HEADLINE
Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menerima penghargaan yang diserahkan secara khusus oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam rangkaian Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Dik/Diskominfo Sumbar/Adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Juara 1 kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Living 2026 melalui inovasi Dashboard Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan tingkat nasional tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang diserahkan secara khusus oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam rangkaian Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (19/11/2026).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pemanfaatan teknologi digital yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya melalui Dashboard Kebencanaan Sumatera Barat yang berperan dalam mendukung percepatan penanganan bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu.

Dashboard tersebut membantu pengelolaan informasi kebencanaan, pemantauan kondisi di lapangan, serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Inovasi ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan telah direplikasi oleh kementerian.

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur Mahyeldi bersama Kepala Daerah lain. (Fotdok: Dik). 

Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, bupati dan wali kota, Forkopimda, hingga jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah, Dashboard Kebencanaan kita mendapat apresiasi dari Komdigi. Bahkan, dashboard ini juga telah direplikasi oleh kementerian. Ini tentu berkat dukungan seluruh masyarakat Sumatera Barat, bupati, wali kota, Forkopimda, serta seluruh jajaran Pemprov Sumbar," ungkap Mahyeldi.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi yang terbangun dengan baik mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat, daerah, hingga Indonesia.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Sumatera Barat berhasil meraih posisi pertama dalam kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Living 2026.

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur bersama Kepala OPD dan jajaran usai menerima penghargaan. (Fotdok: Dik). 

Berdasarkan daftar penerima penghargaan yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Digital, posisi kedua kategori tersebut diraih Kota Bandung, disusul Kabupaten Badung di posisi ketiga.

Forum Nasional Kota Cerdas 2026 mengusung tema “Smart City Transformation: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital”. 

Kegiatan ini menjadi wadah pertemuan pemerintah pusat dan daerah dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta mendorong percepatan transformasi digital.

Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemprov Sumbar untuk terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi digital, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan solusi yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Adpsb/adv)

Di Balik Pintu Rumah di Kubung, Polisi Selamatkan Anak 17 Tahun dari Dugaan Eksploitasi Seksual    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Di Balik Pintu Rumah di Kubung, Polisi Selamatkan Anak 17 Tahun dari Dugaan Eksploitasi Seksual
Setelah memastikan lokasi yang dimaksud, petugas mendatangi rumah seorang perempuan berinisial IA (45). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebuah informasi dari masyarakat menjadi awal terungkapnya dugaan praktik eksploitasi seksual anak di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Di sebuah rumah di kawasan Jorong Halaban, Nagari Panyakalan, Rabu (18/11/2026) petang, polisi menemukan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang diduga menjadi korban praktik tersebut.

Pengungkapan kasus ini berawal dari kepedulian masyarakat terhadap aktivitas yang dinilai tidak biasa di lingkungan mereka. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Solok dengan melakukan pengamatan sejak pukul 18.45 WIB.

Setelah memastikan lokasi yang dimaksud, petugas mendatangi rumah seorang perempuan berinisial IA (45). Dalam pemeriksaan awal, perempuan tersebut mengakui telah menerima uang Rp400.000 sebagai pembayaran di muka untuk menyediakan layanan seksual. Pengakuan itu membawa petugas pada pemeriksaan lebih lanjut di dalam rumah.

Saat salah satu ruangan dibuka, petugas menemukan seorang remaja berinisial NS (17) bersama seorang laki-laki yang diduga sebagai tamu. Menyadari kedatangan polisi, laki-laki tersebut langsung melarikan diri. Hingga kini, keberadaannya masih dalam penelusuran petugas. Di dalam kamar, polisi juga menemukan tiga bungkus kondom merek Fiesta warna pink yang masih utuh.

Dari keterangan awal korban, belum terjadi hubungan seksual ketika petugas tiba di lokasi. Namun, temuan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan dugaan eksploitasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Polisi kemudian mengamankan IA untuk mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya.

Di tengah proses hukum yang berjalan, perhatian terhadap kondisi korban menjadi hal yang tidak kalah penting. NS selanjutnya dibawa ke Pusat Sosial Kesejahteraan Warga (PSKW) Andam Dewi Kabupaten Solok untuk memperoleh pendampingan dan rehabilitasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan menjalani proses pemulihan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menyita uang tunai Rp400.000 serta dua unit telepon genggam merek OPPO sebagai barang bukti. Sementara itu, IA diduga melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana eksploitasi seksual. Tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Polres Solok untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan kepedulian lingkungan sekitar. Kepekaan masyarakat terhadap situasi yang mencurigakan dapat menjadi pintu awal untuk mencegah anak terjerumus dalam praktik yang merampas hak dan masa depannya.

Polres Solok pun mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan eksploitasi seksual maupun perdagangan orang di lingkungan masing-masing. Sebab, di balik setiap laporan, ada kesempatan untuk melindungi seseorang dari bahaya yang lebih besar. Bagi anak-anak, perlindungan, pendampingan, dan kesempatan untuk kembali menata masa depan harus selalu menjadi prioritas. (80)

Ancaman Narkoba di Sumbar Makin Meningkat, Wagub Vasko Minta Seluruh Kepala Daerah Bergerak Bersama    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Ancaman Narkoba di Sumbar Makin Meningkat, Wagub Vasko Minta Seluruh Kepala Daerah Bergerak Bersama
Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ancaman peredaran narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) semakin mengkhawatirkan. Wilayah yang sebelumnya lebih dikenal sebagai jalur perlintasan, kini mulai mengarah menjadi daerah produksi narkoba. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat komitmen serta mengambil langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026). Rapat mengangkat tema Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat.

Vasko menegaskan, persoalan narkoba tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab BNN atau kepolisian. Diperlukan keterlibatan langsung seluruh kepala daerah, bersama aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat untuk membangun langkah pencegahan hingga penanganan yang terintegrasi.

“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Vasko.

Ia meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan forum koordinasi tersebut untuk menyampaikan gagasan dan merumuskan solusi yang dapat segera ditindaklanjuti di daerah masing-masing.

“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.

Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, jumlah penduduk Sumbar kelompok usia 15–24 tahun yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 85.666 orang. Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan pencegahan, khususnya dalam melindungi kelompok usia muda.

Menurut Toton, tantangan penanganan narkoba di Sumbar juga berkaitan dengan keterbatasan jangkauan layanan. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP tengah memproses rencana pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan. Karena itu, BNNP meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.

Selain memperkuat layanan rehabilitasi, BNNP juga mendorong pencegahan sejak dini melalui integrasi materi antinarkoba dalam dunia pendidikan. Program tersebut telah mulai diterapkan pada tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan dan direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil peran dengan memasukkan edukasi antinarkoba pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangannya masing-masing.

Di tingkat masyarakat, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan hingga ke lingkungan masyarakat.

Toton juga memaparkan, berdasarkan pemetaan BNNP terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, sembilan di antaranya masuk kategori bahaya. Untuk mengantisipasi meluasnya penyalahgunaan narkoba di kawasan tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, melalui pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha agar memiliki aktivitas produktif dan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili, Kepala BNNP Sumbar, kepala OPD Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya. Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sumbar berharap upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi dapat berjalan lebih terpadu hingga ke tingkat kabupaten, kota, dan nagari. (adpsb/cen/bud).

PUPR Payakumbuh Perkuat Kompetensi Jasa Konstruksi, Pengusaha Lokal Disiapkan Lebih Profesional    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

PUPR Payakumbuh Perkuat Kompetensi Jasa Konstruksi, Pengusaha Lokal Disiapkan Lebih Profesional
Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berbicara tentang jalan yang mulus, gedung yang berdiri kokoh, atau fasilitas publik yang semakin baik. Di balik setiap pembangunan, ada kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, serta tata kelola pengadaan yang menentukan hasil akhirnya. Kesadaran inilah yang terus didorong Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi untuk memahami perkembangan regulasi sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan secara profesional.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, saat membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Anggaran dan perencanaan yang baik memang penting, tetapi keduanya harus didukung tenaga kerja yang kompeten agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Yasrizal, pembinaan jasa konstruksi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Setiap pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan secara aman, tepat waktu, efisien, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Karena itu, kehadiran Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 yang memperbarui ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaku usaha.

Harapan pemerintah daerah juga tertuju pada tumbuhnya badan usaha jasa konstruksi lokal yang semakin kuat dan berdaya saing. Pengusaha daerah diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan di kampung sendiri, tetapi mampu mengambil peran melalui kompetensi, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan. Keterlibatan mereka diyakini dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di Payakumbuh.

Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, serta tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Ketiga aspek itu menjadi fondasi untuk menciptakan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, sosialisasi ini tidak hanya memperkenalkan aturan baru, tetapi juga membantu peserta memahami perubahan substansi dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Pemahaman tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum, baik dalam proses pemilihan penyedia maupun pelaksanaan kontrak. Sebanyak 61 peserta dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemko Payakumbuh mengikuti kegiatan tersebut.

Untuk memperdalam materi, panitia menghadirkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, yang membahas program perlindungan tenaga kerja. Sementara itu, Mega Chandra Sera dari LKPP RI memberikan penjelasan mengenai substansi Peraturan dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Melalui tiga sesi pembahasan, peserta memperoleh pemahaman dari sisi perlindungan pekerja hingga ketentuan teknis pengadaan barang dan jasa.

Pada akhirnya, sosialisasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan penyampaian regulasi semata. Penyesuaian dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan terbaru menjadi langkah lanjutan yang harus dilakukan para peserta. Dengan penguatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, jasa konstruksi lokal diharapkan semakin siap mengambil bagian dalam pembangunan. Sebab, infrastruktur yang berkualitas lahir bukan hanya dari besarnya anggaran, melainkan juga dari orang-orang yang bekerja dengan pengetahuan, tanggung jawab, dan komitmen. (HM)

LILA, Inovasi Digital Pariaman yang Pangkas Layanan ASN dan Hemat Anggaran Rp199 Juta    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

LILA, Inovasi Digital Pariaman yang Pangkas Layanan ASN dan Hemat Anggaran Rp199 Juta
Melalui aplikasi LILA (Linked Information and Live Administration), Pemerintah Kota Pariaman mencoba menghadirkan pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi. (Fotdok: Wi/At). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Urusan administrasi kepegawaian yang selama ini identik dengan tumpukan berkas, proses panjang, dan waktu tunggu berhari-hari mulai menemukan wajah baru di Kota Pariaman. Melalui aplikasi LILA (Linked Information and Live Administration), Pemerintah Kota Pariaman mencoba menghadirkan pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi.

Bukan sekadar memindahkan pekerjaan administrasi ke layar komputer, LILA membawa perubahan dalam cara pelayanan aparatur sipil negara (ASN) dijalankan. Aplikasi yang mulai diuji coba pada November 2026 ini dirancang untuk memangkas birokrasi sekaligus menghubungkan berbagai kebutuhan administrasi pegawai dalam satu sistem digital.

Menariknya, inovasi ini dikembangkan secara mandiri oleh tim teknis internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman. Dengan memanfaatkan fasilitas Server Data Center Dinas Kominfo, pengembangan LILA tidak membutuhkan anggaran pengadaan aplikasi dari pihak ketiga. Hasilnya, inovasi tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran operasional daerah hingga Rp199,17 juta setiap tahun.

Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Radius Syahbandar, menjelaskan bahwa penerapan LILA dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, tiga organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi lokasi percontohan, yakni BKPSDM, BPKPD, dan Bappeda Kota Pariaman. Setelah melalui proses uji coba dan evaluasi, sistem ini direncanakan diperluas ke seluruh perangkat daerah.

Bagi ASN, salah satu perubahan paling terasa adalah kecepatan pelayanan. Jika sebelumnya proses administrasi kepegawaian secara manual membutuhkan waktu antara empat hingga 30 hari kerja, melalui fitur layanan mandiri atau self-service, pengajuan hingga persetujuan cuti kini dapat diselesaikan secara elektronik dalam waktu kurang dari 15 menit. Proses tersebut juga terhubung langsung dengan data presensi pegawai.

Sekretaris BKPSDM Kota Pariaman sekaligus penggagas aksi perubahan, Reza Novandri, menyebut LILA dirancang untuk mengakhiri persoalan data kepegawaian yang selama ini tersebar di berbagai instansi. Melalui integrasi dengan Inspektorat Daerah, BPKPD, dan Dinas Dukcapil, sistem ini dapat membantu memvalidasi penyelesaian temuan pemeriksaan, kepatuhan pembayaran PBB, hingga kesesuaian data kependudukan berdasarkan NIK dan Kartu Keluarga yang terhubung dengan SIASN BKN.

Lebih jauh, LILA juga dilengkapi fitur Early Warning System (EWS) yang memberikan pengingat otomatis mengenai kedisiplinan kehadiran, pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, serta kewajiban perpajakan. Sistem ini sekaligus menjadi gerbang validasi kelengkapan administrasi bagi ASN, terutama untuk layanan yang berkaitan dengan penghargaan dan pengembangan karier seperti mutasi, promosi, maupun kenaikan pangkat. Namun, hak dasar pegawai seperti cuti sakit dan cuti melahirkan tetap dapat diproses tanpa penahanan sistem.

Untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan, BKPSDM turut menggandeng STIA Bina Nusantara Mandiri (BNM) Pariaman dalam melakukan evaluasi akademis terhadap tata kelola dan pengalaman pengguna. Dengan demikian, pengembangan LILA tidak hanya mengejar kecanggihan teknologi, tetapi juga memastikan kemudahan penggunaan dan ketepatan pelayanan. Jika inovasi ini berjalan sesuai harapan, LILA berpotensi menjadi salah satu langkah penting Kota Pariaman dalam membangun birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Sebab, digitalisasi yang sesungguhnya bukan hanya mengurangi penggunaan kertas, melainkan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat sekaligus menghemat uang rakyat. (Wi/At)

Solidaritas Solok Selatan untuk Padang, Bantuan Rp200 Juta Jadi Harapan Warga Terdampak Bencana    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Solidaritas Solok Selatan untuk Padang, Bantuan Rp200 Juta Jadi Harapan Warga Terdampak Bencana
Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah perjuangan masyarakat bangkit dari dampak bencana alam, kepedulian dan solidaritas antardaerah menjadi kekuatan yang menghadirkan harapan. Kali ini, uluran tangan datang dari Kabupaten Solok Selatan. Sebesar Rp200 juta disalurkan untuk membantu masyarakat Kota Padang yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Bantuan tersebut diserahkan Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (19/11/2026). Dana itu merupakan hasil donasi para pengusaha dan masyarakat Solok Selatan yang dihimpun melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP).

Bagi masyarakat yang terdampak bencana, bantuan tersebut bukan sekadar angka. Ada keluarga yang harus menanggung kerugian besar setelah rumahnya terendam lumpur, meskipun bangunannya tidak mengalami kerusakan fisik. Perabotan, perlengkapan rumah tangga, dan berbagai kebutuhan hidup ikut terdampak, sementara mereka tidak seluruhnya memenuhi kriteria penerima bantuan pemerintah.

Maigus Nasir mengapresiasi kepedulian Pemkab Solok Selatan bersama dunia usaha dan masyarakatnya. Menurutnya, bantuan Rp200 juta tersebut sangat berarti untuk membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi pada Agustus 2026 dan Oktober 2025. Terutama masyarakat di empat kecamatan yang belum tersentuh bantuan karena penilaian penerima selama ini lebih banyak berfokus pada tingkat kerusakan bangunan. "Sebagian rumah warga memang tidak mengalami kerusakan fisik, tetapi seluruh isinya terendam lumpur sehingga menimbulkan kerugian besar. Bantuan ini sangat berarti bagi warga terdampak," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemko Padang masih terus mengupayakan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. Lebih dari 500 warga terdampak menjadi bagian dari perhatian pemerintah, termasuk melalui pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan Sungkai, Kecamatan Pauh. Sebagian hunian ditargetkan mulai ditempati pada akhir 2026, sedangkan keseluruhan pembangunan diperkirakan rampung pada pertengahan 2027.

Namun, pemulihan tidak berhenti pada penyediaan tempat tinggal. Ancaman bencana berulang juga membutuhkan penanganan infrastruktur yang serius. Maigus menyebut perbaikan sungai dan irigasi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Sejumlah proyek dengan nilai mencapai triliunan rupiah ditargetkan mulai memasuki pekerjaan fisik pada awal 2027. Ia berharap rencana tersebut segera direalisasikan, mengingat cuaca ekstrem dan pendangkalan sungai masih menjadi ancaman bagi masyarakat.

Sementara itu, Yulian Efi menjelaskan bahwa bantuan yang diserahkan merupakan wujud kebersamaan masyarakat Solok Selatan dalam membantu daerah yang sedang menghadapi musibah. Ia menyampaikan terima kasih kepada perusahaan dan masyarakat yang telah ikut berdonasi melalui FP-TJSLP. "Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang, serta semakin memperkuat kepedulian antardaerah dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah," tuturnya.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Ketua FP-TJSLP Kabupaten Solok Selatan, Bujang Joan, Direktur Eksekutif Eko Agus Krisdiyanto, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Novrizon, serta Kepala DPMPTSP Alfiandri Putra. Dari Pemko Padang hadir Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kabag Tata Pemerintahan Rina Melati, Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Nanggalo David Ferdinand, dan Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama.

Pada akhirnya, bencana memang meninggalkan kerusakan, kehilangan, dan pekerjaan panjang untuk memulihkan kehidupan. Namun, kepedulian yang melintasi batas wilayah membuktikan bahwa masyarakat yang tertimpa musibah tidak harus berjuang sendirian. Bantuan Rp200 juta dari Solok Selatan menjadi pengingat bahwa di tengah kesulitan, solidaritas dan gotong royong tetap menjadi kekuatan untuk bangkit bersama. (*) 

BM PAN Tegaskan Kabar Zulkifli Hasan Sebut Rakyat "Omong Kosong" Adalah Hoaks, Desak Masyarakat Hentikan Penyebaran Berita Bohong    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

BM PAN Tegaskan Kabar Zulkifli Hasan Sebut Rakyat "Omong Kosong" Adalah Hoaks, Desak Masyarakat Hentikan Penyebaran Berita Bohong
Ketua DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM, DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang melontarkan kata-kata merendahkan atau menyebut rakyat "omong kosong" sebagaimana yang diviralkan dalam narasi hoaks tersebut. (Dok: Istimewa/Foto: By

BENTENGSUMBAR.COM
- Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Partai Amanat Nasional (DPP BM PAN) membantah keras beredarnya informasi palsu atau hoaks yang menarasikan seolah-olah Ketua Umum PAN, H. Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut rakyat "omong kosong". Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa konten grafis dan narasi bernuansa breaking news yang mengaitkan pernyataan tersebut dengan Zulkifli Hasan merupakan bentuk manipulasi informasi.   

Ketua DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM, DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang melontarkan kata-kata merendahkan atau menyebut rakyat "omong kosong" sebagaimana yang diviralkan dalam narasi hoaks tersebut. 

"Kami menegaskan bahwa kabar yang menyebut Zulkifli Hasan mengatakan rakyat 'omong kosong' adalah hoaks. Foto dan narasi yang beredar luas tersebut merupakan hasil manipulasi serta penyebaran berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik dan memecah belah kepercayaan masyarakat," ujar DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H.   

Menurut Afriendi, substansi bantahan yang juga disuarakan melalui materi kampanye anti-hoaks BM PAN dan LBH BM PAN ini bertujuan meluruskan fakta sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi di ruang digital. 

Ia menekankan bahwa narasi yang menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik dengan isi kosong sama sekali bukan datang dari Zulkifli Hasan.   

Lebih lanjut, Afriendi menyampaikan bahwa Zulkifli Hasan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. 

"Zulkifli Hasan selalu berpihak kepada rakyat, hadir untuk mendengar aspirasi, dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Jadi, narasi yang bertentangan dengan sikap tersebut jelas tidak berdasar dan merupakan kebohongan publik."

Sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara atas informasi yang benar, DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maupun mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.   

"Mari kita bersama-sama melawan penyebaran berita bohong dan menjaga persatuan bangsa. Pastikan setiap informasi yang diterima diverifikasi terlebih dahulu agar ruang publik kita tetap sehat, objektif, dan berkeadilan," tutup Afriendi. (*)