HEADLINE
Pemprov Sumbar Minta Satpol PP, Damkar dan Satlinmas Perkuat Ketertiban Sosial dan Kawal Program Strategis Daerah    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Pemprov Sumbar Minta Satpol PP, Damkar dan Satlinmas Perkuat Ketertiban Sosial dan Kawal Program Strategis Daerah
Upacara pada Gelar Pasukan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Hari Ulang Tahun ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja, dan Hari Ulang Tahun ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2026. (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) minta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terus memperkuat peran dalam menjaga ketertiban sosial, ketenteraman masyarakat, dan mendukung pelaksanaan program strategis pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri saat hadir mewakili Gubernur sebagai inspektur upacara pada Gelar Pasukan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Hari Ulang Tahun ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja, dan Hari Ulang Tahun ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Politeknik Pelayaran Sumbar, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (25/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut Ahmad Zakri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP, Damkar dan Satlinmas atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan sosial di Sumatera Barat.

“Satpol PP, Damkar dan Satlinmas harus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, memberikan rasa aman, serta mendukung terwujudnya Sumatera Barat yang madani, maju dan berkeadilan,” ujar Ahmad Zakri.

Ia menegaskan, tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks, terutama dalam mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah daerah, menjaga stabilitas sosial masyarakat, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana dan berbagai persoalan sosial.

Menurutnya, Pemprov Sumbar saat ini tengah fokus menjalankan sejumlah agenda prioritas pembangunan, antara lain percepatan investasi dan hilirisasi industri, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, transformasi digital pemerintahan, hingga penguatan pendidikan dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat.

Untuk mendukung agenda tersebut, Satpol PP diharapkan mampu berperan aktif sebagai penegak peraturan daerah, pengawal kebijakan pemerintah, sekaligus pelaksana perlindungan masyarakat agar pembangunan berjalan aman, tertib dan kondusif.

Pada kesempatan itu, Ahmad Zakri juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang dinilai masih meresahkan masyarakat, seperti tawuran remaja, balap liar, serta berbagai bentuk penyakit masyarakat lainnya. Karena itu, ia meminta Satpol PP meningkatkan patroli rutin, pengawasan di wilayah rawan, edukasi kepada pelajar dan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menyerahkan penghargaan dari Gubernur Sumbar kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi, serta Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto yang telah berpartisipasi dalam ajang National Firefighter Skill Competition (NFSC) tingkat nasional tahun 2026 di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

“Keikutsertaan saudara sekalian menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan potensi daerah serta semangat berkompetisi yang sehat. Kami juga mengucapkan selamat kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang berhasil masuk enam besar terbaik nasional pada ajang NFSC tahun ini,” katanya.

Selain itu, juga dilakukan penyerahan Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja kepada Dinas Satpol PP Kota Bukittinggi, Dinas Satpol PP Kota Padang, serta Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja se-Sumatera Barat, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran se-Sumatera Barat, serta Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat. (Adpsb/rmz/bud)

Dari Soto hingga Karaoke, Warung “Dewi Amor” Hidupkan Suasana Pasar Kuliner Silo Sawahlunto    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Dari Soto hingga Karaoke, Warung “Dewi Amor” Hidupkan Suasana Pasar Kuliner Silo Sawahlunto
Di tengah ramainya aktivitas warga dan pengunjung yang datang menikmati suasana malam, Warung “Dewi Amor” menjadi salah satu titik kuliner yang ramai disinggahi pecinta makanan tradisional. (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gemerlap suasana malam di Pasar Kuliner Silo Sawahlunto menghadirkan warna tersendiri bagi masyarakat kota tambang itu. 

Di tengah ramainya aktivitas warga dan pengunjung yang datang menikmati suasana malam, Warung “Dewi Amor” menjadi salah satu titik kuliner yang ramai disinggahi pecinta makanan tradisional.

Tak hanya menawarkan sajian khas seperti Soto Daging, Soto Ayam, dan Ayam Penyet Cabe Ijo, warung ini juga menghadirkan suasana santai dan akrab yang membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati malam di pusat kuliner tersebut.

Pada malam hari, kawasan Pasar Kuliner Silo diramaikan oleh pengunjung dari berbagai kalangan. 

Sebagian datang untuk menikmati sajian kuliner, sementara lainnya sekadar melepas penat sambil bercengkrama bersama keluarga maupun sahabat.

Soto Daging dan Soto Ayam racikan “Dewi Amor” menjadi menu favorit yang paling banyak dicari pengunjung. 

Kuah hangat dengan aroma rempah yang khas menghadirkan rasa nyaman, terutama saat dinikmati di tengah suasana malam Sawahlunto yang sejuk.

Selain itu, Ayam Penyet Cabe Ijo dengan sambal khas bercita rasa pedas gurih turut menjadi andalan yang menggugah selera para penikmat kuliner malam.

Menariknya, suasana kawasan kuliner ini semakin hidup dengan keberadaan Warung Arkanza yang berada tepat di sebelah Warung “Dewi Amor”. 

Di lokasi tersebut, para pengunjung tidak hanya menikmati makanan dan minuman, tetapi juga dapat berhibur karaoke bersama rekan maupun keluarga.

Alunan lagu yang bersahut-sahutan menciptakan suasana santai dan penuh keakraban, menjadikan kawasan Pasar Kuliner Silo sebagai salah satu pusat hiburan rakyat yang hidup di malam hari.

Sambil menikmati hiburan karaoke, pengunjung biasanya ditemani segelas teh telur atau serbat hangat yang menjadi minuman favorit masyarakat Sumatera Barat. 

Perpaduan kuliner tradisional dan hiburan sederhana itu menghadirkan suasana khas yang sulit ditemukan di tempat lain.

Keberadaan Warung “Dewi Amor” dan Warung Arkanza sekaligus menjadi gambaran bagaimana pelaku UMKM di Sawahlunto terus berupaya menghidupkan kawasan kuliner lokal agar tetap ramai, produktif, dan menjadi ruang interaksi masyarakat.

Di tengah perkembangan kota dan perubahan gaya hidup masyarakat, suasana sederhana namun hangat di Pasar Kuliner Silo itu tetap menjadi magnet tersendiri. 

Bukan hanya soal rasa makanan, tetapi juga tentang kebersamaan, hiburan rakyat, dan denyut kehidupan malam Kota Sawahlunto yang terus hidup dari warung-warung kecil milik masyarakatnya. (*) 

Pewarta: Marjafri

Percepat Pengentasan TBC, Pemkab Solok Hadirkan Bedah Rumah hingga Cek Kesehatan Gratis    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Percepat Pengentasan TBC, Pemkab Solok Hadirkan Bedah Rumah hingga Cek Kesehatan Gratis
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, SKM, M.Kes, Kepala DPRKPP Retni Humaira, ST, MT, Camat Lembah Gumanti Andi Sofiani, S.Sos, unsur Forkopimcam, jajaran puskesmas, Walinagari Sungai Nanam Delfi, S.Sos.I, serta tokoh masyarakat setempat. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kabupaten Solok mengambil langkah terobosan dalam memutus mata rantai penularan Tuberkulosis (TBC). Tak hanya berfokus pada pengobatan medis, pemerintah daerah kini turut memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal penderita melalui program bantuan Bedah Rumah Layak Huni. Program ini ditujukan khusus bagi warga penderita TBC yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 4, sebagai upaya pendukung pemulihan kesehatan secara menyeluruh.

Program ini resmi diluncurkan dalam kegiatan Launching Bedah Rumah dan Cek Kesehatan Gratis yang berlangsung di Kantor Walinagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Senin (25/05/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, SKM, M.Kes, Kepala DPRKPP Retni Humaira, ST, MT, Camat Lembah Gumanti Andi Sofiani, S.Sos, unsur Forkopimcam, jajaran puskesmas, Walinagari Sungai Nanam Delfi, S.Sos.I, serta tokoh masyarakat setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam laporannya menjelaskan, langkah ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Pemkab Solok bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perumahan Rakyat. Upaya ini diperkuat pula melalui inovasi unggulan daerah bernama PENDEKAR BESTI, singkatan dari Pencarian, Deteksi, Investigasi Kontak TBC, dan Obati.

Melalui inovasi tersebut, pihak kesehatan telah menurunkan tenaga ahli spesialis paru-paru dan spesialis anak ke 19 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Tujuannya untuk memperketat deteksi dini, pemeriksaan mendalam, dan penanganan kontak erat penderita agar penularan dapat dicegah sejak awal.

"Target penemuan kasus positif TBC di Kabupaten Solok tahun 2026 ini mencapai 1.177 jiwa hingga akhir tahun. Hingga saat ini, tim kesehatan telah berhasil menemukan dan mendata sebanyak 162 penderita positif yang sedang mendapatkan penanganan intensif," ungkap Zulhendri.

Dalam arahannya, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menegaskan bahwa pengentasan TBC merupakan program prioritas nasional yang harus didukung penuh oleh pemerintah daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat nagari, kader kesehatan, hingga warga biasa, untuk bergerak aktif melakukan deteksi dini.

"Pengentasan TBC adalah program Bapak Presiden. Maka dari itu, di Kabupaten Solok, hal ini harus kita dorong dan laksanakan semaksimal mungkin. Kami minta kepada semua pihak hingga ke tingkat terbawah dan kader kesehatan, agar peka dan sigap mendeteksi gejala sejak dini, supaya masalah ini bisa kita selesaikan dengan tuntas dan sebaik-baiknya," tegas Jon Firman Pandu.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama adalah pemberian bantuan perbaikan rumah. Bagi penderita TBC yang masuk kategori Desil 1 sampai 4, pemerintah akan menanggung biaya renovasi agar hunian menjadi sehat dan layak dihuni. Nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp20 juta untuk setiap unit rumah yang diperbaiki.

"Kondisi lingkungan dan rumah yang tidak sehat sangat berpengaruh terhadap penyembuhan dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, bantuan bedah rumah ini kami berikan sebagai bentuk dukungan nyata, agar pasien sembuh lebih cepat dan lingkungan sekitar terbebas dari risiko penularan," tambahnya.

Dalam momen tersebut, Bupati secara simbolis menyerahkan bantuan bedah rumah kepada perwakilan masyarakat penerima manfaat. Kegiatan ini juga dirangkai dengan layanan Cek Kesehatan Gratis yang mencakup berbagai bidang, mulai dari pemantauan tumbuh kembang anak, pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan mental remaja, pelayanan usia produktif, hingga pelayanan khusus bagi lansia.

Usai prosesi peluncuran dan penyerahan bantuan, Bupati Jon Firman Pandu beserta rombongan meninjau langsung pelayanan kesehatan yang dipusatkan di halaman Kantor Walinagari Sungai Nanam, memastikan warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan mudah diakses.(80)

Pemkot Sawahlunto Dorong Pelestarian “Lomang Tungkek”, ASN hingga Pelaku Usaha Diajak Promosikan Warisan Budaya    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Pemkot Sawahlunto Dorong Pelestarian “Lomang Tungkek”, ASN hingga Pelaku Usaha Diajak Promosikan Warisan Budaya
Upaya penyebarluasan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia “Lomang Tungkek Kanagarian Talawi”. Kebijakan itu tertuang dalam surat himbauan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.4.3/01/DISBUD-SWL/2026. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Sawahlunto mengambil langkah strategis dalam memperkuat pelestarian budaya lokal dengan mengeluarkan himbauan resmi terkait upaya penyebarluasan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia “Lomang Tungkek Kanagarian Talawi”. Kebijakan itu tertuang dalam surat himbauan Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.4.3/01/DISBUD-SWL/2026.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto mendorong unsur pemerintahan, lembaga adat, dunia usaha, hingga masyarakat umum untuk ikut terlibat aktif menjaga eksistensi tradisi kuliner khas daerah yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada 2024.

Dalam himbauan itu dijelaskan bahwa “Lomang Tungkek” bukan sekadar makanan tradisional, melainkan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Sawahlunto yang memiliki keterikatan kuat dengan momentum Hari Raya Idul Adha. Tradisi tersebut dinilai mengandung nilai historis, sosial, dan budaya yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pemerintah kota menegaskan pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui dokumentasi, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diajak untuk:

- mewariskan tradisi kepada generasi muda,
- menjaga nilai luhur budaya,
- menghidupkan ekosistem budaya,
- serta memperluas publikasi budaya melalui berbagai media.

Melalui surat itu, kepala OPD, lurah, kepala desa, sekolah, BUMN/BUMD, instansi vertikal, LKAAM, KAN, bundo kanduang, pengelola hotel, homestay, hingga pelaku usaha kuliner diimbau menyajikan “Lomang Tungkek” selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pada 25–29 Mei 2026.

Penyajian kuliner tradisional tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi konsumsi internal, tetapi juga diharapkan menjadi sajian bagi tamu dan wisatawan sekaligus rekomendasi oleh-oleh khas daerah.

Selain itu, Pemkot Sawahlunto turut mendorong promosi budaya berbasis digital dengan mengajak masyarakat mempublikasikan tradisi “Lomang Tungkek” melalui media sosial menggunakan tagline:

“Tando Bahagia Ghayo Oji”
(Tando Bahari Rajo Haji).

Langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mendukung sektor pariwisata berbasis kearifan lokal.

Kebijakan tersebut juga mencerminkan upaya Pemerintah Kota Sawahlunto menjadikan pelestarian budaya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan gerakan kolektif masyarakat dalam menjaga warisan leluhur di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang terus berkembang.

Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, “Lomang Tungkek” diharapkan tidak hanya bertahan sebagai tradisi tahunan, tetapi juga berkembang menjadi simbol kebanggaan budaya Sawahlunto di tingkat nasional. (*) 

Pewarta: Marjafri

Wako Fadly Amran Optimis TP-PKK Kelurahan Olo Mampu Meraih Hasil Terbaik dan Harumkan Nama Kota Padang di Tingkat Sumbar    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Wako Fadly Amran Optimis TP-PKK Kelurahan Olo Mampu Meraih Hasil Terbaik dan Harumkan Nama Kota Padang di Tingkat Sumbar
Wako Padang Fadly Amran pada penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 terhadap TP-PKK Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat di Lapangan Kantor Lurah Olo, Senin 25 Mei 2026. (Foto: Prokompin Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota (Wako) Padang Fadly Amran optimis TP-PKK Kelurahan Olo mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Kota Padang di tingkat Sumbar.

Hal itu disampaikannya pada penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 terhadap TP-PKK Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat di Lapangan Kantor Lurah Olo, Senin 25 Mei 2026

Hadir pada kesempatan itu, Ketua TP-PKK Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi bersama tim penilai, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua TP-PKK Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran, Ketua Bidang I TP-PKK Kota Padang Ny. Sri Hayati Maigus Nasir, Ketua Bidang II TP-PKK Kota Padang Ny. Nova Raju Minropa, Pengurus TP-PKK Kota Padang, Pengurus TP-PKK Kecamatan Padang Barat dan Pengurus TP-PKK Kelurahan Olo.

“Semoga kerja keras seluruh kader PKK bersama masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat membuahkan hasil terbaik. Kita berharap Kelurahan Olo bisa menjadi juara," ujar Wako.

TP-PKK Kelurahan Olo mewakili Kota Padang dalam penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Tim penilai dipimpin Ketua TP-PKK Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi bersama rombongan. Penilaian lomba menjadi agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh daerah di Sumatera Barat.

Lima aspek penilaian yang menjadi fokus yakni kelembagaan dan tertib administrasi PKK, PAAREDI Pokja I, UP2K Pokja II, Aku Hatinya PKK Pokja III, serta PHBS Plus Pokja IV.

Proses penilaian meliputi pemaparan program, wawancara, hingga peninjauan lapangan terhadap indikator penilaian. TP-PKK Kelurahan Olo dinilai memiliki keunggulan dan inovasi dalam menjalankan program PKK, khususnya pada lima kategori penilaian yang ditetapkan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan keberadaan TP-PKK tidak semata mengejar penilaian lomba, tetapi harus terus hadir memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Hadirnya TP-PKK sejalan dengan visi Kota Padang, yakni menggerakkan seluruh potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat," katanya. 

Kehadiran TP-PKK disebut sejalan dengan visi Kota Padang dalam mewujudkan smart city dan kota sehat melalui pembinaan keluarga dan masyarakat.

“Mulai dari pembinaan anak usia dini, keluarga hingga masyarakat. Termasuk membina pola asuh anak dan remaja dalam menyikapi dampak negatif era digitalisasi," ujarnya. 

TP-PKK juga dinilai memiliki peran penting dalam pembinaan anak usia dini, pola asuh anak dan remaja, hingga menghadapi dampak negatif era digitalisasi.

“Tahun ini ada lima aspek penilaian yang menjadi fokus, yakni kelembagaan dan tertib administrasi PKK, PAAREDI Pokja I, UP2K Pokja II, Aku Hatinya PKK Pokja III, serta PHBS Plus Pokja IV," cakap Ketua TP-PKK Sumbar Ny.  Harneli Mahyeldi. 

Keberhasilan TP-PKK Kelurahan Olo diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh TP-PKK kelurahan di Kota Padang untuk terus berinovasi dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat demi mewujudkan keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat dan sejahtera lahir batin," tutup Ketua TP-PKK Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran. (*) 

Sumber: Prokompin Kota Padang

Kemnaker Siapkan Tim Khusus Tindaklanjuti Perselisihan Hubungan Industrial di PT Epson    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Kemnaker Siapkan Tim Khusus Tindaklanjuti Perselisihan Hubungan Industrial di PT Epson
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penegakan norma ketenagakerjaan di PT Indonesian Epson Industry (IEI). (Foto: Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penegakan norma ketenagakerjaan di PT Indonesian Epson Industry (IEI).

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker akan menurunkan tim khusus dalam waktu dekat guna melakukan pembinaan serta pemeriksaan terkait dinamika hubungan industrial di perusahaan tersebut.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, saat menerima aksi damai Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (F-SPGI) di depan kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (25/5/2026).

“Kami sudah menerima 11 perwakilan F-SPGI dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan. Kemnaker akan menurunkan tim khusus untuk melakukan pembinaan, serta menerjunkan Tim Pengawasan Ketenagakerjaan guna melakukan pemeriksaan. Semoga dapat diperoleh keputusan terbaik dari perselisihan ini,” ujar Wamenaker Afriansyah Noor.

Dalam aksi tersebut, F-SPGI menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan union busting, pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), penegakan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta perlindungan terhadap 12 pekerja yang diduga terdampak permasalahan PKWT.

Wamenaker menegaskan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut, baik dari sisi pencarian solusi bersama maupun penegakan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Pemerintah akan mendorong penyelesaian terbaik bagi 12 pekerja yang menjadi bagian dari perselisihan ini. Tentu ini bukan persoalan mudah, tetapi mudah-mudahan dapat tercapai kesepakatan,” tambahnya.

Kemnaker berharap momentum ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih positif serta kepatuhan terhadap regulasi antara serikat pekerja, manajemen PT IEI, dan pemerintah. Kemnaker juga memastikan seluruh proses penanganan dijalankan secara transparan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Menanggapi komitmen tersebut, Presiden F-SPGI, Abdul Bais, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan perhatian Kemnaker dalam mengawal aspirasi serta hak-hak para pekerja. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Wawako Maigus Nasir Serahkan Piala Pemenang O2SN Tingkat SD dan SMP se-Kota Padang Tahun 2026    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Wawako Maigus Nasir Serahkan Piala Pemenang O2SN Tingkat SD dan SMP se-Kota Padang Tahun 2026
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyerahkan Piala Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP se-Kota Padang Tahun 2026. (Foto: Prokompin Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyerahkan Piala Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP se-Kota Padang Tahun 2026, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin 25 Mei 2026.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova, Para pemenang O2SN tingkat SD dan SMP se-Kota Padang, Guru pendamping dan official sekolah dan Jajaran Disdikbud Kota Padang. 

“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah mengikuti kompetisi O2SN. Semangat kompetitif dan sportif yang ditunjukkan para peserta sejalan dengan Program Unggulan Padang Juara, yang bertujuan mencetak generasi muda Kota Padang yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di berbagai bidang," katanya.

Pemko Padang terus memperkuat pembinaan olahraga pelajar melalui pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SD dan SMP se-Kota Padang tahun 2026.

O2SN menjadi ajang penjaringan bibit atlet muda potensial yang dipersiapkan untuk berlaga hingga tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyerahkan piala kepada para pemenang O2SN tingkat SD dan SMP se-Kota Padang.

Pemko Padang memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kompetisi dengan menjunjung tinggi semangat kompetitif dan sportif.

Maigus Nasir menegaskan pelaksanaan O2SN sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Juara dalam mencetak generasi muda Kota Padang yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di berbagai bidang.

“Kami berharap para siswa terus berprestasi dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mencetak atlet masa depan Kota Padang," harapnya. 

Pemko Padang melalui Disdikbud berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan sekaligus pengembangan potensi siswa, termasuk di bidang olahraga.

Cabang olahraga tingkat SD: senam, kids athletics, bulutangkis, renang, dan pencak silat. Sedangkan cabang olahraga tingkat SMP: panjat tebing, renang, bulutangkis, pencak silat, dan atletik.

Pelaksanaan O2SN berlangsung pada 18 hingga 23 Mei 2026 di sejumlah venue di Kota Padang. Kompetisi mempertandingkan enam cabang olahraga utama yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

“Pelaksanaan O2SN berlangsung pada 18 hingga 23 Mei 2026 di sejumlah venue di Kota Padang. Kompetisi ini mempertandingkan enam cabang olahraga utama yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas),” ujar Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova. 

O2SN menjadi langkah strategis untuk memetakan potensi dan bakat olahraga siswa di Kota Padang.

Pembinaan olahraga sejak jenjang SD dan SMP dinilai penting sebagai fondasi menyiapkan atlet masa depan Kota Padang menuju berbagai ajang, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

“Tujuan utama kita jelas, menjaring siswa-siswa terbaik dari Padang yang nantinya siap mewakili Sumatera Barat hingga tingkat nasional," tukuknya. 

Bagian dari implementasi Program Unggulan Padang Juara dalam menciptakan generasi pelajar yang tangguh, berkarakter, dan berprestasi di bidang olahraga. (*) 

Sumber: Prokompin Kota Padang

Braditi Moulevey Rajo Mudo Respon Keras Pernyataan Kontroversial Abu Janda: Jangan Cap Sumbar Intoleran    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Braditi Moulevey Rajo Mudo Respon Keras Pernyataan Kontroversial Abu Janda: Jangan Cap Sumbar Intoleran
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo respon pernyataan kontroversial Pegiat Media Sosial, Permadi Arya alias Abu Janda. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pernyataan kontroversial Pegiat Media Sosial, Permadi Arya alias Abu Janda, kembali memicu polemik publik. Dalam sebuah forum, Abu Janda menyinggung sejumlah provinsi di Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sentimen anti-Kristen dan kasus intoleransi cukup tinggi, termasuk Sumatera Barat (Sumbar).

Ucapan tersebut langsung menuai respons keras dari berbagai pihak, salah satunya dari Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Braditi Moulevey Rajo Mudo.

Tokoh perantau Minang yang akrab disapa Levi itu menyayangkan pernyataan Abu Janda yang dinilai tidak bijak dan berpotensi memicu perpecahan antarumat beragama.

Dalam pernyataannya di forum tersebut, Abu Janda mengatakan bahwa kasus intoleransi selama tiga tahun terakhir banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat.

“Tiga tahun terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu, kristen fobia itu atau sentimen anti kristen-lah itu lumayan parah di negara kita, tidak di semua wilayah, wilayah tengah dan timur lumayan kondusif, banyak kasus intoleransi itu terjadi di Waktu Indonesia Bagian Barat atau di WIB, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara sama yang paling ujung saya tidak usah sebut namanya lah,” kata Abu Janda.

Ia juga menyebut bahwa umat Islam di sejumlah provinsi tersebut kemungkinan lebih fanatik dan keras. Bahkan, ia menyinggung Sumbar dengan menyebut adanya unsur “barbar”.

“Nah itu (kasus intoleran) yang satu di Jabar satu lagi di Sumbar, saya gak tahu nih yang ada barbar-nya ini. Saya juga aneh gitu yang ada barbar-nya kok banyak yang barbar gitu,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Braditi Moulevey menilai tudingan yang diarahkan kepada Sumbar merupakan kekeliruan besar. Ia menegaskan bahwa masyarakat Minang selama ini hidup berdampingan dalam suasana saling menghormati perbedaan agama dan latar belakang.

“Saya fikir apa yang ia sampaikan tidak bijak dan kurang pantas, menyebut bahwa Sumbar itu kristen fobia atau tidak memiliki toleransi untuk umat non-muslim adalah sebuah kekeliruan besar,” kata Braditi Moulevey dalam keterangan resminya, Senin (25/5/2026).

Menurut Levi, masyarakat Sumbar memiliki budaya toleransi yang telah tumbuh sejak lama. Ia menyebut kehidupan sosial masyarakat di Ranah Minang tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan opini sepihak tanpa riset mendalam.

“Saya lahir dan besar di Padang. Saya sangat meyakini bahwa masyarakat kita memiliki budaya toleransi yang kuat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa seseorang seharusnya memahami karakter suatu daerah terlebih dahulu sebelum melontarkan penilaian yang dapat menimbulkan stigma negatif.

Bahkan, menurutnya, sejarah bangsa Indonesia juga mencatat banyak tokoh besar asal Minangkabau yang memiliki kontribusi penting terhadap lahirnya bangsa dan dasar negara Indonesia.

Braditi Moulevey kemudian menyebut sejumlah tokoh nasional asal Ranah Minang seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Yamin, Sjafruddin Prawiranegara, Tan Malaka, Agus Salim hingga Mohammad Natsir.

Ia menekankan bahwa Mohammad Hatta atau Bung Hatta memiliki peran penting dalam perubahan sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu, terdapat pula ulama Minang, Syeikh Abbas Abdullah dari Padang Japang, yang disebut pernah menyarankan kepada Bung Karno agar dasar negara Indonesia didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi Levi, fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minang memiliki semangat kebangsaan dan toleransi yang kuat sejak awal berdirinya republik ini.

“Jadi jangan langsung mengecap Sumbar itu intoleran, begitu juga dengan sejumlah daerah lain yang dia sebutkan, saya rasa itu tidak elok dan tak arif untuk disampaikan, di samping juga bisa menimbulkan perpecahan antar umat beragama,” ujarnya.

Tak hanya menyampaikan kecaman, DPP IKM juga dikabarkan mulai mengambil langkah serius menyikapi pernyataan Abu Janda.

Levi menyebut tim hukum DPP IKM saat ini tengah mempelajari ucapan tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti konkret untuk mempertimbangkan langkah hukum.

“Menyikapi pernyataan dari Permadi Arya alias Abu Janda, DPP IKM melalui Tim Hukum tengah mempelajari pernyataan Abu Janda dan mengumpulkan bukti-bukti konkret dan mempertimbangkan mengambil langkah hukum,” katanya.

Levi menilai ucapan Abu Janda berpotensi menimbulkan kegaduhan dan gesekan sosial di tengah masyarakat. Ia juga kembali menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang terbuka terhadap siapa saja tanpa membedakan agama maupun latar belakang.

“Pernyataan itu bisa menimbulkan gaduh dan gesekan antar umat beragama. Saya bisa pastikan dan tegaskan, sebagai seorang yang murni lahir dan besar di Padang, pernyataan Abu Janda soal Sumbar itu intoleran adalah menyesatkan dan tak bisa dipercaya, justru sebaliknya kami sangat menerima siapapun yang datang ke provinsi ini tanpa melihat latar belakang dan agama yang dianut,” ucapnya.

DPP IKM pun meminta agar semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di ruang publik agar tidak memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

"Kami mengimbau kepada masyarakat Minang dimanapun berada agar bisa menahan diri dan tidak terpancing anarkis. Kita akan ambil mengambil langkah hukum," tutur Levi. (*)

Wako Fadly Amran Buka Bimtek Digitalisasi Bansos bagi Agen Pendamping    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Wako Fadly Amran Buka Bimtek Digitalisasi Bansos bagi Agen Pendamping
Wako Padang, Fadly Amran membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) bagi Agen Pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin 25 Mei 2026. (Foto: Prokompin Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Dibuka secara resmi oleh Wali Kota (Wako) Padang, Fadly Amran membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) bagi Agen Pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin 25 Mei 2026.

Kegiatan itu dihadiri Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri, Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang, Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, Camat dan Lurah se-Kota Padang dan Agen Pendamping Digitalisasi Bansos Kota Padang.

“Pendataan dan penyaluran 
bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini," ujar Wako. 

Kota Padang terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bansos.

Program digitalisasi bansos ditujukan untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Fadly Amran menegaskan validitas data menjadi faktor utama agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Program ini sejalan dengan visi Pemko Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

Digitalisasi bansos juga akan terintegrasi dengan layanan digital pemerintah seperti pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.

Sistem bansos berbasis digital memungkinkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time, termasuk warga yang terdampak bencana atau kondisi darurat.

Wali Kota meminta Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Camat, Lurah, hingga agen pendamping serius mengikuti pelatihan agar dapat menjadi trainer di wilayah masing-masing.

Pemko Padang telah menerbitkan SK Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial untuk mendukung implementasi program tersebut.

“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya," ujarnya. 

Sebanyak 1.700 agen pendamping disiapkan, melibatkan ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.

Program digitalisasi bansos ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur selesai dilakukan. (*) 

Sumber: Prokompin Kota Padang

Wakil Ketua DPRD Padang Jupri  Pastikan Pembangunan Ruang BK SMPN 6 Sesuai Spek    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

Wakil Ketua DPRD Padang Jupri  Pastikan Pembangunan Ruang BK SMPN 6 Sesuai Spek
Kunjungan Jupri yang akrab disapa Makdang ini untuk melihat secara langsung pembangunan ruang Bimbingan dan Konseling (BK) sekolah tersebut yang dibangun melalui Pokir. (Foto: Sari). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, SAP mengunjungi SMPN 6 Padang pada, Senin (25/5/2026).
Kunjungan Jupri yang akrab disapa Makdang ini untuk melihat secara langsung pembangunan ruang Bimbingan dan Konseling (BK) sekolah tersebut yang dibangun melalui Pokir.

Jupri Makdang mengatakan sengaja untuk memantau secara langsung proses pembangunan ruang tersebut.  

"Kita selalu memantau dari awal sampai selesai. Alhamdulillah, pembangunannya sesuai spek.  Artinya, proses konstruksi dikerjakan berdasarkan dokumen kontrak," ujar Jupri Makdang yang merupakan Anggota DPRD dari Fraksi PAN ini. 

Kedatangan Jupri Makdang juga, untuk memastikan kualitas material. Termasuk metode pengerjaan. serta  hasil akhir memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Agar bangunan aman, awet, dan tepat sasaran.

Jupri Makdang bersyukur pembangunan ruang BK ini sudah selesai. Apalagi, pembangunannya sangat memuaskan.

"Sebelumnya, kita juga telah mengunjungi SMPN 24 Padang. Karena, juga ada renovasi atap sekolah tersebut melalui Pokir kita. Habis ini, kita langsung mengunjungi SD di Gurun Laweh. Untuk melihat pembangunan sekolah tersebut yang juga berasal dari Pokir kita," ujar Jupri Makdang.

Jupri Makdang mengaku pokirnya, lebih difokuskan pada lembaga-lembaga pendidikan. Baik tingkat sekolah dasar maupun SMP.

"Pokir kita juga diperuntukkan untuk pembangunan Mushalla SMPN 17 Padang dan beberapa SD dan SMP lainnya. Karena kehadiran mushalla sangat penting untuk mendirikan shalat berjamaah di sekolah tersebut," ujarnya.

Jupri juga menegaskan pemanfaatan Pokir pada berbagai sekolah tersebut juga sebagai salah satu upaya mendukung program Padang Juara.

Sementara Kepala SMPN 6 Padang Noverilan, M.Pd. berterimakasih atas Pokir yang telah dianggarkan Jupri. 

Dia ungkapkan kehadiran ruang ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Khususnya di SMPN 6 Padang.

"Kita juga berharap Makdang juga memberikan Pokir untuk lantai hall yang saat ini sudah rusak parah," ujarnya. (Sari)

ADI Gugat Keadilan Pengupahan Dosen di Mahkamah Konstitusi    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

ADI Gugat Keadilan Pengupahan Dosen di Mahkamah Konstitusi
ADI sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengujian Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025. (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) secara tegas menyatakan bahwa isu kesejahteraan dosen bukan lagi sekadar persoalan administratif internal kampus, melainkan sebuah agenda strategis kebangsaan yang berdampak langsung pada masa depan negara. 

Pandangan ini disampaikan ADI sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengujian Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025. 

Di hadapan majelis hakim, Ketua Umum ADI, Mohammed Ali Berawi, yang didampingi Sekretaris Jenderal Mohammad Nur Rianto Al Arif, menekankan bahwa negara harus hadir untuk menjamin sistem pengupahan yang adil dan manusiawi.

“Kehadiran dosen yang sejahtera dan kompeten merupakan prasyarat mutlak agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berjalan optimal, demi melahirkan sumber daya manusia unggul serta riset inovatif yang mampu mendongkrak daya saing global Indonesia,”  ujar Mohammed Ali Berawi di MK Jakarta, Senin (25/05).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dan penuh paradoks. Saat ini, rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya menyentuh angka Rp3,36 juta per bulan, sebuah nominal yang menempatkan Indonesia di posisi buncit dalam peta kesejahteraan akademik di Asia Tenggara. 

Angka ini tertinggal jauh di bawah Singapura yang mencapai Rp85,50 juta, Brunei Darussalam Rp23,28 juta, Kamboja Rp22,19 juta, Thailand Rp21,9 juta, Malaysia Rp18,29 juta, Vietnam Rp10,56 juta, bahkan Filipina sebesar Rp7,65 juta. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan struktural yang nyata. 

Di satu sisi, pemerintah menuntut para akademisi berpendidikan magister dan doktor ini untuk menghasilkan publikasi internasional, inovasi teknologi, serta hilirisasi riset, namun di sisi lain, kebutuhan dasar hidup mereka belum terpenuhi secara layak.

Dampak dari rendahnya kompensasi ini sangat sistemik terhadap ekosistem pendidikan tinggi nasional. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, banyak dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan di luar kampus sebagai konsultan atau pekerja paruh waktu. 

Akibatnya, fokus mereka dalam mengajar, membimbing mahasiswa, dan meneliti menjadi terpecah, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan serta memicu kejenuhan kerja (burnout). 

Lebih berbahaya lagi, tekanan ekonomi yang berat ini meningkatkan risiko terjadinya brain drain yaitu eksodus talenta-talenta akademik terbaik ke luar negeri atau sektor industry serta berpotensi mengikis integritas akademik melalui praktik ilmiah yang tidak sehat. 

Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, abainya negara terhadap kesejahteraan dosen sama saja dengan mempertaruhkan masa depan intelektual bangsa.

Oleh karena itu, melalui momentum gugatan di Mahkamah Konstitusi ini, ADI melayangkan petitum tegas agar frasa "gaji pokok" dalam UU Guru dan Dosen ditafsirkan ulang. 

ADI memohon agar MK menetapkan bahwa gaji pokok dosen sekurang-kurangnya bernilai dua kali lipat dari upah minimum yang berlaku di wilayah satuan pendidikan tinggi tersebut berada. 

Selain itu, penghasilan dosen harus dipastikan berada di atas kebutuhan hidup minimum yang mencakup tunjangan profesi, fungsional, kehormatan, hingga maslahat tambahan berbasis prestasi. 

Sebagai organisasi profesi yang mewakili lebih dari 64 ribu dosen sejak tahun 1998, ADI berharap putusan MK ini dapat menjadi titik balik bersejarah dalam memuliakan profesi akademik, mempertahankan independensi ilmiah, dan memperkuat pilar penta helix demi kemajuan peradaban Indonesia. (*)

PWI Sumbar Terima Hewan Kurban dari Perumda AM Kota Padang    
Senin, Mei 25, 2026

On Senin, Mei 25, 2026

PWI Sumbar Terima Hewan Kurban dari Perumda AM Kota Padang
Ketua PWI Sumbar Widya Navies menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Perumdam AM Kota Padang beserta jajarannnya. (Foto: Emil). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Total sebanyak 85 hewan kurban pada Idul Adha 1447 H atau 2026 M tahun ini. Adapun rincian hewan kurban kali ini masing-masing sebanyak 55 sapi dan 30 kambing yang sasaran pembagian ke sejumlah masjid yang berlokasi di kawasan sumber air baku Perusahaan umum daerah air minum Kota Padang atau PerumdamPadang.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PerumdamPadang, Hendra Pebrizal saat upacara penyerahan hewan kurban di halaman Kantor Pusat Perumdam Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin (25/5/2026) pagi. 

Turut hadir saat upacara Wali Kota Padang yang diwakili Sekdako Raju Minrofa Chaniago beserta Ketua Dewan Pengawas Perumdam Padang, Didi Aryadi dan jajaran direksi serta para karyawan/karyawati.

Dirut Hendra Pebrizal menyebutkan hewan kurban yang disalurkan Perumdam Kota Padang bersumber dari sumbangan segenap karyawan/karyawati perusahaan yang dipimpinnya dalam kurun waktu tertentu secara rutin setiap tahun. 

Di samping itu, Perumdam Kota Padang menerima sumbangan hewan kurban satu ekor sapi dari Bank Nagari dan satu unit truk tangki air dari Bank Mega. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan masing-masing utusan Bank Nagari melalui Direktur Keuangan Roni Erdian serta perwakilan dari Bank Mega di halaman Kantor Perumdam Kota Padang pada Senin pagi tadi.

Pada kesempatan sama Sekda Kota Padang, Raju Minrofa Chaniago dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada Perumdam Kota Padang serta Bank Nagari dan Bank Mega yang telah berkontribusi melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Selanjutnya, dari keseluruhan hewan kurban itu pihaknya membagikan sekaligus membagikan kepada segenap pihak yang dianggap layak menerimanya. Utamanya, sasaran penerima hewan kurban yang diberikan melalui hasil survei tim Perumdam Kota Padang selama ini. 

Hewan Kurban untuk PWI Sumbar

Kali ini PWI Sumbar juga termasuk yang mendapat hewan kurban hasil sumbangan tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua PWI Sumbar Widya Navies menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Perumdam Kota Padang beserta jajarannnya. 

"Kami turut mengapresiasi Perumdam Kota Padang, serta mendoakan supaya perusahaan umum daerah air minum Kota Padang kembali pulih kondisinya menyusul sempat twrdampak akibat bencana hydrometerologi yang melanda sebagian daerah Pulau Sumatera akhir tahun 2025 silam, " ujar Widya Navies, didampingi Sekretaris Firdaus Abie dan Sekretris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP), Emil Mahmudsyah serta beberapa pengurus PWI Sumbar lainnya saat menerima secara simbolis sumbangan kurban. (*)