Pasar Raya Padang Ricuh, Ketua Komisi II DPRD Desak Pemko Evaluasi Penertiban dan Buka Dialog Pedagang

Pasar Raya Padang Ricuh, Ketua Komisi II DPRD Desak Pemko Evaluasi Penertiban dan Buka Dialog Pedagang

BentengSumbar On Kamis, Oktober 22, 2026

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya ketika dikonfirmasi awak media, Kamis, 22 Oktober 2026, menegaskan, penataan Pasar Raya tidak boleh hanya berorientasi pada ketertiban fisik. (Foto Ilustrasi: By). 

BENTENGSUMBAR.COM - Penertiban Pasar Raya Padang kembali menjadi sorotan setelah kericuhan terjadi di lapangan. Upaya menciptakan pasar yang tertib dan nyaman dinilai penting, tetapi pelaksanaannya harus mengedepankan pendekatan humanis agar tidak memicu konflik antara petugas dan pedagang.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya ketika dikonfirmasi awak media, Kamis, 22 Oktober 2026, menegaskan, penataan Pasar Raya tidak boleh hanya berorientasi pada ketertiban fisik. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi pedagang yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas jual beli di pasar tersebut.

Menurutnya, penertiban memang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih teratur. Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan situasi di lapangan serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.

"Kericuhan yang terjadi menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Persoalan yang memicu ketegangan perlu ditelusuri agar pelaksanaan penertiban berikutnya tidak kembali menimbulkan gesekan antara aparat dan pedagang," pungkasnya. 

Politisi Partai Gerindra itu juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak berhenti pada pelaksanaan penertiban semata. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan penataan pasar disertai penjelasan yang jelas, mekanisme yang terukur, serta komunikasi yang baik dengan pihak terdampak.

"Dialog dengan pedagang menjadi salah satu kunci penyelesaian persoalan. Dengan membuka ruang komunikasi, pemerintah dapat mendengar langsung keluhan, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi pedagang sekaligus menjelaskan tujuan serta aturan penataan yang harus dipatuhi bersama," ujarnya. 

Di sisi lain, katanya lagi, para pedagang juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai ketentuan berjualan dan penataan lokasi usaha. Kepastian aturan diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman serta mencegah munculnya konflik ketika kebijakan penertiban diterapkan di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang itu menekankan bahwa penataan Pasar Raya harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pasar yang tertib dan nyaman perlu diwujudkan tanpa mengabaikan mata pencaharian pedagang yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi setempat.

"Penyelesaian persoalan ini membutuhkan langkah bijak, evaluasi yang terbuka, dan komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dengan pedagang. Penataan Pasar Raya Padang diharapkan tidak sekadar menghadirkan ketertiban, tetapi juga menciptakan suasana pasar yang aman, nyaman, dan mendukung keberlangsungan usaha masyarakat," cakapnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Fizlan Setiawan Tegaskan Penataan Pasar Raya Padang, 300 Pedagang Disiapkan di Blok 3

Fizlan Setiawan Tegaskan Penataan Pasar Raya Padang, 300 Pedagang Disiapkan di Blok 3

BentengSumbar On Kamis, Oktober 22, 2026

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan bersama Dinas PUPR, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang terus membenahi Pasar Raya Padang melalui penataan dan perbaikan sarana-prasarana sebagai bagian dari Program Padang Rancak. Langkah ini menyasar persoalan penting yang selama ini menjadi perhatian, yakni keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang subuh yang berjualan di luar gedung hingga menggunakan fasilitas umum. Penataan tersebut diharapkan membuat aktivitas perdagangan lebih tertib, nyaman, dan mampu menghidupkan kembali kawasan pasar.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan bersama Dinas PUPR, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pengerjaan difokuskan pada basement Blok 2 dan Blok 3 untuk menyiapkan lokasi berdagang yang lebih layak sekaligus mengarahkan pedagang agar beraktivitas di dalam area pasar, bukan di jalan, trotoar, atau fasilitas umum lainnya.

Salah satu perkembangan penting terlihat di basement Blok 3 yang telah selesai diperbaiki. Pembenahan mencakup bangunan, sistem drainase, dan sirkulasi udara. Area ini juga dilengkapi kamera CCTV, petugas keamanan, serta petugas kebersihan guna mendukung kenyamanan dan ketertiban aktivitas perdagangan. Dengan fasilitas yang disiapkan, basement Blok 3 memiliki kapasitas untuk menampung 300 pedagang, terdiri atas 275 meja batu dan 25 kios.

Penempatan pedagang di basement Blok 3 akan dilakukan berdasarkan tiga kelompok prioritas. Pertama, pedagang yang secara konsisten bertahan berjualan di basement tersebut. Kedua, pedagang yang selama ini berjualan di dalam pasar tetapi belum memiliki hak pemanfaatan toko. Ketiga, pedagang subuh dan PKL yang akan ditempatkan melalui mekanisme loting. Skema ini disiapkan agar pembagian tempat lebih teratur dan memberikan kesempatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Sementara itu, basement Blok 2 disiapkan khusus untuk pedagang sandang pangan, termasuk pedagang dari kawasan Gang Mimo dan Gang Rajawali. Penataan ini diarahkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, mulai dari jalan, trotoar, hingga saluran drainase. Dengan demikian, ruang publik yang sebelumnya digunakan untuk berjualan diharapkan dapat kembali dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Penempatan pedagang di basement Blok 2 juga dirancang berdasarkan zonasi, meliputi kelompok pangan, non-pangan, pakaian, dan kuliner. Pengelompokan tersebut ditujukan untuk membuat aktivitas jual beli lebih terstruktur serta memudahkan pengaturan area pasar. Pemerintah kota menyebut penataan ini mengacu pada standar yang ditetapkan, termasuk ketentuan SNI yang relevan, agar pengelolaan pasar semakin tertib dan fungsional.

Untuk memastikan penempatan sesuai kondisi di lapangan, data pedagang telah diverifikasi bersama ketua dan kelompok pedagang. Pedagang yang berjualan di luar nantinya ditempatkan berdasarkan hasil loting dan lokasi yang telah disiapkan. Pemko Padang juga menegaskan bahwa aktivitas berdagang di fasilitas umum Pasar Raya tidak lagi diperbolehkan setelah penataan diberlakukan. Hak pemanfaatan toko milik pemegang lama yang tidak aktif selama bertahun-tahun juga akan ditinjau dan dapat dicabut sesuai peraturan yang berlaku.

Fizlan Setiawan mengatakan, pembenahan Pasar Raya merupakan bagian dari program pemerintah kota untuk mengaktifkan kembali revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit. “Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Perdagangan, sudah melakukan penataan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Raya bersama Dinas PUPR Kota Padang,” ujarnya. Ia juga mengajak warga Kota Padang dan masyarakat luas untuk kembali berkunjung serta bertransaksi di Pasar Raya, sehingga aktivitas perdagangan dan perekonomian para pedagang dapat terus bergerak.

Melalui Program Padang Rancak, penataan basement Blok 2 dan Blok 3 diharapkan menjadi langkah nyata menuju Pasar Raya Padang yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Keberhasilan pembenahan ini membutuhkan kerja sama pemerintah, pedagang, dan pengunjung untuk menjaga fasilitas yang telah diperbaiki serta menaati aturan penempatan. Dengan pengelolaan yang konsisten, Pasar Raya diharapkan semakin menarik sebagai pusat perdagangan dan tetap menjadi penggerak ekonomi masyarakat Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Herman Budi Prasetya Manurung Ajak Warga Batu Bara Bergerak, Perang Narkoba Bukan Hanya Tugas Polisi!

Herman Budi Prasetya Manurung Ajak Warga Batu Bara Bergerak, Perang Narkoba Bukan Hanya Tugas Polisi!

BentengSumbar On Kamis, Oktober 22, 2026

Tokoh masyarakat Herman Budi Prasetya Manurung mengajak warga Kabupaten Batu Bara tidak menutup mata terhadap dugaan transaksi narkotika di lingkungan masing-masing. (Fotdok: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemberantasan peredaran narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pesan tegas itu disampaikan tokoh masyarakat Herman Budi Prasetya Manurung yang mengajak warga Kabupaten Batu Bara tidak menutup mata terhadap dugaan transaksi narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keberanian melapor melalui jalur yang benar menjadi salah satu langkah penting untuk membantu melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Herman menegaskan, upaya memberantas peredaran narkoba, termasuk sabu-sabu, tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting dengan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan aktivitas mencurigakan.

“Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas polisi. Bandar sabu-sabu tidak bisa diberantas sendirian oleh aparat penegak hukum. Kita sebagai masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkoba, berhak dan wajib melaporkannya kepada pihak berwenang. Terlebih di wilayah Kabupaten Batu Bara, mari kita jaga lingkungan kita bersama,” ujar Herman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran aparat penegak hukum yang menjalankan upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Batu Bara. Secara khusus, Herman mengapresiasi Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA, seraya berharap komitmen penegakan hukum terus diperkuat melalui langkah yang terukur dan sesuai ketentuan.

Menurut Herman, sinergi lintas institusi diperlukan agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba dapat berjalan lebih efektif. Ia turut mengapresiasi Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., serta berharap koordinasi antara TNI, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Apresiasi juga disampaikan Herman kepada Kasat Narkoba Polres Batu Bara AKP Arifin Purba, S.H., M.H. Ia menilai kerja aparat dalam menangani persoalan narkoba perlu mendapat dukungan masyarakat. Namun, upaya tersebut harus terus dilakukan secara konsisten, profesional, dan sesuai prosedur hukum agar penanganan kasus berjalan tepat sasaran.

Herman mengingatkan bahwa peredaran narkoba dapat mengancam masa depan generasi muda, mengganggu ketenteraman keluarga, serta menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, pencegahan perlu dimulai dari lingkungan terkecil, mulai dari keluarga, dusun, hingga tingkat kabupaten, melalui edukasi, kepedulian, dan komunikasi yang baik dengan pihak berwenang.

Ia pun mengajak masyarakat Batu Bara untuk bergotong royong membangun lingkungan yang lebih aman dengan tidak membiarkan dugaan peredaran narkoba berlalu tanpa perhatian. Warga yang memiliki informasi diimbau menyampaikannya melalui saluran pelaporan resmi, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta menghindari penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi.

“Batu Bara bebas narkoba dimulai dari diri kita sendiri. Lapor, jangan diam!” menjadi pesan yang ditekankan Herman. Ia berharap seluruh masyarakat dan instansi pemerintah daerah ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan, sekaligus mendukung aparat menjalankan tugas sesuai hukum yang berlaku.

Bagi Herman, perang terhadap narkoba bukan sekadar tanggung jawab aparat, melainkan gerakan bersama untuk melindungi keluarga dan masa depan generasi muda. Dengan kepedulian warga, pelaporan yang bertanggung jawab, serta koordinasi antarlembaga, Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat terus memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan narkoba secara berkelanjutan. (Herman) 

Editor: Zamri Yahya, WU

ASN Sawahlunto Berpeluang Kuliah S1 dan S2, Pemko Kaji Kerja Sama dengan ITB HAS

ASN Sawahlunto Berpeluang Kuliah S1 dan S2, Pemko Kaji Kerja Sama dengan ITB HAS

BentengSumbar On Kamis, Oktober 22, 2026

Audiensi pimpinan ITB HAS dengan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, yang diwakili Sekretaris Daerah, Rovanly Abdams, Selasa (20/10/2026). (Fotdok: Marjafri) 

BENTENGSUMBAR.COM - Peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pelayanan publik yang semakin profesional. Pemerintah Kota Sawahlunto kini menjajaki kerja sama pendidikan dengan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITB HAS) Bukittinggi guna membuka peluang peningkatan kompetensi akademis ASN.

Peluang tersebut dibahas dalam audiensi pimpinan ITB HAS dengan Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, yang diwakili Sekretaris Daerah, Rovanly Abdams, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengkaji kemungkinan kerja sama pendidikan yang dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.

Rovanly menyambut positif tawaran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa rencana kerja sama harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Dengan demikian, program pendidikan yang nantinya dijalankan diharapkan benar-benar relevan dengan tugas aparatur dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas akademis ASN memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai diharapkan mampu bekerja lebih profesional, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Untuk menindaklanjuti peluang tersebut, Rovanly meminta perangkat daerah terkait segera berkoordinasi dan melakukan kajian. Langkah ini diperlukan agar rencana kerja sama tidak berhenti pada pembahasan awal, tetapi dapat dipertimbangkan secara matang berdasarkan regulasi, kebutuhan pegawai, dan manfaat yang ingin dicapai.

Sementara itu, Rektor ITB HAS Bukittinggi, Prof. Yulihasri, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kota Sawahlunto. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rencana tersebut, termasuk menawarkan sejumlah pilihan pendidikan yang dapat dipertimbangkan bagi ASN.

Program yang ditawarkan mencakup jenjang sarjana (S1) dan magister (S2). Skema perkuliahan dirancang untuk meminimalkan pertemuan tatap muka sehingga diharapkan dapat membantu peserta menyesuaikan kegiatan akademis dengan tanggung jawab pekerjaan, sekaligus menekan kebutuhan waktu dan biaya.

Selain fleksibilitas perkuliahan, ITB HAS juga menawarkan pilihan pembayaran biaya semester melalui skema diskon atau angsuran. Opsi tersebut menjadi bagian dari tawaran yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan ketentuan program dan hasil kajian pemerintah daerah.

Meski membuka peluang peningkatan pendidikan ASN, rencana kerja sama ini masih memerlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait. Jika nantinya dinilai sesuai regulasi dan kebutuhan, kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperkuat kompetensi aparatur sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kota Sawahlunto. (*) 

Pewarta: Marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU

342 Guru SD di Padang Dibekali Cegah Perundungan, Yopi Krislova Dorong Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan

342 Guru SD di Padang Dibekali Cegah Perundungan, Yopi Krislova Dorong Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan

BentengSumbar On Kamis, Oktober 22, 2026

Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menegaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam mengenali dan mencegah berbagai bentuk perundungan, kekerasan, maupun intoleransi. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pencegahan perundungan di sekolah tidak cukup hanya dengan imbauan. Guru perlu memiliki kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan, memahami langkah penanganan, dan membangun lingkungan belajar yang membuat setiap anak merasa aman. Untuk memperkuat upaya tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang membekali 342 guru Sekolah Dasar (SD) melalui pendampingan pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di Gedung Youth Center Padang, 20–21 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung hingga Rabu (21/10/2026) ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan peserta didik sejak jenjang sekolah dasar. Melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik, Disdikbud Padang mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta terbebas dari tindakan perundungan dan kekerasan. Upaya ini penting agar sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang bagi anak untuk tumbuh tanpa tekanan dan rasa takut.

Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menegaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam mengenali dan mencegah berbagai bentuk perundungan, kekerasan, maupun intoleransi. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu diperkuat agar pendidik dapat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan di lingkungan sekolah. “Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman dan kapasitas para guru agar mampu mengenali berbagai bentuk perundungan, kekerasan, maupun intoleransi, sekaligus memahami langkah pencegahan dan penanganan yang tepat di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Perundungan di lingkungan pendidikan perlu ditangani secara serius karena dapat mengganggu kenyamanan belajar dan perkembangan peserta didik. Karena itu, guru dituntut lebih peka terhadap perubahan perilaku murid, hubungan antarteman, serta situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan. Dengan pemahaman yang memadai, sekolah diharapkan mampu melakukan pencegahan sejak dini, merespons laporan secara tepat, dan memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak.

Pendampingan ini juga menegaskan pentingnya membangun budaya sekolah yang mengedepankan sikap saling menghormati, toleransi, kepedulian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Guru bukan hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Lingkungan belajar yang positif diharapkan dapat mendorong murid berani menyampaikan persoalan, menghargai sesama, serta memahami bahwa kekerasan dan perundungan tidak dapat dibenarkan.

Langkah Disdikbud Padang tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN). Melalui pendampingan ini, penerapan budaya sekolah yang aman dan nyaman didorong agar berjalan secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan, khususnya sekolah dasar. Penguatan kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari guru, pihak sekolah, orang tua, hingga masyarakat, agar perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama.

Yopi berharap pengetahuan yang diperoleh selama pendampingan tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan di sekolah masing-masing. “Kami berharap para guru dapat menerapkan pemahaman yang diperoleh melalui pendampingan ini di sekolah masing-masing, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai bagi seluruh warga sekolah,” katanya. Penerapan di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

Ia juga menekankan bahwa setiap murid harus memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi tanpa rasa takut terhadap perundungan, kekerasan, ataupun tindakan intoleransi. “Harapan kita, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat budaya sekolah yang aman dan nyaman, sehingga setiap anak dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa rasa takut terhadap perundungan, kekerasan, maupun tindakan intoleransi,” tutur Yopi. Pesan tersebut mempertegas pentingnya menghadirkan sekolah yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan penghormatan terhadap martabat setiap anak.

Melalui pendampingan terhadap 342 guru SD ini, Disdikbud Kota Padang memperkuat upaya pencegahan perundungan dengan menempatkan peningkatan kapasitas pendidik sebagai salah satu langkah penting. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan tersebut diterapkan secara konsisten, disertai kepedulian dan penanganan yang tepat di lingkungan sekolah. Dengan kolaborasi seluruh warga pendidikan, cita-cita mewujudkan sekolah aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundungan diharapkan semakin nyata, sehingga anak-anak Padang dapat belajar dan berkembang dengan lebih percaya diri. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Bukan Sekadar Musda! IJTI Sumbar Bedah Peran Jurnalis Televisi Menghadapi Bencana, Hoaks, dan AI

Bukan Sekadar Musda! IJTI Sumbar Bedah Peran Jurnalis Televisi Menghadapi Bencana, Hoaks, dan AI

BentengSumbar On Kamis, Oktober 22, 2026

Ketua IJTI Pengda Sumbar periode 2022–2026, Defri Mulyadi dan Ketua Umum IJTI Pusat, Herik Kurniawan. (Fotdok: Novrianto). 

BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang menjadi perhatian di Sumatera Barat, peran jurnalis televisi kembali menjadi sorotan. Bukan sekadar menyampaikan peristiwa, jurnalis dituntut menghadirkan informasi faktual, membantu masyarakat memahami risiko, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga terdampak. Isu strategis ini menjadi salah satu fokus Musyawarah Daerah (Musda) V Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 di Kota Padang.

Mengusung tema tentang evaluasi peran jurnalis televisi dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah, pemangku kebijakan lingkungan, dan masyarakat terdampak bencana, Musda V IJTI Sumbar menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pemberitaan kebencanaan. Forum ini diharapkan tidak berhenti pada evaluasi organisasi, tetapi juga mendorong praktik jurnalistik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat bencana terjadi dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan.

Ketua Pelaksana Musda V IJTI Sumbar, Wahyudi Agus, menegaskan bahwa jurnalis televisi memiliki tanggung jawab penting dalam menyampaikan fakta dari lapangan. Informasi yang tepat dapat membantu masyarakat mengenali ancaman, memahami perkembangan situasi, dan mengambil langkah antisipasi. “Melalui agenda ini, jurnalis televisi diharapkan dapat memperkuat kontribusi dalam menyampaikan informasi faktual dari lapangan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, serta membantu membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana,” ujarnya, Rabu (21/10/2026) malam.

Menurut Wahyudi, kekuatan visual televisi juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kebencanaan. Dokumentasi pascabencana yang jelas, informatif, dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat melihat dampak kejadian sekaligus mengenali potensi risiko di lingkungan mereka. Karena itu, penyajian berita perlu mengutamakan akurasi dan konteks, bukan sekadar mengejar gambar dramatis atau kecepatan tayang. Informasi yang bertanggung jawab diharapkan mampu memperkuat edukasi publik dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Tantangan jurnalisme saat ini juga semakin kompleks. Perubahan pola konsumsi informasi, pengaruh algoritma media sosial, perkembangan kecerdasan buatan (AI), hingga penyebaran hoaks menuntut insan pers semakin cermat dalam memverifikasi informasi. Di tengah derasnya arus konten digital, akurasi, independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi fondasi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya, terutama dalam situasi darurat ketika kabar keliru berpotensi menimbulkan kebingungan.

Sekretaris Pelaksana, Dasril Reta Hadisuri, menjelaskan bahwa rangkaian Musda V IJTI Sumbar akan mencakup pemilihan ketua dan pengurus baru, talkshow penanganan bencana hidrometeorologi, serta pemberian penghargaan kepada tokoh atau lembaga inspiratif dan jurnalis kebencanaan. Kegiatan tersebut juga akan diramaikan hiburan seni tradisional Minangkabau. Agenda ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus apresiasi bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyampaian informasi dan edukasi kebencanaan.

Musda ini juga dijadwalkan dihadiri Ketua Umum IJTI Pusat, Herik Kurniawan, bersama sejumlah pengurus pusat dan Koordinator Wilayah IJTI Sumatera yang dipimpin Gusti Yennosa. Pada Minggu (25/10/2026) pagi, peserta direncanakan mengikuti jalan santai bersama menuju Bukit Gado-gado. Kehadiran jajaran organisasi dari tingkat pusat dan wilayah diharapkan memperkuat komunikasi antarpengurus serta membuka ruang pembahasan mengenai tantangan dan arah pengembangan jurnalisme televisi ke depan.

Ketua IJTI Pengda Sumbar periode 2022–2026, Defri Mulyadi, yang akrab disapa Imung, menyebut Musda sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat daerah sekaligus sarana mengevaluasi kepengurusan dan menentukan arah organisasi berikutnya. Forum empat tahunan tersebut diselenggarakan untuk memenuhi amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berakhirnya masa kepengurusan periode 2022–2026 menjadi kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan pandangan, menilai kinerja organisasi, serta memilih ketua dan jajaran pengurus baru melalui proses yang demokratis.

Defri berharap Musda V IJTI Sumbar pada 23–25 Oktober 2026 berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis. Lebih dari agenda pergantian kepemimpinan, forum ini diharapkan menghasilkan arah kerja yang memperkuat profesionalisme jurnalis televisi dan meningkatkan literasi kebencanaan di Sumatera Barat. Melalui evaluasi organisasi dan pembahasan isu strategis tersebut, IJTI Sumbar diharapkan semakin mampu menghadirkan pemberitaan yang faktual, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran pers sebagai jembatan informasi antara pemangku kebijakan dan warga terdampak bencana. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Perburuan Pemimpin Perlawanan Rakyat Silungkang 1927

Perburuan Pemimpin Perlawanan Rakyat Silungkang 1927

BentengSumbar On Kamis, Oktober 22, 2026

Imbalan 150 Gulden untuk Menangkap Thaib, Tokoh Utama Perlawanan yang Diburu Pemerintah Kolonial. (Fotdok: Marjafri). 

DI tengah berkecamuknya Perlawanan Rakyat Silungkang, pemerintah kolonial mengejar para pemimpin pergerakan yang melarikan diri. Salah satu buronan paling dicari adalah Thaib (Taib), pemimpin utama gerakan perlawanan Silungkang. Begitu pentingnya peran Thaib dalam perlawanan ini, hingga pemerintah kolonial memberikan imbalan sebesar 150 gulden bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya.

Penyamaran Cerdik Thaib dalam Pelarian

Sebagai tokoh utama yang diburu, Thaib bergerak secara rahasia untuk menghindari kepungan musuh. Dalam pelariannya melalui wilayah Kinari, Solok, dengan tujuan menuju Padang Panjang, ia melakukan strategi penyamaran yang matang agar tidak terdeteksi oleh aparat kolonial.

Saat bepergian, Thaib membekali diri dengan dokumen-dokumen palsu untuk mengelabui pemeriksaan, yaitu:

• Tanda terima pajak tahun 1926 atas nama Amirat.

• Surat keterangan rodi (kerja wajib) atas nama Amirat.

• Surat pernyataan yang mencantumkan nama yang sama.

Dengan menggunakan nama samaran Amirat dan membawa uang sebesar 50 gulden, Thaib berhasil menembus pengawasan dan naik ke atas kereta api yang berangkat pukul setengah empat dari Solok menuju Padang Panjang.

Drama Penangkapan di Singkarak

Pelarian Thaib akhirnya terhenti di Stasiun Singkarak akibat sebuah faktor ketidaksengajaan. Di dalam gerbong nomor 1 yang ia tumpangi, terdapat seorang penumpang lain yang mengenali wajahnya. Penumpang tersebut adalah seorang gadis muda, putri dari kepala stasiun Singkarak, yang bersekolah di Solok. Gadis itu mengenali Thaib karena ayahnya dahulu pernah tinggal di Siloengkang.

Setibanya di Singkarak, gadis tersebut langsung melaporkan pengamatannya kepada sang ayah. Mengetahui bahwa Thaib adalah tokoh besar yang sedang diburu, kepala stasiun segera bertindak cepat dengan memanggil bantuan seorang petugas polisi lapangan. Mereka langsung menuju gerbong tempat Thaib berada dan berhasil menangkapnya tanpa kesulitan.

Thaib kemudian diserahkan kepada asisten demang Singkarak untuk selanjutnya dipindahkan ke Sawahlunto. Atas keberhasilan penangkapan tokoh utama ini, pemerintah kolonial mencairkan imbalan 150 gulden dengan pembagian:

• 110 gulden diberikan kepada kepala stasiun dan putri mudanya yang sigap.

• 25 gulden diberikan kepada petugas polisi lapangan.

• 15 gulden diberikan kepada asisten demang.

Tertangkapnya Sengit Salim Emek di Kubang

Aksi perburuan kolonial terhadap tokoh perlawanan Silungkang tidak berhenti pada Thaib. Di tempat lain, Kepala nagari Kubang bersama pasukan marechaussee dan dubalang (petugas keamanan setempat) melakukan pengepungan terhadap Salim Emek, seorang tokoh lainnya yang memiliki peran penting dalam gerakan perlawanan Silungkang.

Berbeda dengan Thaib, Salim Emek memberikan perlawanan bersenjata yang sangat sengit saat hendak ditangkap. Ia menolak menyerah dan melepaskan tembakan menggunakan pucuk revolver miliknya, yang mengenai dan melukai lutut salah seorang dubalang.

Menghadapi perlawanan bersenjata tersebut, anggota pasukan marechaussee langsung melepaskan tembakan balasan yang menerjang lengan atas kanan Salim Emek. Tokoh perlawanan itu akhirnya berhasil diringkus, dan aparat kolonial menyita sebuah pistol otomatis beserta enam butir peluru sebagai barang bukti. Peristiwa ini berakhir dengan dibawanya Salim Emek dan dubalang yang terluka ke rumah sakit di Sawahlunto.

Epilog

Penangkapan Thaib menjadi bukti nyata betapa berartinya peran sang pemimpin dalam menggoncang kekuasaan kolonial di Silungkang. Nilai imbalan sebesar 150 gulden yang bersedia digelontorkan oleh pemerintah kolonial untuk menangkapnya menegaskan bahwa Thaib bukanlah sekadar buronan biasa, melainkan tokoh utama perlawanan yang pergerakannya sangat ditakuti. Meskipun pelariannya dengan nama samaran Amirat harus terhenti di Stasiun Singkarak dan uang hadiah tersebut akhirnya dibagi-bagikan kepada mereka yang menangkapnya, sejarah mencatat bahwa kolonial terpaksa membayar mahal demi meringkus tokoh utama perlawanan Silungkang pada malam tahun baru 1927 tersebut.

---------------

keterangan gambar: Gambar di atas merupakan ilustrasi visual (rekonstruksi digital) dan bukan foto dokumentasi asli dari peristiwa sejarah yang sebenarnya.

(Sumber: Krantentitel Sumatra-bode, 04-03-1927)

*marjafri - Jurnalis, Pegiat Budaya, Ketua Komunitas Anak Nagari Sawahlunto "Art, Social Culture and Tourism