PADANG

SUMBAR

Headline

Barbie Kumalasari Kini Salahkan Rey Utami dan Pablo Benua

BENTENGSUMBAR.COM - Ujaran ikan asin di Vlog Rey Utami dan Pablo Benua berujung hukum sampai keduanya, bersama Galih Ginanjar ditahan. Kin...

Headline
Iklan Bapenda
Gerindra Incar Ketua MPR, Hasto Ingatkan Gabungan Kursi PDIP-Golkar di Parlemen
Sabtu, Juli 20, 2019

On Sabtu, Juli 20, 2019

Gerindra Incar Ketua MPR, Hasto Ingatkan Gabungan Kursi PDIP-Golkar di Parlemen
BENTENGSUMBAR.COM - Partai Gerindra sebagai kursi terbanyak kedua di parlemen mengincar kursi Ketua MPR untuk periode mendatang. Meski Gerindra sebagai parpol urutan kedua dinilai pantas mengincar kursi Ketua MPR, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan gabungan kursi PDIP dan Golkar di parlemen.

"Kalau komposisi MPR itu anggotanya dari DPR RI dan DPD RI. Dengan demikian kita harus melihat tantangan ke depan, aspek representasi, mau tidak mau harus kita wujudkan. Kita juga tidak menutup mata bahwa dari sisi suara PDI Perjuangan tertinggi dan diikuti Gerindra," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2019.

"Tapi dari sisi kursi (di parlemen) PDIP tertinggi dan Golkar. Konfigurasi politik ini akan sangat menentukan arahan dalam penataan pimpinan MPR dan DPR ke depan," lanjut Hasto.

Untuk kursi ketua DPR, Hasto memastikan PDIP akan menempatinya. Hal ini berdasarkan aturan dalam Undang-undang MD3.

"Berdasarkan UU MD3 dipercayakan kepada PDIP. Tentu saja kami akan berdialog dengan semua partai untuk mencari sosok terbaik agar MPR dapat dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai majelis permusyawaratan rakyat khususnya dalam agenda penetapan haluan negara kita," ujarnya.

Hasto mengungkapkan, saat ini pihaknya masih sebatas membahas struktur yang ada di parlemen dan belum membahas lebih jauh terkait sosok yang akan didorong untuk duduk di Ketua MPR.

"Kita bicara berapa jumlah komposisi yang ideal dari pimpinan yang merupakan representasi dari DPR, partai politik, dan sekaligus DPD. Itu skala prioritas kami bahas terlebih dahulu," tuturnya.

Hasto menilai wajar jika Gerindra mengincar kursi Ketua MPR. "Setiap partai berharap yang terbaik untuk menempatkan kadernya, itu wajar," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menyebut rekonsiliasi harus diwujudkan oleh para wakil rakyat, terutama dalam menetapkan komposisi pimpinan MPR. Dia menilai komposisi terbaik adalah Gerindra menduduki kursi Ketua MPR, sedangkan PDIP menduduki kursi Ketua DPR.

"Terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR. Dengan semangat tersebut, komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," ucap Sodik.

"Komposisi Ketua MPR dan DPR di atas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra, khususnya dalam pileg dan pilpres 2019-2024," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

(Source: detik.com)

Ini Klarifikasi Lengkap Profesor yang Ceramahi Polantas Surabaya
Sabtu, Juli 20, 2019

On Sabtu, Juli 20, 2019

Ini Klarifikasi Lengkap Profesor yang Ceramahi Polantas Surabaya
BENTENGSUMBAR.COM - Meski aksinya menceramahi Polantas Surabaya mendapat tanggapan positif, Sudjijono mengaku tidak enak dengan pihak kepolisian lalu lintas. Karena alasan itu, ia kemudian membuat klarifikasi dan meminta maaf.

"Sudah klarifikasi. Jadi kejadian sudah bulan Maret yang lalu. Kalau tanggapan netizen positif sekali tapi kan saya nggak enak dengan lembaga" kata Sudjijono kepada detikcom, Sabtu, 20 Juli 2019.

Dalam rilisnya, Sudjijono menuliskan 7 poin yang memuat kronologi kejadian tersebut. Selain itu, Sudjijono juga meminta maaf kepada petugas Polantas yang waktu itu ia ceramahi.

Sebelumnya, video seorang yang mengaku profesor menceramahi Polisi Lalu Lintas (Polantas) viral di media sosial. Aksi 'profesor ceramahi Polantas' berlangsung sebelum Ramadhan atau sekitar April lalu di sebuah putaran balik simpang empat Jemur Andayani, Surabaya.

Video berdurasi 1,44 menit itu diunggah akun twitter Aira Afni Amalia. Hingga saat ini, video tersebut sudah saksikan 813 ribu netizen. Video yang diunggah Selasa, 16 Juli 2019 itu disukai lebih dari 19 ribu akun dan di-retweets lebih dari 13 ribu kali.

Berikut isi klarifikasi yang diterima detikcom dari Sudjijono:

Assalamualaikum Wr.Wb. 
Yth. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudaraku yang dirachmati Alloh SWT. 

Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya vidio diri saya dan anggota Polantas yang diviralkan oleh orang. Oleh karena sudah terlanjur viral, maka dalam kesempatan ini saya mohon maaf dan saya klarifikasi, sbb:

1. Anggota Polantas yang berdinas di tikungan tersebut berpersepsi, bahwa rambu-rambu tesebut dilarang/tidak boleh putar balik, sehingga pengendara kendaraan yang putar balik di tindak dan ditangkap dst.......

2. Telah terjadi 2 (dua) kali menimpa diri saya: 
1) terjadi sekitar bl. Januari 2019, dan saya pahamkan dapat direrima dengan baik. Selesai.
2) Pada bulan Maret 2019 terjadi lagi dan melakukan tindakan represif terhadap beberapa kendaraan yang melaju didepan saya yang juga putar balik termasuk diri saya. Putar balik yang dilakukan mengikuti isyarat lampu bersama-sama Roda-2. Pada saat itu saya turun dan diskusi masalah alasan mengapa ditangkap dan tidak ada alasan, maka kemudian bersama-sama menuju rambu-rambu yang terpasang dan terjadi seperti vidio yang diviralkan orang tersebut.

3. Putaran tersebut akses terdekat yang saya lalui ketika berakifitas pagi maupun sore.

4. Kejadian tersebut sekitar bl. Maret 2019 yang sudah 5 (lima) bulan yang lalu, namun indikasi viral di bulan Juli 2019.

5. Saya pribadi tidak bangga dan tidak nyaman atas adanya kejadian tersebut terlebih kejadian tersebut diviralkan orang yang menjadi konsumsi publik khususnya warganet. Padahal diskusi hanya pribadi saya dengan oknum anggota LL yang bersangkutan yang semata-mata bermaksud memberikan pemahaman atas terjadinya perbedaan persepsi sekalipun terkesan agak keras, karena pengaruh situasi. 

6. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kejadian ini menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita semua dan masyarakat.

7. Mohon dengan hormat vidio yang telah viral jangan diperpanjang lagi yang menjadikan labih tidak nyaman bagi diri saya.

8. Sekian dan terimakasih.

Wabillahitaufig wal hidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Salam hormat
Sadjijono

(Source: detik.com)

PDIP soal Jokowi Posting Wayang: Kekuasaan Tak Boleh untuk Menindas
Sabtu, Juli 20, 2019

On Sabtu, Juli 20, 2019

PDIP soal Jokowi Posting Wayang: Kekuasaan Tak Boleh untuk Menindas
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mem-posting gambar wayang di akun media sosialnya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud dari gambar wayang yang di-posting Jokowi.

"Ya kata 'lamun sira sekti, aja mateni' itu artinya mengandung pesan-pesan kemanusiaan dari Presiden Jokowi. Bagaimana pun juga kekuasaan tidak boleh dipakai untuk menindas," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2019.

Hasto mengatakan Indonesia beruntung memiliki presiden yang punya semangat perikemanusiaan dan semangat turun ke bawah bersama rakyat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun berorientasi membawa masyarakat pada kemerdekaan.

"Dan kita sangat beruntung punya presiden yang punya semangat itu. Semangat perikemanusiaan, semangat turun ke bawah bersama rakyat, hatinya terbuka terhadap penderitaan rakyat sehingga mengalirlah kebijakan-kebijakan yang membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan sebagaimana menjadi spirit dari Bung Karno dan dijalankan oleh Bu Mega," tuturnya.

Dia menambahkan, seorang pemimpin akan padu dan diakui rakyat bila tak menyalahgunakan kekuasaan. Hasto menyinggung masa kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto yang akhirnya diturunkan rakyat setelah berkuasa selama 32 tahun.

"Seorang pemimpin itu diakui diterima rakyat karena kesatupaduannya dengan rakyat bukan karena penggunaan kekuasaannya. Kita belajar dari 32 tahun Pak Harto ketika kekuasaan dipakai dengan otoriter dengan menggunakan segala daya upaya kesaktian negara akhirnya rakyat mengambil sebuah langkah-langkah yang sangat tegas, pelajaran yang sangat penting," katanya.

PDIP hari ini membuat perayaan hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan ke-46 tahun tasyakuran atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Hasto mengatakan pagelaran wayang ini dibuat untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang punya kebudayaan yang luar biasa.

Sementara itu, dilihat di Instagram maupun Twitter, Jokowi mem-posting sebuah gambar tokoh wayang Gatotkaca yang berjabat tangan dengan sosok rakyat. Di tangan kiri Gatotkaca tampak ada untaian padi. Dalam gambar tersebut disertai teks 'lamun sira sekti, aja mateni' yang berarti meskipun kuat, jangan menjatuhkan.

"Zaman sudah semakin maju, tapi kita tetap mengingat pesan-pesan bijak dan agung para leluhur," demikian keterangan yang ditulis Jokowi menyertai gambar tersebut.





(Source: detik.com)

Amien Rais Ingin Rekonsiliasi Porsi 55:45, PDIP: Tak Ada Jatah-jatah Menteri
Sabtu, Juli 20, 2019

On Sabtu, Juli 20, 2019

Amien Rais Ingin Rekonsiliasi Porsi 55:45, PDIP: Tak Ada Jatah-jatah Menteri
BENTENGSUMBAR.COM - PDI Perjuangan menegaskan tidak ada alokasi pembagian persentase jatah kursi menteri terkait pemerintahan periode kedua Jokowi. Parpol boleh mengusulkan nama, tapi keputusan disebut tetap berada di tangan Jokowi.

"Kita bernegara berdasarkan konstitusi, tidak ada jatah-jatah menteri, dengan pengertian itu hak preogratif sepenuhnya. Partai boleh mengusulkan tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Sabtu, 30 Juli 2019. 

Menurut Hasto, seorang menteri harus memiliki kapabilitas, bukan berjuang untuk kepentingan kelompoknya. 

"Karena menteri bukan petinggi biasa menteri seorang yang menguasai hal ikhwal kementrian yang dipimpinnya menteri harus sosok negarawan menteri bukan sosok yang berjuang demi kepentingan kelompoknya tetapi harus berkemajuan bagi Indonesia kita," ujarnya. 

Penegasaan Hasto ini menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut syarat rekonsiliasi. Selain harus menyamakan pandangan program Indonesia ke depan, Amien berbicara soal pembagian porsi 55-45.

"Ya tentu saja kita tidak berbicara berapa persentasenya. Kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi menjadi pembantu daripada presiden di dalam menjalankan visi-misi presiden. Itu semua tidak terlepas dari konsolidasi ideologi Pancasila kita," ujarnya.

Amien Rais menceritakan isi pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Amien menyebut pertemuan Jokowi dengan Prabowo menunjukkan ketidakyakinan pihak Jokowi soal kemenangan Pilpres 2019. Amien juga bicara mengenai syarat rekonsiliasi yakni kesepakatan program Indonesia ke depan juga pembagian porsi 55-45.

"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais, Sabtu, 20 Juli 2019.

(Source: detik.com)

Amien Rais Minta Jatah Kabinet 45 Persen, Pengamat: Rasional, Tapi Aneh Secara Logika Politik
Sabtu, Juli 20, 2019

On Sabtu, Juli 20, 2019

Amien Rais Minta Jatah Kabinet 45 Persen, Pengamat: Rasional, Tapi Aneh Secara Logika Politik
BENTENGSUMBAR.COM - Analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai konsep rekonsiliasi Amien Rais yang meminta 45 persen jatah menteri sama saja mengkhianati dirinya sendiri yang menyatakan tetap oposisi.

“Pemikiran rekonsiliasi Amien Rais secara konten memang rasional, hanya saja logika politik tidak dapat dijalankan dengan tawaran tersebut. Andaipun dipenuhi, sama saja Amien Rais mengkhianati dirinya sendiri yang semula konsisten dengan konsep oposisi,” kata Dedi kepada Kantor Berita RMOL, Sabtu, 20 Juli 2019.

Menurut Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik itu jika komitmen rekonsiliasi benar-benar diinginkan, sejatinya cukup meminta agar presiden terpilih tetap mengakomodir program-program dari Prabowo. Dengan begitu, oposisi tetap leluasa melakukan pengawasan dan tekanan yang diperlukan.

“Sementara meminta porsi 45 persen kabinet, ini bukan rekonsiliasi, tetapi lebih pada distribution of power, ada upaya menihilkan oposisi, jelas tidak baik bagi demokrasi, dan tidak mudah diterima mitra koalisi Jokowi tentunya,” pungkasnya.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memberikan dua syarat rekonsiliasi kubu Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.

Syarat tersebut adalah, ide dan program dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diterima, lalu pembagian kursi dengan jatah 55 persen kubu 01 dan 45 persen kubu 02. Jika tidak, kata Amien, pihaknya akan lebih memilih menjadi oposisi.

"Ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019. 

(Source: rmol.id)

Syarat Rekonsiliasi Amien Rais Untuk Jokowi, Jatah Menteri 45 Persen dan Adopsi Program Prabowo
Sabtu, Juli 20, 2019

On Sabtu, Juli 20, 2019

Syarat Rekonsiliasi Amien Rais Untuk Jokowi, Jatah Menteri 45 Persen dan Adopsi Program Prabowo
BENTENGSUMBAR.COM - Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan dua syarat rekonsiliasi kubu Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.

Syarat tersebut adalah, ide dan program dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diterima, lalu pembagian kursi dengan jatah 55 persen kubu 01 dan 45 persen kubu 02. Jika tidak, kata Amien, pihaknya akan lebih memilih menjadi oposisi. 

"Ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.

Menurut Amien, rekonsiliasi mestinya didasarkan atas kesamaan program atau platform. Jokowi, lanjutnya, harus memiliki pandangan yang sama dengan Prabowo soal masa depan Indonesia.

"Kalau mau rekonsialiasi tentukan dulu platformnya, mau diapakan Indonesia ini," ujar dia.

Amien menjelaskan, hal yang perlu disamakan antara pihak Prabowo dengan Jokowi adalah soal kedaulatan pangan, energi, tanah, hingga air. 

Menurutnya, platform Prabowo dapat membuat Indonesia kokoh sebagai bangsa dan negara.

"Kalau mungkin, ya alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak mau, ya sudah kita di luar, oposisi," pungkasnya. 

(Source: rmol.id)

Pengamat: Gerindra Tak Punya Niat Baik ke PKS Soal Kursi Wagub DKI
Sabtu, Juli 20, 2019

On Sabtu, Juli 20, 2019

Pengamat: Gerindra Tak Punya Niat Baik ke PKS Soal Kursi Wagub DKI
BENTENGSUMBAR.COM - Pembahasan wakil gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno berlangsung alot di DPRD. Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengatakan sebaiknya DPRD tak perlu lagi membahas itu dan membiarkan posisi wagub kosong karena adanya transaksi politik yang menghambat pembahasan.

"Ada indikasi transaksi politik. Nah, oleh sebab itu saya usulnya udahlah wagub DKI kosongin saja enggak usah. Enggak usah diisi," kata Syamsuddin di Jalan Cikini, Godangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2019.

Menurut Syamsuddin dalam pembahasan itu, Gerindra tak memiliki niat baik untuk memberikan posisi itu pada PKS. Padahal, kata dia, partai yang diketuai Sohibul Iman itu telah berkontribusi untuk Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. 

"Ya enggak apa apa juga (masa jabatan masih panjang). Partai politik khususnya Gerindra itu enggak punya niat baik. PKS sudah mati-matian mendukung Prabowo waktu pilpres koalisi pendukung Prabowo nah mestinya posisi wagub DKI ya sudahlah diserahkan kepada PKS," kata dia.

Syamsuddin berpandangan dalam pemilihan terdapat niat lain untuk mengambil keuntungan di tengah alotnya proses pembahasan.

"Saya menangkap kesan parpol-parpol politik ini menjadikan jabatan wagub ini sebagai komoditi untuk jual kepentingan dalam pengertian mengambil untung partai politik itu mengambil untung dari kemelut pemilihan wagub DKI Jakarta," tutur Syamsuddin.

Baginya, tugas wakil gubernur tak terlalu berpengaruh karena tak memiliki otoritas. Tugas wagub dapat digantikan oleh Sekda.

"Wagub enggak banyak juga tugasnya enggak punya otoritas sebenarnya wagub. Toh, kan ada Sekda ada jabatan-jabatan pembantu gubernur yang lain banyak sekali," kata dia.

Selain itu, Syamsuddin menyebut terdapat parpol yang sengaja menunda-nunda agar pembahasan itu dilanjutkan oleh DPRD pemilu 2019-2024.

"Memang sebagian parpol khususnya yang ingin dapatkan jabatan wagub menginginkan hal itu ditunda tunda. Kemudian diambil alih hasil pemilu 2019 walaupun bagi saya itu tidak bijak," tutupnya.

(Source: kumparan.com)

PSI Kritik Anies soal Dana Getih Getah: Kenapa Harus Sebut Tiongkok?
Sabtu, Juli 20, 2019

On Sabtu, Juli 20, 2019

PSI Kritik Anies soal Dana Getih Getah: Kenapa Harus Sebut Tiongkok?
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menjelaskan alasan instalasi seni bambu Getih Getah dibongkar pada Rabu, 17 Juli 2019 lalu. Ia menyebut karya seni itu pada awalnya diprediksi hanya bertahan 6 bulan. 

Anies juga menampik Pemprov DKI menghamburkan anggaran Rp 550 juta untuk membuat bambu itu. Sebab menurutnya, anggaran bambu justru mengalir ke rakyat kecil, yakni petani bambu. Ia membandingkan apabila karya itu terbuat dari besi, kemungkinan uangnya mengalir ke Tiongkok. 

"Anggaran itu ke mana perginya? Perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

Rupanya, penyebutan kata 'Tiongkok' tersebut dirasa kurang pas menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, menilai narasi Anies berupaya membangkitkan sentimen SARA. 

"Kenapa Pak Anies harus menyebut Tiongkok untuk menjelaskan soal anggaran Rp 550 juta anggaran yang digelontorkan? Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Anies adalah narasi konsisten dalam upaya membangkitkan sentimen SARA di mata publik," ketus Tsamara dalam keterangannya, Sabtu, 20 Juli 2019. 

"Dulu istilah yang digunakan pribumi, sekarang tiba-tiba bahas impor besi dari Tiongkok, apa kaitannya?" lanjutnya. 

Menurut Tsamara, seharusnya Anies cukup menjelaskan bahwa karya seni itu hanya untuk menyambut Asian Games 2018. "Tidak usah membangun narasi aneh-aneh yang justru bangun sentimen SARA," ucapnya.

Ia beranggapan, Anies lama-kelamaan seperti Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kerap mengeluarkan pernyataan bernada SARA. 

"Kalau tidak mampu menjelaskan mengapa harus mengeluarkan dana besar untuk waktu singkat, lebih baik tak usah membuat statement seperti ini. Lama-lama Pak Anies menjadi seperti Trump dengan bahasa yang lebih halus tapi sama-sama menggunakan narasi sentimentil seperti itu," tutupnya. 

(Source: kumparan.com)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *