HEADLINE
Dana Salah Transfer Belum Kembali, Paman Faruqi Ismael Lapor ke Ditreskrimsus Polda Sumbar    
Selasa, September 29, 2026

On Selasa, September 29, 2026

Dana Salah Transfer Belum Kembali, Paman Faruqi Ismael Lapor ke Ditreskrimsus Polda Sumbar
Pengaduan tersebut disampaikan Desrimaiyanto, yang akrab disapa Anto Relasi Publik, selaku paman Faruqi Ismael, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, Selasa (29/9/2026). (Foto: Novrianto Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Persoalan salah transfer dana yang dialami Faruqi Ismael memasuki tahapan baru. Setelah upaya pengembalian dana melalui pihak perbankan dan pengaduan kepada Bank Indonesia belum menyelesaikan persoalan, pihak keluarga akhirnya resmi mengadukan kasus tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.

Pengaduan tersebut disampaikan Desrimaiyanto, yang akrab disapa Anto Relasi Publik, selaku paman Faruqi Ismael, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, Selasa (29/9/2026).

Anto mengatakan, pengaduan tersebut dilakukan setelah berbagai upaya yang ditempuh melalui pihak bank belum berhasil mengembalikan dana yang salah transfer kepada Faruqi.

“Benar, hari ini saya selaku paman Faruqi Ismael telah resmi menyampaikan pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Sumbar. Langkah ini kami tempuh setelah sebelumnya persoalan tersebut sudah kami upayakan melalui Bank Nagari, Bank SMBC, maupun Bank Indonesia,” kata Anto kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).

Menurut Anto, persoalan tersebut bermula pada 4 September 2026 sekitar pukul 14.49 WIB, ketika Faruqi Ismael bermaksud mentransfer dana dari rekening Bank Nagari miliknya ke rekening Bank SMBC miliknya sendiri.

Rekening Bank Nagari milik Faruqi tercatat dengan nomor xxxxxxxxxx2986, sedangkan rekening Bank SMBC miliknya yang seharusnya menjadi tujuan transfer adalah xxxxxxx6812.

Namun, saat memasukkan nomor rekening tujuan, terjadi kesalahan satu angka. Nomor yang terinput menjadi xxxxxxx6815.

Setelah transaksi berhasil, Faruqi baru menyadari bahwa nomor rekening tujuan tersebut bukan rekening miliknya. Berdasarkan informasi transaksi, rekening xxxxxxx6815 tercatat atas nama Dewi Nur Kholipah.

“Kesalahan itu murni terjadi saat memasukkan nomor rekening tujuan. Seharusnya dana dikirim ke rekening Faruqi sendiri, tetapi karena satu angka keliru, transaksi justru masuk ke rekening atas nama orang lain,” jelas Anto.

Setelah mengetahui adanya kesalahan transfer, Faruqi langsung menghubungi pihak Bank SMBC untuk meminta bantuan penyelesaian dan pengembalian dana.

Selanjutnya, Faruqi juga melaporkan kejadian tersebut kepada Bank Nagari. Bank Nagari kemudian mengirimkan surat bilateral kepada Bank SMBC dengan Nomor SR/129/TRS/BB/09-2026 terkait permintaan pemblokiran dan refund transaksi outgoing.

Bank SMBC selanjutnya membuat laporan dengan nomor tiket CAS-26-EB5185. Pihak bank juga menyampaikan estimasi waktu penyelesaian selama delapan hari kerja.

Namun, setelah proses tersebut berjalan, dana yang salah transfer belum berhasil dikembalikan.

Anto menyebut, berdasarkan surat Bank SMBC Nomor S1536/Cust.Care.SMBCI/IX/2026, pihak bank menyampaikan bahwa nasabah penerima dana belum berhasil dikonfirmasi untuk mendapatkan persetujuan penyetoran kembali dana kepada bank pengirim.

“Karena dana belum juga dikembalikan, kami kemudian meminta penjelasan lebih lanjut dan membawa persoalan ini ke Bank Indonesia,” ujar Anto.

Pada 21 September 2026, Faruqi kemudian mendatangi Bank Indonesia untuk menyampaikan pengaduan. Pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penelusuran kepada bank terkait.

Kemudian pada 28 September 2026, pihak keluarga kembali melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia. Saat itu diinformasikan bahwa proses pengaduan masih berjalan.

Dalam proses tersebut, pihak keluarga juga mendapatkan arahan untuk menempuh jalur pengaduan kepada kepolisian guna membantu penelusuran lebih lanjut mengenai dana yang salah transfer dan rekening penerimanya.

Atas dasar itulah, Anto kemudian mendatangi Ditreskrimsus Polda Sumbar pada Selasa (29/9/2026) untuk menyampaikan pengaduan secara resmi.

Pengaduan tersebut dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Pengaduan dari Piket Fungsi Ditreskrimsus Polda Sumbar tertanggal 29 September 2026.

Dalam surat tersebut, pengaduan berkaitan dengan dugaan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan dalam dokumen pengaduan, termasuk dugaan penguasaan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan hak penerima. Dokumen tersebut mencantumkan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana sebagai dasar hukum yang dilaporkan.

Anto menegaskan, langkah yang ditempuhnya bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu, melainkan meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran dan memberikan kejelasan atas persoalan tersebut.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran sesuai ketentuan hukum. Kami hanya ingin persoalan ini menjadi terang dan dana yang salah transfer tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya,” tegas Anto.

Ia berharap proses pengaduan tersebut dapat membantu mengungkap keberadaan dana, kondisi transaksi, serta alasan mengapa dana yang salah transfer belum dapat dikembalikan melalui mekanisme perbankan.

Anto juga mengatakan pihaknya siap memberikan seluruh dokumen yang diperlukan kepada penyidik, termasuk bukti transaksi, dokumen dari Bank Nagari, surat dari Bank SMBC, nomor tiket pengaduan, serta dokumen pengaduan kepada Bank Indonesia.

“Kami siap memberikan seluruh bukti dan dokumen yang dibutuhkan. Yang paling penting bagi kami adalah persoalan ini diproses secara profesional dan sesuai hukum,” katanya.

Hingga pengaduan resmi disampaikan ke Ditreskrimsus Polda Sumbar, dana yang salah transfer tersebut disebut belum diterima kembali oleh Faruqi Ismael. (*) 

Laporan: Novrianto Ucok

Ditintelkam Polda Sumbar Sambangi JMSI, Sinergi Polisi dan Media Makin Kuat    
Selasa, September 29, 2026

On Selasa, September 29, 2026

Ditintelkam Polda Sumbar Sambangi JMSI, Sinergi Polisi dan Media Makin Kuat
Rombongan Ditintelkam Polda Sumbar dipimpin Kasubdit I Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Budi Hendra, SH, bersama Panit Aldi dan sejumlah jajaran Ditintelkam Polda Sumbar. (Foto: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sinergi antara kepolisian dan media kembali diperkuat. Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Sumatera Barat melalui Subdit I melakukan silaturahmi dengan jajaran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (29/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat JMSI Sumbar, Jalan Manggopoh No. 12, Kota Padang, ini menjadi momentum penting memperkuat komunikasi antara Polda Sumbar dan media siber di tengah derasnya arus informasi digital.

Rombongan Ditintelkam Polda Sumbar dipimpin Kasubdit I Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Budi Hendra, SH, bersama Panit Aldi dan sejumlah jajaran Ditintelkam Polda Sumbar.

Kedatangan jajaran kepolisian tersebut disambut Dewan Penasehat JMSI Sumbar Novrianto Ucok, Ketua JMSI Sumbar Aguswanto, Sekretaris JMSI Sumbar Almudazir, serta sejumlah anggota JMSI Provinsi Sumatera Barat.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan. Komunikasi antara kepolisian dan insan pers menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut.

Kompol Budi Hendra mengatakan, silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan organisasi perusahaan pers dan media di Sumatera Barat. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Di tengah perkembangan media online dan media sosial, kecepatan informasi harus diimbangi dengan akurasi dan verifikasi. Karena itu, komunikasi antara polisi dan media dinilai penting agar informasi publik dapat disampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Kami berharap komunikasi yang sudah terjalin ini dapat terus ditingkatkan sehingga tercipta sinergi yang positif," ujar Kompol Budi Hendra.

Ia juga berharap JMSI Sumbar dapat menjadi mitra strategis dalam membangun komunikasi publik yang konstruktif, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sumatera Barat.

Ketua JMSI Sumbar Aguswanto menyambut baik kunjungan Ditintelkam Polda Sumbar. Ia menilai komunikasi antara kepolisian, perusahaan pers dan insan media sangat penting untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.

"JMSI Sumbar menyambut baik silaturahmi dari jajaran Ditintelkam Polda Sumbar. Bagi kami, komunikasi seperti ini sangat penting untuk membangun hubungan yang semakin baik antara kepolisian dengan perusahaan pers dan insan media," kata Aguswanto.

Aguswanto menegaskan, JMSI Sumbar terus mendorong media yang tergabung di dalamnya untuk menjalankan jurnalistik secara profesional, mengedepankan verifikasi, keberimbangan dan kode etik jurnalistik.

Dewan Penasehat JMSI Sumbar Novrianto Ucok juga menyambut positif pertemuan tersebut. Menurutnya, komunikasi terbuka antara media dan kepolisian dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Sementara itu, Sekretaris JMSI Sumbar Almudazir bersama sejumlah anggota JMSI turut mengikuti pertemuan. Diskusi membahas perkembangan media digital, dinamika informasi publik serta pentingnya komunikasi yang sehat antara JMSI Sumbar dan Polda Sumbar.

Silaturahmi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Komunikasi yang semakin terbuka antara Ditintelkam Polda Sumbar dan JMSI Sumbar diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan positif, sehingga media dan kepolisian dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Barat. (AdF)

Editor: Zamri Yahya, WU

30 Lansia Sawahlunto Diwisuda, Riyanda Dorong Program Sekolah Lansia Diperluas    
Selasa, September 29, 2026

On Selasa, September 29, 2026

30 Lansia Sawahlunto Diwisuda, Riyanda Dorong Program Sekolah Lansia Diperluas
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Ketua TP-PKK Kota Sawahlunto Ny. Yori Gemitia Riyanda mewisuda 30 peserta Sekolah Lansia Sehat dan Bugar (Lasegar), Selasa (29/9/2026). (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
 - Perhatian terhadap kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia terus diperkuat Pemerintah Kota Sawahlunto. Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Ketua TP-PKK Kota Sawahlunto Ny. Yori Gemitia Riyanda mewisuda 30 peserta Sekolah Lansia Sehat dan Bugar (Lasegar), Selasa (29/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, Kecamatan Lembah Segar, tersebut menjadi momentum penting bagi para lansia yang telah mengikuti rangkaian pembelajaran dalam program Sekolah Lansia Lasegar.

Sebanyak 30 peserta mengikuti program ini. Mereka terdiri dari lima laki-laki dan 25 perempuan dengan rentang usia 60 hingga 82 tahun.

Sekolah Lansia Lasegar hadir sebagai program pemberdayaan masyarakat lanjut usia. Fokusnya bukan sekadar pembelajaran, tetapi juga mendorong lansia agar tetap sehat, aktif, ceria, mandiri, dan produktif.

Selama mengikuti program, para peserta mendapatkan edukasi dari instruktur Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk-KB) Kota Sawahlunto.

Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan lansia, terutama berkaitan dengan kesehatan lansia dan bagaimana menjaga kondisi tubuh agar tetap mampu menjalani aktivitas sehari-hari.

Namun, Sekolah Lansia Lasegar bukan hanya tempat mendapatkan pengetahuan kesehatan. Pertemuan rutin juga menjadi ruang bagi para peserta untuk bersilaturahmi, berinteraksi, dan menjaga hubungan sosial.

Suasana tersebut membuat program Sekolah Lansia memiliki manfaat yang lebih luas. Para lansia tetap memiliki ruang untuk berkegiatan, bertemu sesama, berbagi pengalaman, sekaligus menambah wawasan.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Sekolah Lansia Lasegar. Ia mendorong agar pendampingan terhadap warga lanjut usia dilakukan secara lebih intensif.

Riyanda meminta perangkat daerah terkait memperkuat materi kesehatan yang diberikan kepada peserta. Menurutnya, kebutuhan lansia harus mendapatkan perhatian secara menyeluruh.

Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan psikis lansia juga perlu menjadi perhatian. Pendampingan yang tepat diharapkan mampu membantu lansia menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih sehat dan nyaman.

Riyanda juga mendorong agar program serupa dapat dikembangkan di kelurahan lainnya di Kota Sawahlunto. Pola pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lansia di masing-masing wilayah.

Langkah tersebut diharapkan memperluas akses terhadap program sekolah lansia, sekaligus memperkuat kepedulian pemerintah terhadap kelompok lanjut usia di Kota Sawahlunto.

Dengan Sekolah Lansia Lasegar, Pemerintah Kota Sawahlunto ingin memastikan usia lanjut bukan menjadi batas untuk tetap aktif. Para lansia diharapkan terus sehat, bugar, mandiri, produktif, dan memiliki ruang untuk bersosialisasi.

Dalam kegiatan tersebut hadir Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, Ketua TP-PKK Kota Sawahlunto Ny. Yori Gemitia Riyanda, para peserta Sekolah Lansia Lasegar, serta instruktur dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk-KB) Kota Sawahlunto. (*) 

Pewarta: Marjafri
Editor: Zamri Yahya, WU

Fadly Amran Tegaskan Komitmen P5HAM, Tiga Kecamatan di Padang Jadi Kampung REDAM    
Selasa, September 29, 2026

On Selasa, September 29, 2026

Fadly Amran Tegaskan Komitmen P5HAM, Tiga Kecamatan di Padang Jadi Kampung REDAM
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam kegiatan Implementasi P5HAM di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut digelar di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (29/9/2026). Agenda ini menjadi momentum memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong pembangunan Kota Padang yang semakin berorientasi pada pemenuhan hak warga.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, pembangunan harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

“Kota Padang adalah kota yang sedang tumbuh dan berkembang. Saya yakin, kondisi ini membutuhkan perhatian kita bersama sehingga betul-betul hak-hak setiap warga negara kita kedepankan. Ini mencerminkan maju atau tidaknya pembangunan suatu bangsa,” ujar Fadly Amran.

Menurut Fadly, Pemerintah Kota Padang terus berupaya menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Berbagai Program Unggulan (Progul), termasuk Padang Melayani dan Padang Juara, diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Pemko Padang juga memastikan pemenuhan hak masyarakat mencakup berbagai sektor strategis. Mulai dari akses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial kemasyarakatan, pertanian, perikanan, hingga transportasi yang layak.

“Kita memastikan bagaimana akses terhadap pendidikan, kesehatan, bantuan sosial kemasyarakatan, pertanian, perikanan, serta akses terhadap transportasi yang layak, serta berbagai aspek lainnya untuk dapat terpenuhi,” tegas Fadly.

Kegiatan Implementasi P5HAM tersebut terlaksana melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia.

Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe mengatakan, sosialisasi P5HAM diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai P5HAM ini, pelanggaran-pelanggaran HAM dapat semakin berkurang. Pemahaman masyarakat tentang HAM juga semakin baik sehingga menjadi benteng bagi setiap masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik,” kata Shadiq Pasadigoe.

Kabar penting juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti. Tiga kecamatan di Kota Padang ditetapkan menjadi Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM), yakni Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan, dan Koto Tangah.

Selain itu, dua kelurahan di Kota Padang diusulkan sebagai Desa Sadar HAM, yakni Kelurahan Bungo Pasang dan Ganting Parak Gadang. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan budaya sadar HAM di tengah masyarakat.

Dewi Nofyenti menyebut penetapan Kampung REDAM dan usulan Desa Sadar HAM menunjukkan adanya kolaborasi antara Kementerian HAM, Pemerintah Kota Padang, dan Komisi XIII DPR RI dalam mendorong implementasi P5HAM.

“Penetapan Kampung REDAM dan Desa Sadar HAM membuktikan bahwa kolaborasi antara Kementerian HAM, Pemerintah Kota Padang, dan Komisi XIII DPR RI diarahkan untuk mewujudkan P5HAM di Kota Padang,” ujar Dewi Nofyenti.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti, Kabag Hukum Setda Kota Padang Indra Wijaya, serta peserta dan tamu undangan lainnya. Penguatan P5HAM diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Padang yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga semakin menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Gempa dan Tsunami Mengintai, Sumbar Gelar Gladi Kesiapsiagaan di Kota Pariaman    
Selasa, September 29, 2026

On Selasa, September 29, 2026

Gempa dan Tsunami Mengintai, Sumbar Gelar Gladi Kesiapsiagaan di Kota Pariaman
Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pemerintah Kota Pariaman menggelar Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Sumbar Tahun 2026, Selasa (29/9/2026). (Foto: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ancaman gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pemerintah Kota Pariaman menggelar Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Sumbar Tahun 2026, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Kota Pariaman ini menjadi momentum memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah pesisir yang memiliki risiko gempa bumi dan tsunami. Gladi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi bersama Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi.

Gladi kesiapsiagaan ini turut dihadiri Forkopimda Sumbar, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kalaksa BPBD se-Sumbar, Forkopimda Kota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Kepala Perangkat Daerah Kota Pariaman, organisasi kemanusiaan serta relawan kebencanaan.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengingatkan bahwa Sumatera Barat, khususnya kawasan pesisir seperti Kota Pariaman, berada di wilayah yang memiliki potensi risiko gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas zona megathrust.

Menurut Mulyadi, masyarakat tidak pernah mengetahui kapan bencana akan terjadi. Karena itu, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci untuk menekan risiko korban jiwa serta dampak kerusakan ketika bencana datang.

“Kita tidak pernah tahu kapan bencana itu akan datang. Namun, satu hal yang pasti, bencana tidak dapat kita hindari tetapi korban jiwa dan dampak kerusakannya, bisa kita minimalisir melalui mitigasi dan kesiapsiagaan yang matang,” ujar Mulyadi.

Ia menegaskan, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan memahami potensi risiko. Diperlukan latihan bencana secara konsisten, simulasi evakuasi, penguatan kapasitas serta koordinasi antarinstansi agar seluruh unsur tidak gagap ketika menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya.

Mulyadi juga meminta jajaran pemerintah terus melakukan edukasi kebencanaan kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan. Edukasi tersebut perlu diperkuat di sekolah, rumah ibadah, lingkungan kerja dan berbagai ruang publik sehingga masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan saat gempa dan tsunami terjadi.

Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat yang telah menunjuk Kota Pariaman sebagai lokasi pelaksanaan gladi. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat budaya siaga bencana di Sumbar, meningkatkan koordinasi pemerintah, relawan dan masyarakat, serta membangun kesiapan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. (*) 

Pewarta: Armaidi Tanjung
Editor: Zamri Yahya, WU

Empati untuk Arosuka, Pembukaan PORPROV XVI Dipindah, RSBG 2026 Diundur    
Selasa, September 29, 2026

On Selasa, September 29, 2026

Empati untuk Arosuka, Pembukaan PORPROV XVI Dipindah, RSBG 2026 Diundur
Pemerintah Kota Solok telah mengajukan penyesuaian pelaksanaan PORPROV XVI Sumatera Barat 2026 dan RSBG 2026 melalui surat Wali Kota Solok Nomor B/000/48/DISPORA-2026. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Musibah banjir bandang yang melanda Arosuka, Kabupaten Solok, membawa duka bagi masyarakat Solok. Empati tersebut membuat Pemerintah Kota Solok menyesuaikan sejumlah agenda besar yang telah dipersiapkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Nurzal Goestim, selaku Ketua Seksi Humas Rang Solok Baralek Gadang (RSBG), menyampaikan penyesuaian tersebut dalam keterangan pers, Selasa (29/9/2026).

Pemerintah Kota Solok telah mengajukan penyesuaian pelaksanaan PORPROV XVI Sumatera Barat 2026 dan RSBG 2026 melalui surat Wali Kota Solok Nomor B/000/48/DISPORA-2026.

Untuk PORPROV XVI Sumatera Barat, pelaksanaan tetap dijadwalkan pada 2–14 Oktober 2026. Namun, acara pembukaan yang sebelumnya direncanakan di Kota Solok dipindahkan ke Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Sementara itu, RSBG 2026 yang semula dijadwalkan pada 3 Oktober 2026 diundur menjadi 10–13 Oktober 2026. Penyesuaian ini disepakati bersama oleh Wali Kota Solok, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Ketua LKAAM, dan Ketua Bundo Kanduang.

Meski terjadi perubahan agenda, lima cabang olahraga yang menjadi tuan rumah di Kota Solok tetap berlangsung sesuai rencana pada 3–14 Oktober 2026. Kelimanya adalah Taekwondo, Hapkido, Aerosport, Angkat Berat, dan Angkat Besi.

Yang berubah bukan hanya jadwal RSBG, tetapi juga semangat yang diusung. RSBG 2026 kini membawa pesan kebersamaan dan kepedulian untuk masyarakat Arosuka setelah bencana banjir bandang.

RSBG 2026 diharapkan menjadi ruang silaturahmi bagi 13 nagari Kubung Tigo Belas, sekaligus momentum untuk saling menguatkan. Pesannya jelas: masyarakat Arosuka tidak berjalan sendirian menghadapi musibah.

Kota Solok hadir untuk Arosuka. Dengan semangat duduak samo randah, tagak samo tinggi serta saciok bak ayam, sadanciang bak basi, masyarakat Kota dan Kabupaten Solok diajak menyukseskan RSBG 2026 sekaligus menjaga persaudaraan. Bangkit bersama, kuat bersama! (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Porprov XVI Sumbar Makin Dekat, Riyanda Putra Pastikan Sawahlunto Tetap Turun Bertanding    
Selasa, September 29, 2026

On Selasa, September 29, 2026

Porprov XVI Sumbar Makin Dekat, Riyanda Putra Pastikan Sawahlunto Tetap Turun Bertanding
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Ketua KONI Sawahlunto Jhon Reflita dan jajaran pengurus, Senin (28/9/2026). (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Persiapan kontingen Sawahlunto menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat terus dimatangkan. Pemerintah Kota Sawahlunto bersama KONI Sawahlunto menggelar rapat koordinasi teknis untuk memastikan kesiapan atlet, pelatih, ofisial hingga kebutuhan kontingen.

Rapat tersebut dipimpin Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Ketua KONI Sawahlunto Jhon Reflita, Senin (28/9/2026). Pertemuan menjadi momentum menyatukan langkah menghadapi agenda olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Sejumlah persoalan teknis dan pembiayaan menjadi perhatian utama. Pemko Sawahlunto dan KONI Sawahlunto membahas kebutuhan kontingen dengan mempertimbangkan tahapan pencairan APBD Perubahan (APBD-P) 2026.

Pemko Sawahlunto sebelumnya telah menyiapkan dukungan bagi atlet, pelatih dan ofisial, termasuk rencana pemberian reward bagi atlet yang berhasil mengukir prestasi pada Porprov XVI Sumbar.

Namun, jadwal pelaksanaan Porprov yang berdekatan dengan proses pencairan APBD-P 2026 membuat sejumlah kebutuhan harus disesuaikan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dilakukan agar persiapan kontingen tetap berjalan.

Rapat koordinasi teknis tersebut turut dihadiri jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto, Inspektorat Kota Sawahlunto, serta perwakilan pengurus cabang olahraga yang akan ambil bagian dalam Porprov XVI Sumatera Barat.

Pembahasan dilakukan secara bersama untuk mencari solusi atas berbagai kebutuhan kontingen. Aspek kemampuan anggaran dan ketentuan regulasi menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan yang dibahas.

Hasil rakornis membawa kepastian penting. Kontingen Sawahlunto tetap mendaftar dan mengikuti Porprov XVI Sumatera Barat. Sementara kebutuhan pelaksanaan dan pembiayaan akan disesuaikan dengan regulasi serta kesepakatan bersama.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menegaskan, berbagai dinamika dalam persiapan Porprov harus dihadapi melalui musyawarah. Kebersamaan antara pemerintah daerah, KONI dan cabang olahraga menjadi kunci dalam mencari jalan keluar.

Menurut Riyanda, koordinasi tidak hanya menyangkut administrasi dan anggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan atlet Sawahlunto, pelatih dan ofisial tetap mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugasnya.

Pemko Sawahlunto juga berkomitmen memberikan perhatian terhadap perjuangan para atlet. Dukungan tersebut disiapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku.

Di sisi lain, KONI Sawahlunto menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan teknis kontingen. Koordinasi dengan cabang olahraga diperlukan agar kebutuhan masing-masing cabang dapat dipetakan secara tepat.

Porprov XVI Sumbar menjadi kesempatan bagi atlet Sawahlunto untuk membawa nama daerah dan bersaing dengan kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Persiapan yang matang diharapkan dapat menunjang perjuangan para atlet di arena pertandingan.

Dengan keputusan tetap berpartisipasi, Pemko Sawahlunto, KONI Sawahlunto, atlet, pelatih, ofisial, BPKAD, Inspektorat dan pengurus cabang olahraga kini bergerak dalam satu koordinasi. Semangat kebersamaan menjadi modal penting Sawahlunto menghadapi Porprov XVI Sumatera Barat 2026. (marjafri)

Editor: Zamri Yahya, WU