ADVERTORIAL

Curah Hujan Tinggi, Pemko Padang Turunkan TRC PUPR

BENTENGSUMBAR.COM - Akibat curah Hujan tinggi yang merupakan fenomena alam dengan intensitas 230 mm yang terjadi sejak siang hingga sore ...

Opini

PARLEMEN

Sports

IKLAN DI ATAS FEED
DPR Cecar Bos Peruri Soal Tudingan Ahok di Proyek Rp 500 M
Senin, September 28, 2020

On Senin, September 28, 2020

Foto: Mufti Anam. DPR Cecar Bos Peruri Soal Tudingan Ahok di Proyek Rp 500 M.

BENTENGSUMBAR.COM - Tudingan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia menjadi salah satu sorotan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Perum Peruri di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2020.

Sejumlah anggota DPR RI menanyakan kepada Direktur Utama Dwina Septiani Wijaya perihal tudingan Ahok kalau Perum Peruri 'memalak' Pertamina.

Salah satu yang menanyakan hal itu adalah Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mufti Anam.

"Kemudian terkait Peruri, ibu, kemarin kita juga cukup ini apa yang disampaikan Pak Ahok, ibu dengar, ibu lihat ya kan kami ingin klarifikasi saja, ibu. Terkait paperless yang dilakukan Pertamina dalam rangka efisiensi, kami dengar dari media bahwa Peruri itu minta Rp 500 miliar, ibu. Kami pengen mendapatkan penjelasan dari panjenengan itu betul, tidak begitu?," tanya Mufti.

"Mohon maaf, kalau memang betul, apa alasannya? Jangan ini jadi isu-isu liar di masyarakat kalau Peruri ini mau merampok uang rakyat di tengah pandemi, di tengah kondisi masyarakat kita yang nyari makan saja susah tapi mau merampok keuangan, uang negara dengan cara yang sistematis. Nah ini kan jangan sampai isu-isu liar ini ada di masyarakat. Kami pengen tahu penjelasan panjenengan bagaimana sih sebenarnya ini terjadi?," lanjutnya.

Dalam sebuah video yang viral beberapa waktu lalu, Ahok menceritakan pengalaman saat berinteraksi dengan manajemen Peruri.

Pada saat itu, Ahok ingin agar Pertamina menerapkan tanda tangan digital.

"Saya lagi paksakan tanda tangan digital tapi Peruri bindeng juga masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. itu BUMN juga," ujarnya dalam tayangan video YouTube POIN

"Itu sama aja sudah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur, 10 tahun jadi ular sanca, ular piton," lanjut eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Sumber: CNBC Indonesia

Bersama Gubernur, Wako Riza Falepi Kukukan Pengurus Cabang INKANAS Kota Payakumbuh Masa Bakti 2020-2024
Senin, September 28, 2020

On Senin, September 28, 2020

Bersama Gubernur, Wako Riza Falepi Kukukan Pengurus Cabang INKANAS Kota Payakumbuh Masa Bakti 2020-2024.

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Riza Falepi bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengukuhkan Pengurus Cabang (Pengcab) Institut Karate-Do Nasional (INKANAS) Kota Payakumbuh masa bakti 2020-2024 di Aula SMKN 2 Payakumbuh, Minggu, 27 September 2020.

Sensei Irwan Prayitno merupakan Karateka yang pernah mengikuti ujian teknik Dan 6 yang diuji langsung majelis dewan guru (MDG) dan majelis tinggi dewan guru (MTDG) PB INKANAS Pusat, sama dengan Gubernur terdahulu Gamawan Fauzi. 

Saat ini, Irwan Prayitno dipercaya sebagai Ketua Pengurus Daerah (Pengda) INKANAS Sumbar Periode 2016-2020.

"Pengukuhan Pengcab Padang Pariaman juga telah dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur, secara sederhana mengingat pendemi Covid-19," kata Irwan Prayitno.

Didampingi Sekretaris Pengda INKANAS Sumbar L. Siregar dan Ketua MSA Pengda INKANAS Provinsi Sumatera Barat Efriadi Sikumbang, dilaksanakan penyerahan Pataka dan pembacaan SK Pengcab INKANAS Kota Payakumbuh dihadapan Karateka se Kota Payakumbuh dan Pengcab kota/kabupaten lainnya di Provinsi Sumbar.

Dua Karateka Payakumbuh Fadilla Rahmi dan Iklimatul Aimi merupakan perwakilan dari INKANAS yang berhasil mewakili Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (FORKI) Sumbar ikut dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 di Provinsi Papua bersama 6 atlet lainnya.

Seterusnya, ada Milioner dan Rama dari INKANAS Kabupaten Solok, serta Yayuk dari INKANAS Kota Padang, mereka dilatih oleh Pengda INKANAS Sumbar Senpai Zeli Arianto.

Pembinaan yang dilakukan di tingkat kota/kabupaten hingga provinsi ini mengantarkan Karateka di Sumbar menjadi juara di tingkat nasional, bahkan internasional. Dinilai Gubernur sebagai berkat dari kerja keras seluruh pengurus, sehingga membuahkan hasil yang nyata, dan progresnya jelas.

"Ini berkat latihan secara komprehensif dan tidak malas-malasan, ada latihan rutin membangun disiplin serta keahlian Karateka kita secara teratur dan tertib, insyaallah janji Allah itu nyata, kata kuncinya rajin latihan sesuai jadwal dan patuh serta taat kepada pelatih," ungkap Irwan.

Dengan adanya dua Karateka INKANAS Payakumbuh yang mewakili Sumbar ini ke ajang lomba yang lebih tinggi. Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan apresiasi tinggi atas pembinaan itu. Karateka dinilai sebagai aset yang harus dijaga dan terus dibina.

"Prestasi yang ditorehkan semoga dapat memicu Pengcab lain untuk harus lebih rajin dan memantapkan Karateka mereka. Perhatian pengurus dan sinergi dengan pemerintah daerahnya sangat diperlukan juga untuk memacu bibit-bibit unggul yang akan mengharumkan nama daerah," kata Gubernur Irwan.

Wali Kota Riza Falepi mengucapkan selamat kepada Pengcab INKANAS Kota Payakumbuh yang baru saja di lantik. Riza juga selalu mendukung pembinaan atlet olahraga termasuk keberadaan atlet INKANAS melalui penganggaran di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga lewat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Payakumbuh.

"Tertumpang harapan agar Pengcab INKANAS Kota Payakumbuh terus meningkatkan pelatihan-pelatihan dan pemantapan kepada calon bibit Karateka yang akan dibina dan direkrut di masa yang akan datang," harap Riza senada dengan Gubernur.

"Capaian atlet-atlet kita meraih juara membuat kita bangga sekali, namun kita tentu mengharapkan prestasi yang lebih banyak lagi," tambah Riza.

Mendukung itu, Riza juga sedang membangun Gedung Olah Raga (GOR) Type B untuk kebutuhan Olahraga dalam ruangan yang sudah berstandar nasional melalui dana alokasi khusus (DAK) di kawasan Batang Agam, tepatnya Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat. Selain itu Riza juga mengebut pembuatan Area Olahraga Terbuka di Kawasan Padang Kaduduak, Kecamatan Payakumbuh Utara.

"Mudah-mudahan seluruh sarana penunjang aktifitas olahraga masyarakat di Kota Payakumbuh yang kita bangun ini dapat memberikan kontribusi nyata guna memfasitasi atlet-atlet kita, serta menjadi sarana menuju masyarakat yang hidup sehat rajin berolah raga," harap Riza.

Dalam sepatah katanya, Ketua Umum Pengcab INKANAS Kota Payakumbuh Hamdi Agus didampingi Ketua Harian Sensei Eri Danus serta Ketua MSA  Muhammad Al Rego menyampaikan ucapan terimakasih atas mandat dan kepercayaan yang telah diberikan Pengda INKANAS Sumbar kepada dirinya dan pengurus.

"Mewakili seluruh pengurus, kita sampaikan apresiasi kepada gubernur dan wali kota, serta dukungan pengurus Pengcab dan Pengda INKANAS se Sumatera Barat, kita berharap dengan diberikan amanah ini dapat terus meningkatkan prestasi dan banyak melahirkan Karateka hebat untuk dapat terus bersaing di kancah nasional maupun internasional," kata Hamdi Agus yang juga merupakan Ketua DPRD Kota Payakumbuh.

Ketua Panitia Zul Hendra dan Sekretaris Dwina Susanti melaporkan kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Pengcab INKANAS se Sumatera Barat karena mengingat tidak boleh terlalu ramai dan berdesakan di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Kita juga sampaikan apresiasi kepada Kepala SMKN 2 Payakumbuh Dalius yang turut hadir dan membantu menfasilitasi keguatan kita ini," kata Zul Hendra. 

Laporan: Hermiko

Acara Gatot Cs Dikepung Ratusan Warga Surabaya, Polisi: Tak Kantongi Izin
Senin, September 28, 2020

On Senin, September 28, 2020

Acara Gatot Cs Dikepung Ratusan Warga Surabaya, Polisi Sebut Tak Kantongi Izin.

BENTENGSUMBAR.COM - Ratusan warga  yang mengatasnamakan 'Surabaya Adalah Kita' melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Juang 45, Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Senin, 28 September 2020.

Aksi tersebut bersamaan dengan agenda Silaturrahim Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di  Jawa Timur dengan tema acara 'Mengantisipasi Bangkitnya Komunisme Gaya Baru'.

Dalam acara itu rencananya dihadiri eks Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo, Prof Din Syamsudin dan Prof Rochmat Wahab sebagai narasumber. 

Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setiyawan Kuncoro di lokasi mengatakan bahwa tidak ada acara KAMI Jatim di Gedung Juang 45.

Menurutnya, pihak penyelenggara harusnya memperhatikan kelayakan bangunan.

"Ini kan kegiatan yang mengumpulkan massa harusnya diperhitungkan bagaimana protokol kesehatannya. Acara ini juga tidak ada izin," katanya. 

Hingga saat ini, massa yang menolak acara KAMI masih bertahan di lokasi.

Sedangkan, dari pihak penyelenggara dan pembicara belum terlihat di lokasi.

Sementara Gatot Nurmantyo sendiri diketahui masih berada di Jabal Nur, Jalan Jambangan Surabaya.

Peranan Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia
Senin, September 28, 2020

On Senin, September 28, 2020

Foto: Farouk Abdullah Alwyni. Peranan Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia.

BENTENGSUMBAR.COM - Farouk Abdullah Alwyni, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) menjadi salah satu panelis di diskusi panel Internasional Islamic Finance News (IFN) yang diselenggarakan secara online pada tanggal 22 September 2020. 

Diskusi panel ini bertema the Funds, Infrastructure, Islamic Capital Markets and Responsible Finance Initiatives in Indonesia. 

Adapun poin-poin yang disampaikan oleh FAA di panel tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan menarik dari meningkatnya pangsa pasar reksadana Syariah di tahun 2020 (sampai dengan Agustus 2020) ditengah-tengah pandemic dan penurunan reksadana konvensional:

Sampai dengan Agustus 2020, total Nilai Aset Bersih (NAB) reksadana Syariah mencapai Rp.69,7 triliun. 

Ini merupakan peningkatan sekitar 30% selama tahun 2020 dari Rp. 53,7 triliun di bulan Desember 2019.

Disisi lain, NAB industri reksadana secara keseluruhan mengalami penurunan sekitar 3,9% ke Rp.520,8 triliun di bulan Agustus 2020 dari Rp. 542,2 triliun di bulan Desember 2019. 

Hal ini disebabkan NAB reksadana konvensional mengalami penurunan sekitar 7,7% ke Rp.451,1 triliun dari Rp.488,5 triliun dalam kurun waktu yang sama diatas.

Kondisi diatas membuat pangsa pasar reksadana Syariah menjadi meningkat ke 13,4% di bulan Agustus 2020 dari 9,9% di bulan Desember 2019. 

Jika trend ini berlanjut reksadana Syariah akan lebih memainkan peran kedepan, yang bahkan melebihi pangsa pasar perbankan Syariah.

Penjualan Sukuk Ritel (SR-013) yang Memecahkan 'Record'

Penjualan Sukuk Ritel (SR-013) pada bulan Agustus-September 2020 dari Pemerintah Republik Indonesia yang menembus angka Rp. 25 triliun memecahkan rekor baru di tahun 2020 ini. 

Nilai ini jauh melampaui target pertama yang ditetapkan sebesar Rp. 5 triliun. Target awal ini direvisi berkali-kali, pertama ke angka Rp.7 triliun, lalu menjadi Rp.9 triliun, Rp. 12 triliun sampai dengan nilai akhir tersebut diatas. 

Penjualan SR-013 ini jauh melampaui penjualan SR-012 yang mencapai Rp. 12,1 triliun dibulan Februari/Maret 2020. 

Penjualan ini juga melewati penjualan obligasi ritel konvensional (ORI17) dibulan Juni/Juli 2020 yang mencapai Rp. 18,3 triliun. 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penjualan SR-013 ini diantaranya adalah: Nilai keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan dari deposito bank-bank Syariah ataupun bunga bank-bank konvesnional, pemesanan Sukuk secara online yang mudah dan  keamanan dari investasi Sukuk ini karena dijamin oleh pemerintah. 
  
Pengalaman dari penjualan Sukuk ritel yang baik dan menarik minat investor sebenarnya dapat mendorong lebih banyak pengeluaran instrument Sukuk ritel baik oleh pemerintah, badan usaha milik negara, maupun sektor swasta.

Sukuk ritel yang lebih meluas bukan hanya akan memperdalam pasar keuangan Syariah Indonesia, tetapi juga akan meluaskan basis investor domestik ritel dalam negeri. 

Sukuk ritel pemerintah adalah juga sebuah indikasi bagus dimana pemerintah dapat mulai mengoptimalkan sumber-sumber daya keuangan dalam negeri untuk upaya-upaya pembangunan. 

Dengan ini, upaya untuk mensinergikan keuangan Syariah dan model investasi yang bertanggung jawab sosial akan dapat diwujudkan. 

Dimana pemerintah dapat mengoptimalkan dana-dana yang diterima dari penjualan Sukuk ritel untuk projek-projek yang mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, memperkuat sektor kesehatan, membangun infrastruktur, dan juga upaya pengurangan ketimpangan sosial.    

Persoalan lambatnya perkembangan Sukuk korporasi,
berbeda dengan Sukuk pemerintah yang berkembang cukup cepat, perkembangan Sukuk yang dikeluarkan korporasi adalah cenderung stagnan.  

"Sebenarnya kekhawatiran terkait kebutuhan untuk memiliki 'underlying assets' dalam mengeluarkan Sukuk dapat diatasi dengan mengeluarkan Sukuk yang berakad Mudarabah. Karena dengan Sukuk jenis ini, perusahaan cukup menggunakan dasar dari laporan keuangan mereka dan juga bisnis yang dijalankan. Sukuk jenis ini sebelumnya dikeluarkan oleh beberapa bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri," ungkap Farouk.

"Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan oleh regulator dalam rangka mengembangkan Sukuk korporasi adalah diantaranya memberikan insentif fiskal untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan Sukuk sebagai instrument untuk memobilisasi dana, sebagaimana halnya yang dilakukan di Malaysia, juga mereview prosedur-prosedur terkait Sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan perlu dipastikan agar segala hal terkait hambatan birokratis dapat dihilangkan/ditinjau kembali," imbuh Farouk.

"Terkait Konvergensi antara keuangan Syariah dan investasi berbasis Environment, Social, and Governance (ESG) ataupun Socially Responsible Investing (SRI) dalam kaitannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs), ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Pertama, hubungan antara keuangan Syariah dan SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan (prinsip yang dideklarasikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] ditahun 2015). Obyektif Syariah (Maqasid Syariah) terkait perlindungan terhadap keyakinan/agama akan meng-cover diantaranya SDGs No. 1 (No Poverty/Bebas dari Kemiskinan) dan No. 10 (Reduced Inequalities/Pengurangan Ketimpangan), mengingat dalam Islam dinyatakan bahwa kemiskinan bisa menyebabkan kekafiran dan juga kecaman Islam terhadap ketimpangan social sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an yang melarang kekayaan hanya berputar disekelompok kecil orang. Begitu pula halnya obyektif Syariah terkait perlindungan terhadap harta juga akan meng-cover SDGs No. 1 dan No. 10," paparnya.

Obyektif Syariah yang lain terkait perlindungan terhadap intelek/ilmu juga akan mendorong terlaksananya SDG No. 9 (Industry, Innovation, & Infrastructure/industry, inovasi, dan infrastruktur) dan No. 11 (Sustainable Cities & Communities/Komunitas dan Kota yang Berkelanjutan). Sedangkan perlindungan terhadap keturunan juga mendorong terwujudnya SDG No. 3 (Good Health & Well Being/Kesehatan yang Baik & Kesejahteraan). Ini adalah sekedar gambaran. Sebenarnya, setiap obyektif Syariah yang ada banyak terkait dengan poin-poin SDGs lainnya. 

Disini kajian terkait SDGs dan/atau investasi berbasis ESG ataupun SRI akan memperdalam kajian terhadap keuangan Syariah itu sendiri yang cenderung terbatasi dengan prinsip terkait larangan terhadap Bunga, alkohol, judi, prostitusi, dan spekulasi. Prinsip-prinsip ini tentunya adalah bagian penting dari keuangan Syariah, tetapi pada esensinya cakupan keuangan Syariah adalah lebih luas dari itu, dan eksplorasi substansi keuangan Syariah yang lebih mendasar akan terbantu dengan menguatnya trend investasi berbasis ESG ataupun SRI.  

Kedepan elemen-elemen 'S' (social) dan 'G' (governance) dari ESG akan semakin penting. Seperti sekarang ini beberapa negara di Eropa mengeluarkan obligasi yang bersifat sosial yakni dalam kerangka menangani dampak ekonomi dari Covid19, yakni dana yang ada digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami PHK. 

Terlebih lagi negara seperti Indonesia juga mempunyai tantangan-tantangan SDGs yang cukup mendasar seperti misalnya masalah kemiskinan, dimana walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia dinyatakan hanya tinggal sekitar 9,22% dari populasi, tetapi 70% populasi Indonesia yang walaupun telah bebas dari kemiskinan tetapi belum mencapai level kehidupan kelas menengah. Mereka ini masih rentan untuk kembali miskin kembali sewaktu-waktu. 

Rentang pengeluaran mereka per bulan/per orangnya adalah sekitar Rp.354 ribu hingga Rp.1,2 juta. Jumlah kelas menengah di Indonesia yang dikategorikan sebagai kelompok yang memiliki pengeluaran antara Rp.1,2 juta hingga Rp.6 juta/ bulan perorangnya adalah hanya masih sekitar 20% atau sekitar 52 juta orang.

Belum lagi tantangan SDG terkait ketimpangan pendapatan, dan ada 1% masyarakat mempunyai 50% kekayaan seluruh negeri, bila diestimasi 4 orang terkaya di Indonesia melebihi kekayaan 40% orang (the bottom 40%). Tantangan lain adalah infrastruktur kesehatan Indonesia yang belum solid untuk melayani seluruh rakyat seperti yang dapat dilihat dari lemahnya kesiapan dalam menghadapi pandemik Covid19.

"Sehubungan dengan tantangan-tantangan besar SDGs diatas, maka peran keuangan Syariah menjadi lebih penting kedepannya. Terkait bagaimana keuangan Syariah yang terkonvergensi dengan konsep ESG/SRI dapat mempengaruhi pemikiran para pemegang keputusan baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, dan lebih penting lagi dikomunitas investor. Konsep keuangan Syariah dan ESG perlu mempengaruhi bagaimana pemerintah menggunakan dan memprioritaskan anggaran mereka. Konsep ini juga perlu mempengaruhi bagaimana perusahaan-perusahaan besar melakukan bisnisnya di Indonesia. Dan yang terpenting, bagaimana konsep ini dapat mempengaruhi pola pikir investor dalam berinvestasi. Semua ini diharapkan dapat berdampak positif dalam pencapain tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) yang pada esensinya juga adalah sesuai dalam banyak hal dengan obyektif dari Syariah itu sendiri," pungkas Farouk.

(fri)

Dirjen Otda Kemendagri dan Stafsus Presiden Kunjungi Mahasiswa Asal Papua di Sumbar, Ini yang Disampaikan
Senin, September 28, 2020

On Senin, September 28, 2020

Dirjen Otda Kemendagri dan Stafsus Presiden Kunjungi Mahasiswa Asal Papua di Sumbar, Ini yang Disampaikan.

BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik bersama Staf Khusus Presiden Jokowi, Billy Gracia Yoshapat Mambrasar mengunjungi silahturahmi dengan mahasiswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat di Universitas Negeri Padang (UNP) dan Politeknik Negeri Padang, di ruang rapat PNP Unand, Minggu, 27 September 2020.

Pada kesempatan itu, Dirjen Otda Kemendari Akmal Malik menyampaikan, bahwa kunjungan ini merupakan silahturahmi dengan para mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dari program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) di Provinsi Sumatera Barat.

"Program ini sangat bagus, tentunya kami akan mengali, seandainya terjadi persoalannya dalam menempuh pendidikan di Sumatera Barat," kata Akmal Malik.

Kehadiran Dirjen Otda Kemendagri dan staf khusus kepresiden ini akan mencarikan solusi untuk seandainya terjadi kendala, agar program ADik bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena mereka inilah generasi masa depan bagi Papua dan Papua Barat. Harapan Papua tertumpu pada mereka ke depan. Sejauh ini persoalan yang mereka hadapi tipis sekali, boleh dikatakan tidak ada," ucapnya.

Dirjen Otda Kemendagri ini berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memberikan dukungan kepada mahasiswa Papua dan memberikan informasi program ADik pada Kabupaten Kota se Sumbar keberadaan mereka.

"Kepada adik-adik kita tetap jalin komunikasi dengan pihak kampus, agar persoalan teknik yang disampaikan bisa diselesaikan secara cepat dan efektif," tuturnya.

Selain itu, Akmal Malik telah menghubungi beberapa Bupati dan Walikota dan sepakat untuk membantu persoalan-persoalan yang dihadapi para mahasiswa Papua dan Papua Barat.

"Seandainya ada persoalan-persoalan yang tidak disikapi oleh para Bupati dan Walikota dimana adik-adik kuliah, nanti kita akan berikan teguran," ujarnya.

Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik juga mengucapkan terima kasih pada Gubernur Sumatera Barat berserta jajaranya, termasuk Bupati Walikota yang telah memperhatikan para mahasiswa Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Jokowi, Billy Mambrasar memberi semangat pada para mahasiswa Papua dan Papua Barat agar bisa menyelesaikan pendidikannya. Dan kembali ke daerah asalnya untuk membangun Indonesia, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Saya terus memberi semangat kepada adik-adik ini, semoga sukses dalam menyelesaikan pendidikan disini dan bisa membangun Indonesia, terkhusus buat Tanah Papua, menuju kesejahteraan dan lebih maju lagi," tambah Billy.

(Zardi)

Universitas Terbuka Perkenalkan Kualitas PJJ ke Insan Pers Sumatera Barat
Senin, September 28, 2020

On Senin, September 28, 2020

Foto: Webinar. Universitas Terbuka Perkenalkan Kualitas PJJ Pada Pers di Sumatera Barat.

BENTENGSUMBAR.COM - Talk show yang digelar Universitas Terbuka Padang bersama insan pers di Sumatera Barat, Senin, 28 September 2020 berjalan sukses. Sebanyak 80 peserta bergabung dalam acara virtual tersebut nampak antusias mendengarkan materi dan penjelasan dari Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.

Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. merasa senang bisa melakukan bincang-bincang bersama insan pers.

Bahkan Prof Ojat juga menawarkan kepada wartawan agar bisa menambah pendidikan di Universitas Terbuka. 

Ia memastikan bahwa Universitas Terbuka tidak pernah memberikan pendidikan yang ecek-ecek kepada masyarakat. 

Universitas Terbuka sudah mendatangkan International Council for Open and Distance Education (ICDE) untuk melakukan quality review terhadap UT.

"Untuk melihat bagaimana kualitas UT sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Indonesia menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat," ungkap Prof. Ojat.

Dalam talk show tersebut, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. memaparkan bahwa saat ini tantangan teknologi dalam pendidikan pembelajaran online dan pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan yang strategis bagi pendidikan tinggi di Indonesia. 

Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta didorong oleh Kemenristekdikti untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran melalui daring. 

Hal ini guna mendorong PJJ agar penyelenggaraan pendidikan secara cepat, ekonomis dan berkualitas.

Prof Ojat juga menjelaskan bagaimana perkembangan Universitas Terbuka Siber (UTS). 

Transformasi UT dilakukan mulai dari pendaftaran, pembelajaran, hingga ujian yang telah dilakukan sepenuhnya secara daring melalui sistem manajemen pembelajaran yang terintegrasi.

Permintaan Mendikbud mengenai akselerasi terbentuknya UT Siber (UTS), Prof Ojat menyatakan, pihaknya siap untuk menjadi motor penggerak dari lembaga yang menjadi "marketing galery" pendidikan jarak jauh PTN dan PTS yang ada di Indonesia.

UTS ini nantinya akan memonitor kualitas pembelajaran daring ini terjaga. 

"Dengan adanya UT Siber dan institut ini akan dilihat kualitas konten, media, IT, dan pembelajaran," terang Prof Ojat.

Di masa mandemi Covid-19 ini, UT juga telah menyiapkan program UT peduli bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terjangkit Covid-19, UT berkomitmen membantu masyarakat, PTN dan PTS yang ingin melaksanakan online learning sebagai salah satu solusi alternatif layanan perkuliahan pengganti tatap muka. 

Selain menyediakan lms.ut.ac.id, UT juga memberikan layanan Ruang Baca Virtual (RBV) yang menyediakan bahan ajar digital untuk 1.350 matakuliah melalui website.

Terkait bahan ajar digital, Prof. Ojat menjelaskan, UT selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas belajar mahasiswa melalui media elektronik dengan bahan ajar digital secara gratis. 

Selain itu, dengan kualitas pendidikan yang berkualitas UT juga murah dalam perkuliahan, hanya dengan Rp36 ribu per SKS kita sudah bisa kuliah di UT.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran UT yang sudah menjadi rujukan pendidikan di tanah air, bisa jadi solusi seluruh anggota masyarakat, Bagaimana bisa mengakses pendidikan dalam masa Covid-19 ini, UT siap bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, walaupun saat ini kita dalam masa adaptasi kebiasaaan baru UT bisa memberikan bantuan, mendampingi teman-teman membangun pendidikan, memberikan alternatif dan solusi pada masyarakat dengan mengimplementasikan pendidikan jarak jauh dengan benar," tutur Prof. Ojat Darojat di akhir acara.

Ikut dalam acara talk show tersebut, Direktur UPBJJ Universitas Terbuka Padang Dra. Yusrafiddin, M.Pd dan jajaran, Ketua PWI sumatera Barat, H. Heranof Firdaus, S.Sos, dan, Owner Topsumbar Siti Rahmadani Hanifah, beserta puluhan media online, cetak, radio dan televisi yang ada di Sumatera Barat. 

(Hanny)

Massa Tolak Silaturahmi Akbar KAMI di Surabaya
Senin, September 28, 2020

On Senin, September 28, 2020

Massa Tolak Silaturahmi Akbar KAMI di Surabaya

BENTENGSUMBAR.COM - Massa yang mengatasnamakan 'Surabaya Adalah Kita' menggelar demo di depan Gedung Juang 45 yang berada di Jalan Mayjend Sungkono, Senin, 28 September 2020.

Aksi yang digelar sekitar pukul 09.00 Wib itu sebagai upaya penolakan acara Silaturahmi Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bertema 'Mengantisipasi Bangkitnya Komunisme Gaya Baru'.

Acara yang rencananya digelar di Gedung Juang 45 itu juga dihadiri tiga pembicara, Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo, Prof Din Syamsudin dan Prof Rochmat Wahab.

Koordinator aksi, Edi Firmanto mengatakan aksi ini untuk menolak deklarasi kelompok tersebut lantaran dianggap hanya akan membuat gaduh.

"Yang pasti kita menolak deklarasi dari KAMI," kata Edi di lokasi.

Dalam orasinya mereka menyatakan penolakan. Menurut Edi, jika untuk kepentingan politik bisa menunggu di Tahun 2024 mendatang tanpa perlu membuat gaduh.

"Surabaya Adalah Kita siap mengawal dan menjaga Surabaya agar tetap aman, damai dan kondusif dalam bingkai NKRI dan Pancasila," jelasnya.

Selain itu pihak penyelenggara juga tidak dapat ditemui di lokasi. 

Namun dari pantauan di lokasi terlihat beberapa peserta yang diduga akan mengikuti acara tersebut terlihat diusir oleh massa. 

Terlihat polisi juga tampak berjaga-jaga dilokasi.

Sementara itu, Kapolsek Sawahan AKP Wisnu mengatakan sejauh ini menurutnya untuk rencana tersebut tidak ada assesment atau penilaian.

Sebab di masa pandemi virus Corona atau Covid-19 ini hal itu mutlak untuk dilakukan.

"Untuk acara di sini sejauh ini tidak ada assesment dan sebagainya," kata.

(Sumber: jatimnow.com)

DPR Penasaran Alasan 37 Pegawai KPK Mundur
Senin, September 28, 2020

On Senin, September 28, 2020

Foto: Gedung KPK. DPR Penasaran Alasan 37 Pegawai KPK Mundur.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni ikut bersuara mengenai mundurnya 37 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2020, termasuk Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah. 

Meskipun cukup mengejutkan publik, mundurnya pegawai KPK atau lembaga negara yang lain merupkan hal yang lumrah terjadi.

"Maju mundurnya karyawan di sebuah lembaga sebenarnya ya biasa-biasa aja. Kalau memang ada beberapa orang di sebuah lembaga merasa tidak cocok lagi bekerja di situ ya sah-sah aja mundur," kata Sahroni saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu, 26 September 2020.

Namun, Sahroni meminta agar isu mundurnya sejumlah pegawai KPK ini jangan dibuat berlarut-larut, karena dikhawatirkan akan mendiskriditkan nama lembaga anti-rasuah tersebut.

Padahal, dirinya dan publik pun tidak tahu alasan sejumlah pegawai itu mengundurkan diri.

"Karenanya, jangan sampai aksi mundur ini dibuat dan digoreng sedemikian rupa sehingga mendiskriditkan lembaga KPK. Jangan sampai juga aksi ini membuat persepsi publik jadi jelek terhadap KPK, padahal kita juga tidak tau apa sebenarnya yang terjadi di internal KPK," sambungnya.

Selain itu, legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini juga mempersilakan Febri dan jajaran KPK yang baru mengundurkan diri ini untuk menyampaikan kritik dan sarannya terhadap KPK jika memang ada hal-hal yang ingin disampaikan. 

Karena, ia pun penasaran perihal alasan Febri dan kawan-kawan mundur dari KPK.

"Ya untuk Febri dan karyawan KPK lainnya, kalau emang ada uneg-uneg soal institusinya silakan disampaikan, karena kita juga pingin tau apa sebabnya. Jangan bikin saya dan publik menebak-nebak," ujar Bendahara Umum Partai Nasdem ini.

(Sumber: Okezone)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *