungguhnya hal ini telah menyimpang dari konstitusional partai,” kata dia.

SBY memang saat itu tengah memfokuskan pikiran dan tenaganya untuk mendampingi Ani Yudhoyono menjalani perawatan sakit kankernya di Singapura.

Hinca juga ternyata, ungkap Subur, tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai konstitusi partai.

Ia merasa tidak pernah diajak rapat sebagai bagian dari pengurus struktur tinggi Demokrat.

(Source: pojoksatu.id)

Hadiri Pembukaan MTQ di Solok, Kaca Mobil Dinas Pemko Padang Dipecahkan, Sejumlah Barang Dicuri
Minggu, Juni 16, 2019

On Minggu, Juni 16, 2019

Hadiri Pembukaan MTQ di Solok, Kaca Mobil Dinas Pemko Padang Dipecahkan, Sejumlah Barang Dicuri
BENTENGSUMBAR.COM - Pelaksanaan Musabaqah Tiwatil Quran (MTQ) ke XXXVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Solok diwarnai aksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan pecahnya kaca bagian belakang sebelah kanan mobil dinas Bagian Humas Pemko Padang dengan nomor polisi BA 56 A.

Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB - 23.00 WIB di halaman pemondokan kafilah MTQ Kota Padang yang beralamat di simpang ambacang Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, atau saat pembukaan MTQ XXXVIII berlangsung di Lapangan Merdeka.

Selain memecahkan kaca mobil plat merah tersebut, sejumlah barang juga dicuri, seperto 1 unit Kamera Nikon D7100, 1 tas ransel yang berisi memori SD, charger kamera, flashdisk, dan beberapa barang lainnya milik Bagian Humas Pemko Padang. 

Selain itu, BPKB Mobil Kijang warna silver BA 1491 BQ atas nama Reni, dan buku tabungan Bank Nagari atas nama Faisal Siregar juga raib.

Kabag Humas Pemko Padang, Imral Fauzi mengungkapkan, usai menghadiri pembukaan MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat bersama Wali Kota Padang Mahyeldi, Ketua TP PKK Harneli, dan beberapa Pimpinan SKPD Pemko Padang di lapangan Merdeka Kota Solok, setibanya di lokasi parkir mobil di halaman pemondokan Kafilah Kota Padang, ia melihat kaca mobil bagian kanan belakang sudah pecah. 

Setelah diperiksa, didapati beberapa barang hilang.

"Kita telah melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Solok", ujar Imral.

Pewarta: Muliadi/ Faisal Siregar
Editor: Ulil Amri Abdi

Bilang Terorisme Diciptakan Densus 88, Marak Tagar #TangkapRahmatBaequni
Minggu, Juni 16, 2019

On Minggu, Juni 16, 2019

Bilang Terorisme Diciptakan Densus 88, Marak Tagar #TangkapRahmatBaequni
BENTENGSUMBAR.COM - Ceramah Ustaz Rahmat Baequni yang menyebutkan terorisme diciptakan oleh Tim Densus 88 Antiteror dan Intelejen menjadi sorotan warganet.

Banyak warganet menyerukan tagar #TangkapRahmatBaequni dan meminta agar kepolisian segera memeriksa Rahmat Baequni.

Hasil penelusuran Suara.com, tagar #TangkapRahmatBaequni berhasil menduduki posisi keempat sebagai topik yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Ada lebih dari 13.300 cuitan mengenai tagar ini memenuhi media sosial.

Kemunculan tagar ini diawali dengan beredarnya video ceramah Rahmat Baequni.

Dalam ceramahnya, Rahmat Baequni menyebut bila Densus 88 Antiteror dan Intelejen sengaja menciptakan terorisme dengan mengatasnamakan Islam untuk memperburuk citra Islam.

Bilang Terorisme Diciptakan Densus 88, Marak Tagar #TangkapRahmatBaequni

Tak hanya itu, sebelumnya Rahmat Baequni juga sempat terlibat debat terbuka dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ia menuding bila Masjid Al Safar karya Ridwan Kamil mengandung simbol iluminati lantaran banyak bentuk segitiga.

Menanggapi hal tersebut, mantan Wali Kota Bandung itu menegaskan masjid yang dibangun di area rehat Km 88 B Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat pada 2012 tersebut merupakan eksperimentasi dari teori lipat Folding Architecture.

Pria yang kerap disapa Kang Emil ini membantah hasil karyanya merupakan terjemahan simbol iluminati.

Belum lama ini, video ceramah Rahmat Baequni pun mendadak viral. Ia menjabarkan asal muasal nama pulau-pulau dan daerah di Indonesia.

Dalam rekaman tersebut, Rahmat Baequni mengatakan nama Sumatra berasal dari kata Asyamatiro yang artinya mahkota. Tapi, imbuhnya, karena orang tidak bisa menyebut Syumatra sehingga menjadi Sumatra.

Sementara nama Pulau Jawa, menurut Rahmat Baequni, itu berasal dari bahasa Arab: Al Jawwu. Yang artinya, kata Rahmat Baequni, tempat yang tinggi dan dingin.

Banyak warganet yang menilai Rahmat Baequni tidak pantas menjadi penceramah. Pasalnya, ia memberikan materi ceramah yang sarat dengan perpecahan, bukan justru menebar kebaikan.

"Halo @divhumas_polri, Rahmayt Baequni sudah terlalu berlebihan dalam melakukan fitnah, kami tidak ingin manusia ini kembali menebar kebencian di Indonesia, segera #TangkapRahmatBaequni," kata @habauk1.

"Tangkap Rahmat Baequni, penceramah merangkap pemecah belah #TangkapRahmatBaequni," ujar borokoksi.

"Propaganda seperti inilah yang membuat masyarakat gak sadar terbawa arus pergerakan radikalisme #TangkapRahmatBaequni," ungkap @ririwa20.

"Agama tidak pernah mengajarkan membenci satu sama lain apalagi membunuh #TangkapRahmatBaequni," tutur @krisna_yulian.

(Source: suara.com)

Bilang Jawa dan 5 Pulau Lain dari Bahasa Arab, Ustaz Baequni Ditertawakan
Minggu, Juni 16, 2019

On Minggu, Juni 16, 2019

BENTENGSUMBAR.COM - Ustaz Rahmat Baequni, pengkhotbah yang sedang naik daun karena sering dibicarakan publik seusai menuding desain Masjid Al Safar rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memuat simbol Iluminati, kini kembali dicibir.

Bilang Jawa dan 5 Pulau Lain dari Bahasa Arab, Ustaz Baequni Ditertawakan

Termutakhir, beredar beragam rekaman video yang berisikan dakwah Rahmat Baequni. Salah satunya ketika dia menjabarkan asal muasal nama-nama pulau dan daerah di Indonesia.

Rekaman pemaparan Rahmat Baequni tersebut diunggah salah satunya oleh pengguna akun jejaring sosial Twitter, @narkosun, Kamis, 13 Juni 2019.

"Jamaah twiteriyah yang budiman. Jadi begini asal muasal nama-nama pulau di Indonesia. Asyamatiro: Syumatra – Sumatra; AI Jawwu: Jawa; Barru'un - Barnau – Borneo; Makassaro - Kassaro yu kassiru; Jaziratul Muluk – Maluku; Billadul nurul islami - Papua Nugini," tulis akun @narkosun.

Dalam rekaman tersebut, Rahmat Baequni mengatakan nama Pulau Sumatera berasal dari kata Asyamatiro yang artinya mahkota. Tapi, imbuhnya, karena orang tidak bisa menyebut Syumatra sehingga menjadi Sumatera.

"Syamatir jadi Syumatra. Tapi karena orang Syumatra enggak bisa menyebut 'sya', jadi pake 'sin': Sumatra. Jadi dari kata asyamatiro, mahkota," ujar Rahmat Baequni.

Sementara nama Pulau Jawa, menurut Rahmat Baequni, itu berasal dari bahasa Arab: Al Jawwu. Artinya, kata Rahmat Baequni, tempat yang tinggi dan dingin.

"Sementara (pulau) Kalimantan, tanah daratan yang memiliki rawa. (Berasal dari kata) Barna'un jadi Barna'u, Borneo," ujar Rahmat Baequni.

Sedangkan Makassar merupakan tempat yang terpecah-pecah. Menurut Rahmat Baequni, nama itu dari kata Makassaro, Kassaro yu kassiru, hingga menjadi Makassar.

"Lalu Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk karena di sinilah para raja-raja kerap tinggal karena indahnya kepulauan. Maka diberi nama, Jaziratul Muluk. Portugis datang, diganti menjadi Maluku," ujar Rahmat Baequni.

Papua Nugini, imbuh Rahmat Baequni, dulu namanya Billadul Nurul Islami. Karena datang Portugis dan Belanda, katanya, diganti menjadi Papua Nugini.

Rekaman Rahmat Baequni tersebut ditanggapi oleh Rais Syuriah PCINU Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir melalui akun Twitter miliknya @na_dirs.

"Ini mirip dengan Gaj Ahmada itu ya? Semuanya mau di-Islam-kan dengan cocokologi? Selama ada literatur atau bukti sejarah oke saja sebagai bahan kajian. Tapi kalau tak ada, ya begitu deh. Coba kita tanya Kang Prof @ofathurahman apa ada naskah Nusantara klasik yang mendukung pernyataan tersebut," cuit Gus Nadir.

Menanggapi 'colekan' Gus Nadir, Oman Fathurahman, Guru Besar Filologi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyebut dalam manuskrip abad 13, kata Jawah bukan merujuk ke Jawa, tapi Nusantara.

"Hehe, entar saya kupas di edisi #Ngariksa berikutnya...ada pondasi ilmu yang beda yang dipakai. Kalau detail kasus nama, bisa ya bisa tidak, pengaruh Arab memang kuat, tapi setelah abad 13. Nama-nama itu sudah ada sebelum datang Arab. Dalam manuskrip abad 13, kata Jawah bukan merujuk pada Jawa, tapi Nusantara," cuit Oman Fathurahman melalui akun @ofathurahman.

Jamaah twiteriyah yg budiman.

Jadi begini asal muasal nama2 pulau di Indonesia. 

Asyamatiro : Syumatra - Sumatra 
AI Jawwu : Jawa 
Barru'un - Barnau - Borneo 
Makassaro - Kassaro yu kassiru 
Jaziratul Muluk - Maluku 
Billadul nurul islami - Papua Nugini 

pic.twitter.com/nNHbRJxgom

— IG: narkosun (@narkosun) June 13, 2019

(Source: suara.com)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *