BentengSumbar.com

Lepas Race Day BOM Run 2026, Sekda Sumbar Apresiasi Konsistensi IKASMANTRI Dorong Sport Tourism

Puncak race day BOM Run 2026 di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang, Minggu (9/8/2026) pagi. Arry melepas peserta bersama Walikota dan Wakil Walikota Padang serta jajaran pengurus IKASMANTRI. (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengapresiasi konsistensi Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Padang (IKASMANTRI) dalam menyelenggarakan Blue Ocean Minang (BOM) Run yang dinilai telah berkembang menjadi event olahraga yang mampu mendorong sport tourism dan perekonomian daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekda Sumbar), Arry Yuswandi saat hadir mewakili Gubernur Sumbar melepas ribuan peserta pada puncak race day BOM Run 2026 di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang, Minggu (9/8/2026) pagi. Arry melepas peserta bersama Walikota dan Wakil Walikota Padang serta jajaran pengurus IKASMANTRI.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Sumbar yang dibacakannya, Arry menyebut konsistensi IKASMANTRI menghadirkan BOM Run membuktikan bahwa kolaborasi komunitas mampu melahirkan event berskala besar yang memberikan dampak positif bagi daerah.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat bangga dan berterima kasih kepada IKASMANTRI. Kegiatan BOM Run 2026 ini membuktikan bahwa sinergi komunitas alumni mampu melahirkan event berskala besar yang memberikan multiplier effect bagi daerah,” ujar Arry.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan BOM Run 2026 tidak hanya mendorong masyarakat hidup sehat, tetapi juga berhasil menggerakkan sektor perhotelan, UMKM, kuliner, transportasi, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat lainnya.

Arry juga menilai rute BOM Run 2026 yang melewati sejumlah kawasan ikonik Kota Padang, mulai dari Pantai Padang, kawasan Kota Tua hingga Bukit Gado-Gado, menjadi sarana efektif untuk mempromosikan potensi wisata daerah. Event tersebut sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Kota Padang ke-357.

Hal senada disampaikan Walikota Padang, Fadly Amran. Ia menilai BOM Run bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan kuliner Kota Padang kepada peserta dari berbagai daerah.

“Pemko Padang mendukung penuh kegiatan ini. BOM Run 2026 menjadi wadah potensial bagi kami untuk mempromosikan pariwisata sekaligus kekayaan kuliner Kota Padang kepada masyarakat luas,” ujar Fadly.

Fadly berharap penyelenggaraan event tersebut dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan kunjungan wisatawan, okupansi hotel, serta aktivitas UMKM dan sektor kuliner lokal.

Sementara itu, Ketua Panitia BOM Run 2026 menyampaikan bahwa event tahun ini diikuti peserta secara luas dan inklusif. Selain kategori umum dan master untuk jarak 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon), tersedia pula kategori pelajar 5K, Kids Run 2K, serta kategori khusus lansia 1K Single/Double.

Kemeriahan puncak race day ditutup dengan pembagian medali bagi para pemenang podium serta pengundian berbagai hadiah hiburan (doorprize). Seluruh rangkaian acara yang berlangsung sejak 7 Agustus hingga puncaknya hari ini berjalan meriah. (adpsb/bud)

Minggu, Agustus 09, 2026

Kemnaker Transformasi Balai K3 Jadi Garda Terdepan Pencegahan Kecelakaan Kerja

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, saat meninjau dan memberikan arahan kepada pegawai Balai K3 Bandung di Bandung, Jumat (7/8/2026). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mentransformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh Indonesia menjadi garda terdepan dalam pencegahan kecelakaan kerja.

Transformasi tersebut diarahkan untuk mengubah orientasi Balai K3 yang selama ini lebih banyak berfokus pada layanan laboratorium, administrasi, dan sertifikasi menjadi lebih proaktif dalam memperkuat budaya K3 melalui edukasi, pendampingan, dan intervensi langsung kepada perusahaan. Langkah ini ditujukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja sedini mungkin sehingga risikonya dapat ditekan.

Hal ters ebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, saat meninjau dan memberikan arahan kepada pegawai Balai K3 Bandung di Bandung, Jumat (7/8/2026).

Menaker mengatakan, selama ini Balai K3 yang dikenal sebagai Hiperkes lebih banyak berfokus pada urusan administrasi, sertifikasi, dan pengujian laboratorium yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ke depan, Balai K3 harus hadir lebih kuat di lapangan dengan mendampingi industri dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

"Sekarang fungsi utamanya bergeser ke arah promotif dan preventif, yaitu memberikan edukasi dan bimbingan sebelum pengawasan atau tindakan hukum dilakukan," kata Menaker.

Menaker menjelaskan, Balai K3 memiliki dua instrumen utama yang dapat dioptimalkan untuk membantu perusahaan menurunkan risiko kecelakaan kerja, yakni Norma 100 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Norma 100 dapat digunakan perusahaan untuk mengukur tingkat kepatuhan secara ma ndiri, sedangkan SMK3 membantu perusahaan mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya di tempat kerja agar dapat dilakukan langkah pencegahan sejak dini.

Menurut Menaker, kedua instrumen tersebut harus dioptimalkan agar penerapan K3 tidak berhenti pada pemenuhan administratif atau perolehan sertifikat, tetapi benar-benar menjadi bagian dari praktik keselamatan di tempat kerja.

"Tujuannya bukan sekadar mengejar sertifikat, tetapi memastikan perusahaan benar-benar memahami cara menjaga keselamatan para pekerjanya," ujarnya.

Selain mengoptimalkan instrumen K3, Balai K3 diminta melakukan intervensi yang lebih terarah melalui penyusunan peta risiko berdasarkan data kecelakaan kerja di wilayah masing-masing. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk memprioritaskan pembinaan dan pendampingan pada daerah maupun sektor usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Untuk memperkuat intervensi di lapangan, Menaker juga memberikan opsi bagi para Penguji K3 untuk beralih menjadi Pen gawas K3 sehingga semakin banyak personel yang dapat melakukan intervensi secara langsung. Pada saat yang sama, Menaker menekankan pentingnya menjaga integritas institusi dan mencegah praktik pungutan liar agar kepercayaan dunia usaha tetap terjaga.

Menaker berharap transformasi Balai K3 menjadikannya mitra strategis dunia usaha dalam membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja sekaligus menekan angka kecelakaan kerja secara berkelanjutan.

"Jadi sekali lagi saya ingin memastikan bahwa setiap personel di Balai K3 menyadari tanggung jawab mulia mereka untuk melindungi hak hidup pekerja/buruh dan menekan angka kecelakaan hingga sekecil mungkin," ujarnya. (*)

Minggu, Agustus 09, 2026

Dorong 74 Nagari Solok Menuju Smart Village, Nurfirmanwansyah: Siapkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Penguatan Smart Village Nagari se-Kabupaten Solok. Inisiatif ini digagas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Nurfirmanwansyah, Apt., MM yang akrab disapa Ustad Anca. (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Transformasi digital kini menyentuh hingga ke tingkat nagari di Kabupaten Solok. Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pengelola situs resmi 74 nagari, pegiat media sosial, pendamping literasi, hingga kreator digital berkumpul di Hotel Primer Kota Solok, Sabtu (8/8/2026), mengikuti kegiatan Penguatan Smart Village Nagari se-Kabupaten Solok. Inisiatif ini digagas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Nurfirmanwansyah, Apt., MM yang akrab disapa Ustad Anca.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur nagari dan pengelola informasi agar mampu menjawab tantangan zaman, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam pelayanan publik.

Turut hadir mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Yunarti Sahara, SH., MH., Wakil Rektor II Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok Dr. Nidia Anggraini Das, SE., MM., serta Ketua Pelaksana sekaligus dosen terbaik UMMY, Yendi Putra, S.Kom., M.Kom., MTA., CSCU., CEH.

Dalam sambutannya, Yunarti Sahara menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian Nurfirmanwansyah. Menurutnya, program ini sangat sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat melalui program Creative Hub, dan berharap Kabupaten Solok dapat menjadi percontohan penerapan Smart Village di Sumatera Barat. Ia menegaskan digitalisasi nagari bukan sekadar soal teknologi, melainkan perubahan pola pelayanan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Wakil Rektor II UMMY Solok, Dr. Nidia Anggraini Das, menyatakan kesiapan pihaknya menjadi mitra strategis. Keterlibatan perguruan tinggi ini merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dinilai kunci utama mempercepat kemajuan nagari menghadapi arus perubahan teknologi yang sangat cepat.

Ketua Pelaksana, Yendi Putra, menjelaskan materi pelatihan mencakup pengelolaan situs nagari, literasi digital, keamanan informasi, pemanfaatan media sosial, hingga penerapan teknologi AI. "Kami ingin membangun ekosistem digital yang kuat hingga ke tingkat nagari, sehingga situs nagari berkembang menjadi pusat informasi dan pelayanan yang aktif," ujarnya.

Sementara itu, Nurfirmanwansyah menekankan bahwa kemajuan zaman tidak bisa dihindari, termasuk kehadiran kecerdasan buatan. "Smart Village bukan sekadar memiliki situs, melainkan bagaimana nagari mampu memberikan pelayanan yang efektif, cepat, transparan, dan berbasis digital," tegasnya. Nagari sebagai garda terdepan pemerintahan harus menjadi yang paling dekat dan cepat melayani masyarakat.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bagian dari sosialisasi Peraturan Daerah bidang pendidikan guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan literasi digital menjadi fondasi kuat menyambut peluang bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui kegiatan yang berlangsung interaktif ini, diharapkan seluruh nagari di Kabupaten Solok mampu beradaptasi, mengoptimalkan potensi lokal lewat teknologi, serta mewujudkan nagari yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.(80)

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Minggu, Agustus 09, 2026

Keteguhan Pejuang Silungkang di Pengadilan Kolonial: "Gantung Saja Saya , Selamat Tinggal Minangkabau"

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Para terdakwa dihadapkan ke pengadilan atas perkara pembunuhan seorang hulppostkomies (pembantu komisaris pos) di Siloengkang—sebuah aksi perlawanan terhadap simbol kekuasaan kolonial pada masa itu. (Foto: Marjafri).

DI hadapan meja hijau pengadilan kolonial Landraad Sawahloento pada tahun 1927, suasana persidangan tidak diwarnai oleh ratapan atau rasa penyesalan. Sebaliknya, ruang sidang itu menjadi saksi bisu keberanian tak tergoyahkan dari para pejuang perlawanan Silungkang. Di tengah bayang-bayang vonis berat yang dijatuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda, Salim Emek bersama rekan-rekan seperjuangannya berdiri tegak, memperlihatkan sikap yang menggetarkan persidangan.

Menantang Hakim Kolonial

Para terdakwa dihadapkan ke pengadilan atas perkara pembunuhan seorang hulppostkomies (pembantu komisaris pos) di Siloengkang—sebuah aksi perlawanan terhadap simbol kekuasaan kolonial pada masa itu. Hakim Landraad menjatuhkan hukuman penjara yang sangat berat kepada tiga rekan seperjuangan Salim Emek: dua di antaranya dihukum masing-masing 14 tahun penjara, sementara seorang lainnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Namun, alih-alih tertunduk lesu, laporan pemberitaan masa itu mencatat bahwa para terdakwa menunjukkan sikap yang sangat berani dan tidak menunjukkan ketundukan sedikit pun di hadapan hakim pengadilan kolonial.

Salim Emek: Memilih Mati daripada Meringkuk dalam Penjara

Sebagai terdakwa keempat, Salim Emek menghadapi tekanan hukum yang jauh lebih berat. Sebelumnya, ia telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas perkara penyerangan terhadap seorang kepala nagari. Dalam persidangan di Sawahloento ini, hakimat kembali menambah hukumannya sebanyak lima tahun penjara.

Menghadapi tumpukan hukuman yang seolah hendak mengubur masa depannya di dalam sel, Salim Emek justru membalasnya dengan sebuah keteguhan sikap yang langka. Bagi Salim Emek, kemerdekaan jiwa jauh lebih berharga daripada menghabiskan sisa hidup di bawah jeruji besi penjara kolonial.

Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia lebih memilih menghadapi hukuman gantung daripada harus menjalani hukuman penjara, walau hanya untuk satu menit saja.

Pekikan Terakhir untuk Tanah Air

Di akhir pembacaan vonis, dari mulut Salim Emek keluar sebuah kalimat pendek namun sarat akan heroisme dan cermin dari jiwa penentang penindasan:

“GANTUNG SAJA SAYA, SELAMAT TINGGAL MINANGKABAU"

Kalimat singkat itu dicatat oleh wartawan dan tersimpan rapat dalam lembaran surat kabar Belanda, Utrechtsche courant tertanggal 11 Juni 1927. Tidak ada pidato panjang berapi-api, tidak ada permohonan ampun yang diucapkannya. Yang tertinggal hanyalah keteguhan seorang pejuang yang siap mempertaruhkan nyawa demi harga diri dan tanah kelahirannya.

Pernyataan Salim Emek dan keberanian rekan-rekannya di Sawahloento menjadi jejak sejarah yang abadi. Mereka membuktikan bahwa kendati tubuh dapat dipenjara dan dihukum, semangat perlawanan terhadap penjajahan di tanah Minangkabau tidak akan pernah bisa ditiadakan.

--------------------------

Keterangan foto:

Ilustrasi suasana persidangan Salim Emek dan rekan-rekannya di Landraad Sawahloento, 1927. Seorang terdakwa berdiri dengan pakaian sederhana dan mengangkat telunjuknya ke arah majelis hakim, menatap langsung dengan sikap tegas dan menantang, menggambarkan keberanian menghadapi vonis berat pengadilan kolonial.*

sumber tulisan: Utrechtsche courant, 11-06-1927

Penyunting: Marjafri - Jurnalis, Pendiri dan Ketua Komunitas Anak Nagari Sawahlunto

Minggu, Agustus 09, 2026

Rakor Perpustakaan Sumbar 2026: Sinergikan Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Sabtu (8/8/2026). (Foto: Adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM — Perpustakaan sudah lama tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan buku yang sunyi. Kini perpustakaan berubah menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat sekaligus motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Pesan inilah yang jadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Sabtu (8/8/2026).

Mewakili Gubernur Sumbar, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi menekankan pentingnya memperkuat budaya gemar membaca di tengah derasnya transformasi digital. Lewat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), masyarakat diajak menjadikan perpustakaan sebagai tempat bertukar ilmu, melatih keterampilan, hingga membuka peluang meningkatkan ekonomi.

“Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan,” kata Medi.

Ia juga mengingatkan para kepala perangkat daerah yang mengurus perpustakaan agar tidak lengah soal akreditasi. Akreditasi bukan sekadar formalitas, melainkan indikator kualitas layanan, baik dari sisi administrasi, operasional, maupun pelayanan publik secara keseluruhan.

Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, dalam keynote speech-nya yang berjudul Strategi dan Kebijakan Perpusnas RI dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca, IPLM, dan TKM di Indonesia, mengapresiasi rekam jejak literasi tokoh-tokoh asal Sumatera Barat yang memang kuat.

Meski Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumbar tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional (54,8 – kategori rendah), Aminudin mengingatkan agar daerah tidak cepat puas.

“Pertanyaannya sekarang, apakah urusan literasi sudah jadi program bersama yang dikerjakan secara bersama-sama? Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus jadi tanggung jawab bersama. Ini kata kuncinya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Jumadi, menjelaskan bahwa rakor digelar untuk menyamakan visi perpustakaan se-Sumbar sekaligus memperkuat sinergi dengan Perpusnas. Forum ini juga menjadi ajang evaluasi capaian program literasi di daerah.

Acara dilanjutkan dengan sesi dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas RI. Dalam dialog itu dibahas sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan dihadiri jajaran Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta para pegiat literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Para peserta terlihat antusias mengikuti sesi dialog dan tanya jawab seputar strategi penguatan literasi di Sumbar.(doa/Diskominfotik Sumbar)

Minggu, Agustus 09, 2026

Wali Kota Ramadhani Buka Latihan Paskibraka: 65 Pelajar Terpilih Siap Kawal Sang Saka Merah Putih

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., di Lapangan Merdeka, Jumat (7/8/2026), sebagai persiapan menyambut upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Sebanyak 65 pelajar pilihan dari berbagai jenjang SMA/SMK sederajat di Kota Solok resmi memulai pemusatan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., di Lapangan Merdeka, Jumat (7/8/2026), sebagai persiapan menyambut upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Para siswa yang berdiri tegap di lapangan ini bukanlah terpilih begitu saja, melainkan telah melewati proses seleksi yang ketat untuk menjadi utusan terbaik yang memikul amanah besar mengibarkan bendera negara. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka.

“Atas nama Pemerintah Kota Solok, kami bangga dan memberikan apresiasi tinggi. Kalian adalah putra-putri terbaik yang berhasil lolos dari persaingan banyak pelajar lain di daerah ini,” ujar Wali Kota.

Ia menegaskan, tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih di detik-detik sakral proklamasi bukan sekadar keterampilan baris-berbaris, melainkan sebuah kehormatan besar dan tanggung jawab negara.

Oleh karena itu, pemusatan latihan ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis formasi dan gerakan, melainkan juga menempa karakter, kedisiplinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda.

Selama kegiatan, para calon Paskibraka akan dibimbing langsung oleh instruktur berpengalaman dari Kodim 0309/Solok.

Wali Kota berpesan agar seluruh peserta mengikuti arahan pelatih dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan semangat pantang menyerah.

Ia juga mengingatkan agar senantiasa menjaga kesehatan serta kekompakan selama proses latihan berlangsung.

Pemerintah daerah berharap, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan ini lahir bukan hanya pasukan yang lihai bergerak, melainkan generasi muda Kota Solok yang berkarakter kuat, cinta tanah air, dan mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.(80)

Minggu, Agustus 09, 2026

Kemendagri Perkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi, Kamis (6/8). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi, Kamis (6/8), di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama, Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Rapat tersebut dipimpin Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, dan dihadiri perwakilan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan transmigrasi.

Pada sambutannya, Paudah menegaskan bahwa penyelenggaraan transmigrasi saat ini harus dipandang sebagai instrumen strategis pembangunan wilayah, bukan sekadar program perpindahan penduduk.

"Transmigrasi berperan dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, memperluas kesempatan ekonomi, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata," jelas Paudah.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari penyelarasan perencanaan dan penganggaran hingga dukungan lintas sektor.

"Oleh karena itu, forum rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi," imbuh Paudah.

Paudah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran sentral dalam memastikan kawasan transmigrasi berkembang menjadi kawasan yang produktif, layak huni, dan berkelanjutan.

Peran tersebut meliputi integrasi program transmigrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan dukungan pembiayaan melalui APBD sesuai kewenangan, penataan kawasan dan kepastian status lahan, koordinasi lintas perangkat daerah, hingga pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kawasan.

Meski demikian, Paudah menilai bahwa penyelenggaraan transmigrasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, belum optimalnya integrasi urusan transmigrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, kelembagaan yang belum memadai, persoalan kesiapan lahan dan tata ruang, keterbatasan infrastruktur dasar, serta perlunya penguatan basis data dan sistem monitoring serta evaluasi.

Berbagai tantangan tersebut memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan transmigrasi dapat berjalan lebih efektif.

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk terus mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, fasilitasi integrasi program transmigrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan tata kelola, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan transmigrasi di daerah.

Lebih lanjut, Paudah menyampaikan enam arah penguatan peran pemerintah daerah ke depan. Pertama, menjadikan transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Kedua, memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran. Ketiga, memperkuat kelembagaan urusan transmigrasi. Keempat, menerapkan pendekatan pembangunan kawasan secara terpadu. Kelima, meningkatkan kualitas data dan sistem monitoring evaluasi. Keenam, mempercepat pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi melalui penguatan komoditas unggulan, hilirisasi, kemitraan usaha, koperasi dan UMKM, akses pembiayaan, serta konektivitas pasar.

Paudah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Menurutnya, pemerintah provinsi berperan dalam pembinaan, sinkronisasi, dan penyelesaian isu lintas wilayah, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran langsung dalam penyediaan layanan dasar, pembinaan masyarakat, pengembangan usaha produktif, serta penguatan tata kelola kawasan transmigrasi.

Selain itu, Bappeda diharapkan mampu mengkoordinasikan integrasi kebutuhan kawasan transmigrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. (*)