PILIHAN REDAKSI

Terima Audiensi BEM Sumbar, Gubernur Mahyeldi Dengar Pendapat Mahasiswa

BENTENGSUMBAR.COM - Bertempat di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Sumat...

Advertorial

Iklan Irwan Basir
Terima Audiensi BEM Sumbar, Gubernur Mahyeldi Dengar Pendapat Mahasiswa
Rabu, Juni 29, 2022

On Rabu, Juni 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Bertempat di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM SB) bertemu langsung dengan Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, Rabu (29/6/2022). Tujuan BEM Sumbar bertemu gubernur adalah membahas permasalahan yang terjadi di Sumbar di bidang ekonomi, pertanian, tenaga kerja, teknologi informasi, dan kesehatan. 

Buya menyampaikan terima kasih atas saran dari para mahasiswa dan memohon maaf tidak bisa hadir di semua acara maupun aksi yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Ia juga mengatakan beberapa tuntutan yang disampaikan kepada Pemprov Sumbar dapat menjadi acuan ke depannya agar bisa terpenuhi. "Terima kasih atas kritikan dan saran yang diberikan kepada kami, kedepannya akan kami jadikan evaluasi untuk kemajuan Sumbar," ujarnya. 

Terkait bidang pertanian, Buya mengatakan bahwa pupuk subsidi dan non subsidi di Indonesia tidak mencukupi. "Saya sudah berdiskusi langsung dengan menteri pertanian, dan gubernur se Indonesia, kami mengusulkan agar subsidi pupuk dicabut karena memang pengadaannya tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Pupuk itu tidak mencukupi karena nilai subsidinya besar," ujar gubernur. 

Gubernur mengatakan solusi dari permasalahan pupuk tersebut ialah beralih dengan menggunakan pupuk substitusi. "Guna mensubsitusi kekurangan pupuk kami melatih masyarakat di sekitar pasar, dengan mengolah sampah menjadi pupuk organik, dan melakukan budidaya magot," kata gubernur. 

Selanjutnya, gubernur menyampaikan terkait nasib honorer guru dan tenaga kesehatan, ia secara tegas tidak setuju terhadap penghapusan tenaga honorer, karena hal tersebut secara tidak langsung akan melumpuhkan jalannya birokrasi pemerintahan. "Dalam pertemuan gubernur se-Indonesia, kebijakan tersebut diharapkan dapat ditinjau kembali oleh Presiden dan Menteri Menpan RB," terangnya.

Kemudian di bidang Teknologi dan IT, Pemprov Sumbar dan Kominfo terus melakukan digitalisasi, yaitu terkait dengan beberapa daerah terpencil di Sumbar yang masih terdapat blank spot. "Kita akan menyediakan internet gratis di beberapa titik kantor kecamatan, yang dapat digunakan oleh masyarakat," imbuh gubernur. 

Gubernur juga mengatakan jika ada mahasiswa yang ingin bertemu dengannya secara khusus tanpa melalui surat, bisa langsung datang ke Istana Gubernur pada Subuh dini hari saat shalat subuh berjamaah. "Kita akan fasilitasi adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan diskusi, silakan saja datang ke istana, kita salat subuh berjamaah bersama," kata gubernur.

Sementara itu, Ketua Koordinator Pusat Aliansi BEM SB, Irwandi, mengapresiasi beberapa jawaban dari gubernur atas keresahan mahasiswa dan masyarakat, ia berharap pertemuan dengan kepala daerah ini dapat terus dilaksanakan. (Via/MMC) 

#Diskominfotik Sumbar

Steering Committee Rapimnas SMSI Rapat Bersama Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat
Rabu, Juni 29, 2022

On Rabu, Juni 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Steering committee (SC) Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tahun 2022 melakukan rapat persiapan bersama pimpinan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat pada Rabu, (22/06/2022) di Jakarta Pusat.

Tampak hadir dalam rapat yakni Ketua Umum SMSI Firdaus, Sekjen SMSI M. Nasir, Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko, dan Drs KH M Ma’shum Hidayatullah, MM, Hersubeno Arif, dan  unsur dewan penasehat yang diwakili oleh Ervik Ary Susanto, Dewan Pembina Asep Sugiharto, SE, MM, dan unsur Organizing Committee (OC) yang diwakili oleh Gusti Rahmat dan Teddy Budiman, serta beberapa anggota OC lainnya. 

Rapat persiapan yang langsung dipimpin oleh Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat, Brigjen TNI Iroth Sonny membahas tentang persiapan panitia Rapimnas SMSI 2022 yang rencananya akan dilaksanakan di Mabes TNI AD pada tanggal 21-23 Juli 2022.

Dalam rapat yang juga dihadiri Ketua Umum Forum Pemred Siber Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, Brigjen Iroth Sonny berharap kolaborasi TNI AD dan SMSI dalam Rapimnas SMSI 2022 di Mabes TNI AD memiliki output yang jelas.

“Output dan outcome Rapimnas SMSI 2022 harus jelas. SMSI harus menjadi bagian menjaga ideologi Pancasila Bersama TNI AD,” tegas Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat, Brigjen TNI Iroth Sonny dalam arahannya kepada SC Rapimnas SMSI 2022.

Selanjutnya, Brigjen Iroth juga mengarahkan agar SMSI dan TNI AD agar terus bekerja sama  dalam menjaga keselamatan bangsa dan menjaga Pancasila.

“Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara TNI AD dan SMSI akan kita laksanakan di Rapimnas. Kerja sama ini, intinya adalah selalu menjaga keselamatan bangsa dan menjaga Pancasila,” tegas Brigjen Iroth lagi.

Selanjutnya, Ketua Umum SMSI dalam sambutannya menjelaskan bahwa visi SMSI secara umum sama dengan visi TNI AD terkait menjaga Ideologi Pancasila.

“Visi SMSI dan TNI AD sama. Kita akan bersungguh-sungguh menjaga ideologi Pancasila Bersama TNI AD,” ujar Firdaus.

Ketum SMSI juga melaporkan bahwa panitia Rapimnas SMSI 2022 telah sepakat melaksanakan agenda pembukaan Rapimnas di Markas Besar TNI AD di Jakarta.

“Rangkaian acara pembukaan akan digelar di Mabes TNI AD. Sedangkan rangkaian acara lainnya akan digelar di Jayakarta Hotel,” ujar Firdaus lagi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga akan dilaksanakan rapat pleno Forum Pemred Siber Indonesia,Millennial  Cyber Media (MCM) dan rapat Pleno Lembaga Bantuan Hukum SMSI.

“Kita fasilitasi Forum Pemred Siber Indonesia untuk melaksanakan rapat pleno. Kita juga fasilitasi MCM dan LBH SMSI,” ujar Firdaus dalam rapat koordinasi. (A1)

Pekan Nan Tumpah Lain Sakit, Lain Diobati...
Rabu, Juni 29, 2022

On Rabu, Juni 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kreativitas seniman di Sumbar bida buat geli siapa saja penikmat karya mereka pada 1-7 Juli 2022 di Taman Budaya Padang.

Pasalnya tagline diangkat cukup mengkritik Pandemi Hahahihi “Lain Sakit Lain Diobati” apa pula itu.

“Ini karya berbagai seniman dalam lintas komunal didukung Sumbar Kreative Forum setelah dua tahun pandemi menenggelamkan pemgkarya, festival  komunal dalam membangkitkan ekosistem dan bentuk budaya dengan konsep tematik dan independen yang melekat di diri seniman,” ujar Kurator Mahatma Muhammad, Rabu 29 Juni 2022.

Hebatnya lagi gelaran 1-7 Juli 2022 merupakan yang ke enam, Pekanan Tumpah itu tajuk kreativitas seniman di Sumbar.

“Kita tidak bergantung dari donasi pmerintah atau sponsor karena Pekanan Tumpah ini sejak awla. mengedepankan kemandirian, biar ini kerja gila dari pada kami memanggul kepentingan politik,” ujar Mahatma.

Seniman pada Pekanan Tumpah Pandemi Hahahihi merespon ruang di Taman Budaya yang banyak terbemgkalai di komplek dikenal homebasenya seniman di Sumbar.

Kurator Rijal Tamenan didampingi Yuniza dan Pengarah Sumbar Kreative Forum M Zuhrizul dengan Ketua Sumbar Kreative Forum Adek Kupi Batigo mengatakan gelaran Pandemi Hahahihi ada 34 pengkarya berkolabirasi pada pekan seni komunal ini.

“Banyak karya seni yang dipajang dan disajikan, ada seni rupa, seni pertunjukan dan bahkan musik jalanan. Ada gagasan artistik sebagai kumpulan variabel tematik kutarial ada dua sifat dari Lain Sakit Lain Diobati, karya akan menghubungi berkesesuaian dengan fakta dalam isu pandemi dua tahun terkahir,” ujar Rijal Taneman

Dampak pandemi dua tahun ini terjadi pergeseran prilaku dan lahirkan moral baru ynag etik dan estetik.

“Dan masa pandemi telah melahirkan landscape seni Sumbar baru dan tidak lari dati tematik, tajam ia, tapi aktualnya ada seni antara tragedi dan selebrasi yang mampu mengerakan dinamika menumbuhkan simpati dan empati,” ujar Rijal yang mengajak penikmat karya seniman untuk menyaksikan Pekanan Tumpah di Taman Budaya.

Seni berkesenian kata Rijal adalah jalur memberikan pengetahuan ynag banyak dan ada ekspresi pengkarya lewat karya-karyanya.

M Zuhrizul mengapresiasi letupan pengkarya dalam Pekanan Tumpah Pandemi Hahahihi yang telah terkungkung berkarya karena masa pandemi dan itu bisa dinikmati di Komplek Taman Buday yang disebut Mahatam telah menjadi kuburan kebudayaan karena keterbengkalaian pembangunan  fisiknya.

“Ledakan karya itu, ayo kita nikmati pada 1-7 Juli 2022 di Taman Budaya, beli tiketnya. Pekanan Tumpah yang merupakan gelaran kolaborasi memanfaatkan space luas di Taman Budaya itu. Ini adalah Pakanan Tumpah adalah tumpahan imijinasi seniman Sumbar dan menjadi nilai wisata perdaban Sumbar kedepan, karena pariwisata trend kedepan adalah dibalut dengan kekayaan budaya,” ujar Metek Rimau biasa M Zuhrizul. yang menghargai adanya tumpahan imijinasi seniman. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Tingkatkan Pemahaman Pejabat dan Operator Pengelola PPID, Diskominfotik Sumbar Gelar Workshop Penyusunan DIP dan DIK
Rabu, Juni 29, 2022

On Rabu, Juni 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi tersebut, baik informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar workshop peningkatan kapasitas Pejabat dan operator pengelola PPID di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Aula Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Rabu (29/6/2022). 

Hadir sebagai narasumber secara online melalui zoom meeting, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Aditya Nuriya Sholikhah dan Agus Wijayanto, dengan moderaror Kepala Bidang IKP Diskominfotik Sumbar, Indra Sukma. Berlangsung seharian penuh, seratusan peserta yang hadir dari seluruh OPD di Pemprov Sumbar, antusias mengikuti materi yang disampaikan narasumber seputar Daftar Informasi Publik (DIP) dan informasi yang dikecualikan.

Dalam pemaparannya, Aditya menyebut bahwa DIP merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah pengusaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Asas Informasi Publik yakni bersifat terbuka, dapat diakses, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. "Terdapat 7 standar layanan informasi publik yang terdiri dari standar pengumuman, standar permintaan informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, standar pendokumentasian informasi publik, standar maklumat pelayanan dan standar pengujian konsekuensi," jelas Aditya.

Selanjutnya secara gamblang Aditya memaparkan tata cara penyusunan DIP meliputi pengumpulan dan identifikasi informasi, pengklasifikisan informasi serta penetapan daftar informasi publik. Selain itu Aditya juga menerangkan bahwa pemutakhiran informasi publik tidak terikat oleh waktu. Jika dirasa ada tambahan atau perlu perubahan dapat langsung dirubah.

Sedangkan Agus Wijayanto menjelaskan mengenai pelayanan informasi merupakan hak masyarakat yang wajib diberikan oleh Badan Publik. Selain informasi yang diperbolehkan juga terdapat informasi yang dikecualikan, seperti yang akan membahayakan keamanan negara, berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang dan hak kekayaan intekektual. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, pengecualian informasi berdasarkan pengujian atas konsekuensi.

Agus menambahkan, informasi lain yang dikecualikan menurut Peraturan Komisi Informasi adalah berkenaan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, berkaitan dengan rahasia jabatan, serta informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. “Termasuk dalam hal ini adalah informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Melalui workshop ini, Indra Sukma berharap agar peserta bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan lebih tentang pengelolaan DIP dan informasi yang dikecualikan. "Harapan kita melalui kegiatan ini, pemahaman para pengelola informasi publik semakin baik, sehingga DIP Sumbar juga akan semakin meningkat, meminimalisir sengketa informasi dan yang pada intinya, implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi," harap Indra.(doa/MMC)

#Dinas Kominfotik Sumbar

Tinjau Ketersediaan Bahan Pangan Jelang Idul Adha, Gubernur Sumbar: Harga Pangan Relatif Stabil
Rabu, Juni 29, 2022

On Rabu, Juni 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menjelang Hari Raya Idul Adha, 1443 H/2022, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi, bersama sejumlah pejabat terkait memantau ketersediaan stok bahan pangan di Pasar Raya Kota Padang, Rabu (29/6). 

Berdasarkan peninjauan langsung kepada para pedagang, gubernur menyebut jumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, cabe keriting, cabe rawit merah, bawang putih, bawang merah, gula pasir dan minyak goreng, dalam  kondisi cukup dan aman. Untuk harga, dari diskusi yang dilakukan gubernur dengan pedagang, diketahui harga sejumlah bahan pokok cenderung stabil. Harga cabai merah misalnya, setelah sempat naik sekitar Rp90 ribu perkilogram pada awal Ramadan lalu, saat ini harga cabai turun mencapai Rp75 ribu perkilogram.

Sedangkan harga daging sapi relatif stabil dikisaran Rp140 ribu perkilogram, Cabai jawa Rp90 ribu, yang harga awalnya Rp100 ribu. Namun juga terdapat beberapa komoditi yang masih meningkat harganya yaitu harga bawang mencapai Rp40 ribu lebih, dan ayam ras mencapai Rp27 ribu perkilogram.

Kemudian gubernur menanyakan seorang pedagang Cabai, Hartono, terkait harga cabai di Pasar Raya Padang. "Ini bagus sekali Cabainya, Cabai dari mana ini Pak?" tanya gubernur. "Kalau ini Cabai Jawa, lebih mahal sedikit Pak, karena biaya transportasinya mahal kesini, biaya transportasi perkilo 23 ribu Pak," katanya. "Kalau cabe yang dijual berapa yang paling mahal?" tanya Gubernur kemudian. "Biasanya Rp90 ribu pak, tapi kini sudah turun jadi Rp75 ribu," ungkap Hartono. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengatakan bahwa stok pangan cukup aman. Ia menyebut Alahan Panjang telah menjadi sentra produksi bawang merah di wilayah Sumatera. "Sekarang, ketersediaan bawang di Alahan Panjang cukup memadai, bahkan kita sudah bisa mensupply bawang tersebut ke daerah luar Sumatera, karena harganya sudah mulai turun," ungkap gubernur. 

Kemudian gubernur juga menyampaikan harga minyak curah cenderung stabil, harga minyak curah saat ini masih sekitar Rp14 ribu perkilo jika membawa jerigen kalau menggunakan kantong Rp15 ribu per kantong, sedangkan minyak kemasan yang bermerk seharga Rp21 ribu perliter. "Harga dan stok di Sumbar mencukupi, baik minyak curah dan minyak kemasan, sekarang tinggal warga untuk membelinya," ujarnya.

Kemudian Gubernur menghimbau OPD terkait untuk melatih masyarakat mencari subtitusi pupuk non organik yang harganya saat ini sedang naik mencapai Rp20 ribu perkilo. "Kita akan latih para masyarakat yang ada di sekitar pasar untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik, karena di pasar raya sendiri banyak sampah-sampah organik yang bisa didaur ulang menjadi pupuk," ujar gubernur. 

Turut hadir mendampingi gubernur, Asisten Perekonomian Arda Rusmen, Sekda Kota Padang, Andre Algamar, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Effendi, Kabiro Perekonomian, Ria Wijayanti, dan Kepala OPD terkait (Via/MMC). 

#Diskominfotik Sumbar

Kanwil Kemenag dan ATR/BPN Sumbar Teken PKS Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf
Rabu, Juni 29, 2022

On Rabu, Juni 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Barat (Sumbar) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumbar, Rabu (29/6/22).

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari MoU program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh kedua kementerian terkait pada 15 Desember 2021 lalu. Penandatangan PKS tersebut disaksikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Pada kesempatan itu, Wagub memberikan apresiasi atas kerjasama kedua belah pihak agar segera melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. 

Wagub, mengakui literasi masyarakat Sumbar terkait zakat maupun wakaf belum cukup baik. Padahal potensi yang bisa dihimpun dari zakat dan wakaf untuk kemaslahatan sangat besar. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama mencatat, hingga saat ini di Sumatera Barat baru 3825 dari 5846 titik lokasi tanah wakaf seluas lebih dari 684 ha yang sudah memiliki sertifikat. "Bayangkan besarnya potensi yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, jika literasi dan partisipasi masyarakat terkait zakat dan wakaf ini dapat kita tingkatkan," ungkap Wagub menjelaskan.

Wagub juga menyarankan, agar nantinya tanah wakaf yang sudah bersertifikat jangan hanya menjadi aset diam, tetapi dapat dimanfaatkan secara produktif untuk ekonomi umat maupun aktivitas sosial. "Saya sepakat jika tanah-tanah wakaf ini diproduktifkan, kita bisa rangkul kepala daerah serta masyarakat di kabupaten dan kota. Tanah wakaf ini mau diapakan, apakah jadi pusat pendidikan, diberdayakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, atau panti-panti sosial," kata Wagub.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumbar, Helmi menyampaikan PKS ini nantinya akan diturunkan secara teknis ke tingkat kabupaten dan kota, dimana KUA setempat berperan sebagai pejabat pembuat akta wakaf yang menjadi pintu masuk sebelum sertifikasi diproses oleh ATR/BPN. Ia berharap 2021 lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat segera diproses penyertifikatan secara bertahap hingga tahun 2024 nanti.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil ATR BPN Sumbar l, Syaiful menuturkan, saat ini pihaknya tengah melaksanakan pekerjaan pendaftaran tanah aset wakaf. Dari hasil pekerjaan tersebut, saat ini terdapat 1037 lokasi tanah wakaf yang siap untuk diajukan untuk disertifikasi oleh ATR/BPN. Ia berpandangan banyaknya tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal dikhawatirkan menjadi potensi konflik sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, senada dengan apa yang disampaikan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy, ia juga menyarankan agar wakaf diproduktifkan dengan pemberian hak guna bangunan di atas tanah wakaf tersebut. "Sehingga masyarakat bisa berusaha di atas tanah itu dengan perjanjian-perjanian tertentu. Kalau hanya disertifikatkan, didaftarkan untuk menjadi aset tentu sangat disayangkan," ujar Syaiful. (MC Prov Sumbar)

#Dinas Kominfotik Sumbar

Suara Lantang Akademisi: Pembelian Minyak Goreng dan Pertalite melalui Aplikasi Berpotensi Menimbulkan Kegaduhan Baru
Rabu, Juni 29, 2022

On Rabu, Juni 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kebijakan terbaru Pemerintah terkait pembelian minyak goreng dan BBM jenis Pertalite melalui aplikasi PeduliLindungi dan MyPertamina dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan baru ditengah-tengah masyarakat.

“Kebijakan ini akan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar Pertalite dan minyak goreng, selain itu juga akan menimbulkan permasalahan distribusi yang tidak seimbang dengan pemintaan masyarakat yang tinggi di titik-titik tertentu,” ungkap Handi Risza, dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Paramadina, Rabu  29 Juni 2022.

Menurut Handi, lih-alih memperbaiki rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah malah menawarkan cara yang kurang pas untuk kondisi saat ini. 

"Apalagi kita ketahui saat ini pasokan minyak goreng di pasaran cukup melimpah, jadi tidak cukup alasan bagi Pemerintah untuk membuat cara baru untuk mendapatkan minyak goreng yang justru malah menyulitkan masyarakat," ujar Wakil Rektor Universitas Paramadina ini.

Begitu pula dengan pembelian pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina, juga akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat.

“Pemanfaatan aplikasi harus tergantung kondisi jaringan internet. Sementara, sinyal internet di daerah cenderung terbatas. Selain itu tidak semua orang memiliki perangkat handphone. Bahkan dikhawatirkan tidak semua konsumen Pertalite itu menggunakan gadget, ini juga akan menjadi masalah baru,” tutur Handi.

Tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi smart phone terbaru.  

“Bagi masyarakat yang sudah berumur dan pendidikan rendah bisa dipastikan akan menghadapi kesulitan ketika akan membeli bahan bakar Pertalite. Selain itu, kesiapan petugas SPBU menjalankannya di lapangan karena dianggap menyulitkan dalam bertransaaksi,” tambah Handi.

Handi  juga menyinggung masalah di dalam tata kelola minyak goreng. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari carut-marutnya tata-kelola minyak goreng yang dimiliki saat ini. 

"Minyak Goreng sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit dipisahkan dari kebutuhan masyarakat banyak,” tukuknya.

Pemerintah seharusnya mulai membenahi tata-kelola minyak goreng agar lebih transparan, efektif dan sepenuhnya bisa diawasi oleh Pemerintah. Membersihkan para mafia yang selama ini menikmati keuntungan yang sangat besar dari bisnis minyak goreng yang sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat banyak.

Sedangkan untuk Pertalite, dengan mengontrol pembelian Pertalite, Pemerintah sepertinya ingin mengontrol untuk mulai mengurangi distribusi Pertalite ditengah-tengah masyarakat. Artinya masyarakat di dorong untuk menggunakan Pertamax yang jelas-jelas dijual dengan harga pasar. 

“Kita bisa memahami beban subsidi yang besar, tetapi Pemerintah bisa menggunakan cara yang lebih efektif dan sederhana bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Misalkan dengan membatasi kendaraan umum dan khusus sesuai dengan cc kendaraan yang boleh membeli Pertalite atau khusus kendaraan umum orang dan barang saja,” pungkas Handi.

Laporan: Arief Tito

Saribulih: Alumni BM PAN di Sumbar Antusias Adakan Reuni
Rabu, Juni 29, 2022

On Rabu, Juni 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Rencana acara Silaturahmi dan Reuni Alumni BM PAN yang pernah aktif di Sumbar, semenjak didirikan pada tahun 1999, mendapatkan tanggapan positif dari mereka yang pernah bergabung dengan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) tersebut.

"Setelah diberi tahu ke kawan-kawan yang pernah aktif di BM PAN dulu bahwa ada rencana untuk silaturahmi dan reuni, mendapat tanggapan positif dan semangat untuk berpartisipasi," ujar Saribulih, yang pernah menjadi Sekretaris BM PAN Sumbar untuk tiga orang ketua.

Acara ini murni kangen-kangenan, untuk memperkuat silaturahmi yang selama ini sudah terjalin di BM PAN dulu.

Sebab sekarang setelah 20 tahunan belalu, sebut Pak Guru, sapaan akrab Saribulih yang merupakan seorang guru yang ASN ini, ada keinginan kuat untuk bersilaturahmi sesama pengurus BM PAN dulunya.

Di antara yang pernah aktif di BM PAN Sumbar dulunya, sekarang sudah banyak yang sukses di bidangnya masing-masing, dan saat sekarang mempunyai afiliasi politik yang berbeda-beda, dan bahkan ada yang menjadi ASN/PNS.

Adapun mereka tersebut, kata Saribulih, ada mantan Anggota DPR RI Taslim, mantan Ketua DPRD Sumbar Yulteknil, mantan Ketua DPRD Padang Zulherman, kemudian yang menjadi kepala daerah seperti Deri Asta (Walikota Sawahlunto).

Seterusnya yang jadi anggota dewan; Mardiansyah (Ketua DPRD Padang Panjang), Marsanova Andesra (Anggota DPRD Limapuluh Kota), Yandri (Anggota DPRD Padang), Syaflin (Anggota DPRD Agam), Nova Hendria (Anggota DPRD Tanah Datar), dan Aurizal (Anggota DPRD Kabupaten Solok).

"Kemudian ada yang menjadi pengusaha sukses; Gun Sugianto (Ketua Umum JAPNAS Sumbar) dan M Zuhrizul (Anggota Tim Percepatan Sumbar Madani/TPSM Sumbar), serta Anggota KPU Dharmasraya, Zainal Dt Gindo Samajo" imbuh Saribulih, yang juga owner Tabloid Mingguan The Public dan spiritsumbar.com.

Lanjut Saribulih, diharapkan bagi yang tidak mendapatkan undangan, menjadikan berita yang disampaikan ini sebagai undangan, dimana acara akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 12.00-16.00 Wib, di Padang. Untuk informasi dapat menghubungi Nandin Dt Rajo Nan Panjang (081297736279).

Laporan: Novrianto Ucoxs