HEADLINE
Pemerintah Kota Payakumbuh Matangkan Rencana Pembangunan Pasar Ibuh Blok Barat    
Senin, September 07, 2026

On Senin, September 07, 2026

Pemerintah Kota Payakumbuh Matangkan Rencana Pembangunan Pasar Ibuh Blok Barat
Tahap akhir perencanaan tersebut dibahas melalui Ekspose Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Pasar Ibuh Blok Barat yang digelar di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Jumat (4/9/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Payakumbuh mematangkan rencana pembangunan Pasar Ibuh Blok Barat dengan menyempurnakan dokumen perencanaan agar pengembangan pasar dapat menjawab kebutuhan pedagang, masyarakat, dan perkembangan kota.

Tahap akhir perencanaan tersebut dibahas melalui Ekspose Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Pasar Ibuh Blok Barat yang digelar di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Jumat (4/9/2026).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Nofriwandi yang memimpin pertemuan mengatakan pengembangan Pasar Ibuh harus dirancang secara menyeluruh karena pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pasar Ibuh bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang kehidupan bagi pedagang, pusat distribusi kebutuhan masyarakat, dan salah satu ikon aktivitas ekonomi rakyat Kota Payakumbuh. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara terencana, terukur, dan komprehensif,” kata Nofriwandi.

Ia mengatakan Pemko Payakumbuh bersama konsultan perencana dan perangkat daerah terkait terus menyempurnakan konsep pengembangan Pasar Ibuh Blok Barat dengan mempertimbangkan aspek teknis bangunan, lingkungan, aksesibilitas, kenyamanan pengguna, sanitasi, drainase, pengelolaan limbah, hingga kebutuhan ruang perdagangan.

Konsep pengembangan diarahkan untuk menghadirkan pasar rakyat yang lebih modern dan representatif tanpa menghilangkan karakter Pasar Ibuh sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Penataan zonasi akan diperbaiki, fasilitas pengguna ditingkatkan, sistem utilitas diperkuat, serta lingkungan pasar ditata agar lebih bersih, aman, tertib, dan nyaman.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Faisal mengatakan ekspose laporan akhir menjadi momentum untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan sebagai dasar tahapan pembangunan.

“Melalui forum ini, seluruh pihak dapat memberikan masukan sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Faisal.

Menurutnya, selain kondisi lapangan, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan pembiayaan daerah dan manfaat jangka panjang pembangunan bagi pedagang maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Payakumbuh berharap pengembangan Pasar Ibuh Blok Barat nantinya tidak berhenti pada pembenahan fisik, tetapi mampu menciptakan ruang usaha yang lebih layak, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta memperkuat aktivitas perdagangan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Ekspose tersebut turut dihadiri Staf Ahli Erizon, Inspektur Syahril, Kepala Dinas PUPR Muslim, Kepala Dinas Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Lurah Ibuah, Tim Penyusun Dokumen AMDAL, serta Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Pasar Ibuh Blok Barat. (HM)

Depisit Rp176 Miliar, DPRD Sumbar Minta Gubernur Jelaskan Ranperda Perubahan APBD 2026​    
Senin, September 07, 2026

On Senin, September 07, 2026

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria yang didampngi Iqra Chinssa Puta dan Evi Yandri Rajo Budiman serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, Pimpinan Bank Nagari, BUMD, dan insan pers. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2026 mengalami defisit cukup tajam hingga mencapai Rp176,5 miliar. 

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari fraksi-fraksi di DPRD Sumbar dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 di Ruang Utama DPRD Sumbar, Senin (7/9/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria yang didampngi Iqra Chinssa Puta dan Evi Yandri Rajo Budiman serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, Pimpinan Bank Nagari, BUMD, dan insan pers.

Dalam pidato pembukaannya, Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan bahwa rancangan perubahan anggaran yang diajukan Pemprov Sumbar mencatat kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp315,8 miliar atau naik 5,02 persen dari APBD murni.

Namun, usulan kenaikan alokasi belanja daerah melonjak jauh lebih tinggi, yakni mencapai Rp570 miliar atau naik 8,89 persen.

"Berhubungan besarnya usulan kenaikan belanja dibanding target pendapatan, maka konstruksi anggaran dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 ini mengalami defisit sebesar Rp176.564.079.635," ujar Nanda Satria saat membuka sidang usai mengetok palu tiga kali.

Ia menegaskan, kondisi defisit ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov dan DPRD Sumbar.

Pembahasan mendatang harus memfokuskan solusi konkret untuk menutup celah anggaran tersebut, baik lewat pengetatan belanja maupun optimalisasi pendapatan asli daerah.

Seluruh fraksi di DPRD Sumbar—terdiri dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, hingga Fraksi Gabungan PDI-P & PKB—secara bergantian menyampaikan pandangan umum dan lontaran kritis terkait postur anggaran yang timpang tersebut.

Fraksi-fraksi mendesak transparansi penataan belanja dan efisiensi program yang dianggap kurang mendesak.

Atas rentetan pertanyaan dan catatan kritis dari seluruh fraksi, Pimpinan DPRD meminta Gubernur Sumbar untuk memberikan tanggapan serta jawaban resmi secara komprehensif pada Rapat Paripurna lanjutan yang dijadwalkan besok, Selasa (8/9/2026). (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Erupsi Anak Krakatau Siaga: DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kesehatan Masyarakat    
Senin, September 07, 2026

On Senin, September 07, 2026

Erupsi Anak Krakatau Siaga: DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kesehatan Masyarakat
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan kesehatan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. (Foto: Diskominfo). 
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan kesehatan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus Level III (Siaga).

Netty menegaskan, erupsi Gunung Anak Krakatau tidak boleh hanya dipandang sebagai bencana alam dan ancaman keselamatan wilayah semata. Potensi sebaran abu vulkanik ke pemukiman penduduk memerlukan perhatian serius dari sudut pandang kesehatan masyarakat.

“Erupsi Anak Krakatau harus kita lihat sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan warga mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama dari risiko paparan abu vulkanik,” tegas Netty, Senin (7/9).

Politisi PKS ini meminta Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah menyiagakan puskesmas, rumah sakit, serta tenaga medis di wilayah terdampak. Langkah antisipasi dini sangat krusial untuk menangani lonjakan kasus gangguan pernapasan (ISPA), iritasi mata, maupun masalah kesehatan lainnya.

Perhatian khusus juga perlu diarahkan kepada kelompok rentan—seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit pernapasan kronis. Selain membagikan masker secara masif, pemerintah diminta aktif mengedukasi warga terkait kualitas udara dan panduan beraktivitas secara jelas.

Di sisi lain, Netty menyoroti nasib para pekerja luar ruangan, seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga nelayan yang minim pilihan untuk berteduh. Perlindungan ekstra dan pengawasan sanitasi terhadap sumber air serta bahan makanan dari kontaminasi abu vulkanik juga wajib diperketat.

Guna memastikan penanganan berjalan terpadu, ia mendorong koordinasi lintas lembaga antara Kemenkes, BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah. Sinergi data dan informasi yang padu sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan petunjuk keselamatan yang utuh dan tidak simpang siur. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Keluhkan Dana Hibah hingga Riol Rusak Pasca-Bencana, Warga Geruduk Reses Osman Ayub di Banang Cafe    
Senin, September 07, 2026

On Senin, September 07, 2026

Keluhkan Dana Hibah hingga Riol Rusak Pasca-Bencana, Warga Geruduk Reses Osman Ayub di Banang Cafe
Puluhan warga yang hadir memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang tengah terjadi di lingkungan mereka. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Serapan aspirasi masyarakat (reses) Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, yang digelar di Banang Cafe Nanggalo pada 2–5 September 2026 berlangsung hangat. 

Puluhan warga yang hadir memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang tengah terjadi di lingkungan mereka.

Dua isu utama yang paling banyak disuarakan warga dalam pertemuan tersebut adalah kerumitan tata cara pengurusan dana hibah serta perbaikan infrastruktur drainase atau riol yang rusak akibat bencana alam beberapa waktu lalu.

Terkait dana hibah, masyarakat mengaku masih kebingungan memahami prosedur pengajuan proposal. 

Banyaknya mata anggaran serta skema pembagian hibah yang beragam dari pemerintah daerah membuat pengurus organisasi, tempat ibadah, hingga kelompok masyarakat kerap mengalami kendala administratif.

Warga berharap adanya kejelasan alur dan pendampingan yang lebih intensif agar bantuan hibah tersebut benar-benar bisa diakses dan dirasakan manfaatnya secara tepat sasaran tanpa terbentur aturan yang membingungkan.

Sementara itu, persoalan infrastruktur pasca-bencana juga menjadi sorotan tajam. Warga mendesak agar pemerintah kota bersama DPRD segera merealisasikan perbaikan riol yang rusak. 

Kondisi drainase yang tersumbat dan hancur dikhawatirkan memicu banjir susulan jika tidak segera ditangani secara cepat.

Menanggapi keluhan tersebut, Osman Ayub menegaskan akan mengawal seluruh aspirasi warga hingga ke tingkat pembahasan anggaran Pemko Padang.

Menurutnya, masalah infrastruktur mendasar seperti riol dan kemudahan akses dana hibah bagi masyarakat adalah prioritas yang harus segera diselesaikan.

Politisi kawakan dari Partai Nasdem ini juga berjanji akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar perbaikan drainase pasca-bencana bisa masuk dalam skala prioritas penanganan cepat, sekaligus meminta OPD teknis memberikan sosialisasi yang lebih transparan terkait mekanisme dana hibah. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Wali Kota Payakumbuh Serahkan Bantuan Pangan CPP Alokasi Juli Hingga September 2026    
Senin, September 07, 2026

On Senin, September 07, 2026

Wali Kota Payakumbuh Serahkan Bantuan Pangan CPP Alokasi Juli Hingga September 2026
Penyerahan secara simbolis dipusatkan di Kantor Lurah Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Jumat (4/9/2026) pagi. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyerahkan bantuan pangan berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat di Kota Payakumbuh. Penyerahan secara simbolis dipusatkan di Kantor Lurah Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Jumat (4/9/2026) pagi.

Bantuan pangan tersebut merupakan program Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang penyalurannya dilaksanakan melalui Perum Bulog hingga diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat.

Zulmaeta menekankan agar penyaluran bantuan pangan berlangsung lancar dan tepat sasaran. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, camat, hingga lurah mengawal proses distribusi sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Bantuan pangan berupa beras ini disalurkan untuk membantu masyarakat penerima manfaat. Saya tegaskan dan harapkan kepada seluruh penerima bantuan bahwa beras ini adalah untuk dikonsumsi bersama keluarga, bukan untuk dijual kembali ataupun ditukar tambah,” tegas Zulmaeta dalam sambutannya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Edvidel Arda mengatakan data penerima bantuan pangan alokasi Juli–September 2026 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Jumlah penerima bantuan pangan untuk Kota Payakumbuh pada periode ini sebanyak 14.020 Kepala Keluarga (KK). Alhamdulillah, jumlah penerima bertambah sebanyak 392 KK dibandingkan dengan alokasi bulan sebelumnya. Adapun total beras yang disalurkan mencapai 420.600 kg, di mana masing-masing KK menerima beras sebanyak 30 kg. Khusus untuk Kelurahan Napar, penerima bantuan berjumlah 431 KK,” ujar Edvidel dalam laporannya.

Ia menjelaskan penyaluran CPP beras tersebut bertujuan membantu masyarakat menghadapi potensi kekurangan pangan yang dapat berdampak pada krisis pangan dan gizi. Selain itu, bantuan pangan juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga pangan.

Secara keseluruhan, sebanyak 420.600 kilogram beras disalurkan kepada 14.020 KK di Kota Payakumbuh. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan, sedangkan di Kelurahan Napar terdapat 431 KK penerima.

Penyerahan simbolis bantuan pangan tersebut turut didampingi Pimpinan Cabang Perum Bulog Bukittinggi, Asisten Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Sosial, serta Camat Payakumbuh Utara. (HM)

Reuni Nostalgia di Purus: Nanda Satria Siap Kucurkan Dukungan Penuh untuk Pemuda    
Senin, September 07, 2026

On Senin, September 07, 2026

Reuni Nostalgia di Purus: Nanda Satria Siap Kucurkan Dukungan Penuh untuk Pemuda
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, membawa angin segar bagi pemuda RW 07 Kelurahan Purus, Padang Barat. (Foto: Ucox). 
BENTENGSUMBAR.COM - Malam puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di RW 07 Kelurahan Purus, Padang Barat, berlangsung meriah dan penuh kehangatan. 

Kehadiran Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, membawa angin segar bagi pemuda setempat. 

Pasalnya, politisi muda ini secara terbuka menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai aktivitas dan kebutuhan kepemudaan di kawasan tersebut.

Bagi Nanda, tatap muka bersama warga Purus bukan sekadar agenda protokol biasa, melainkan momen pulang kampung yang emosional. 

Ia mengaku memiliki ikatan batin yang kuat dengan masyarakat setempat karena pernah mengenyam pendidikan di SDN 24 Ujung Gurun. 

“Jadi, apa pun kebutuhan masyarakat, terutama untuk kepemudaan, kami siap membantu agar kegiatan yang dilakukan tetap positif,” ujar Nanda, Jumat (7/9).

Panggung kreasi malam itu menjadi ajang pembuktian bakat generasi muda RW 07 Purus—atau yang akrab disapa Pemuda Depen.

Berbagai pertunjukan seni sukses memukau penonton, mulai dari tarian tradisional Minangkabau yang anggun, modern dance, pameran busana, hingga lantunan lagu-lagu daerah. 

Nanda pun melontarkan apresiasi tinggi atas kemandirian panitia dalam mengelola acara sebesar ini.

Tak hanya mengulas sektor kepemudaan, Nanda turut menyelipkan pesan krusial terkait isu-isu terkini. 

Ia mengajak warga aktif mendukung program pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pengawalan program perlindungan sosial (perlinsos) agar tepat sasaran. 

Di samping itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas luar ruang mengingat kondisi kualitas udara yang sedang tidak ramah.

Kemeriahan acara semakin lengkap dengan hadirnya jajaran tokoh penting, seperti Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Pembina Pemuda Donal Elfian, Lurah Purus Zulwandy Anwar, Ketua Pemuda Fajar, serta pengurus RT/RW setempat.

Kehadiran pimpinan dewan provinsi ini dinilai menjadi tonggak sejarah baru yang kian membakar semangat gotong royong pemuda Purus.

Pembina Pemuda RW 07 Purus, Donal Elfian, mengungkapkan rasa bangganya karena untuk pertama kalinya malam puncak HUT RI di wilayah mereka dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Sumbar. 

Ke depan, pihak pembina siap menjembatani aspirasi dan kebutuhan para pemuda dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat kota maupun provinsi, agar segera menemukan solusi nyata.

Rasa syukur dan apresiasi mendalam juga disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana, Fauzan. 

Ia berterima kasih kepada seluruh donatur, sponsor, tokoh masyarakat, dan jajaran panitia yang telah bekerja keras sejak tahap persiapan. 

Menurutnya, kesuksesan pesta rakyat ini merupakan bukti nyata dari kuatnya tradisi gotong royong dan soliditas pemuda RW 07 Purus. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Gunung Anak Krakatau Waspada! Presiden Imbau Warga Jakarta, Banten, dan Lampung Tetap Tenang Namun Siaga​    
Senin, September 07, 2026

On Senin, September 07, 2026

Gunung Anak Krakatau Waspada! Presiden Imbau Warga Jakarta, Banten, dan Lampung Tetap Tenang Namun Siaga  ​
Imbauan itu dilayangkan melalui akun instagtam resmi @presidenrebulikindonesia, kemaren. (Foto: IG). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Republik Indonesia menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 

Pemerintah mengimbau warga, khususnya yang bermukim di wilayah terdampak, untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi segala kemungkinan dampak erupsi. Imbauan itu dilayangkan melalui akun instagtam resmi @presidenrebulikindonesia, kemaren. 

Dalam pernyataan resminya, Presiden secara khusus menyoroti masyarakat yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, serta daerah-daerah sekitar kawasan Selat Sunda. Warga diminta untuk selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan serta mematuhi batas aman dan zona bahaya yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Pemerintah juga melarang keras warga maupun wisatawan untuk mendekati area Gunung Anak Krakatau dalam radius berbahaya. Langkah ini diambil demi memastikan keselamatan warga dari potensi bahaya langsung erupsi, seperti lontaran material pijar maupun ancaman gelombang tinggi di perairan sekitar Selat Sunda.

Presiden menegaskan bahwa dirinya telah memantau perkembangan aktivitas vulkanik ini sejak awal dan terus menerima laporan secara berkala dari instansi terkait. Seluruh jajaran lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BNPB, BMKG, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, hingga Pemerintah Daerah, telah diperintahkan untuk bersiaga penuh di lapangan.

Bagi masyarakat yang berada di kawasan terdampak sebaran abu vulkanik, Presiden mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan. Warga diimbau untuk mengenakan masker atau alat pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan di luar apabila konsentrasi abu vulkanik terpantau mulai pekat.

Presiden menegaskan bahwa keselamatan seluruh rakyat Indonesia adalah prioritas utama pemerintah. Evaluasi kondisi dan pengambilan keputusan akan terus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi.

Mengakhiri imbauannya, Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanjatkan doa bersama agar diberi keselamatan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini.

Diharapkan dengan sinergi antara kesiapsiagaan pemerintah dan kepatuhan masyarakat, dampak dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dapat diminimalisasi. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU