123 Subkegiatan Ekonomi Syariah Disiapkan, UMKM Daerah Didorong Naik Kelas dan Serap Tenaga Kerja

123 Subkegiatan Ekonomi Syariah Disiapkan, UMKM Daerah Didorong Naik Kelas dan Serap Tenaga Kerja

BentengSumbar On Jumat, Oktober 16, 2026

Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Kamis (15/10/2026). (Fotdok: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pengembangan ekonomi syariah di daerah didorong agar tidak berhenti sebagai wacana dan dokumen kebijakan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) memperkuat integrasi program ekonomi syariah ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Sebanyak 123 subkegiatan tematik telah diidentifikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang diharapkan berdampak pada UMKM, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Kamis (15/10/2026). Forum yang menjadi bagian dari The 13th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 itu mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

Forum tersebut dihadiri Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin yang menyampaikan keynote speech, Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro, serta Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahuddin Al Aiyub. Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga turut hadir untuk memperkuat koordinasi kebijakan, termasuk perwakilan pemerintah daerah dan pimpinan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Kemendagri diwakili Rendy Jaya Laksamana, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Ditjen Bina Bangda. Dalam sesi dialog interaktif bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah serta Alternatif Strategi Pelaksanaan Program Ekonomi Syariah di Daerah”, pembahasan menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen nasional menjadi program nyata yang masuk dalam dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Rendy menjelaskan, optimalisasi SIPD-RI dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi nomenklatur kegiatan dan subkegiatan yang relevan dengan potensi ekonomi syariah di wilayah masing-masing. Pendekatan ini membuka peluang integrasi lintas sektor, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan keuangan syariah. Dengan perencanaan yang lebih terpadu, potensi lokal diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Kemendagri menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak cukup diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran. Dampak terhadap masyarakat harus menjadi perhatian utama, termasuk peningkatan pendapatan pelaku usaha, terbukanya kesempatan kerja, dan menguatnya daya saing produk unggulan daerah. Karena itu, keterhubungan antara kebijakan nasional, prioritas daerah, dukungan anggaran, dan indikator hasil menjadi kunci agar program tidak berjalan secara terpisah.

Pengawalan terhadap 123 subkegiatan tematik ekonomi syariah diarahkan untuk membantu pemerintah daerah mengintegrasikan agenda tersebut ke dalam dokumen perencanaan, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan, potensi unggulan, dan kemampuan fiskal setiap daerah. Sejumlah indikator yang dapat menjadi perhatian antara lain Indeks Zakat Nasional (IZN), jumlah produk yang tersertifikasi halal, serta kontribusi pengembangan ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam forum yang sama, KNEKS menyoroti pentingnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai peta jalan koordinasi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan nonpemerintah. Penguatan kelembagaan KDEKS juga dinilai penting untuk mengoordinasikan program lintas sektor dan membangun kemitraan strategis. Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas dan Bank Indonesia memaparkan arah kebijakan, indikator, dukungan pengembangan di daerah, serta praktik baik yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Bina Bangda Kemendagri akan mendorong pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta KDEKS, termasuk pendampingan pemanfaatan 123 subkegiatan, penyelarasan dokumen perencanaan, dan penguatan pemantauan melalui SIPD-RI. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh strategi itu benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terukur dan dirasakan masyarakat. Jika sinergi pusat dan daerah berjalan efektif, ekonomi syariah berpeluang menjadi penggerak UMKM, industri halal, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar potensi yang tertulis dalam perencanaan. (*) 

Laporan: Husnie

Editor: Zamri Yahya, WU

Pos SAPA Hadir di Huntara Lubuk Buaya, Boby Firman Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Pascabencana

Pos SAPA Hadir di Huntara Lubuk Buaya, Boby Firman Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Pascabencana

BentengSumbar On Jumat, Oktober 16, 2026

Kegiatan ini melibatkan Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, serta calon petugas dari unsur Aisyiyah. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Perlindungan perempuan dan anak di kawasan hunian sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, diperkuat melalui aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI meresmikan aktivasi pos layanan tersebut pada Jumat (16/10/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan selama masa pemulihan pascabencana.

Aktivasi Pos SAPA dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon petugas di Kantor Camat Koto Tangah. Kegiatan ini melibatkan Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, serta calon petugas dari unsur Aisyiyah yang dipersiapkan untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak di Huntara.

Boby Firman menegaskan, perlindungan perempuan dan anak tidak boleh berhenti setelah masa tanggap darurat bencana berakhir. Kehadiran Pos SAPA menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan pengaduan, pendampingan, dan perlindungan kepada masyarakat yang masih menghadapi tantangan dalam proses pemulihan kehidupan di hunian sementara.

“Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” ujar Boby.

Sebanyak delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, mekanisme rujukan, serta pendampingan bagi perempuan dan anak. Materi ini menjadi bekal penting agar petugas mampu merespons laporan secara tepat, menjaga kerahasiaan korban, dan menghubungkan mereka dengan layanan profesional sesuai kebutuhan.

Boby juga mengingatkan bahwa tugas para calon petugas bukan sekadar menjalankan layanan administratif, melainkan mengemban amanah untuk membantu warga yang membutuhkan perlindungan. “Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” tegasnya.

Sementara itu, Dianawati Lasmindar menjelaskan, aktivasi Pos SAPA merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memastikan keberlanjutan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak yang masih tinggal di hunian sementara. Menurutnya, keberadaan layanan yang mudah dijangkau sangat penting untuk membantu warga memperoleh informasi, pengaduan, dan pendampingan ketika menghadapi persoalan perlindungan.

“Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara,” kata Dianawati. Ia juga berharap seluruh calon petugas mengikuti bimtek dengan baik agar siap memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui aktivasi Pos SAPA dan pembekalan delapan calon petugas, pemerintah pusat, Pemko Padang, dan unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi perlindungan perempuan dan anak pascabencana. Tantangan selanjutnya adalah memastikan layanan berjalan secara konsisten, responsif, dan mudah diakses, sehingga perempuan dan anak di Huntara Lubuk Buaya tidak hanya memperoleh tempat tinggal sementara, tetapi juga rasa aman, pendampingan, dan perlindungan hak selama menjalani pemulihan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Proyek Penahan Tebing Batang Pasaman Rp6,8 Miliar Dikebut, Warga Berharap Ancaman Longsor dan Abrasi Teratasi

Proyek Penahan Tebing Batang Pasaman Rp6,8 Miliar Dikebut, Warga Berharap Ancaman Longsor dan Abrasi Teratasi

BentengSumbar On Jumat, Oktober 16, 2026

Proyek senilai Rp6,89 miliar yang didukung masyarakat setempat ini diharapkan menjadi benteng perlindungan bagi warga dari ancaman longsor, abrasi tebing sungai, dan banjir ketika debit air meningkat. (Fotdok: Rido). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pembangunan penahan tebing Sungai Batang Pasaman di Kampung Pasir Tampang, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang Barat, Kabupaten Pasaman Barat, terus berlangsung. Proyek senilai Rp6,89 miliar yang didukung masyarakat setempat ini diharapkan menjadi benteng perlindungan bagi warga dari ancaman longsor, abrasi tebing sungai, dan banjir ketika debit air meningkat.

Proyek dengan nilai kontrak Rp6.892.345.577 itu bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan dikelola Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Arfan Nafisha Pratama, dengan CV Jasa Insani Konsultan sebagai konsultan pengawas. Keberadaan bangunan ini menjadi perhatian warga karena menyangkut keamanan kawasan permukiman di sepanjang aliran sungai.

Konsultan pengawas proyek, Arif, kepada wartawan, Jumat (16/10/2026), menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 114 hari kerja. Ia menyebutkan, spesifikasi material batu menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan penahan tebing agar pekerjaan mengikuti perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Menurut Arif, material batu untuk pasangan pada bagian tertentu memiliki berat sekitar 300–400 kilogram, sedangkan batu fondasi bagian bawah berkisar 500–650 kilogram. Berdasarkan pengukuran awal atau mutual check nol (MC-0), panjang pasangan batu diperkirakan mencapai sekitar 130 meter, dengan batu yang dipasang minimal berbobot 300 kilogram.

Arif menegaskan, berdasarkan pengawasan selama pekerjaan berlangsung, pelaksanaan proyek sejauh ini telah mengikuti spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Meski demikian, ia berharap komitmen tersebut terus dipertahankan sampai pekerjaan rampung. Konsistensi terhadap mutu, spesifikasi, dan ketentuan kontrak menjadi hal penting agar bangunan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Sementara itu, pelaksana proyek, Hen, menyatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ia memastikan pelaksanaan dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan aturan teknis yang berlaku, serta mengutamakan hasil pekerjaan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar.

Proyek penahan tebing Sungai Batang Pasaman tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026. Target itu menjadi harapan warga yang selama ini merasa khawatir terhadap kondisi tebing sungai, terutama saat hujan deras menyebabkan debit air meningkat. Dukungan masyarakat dinilai turut membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Tokoh masyarakat setempat, Thamrin, mengatakan pembangunan penahan tebing sangat dinantikan warga. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai kerap merasa waswas ketika hujan turun karena khawatir tebing runtuh atau terkikis derasnya arus. Karena itu, penyelesaian proyek secara baik dan sesuai standar menjadi kebutuhan penting bagi keselamatan kawasan.

Thamrin berharap bangunan tersebut nantinya dapat membantu mengurangi risiko abrasi dan longsor serta memperkuat perlindungan lingkungan permukiman. Namun, manfaat jangka panjangnya tetap bergantung pada kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi, dan kondisi sungai. Warga berharap pengawasan terus dilakukan hingga pekerjaan selesai sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan nilai kontrak hampir Rp6,9 miliar, proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi perlindungan bagi masyarakat di sekitar Batang Pasaman. Warga berharap pekerjaan selesai tepat waktu, mutu konstruksi terjaga, dan bangunan berfungsi sebagaimana direncanakan untuk membantu menghadapi ancaman tebing tergerus maupun kenaikan debit air saat musim hujan. (*) 

Pewarta: Rido

Editor: Zamri Yahya, WU

Yota Balad Buka Jalan Anak Pariaman Kuliah di Telkom University, Beasiswa Jadi Peluang Emas Generasi Muda

Yota Balad Buka Jalan Anak Pariaman Kuliah di Telkom University, Beasiswa Jadi Peluang Emas Generasi Muda

BentengSumbar On Jumat, Oktober 16, 2026

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, setelah menandatangani kesepakatan bersama dengan Telkom University sekaligus menghadiri pembukaan sosialisasi perguruan tinggi tersebut di Aula Balai Kota Pariaman, Jumat (16/10/2026). (Foto: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Peluang putra-putri Kota Pariaman untuk menembus pendidikan tinggi semakin terbuka. Pemerintah Kota Pariaman memperkuat kerja sama strategis dengan Telkom University guna memperluas akses pendidikan, membuka peluang beasiswa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Pariaman, Yota Balad, setelah menandatangani kesepakatan bersama dengan Telkom University sekaligus menghadiri pembukaan sosialisasi perguruan tinggi tersebut di Aula Balai Kota Pariaman, Jumat (16/10/2026). Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk mendekatkan kesempatan kuliah kepada generasi muda yang ingin meraih masa depan lebih baik.

Yota Balad menyampaikan, kolaborasi Pemko Pariaman dengan Telkom University telah berjalan selama beberapa tahun dan akan terus dilanjutkan. Pemerintah daerah memandang akses pendidikan tinggi sebagai salah satu investasi penting untuk mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, daya saing, dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pariaman mengucapkan terima kasih kepada Telkom University yang telah memberikan waktu, ruang, dan kesempatan yang baik bagi anak-anak kami. Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan kerja sama ini karena Telkom University adalah salah satu perguruan tinggi kebanggaan di Indonesia,” ujar Yota.

Menurutnya, dahulu kesempatan untuk menempuh pendidikan di Telkom University dirasakan cukup sulit oleh sebagian anak-anak Pariaman. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap para pelajar memperoleh akses informasi dan kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Dulu, masuk Telkom University adalah hal yang sangat sulit dan terkenal susah bagi anak-anak Pariaman. Namun, dengan adanya kerja sama ini, anak-anak kita diberikan kemudahan,” katanya. Pernyataan itu menegaskan pentingnya membuka peluang pendidikan agar kemampuan ekonomi keluarga tidak menjadi satu-satunya penentu kesempatan anak meraih cita-cita.

Kesepakatan bersama tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya lembaga. Ruang lingkup ini diharapkan membuat kolaborasi tidak hanya berorientasi pada penerimaan mahasiswa, tetapi juga mendukung pertukaran pengetahuan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagi pelajar dan orang tua di Kota Pariaman, kerja sama ini menjadi momentum untuk mencari informasi secara lebih aktif mengenai jalur masuk perguruan tinggi, program studi, persyaratan penerimaan, serta peluang beasiswa yang tersedia. Informasi yang jelas akan membantu calon mahasiswa mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi akademik maupun administrasi.

Meski demikian, peluang tersebut perlu diikuti dengan sosialisasi yang berkelanjutan dan penjelasan terperinci mengenai mekanisme seleksi maupun persyaratan beasiswa. Dengan begitu, para pelajar dapat memahami kesempatan yang benar-benar tersedia dan mempersiapkan diri secara terarah untuk bersaing memasuki pendidikan tinggi.

Melalui kelanjutan kerja sama dengan Telkom University, Yota Balad berharap semakin banyak generasi muda Pariaman memperoleh kesempatan mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi, pendampingan, dan akses terhadap program yang tersedia dapat menjangkau pelajar secara luas, sehingga kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi masa depan generasi muda Kota Pariaman. (*) 

Pewarta: Armaidi

Editor: Zamri Yahya, WU

SMK Negeri 11 Padang Direncanakan Hadir di Kuranji, 1,1 Hektare Lahan Disiapkan, Akses Jalan Jadi Tantangan

SMK Negeri 11 Padang Direncanakan Hadir di Kuranji, 1,1 Hektare Lahan Disiapkan, Akses Jalan Jadi Tantangan

BentengSumbar On Jumat, Oktober 16, 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria, ikut dalam peninjauan tersebut. (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Rencana pembangunan SMK Negeri 11 Padang di kawasan Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, mulai dimatangkan. Pemerintah Kota Padang turun langsung meninjau lokasi pada Kamis (15/10/2026) untuk memastikan kesiapan lahan dan kebutuhan infrastruktur pendukung bagi pembangunan sekolah kejuruan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria, ikut dalam peninjauan tersebut. Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, dan masyarakat Kaum Suku Chaniago juga hadir membahas rencana pembangunan yang diharapkan memperluas akses pendidikan bagi warga.

Namun, di balik rencana pembangunan sekolah baru itu, masih ada persoalan penting yang perlu diselesaikan, yakni belum tersedianya akses jalan menuju lokasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang harus dituntaskan agar pembangunan SMK Negeri 11 Padang dapat berjalan sesuai rencana dan nantinya mudah dijangkau oleh siswa maupun tenaga pendidik.

Yopi Krislova menegaskan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diperlukan untuk memperjelas kelanjutan rencana pembangunan, termasuk pembagian tanggung jawab penyediaan gedung sekolah dan infrastruktur pendukung. Menurutnya, sinergi antarpemerintah menjadi kunci agar rencana yang telah dibahas bersama masyarakat tidak berhenti pada tahap peninjauan lokasi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait rencana pembangunan tersebut. Jika memang diserahkan, tentu Pemerintah Kota Padang menyiapkan infrastrukturnya melalui Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan penyediaan tanah nantinya dibantu oleh Dinas Pertanahan,” ujar Yopi.

Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting bagi rencana pembangunan tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menyampaikan bahwa masyarakat di kawasan Pasar Lalang telah menyatakan kesediaan menghibahkan lahan seluas kurang lebih 1,1 hektare atau sekitar 11.000 meter persegi untuk lokasi sekolah. Lahan tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan fasilitas pendidikan kejuruan di Kecamatan Kuranji.

“Dari hasil diskusi dengan masyarakat, mereka bersedia menghibahkan lahan kurang lebih 1,1 hektare. Provinsi yang membangun sekolahnya, kita yang membangun infrastrukturnya untuk jalan. Jadi, ada pembagian porsi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Padang,” jelas Malvi.

Bagi masyarakat, kehadiran SMK Negeri 11 Padang di Kuranji diharapkan membuka pilihan pendidikan yang lebih dekat dan terjangkau bagi lulusan SMP. Sekolah kejuruan juga berpotensi memberikan bekal keterampilan sesuai minat siswa, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Yopi menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. “Kami mendorong agar anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah setelah SMP. Dengan akses pendidikan yang memadai, mereka tentu bisa menikmati pendidikan sesuai dengan minatnya,” katanya. Karena itu, kejelasan status lahan, kesiapan akses jalan, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi perlu ditindaklanjuti secara terukur.

Peninjauan ini menjadi langkah awal untuk mematangkan rencana pembangunan SMK Negeri 11 Padang, tetapi realisasinya tetap bergantung pada penyelesaian berbagai tahapan dan koordinasi lintas pemerintahan. Masyarakat kini berharap rencana tersebut dapat bergerak menuju pelaksanaan nyata, sehingga kebutuhan akses pendidikan kejuruan di Kuranji semakin terpenuhi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi muda Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Muhaimin Iskandar: Setiap Rupiah APBN Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat, Masyarakat Miskin Jadi Pelaku Pembangunan!

Muhaimin Iskandar: Setiap Rupiah APBN Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat, Masyarakat Miskin Jadi Pelaku Pembangunan!

BentengSumbar On Jumat, Oktober 16, 2026

Dialog Nasional Pemberdayaan di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (14/10/2026). (Fotdok: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM - Transformasi pemberdayaan masyarakat didorong menjadi arah baru pembangunan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan rakyat, terutama kelompok masyarakat miskin agar mampu menjadi pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Dialog Nasional Pemberdayaan di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (14/10/2026). Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menyampaikan hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta memulai penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).

Muhaimin menekankan perlunya paradigma baru pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan program pemerintah membuka peluang agar masyarakat bisa mandiri dan berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi.

“Taglinenya setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat. Saatnya masyarakat dan kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin menjadi pelaku pembangunan,” ujar Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu menegaskan pentingnya mengarahkan belanja negara agar tidak berhenti pada bantuan jangka pendek, tetapi turut membangun kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Muhaimin juga mengingatkan kementerian dan lembaga agar tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk mengurangi alokasi pemberdayaan masyarakat. Ia menilai, pemberdayaan justru dapat menjadi investasi sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan serta berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi pada periode anggaran berikutnya.

Dialog nasional tersebut turut memperlihatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Komitmen disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Sinergi diperlukan agar program pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri dan lebih tepat menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, pemerintah meluncurkan hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi serta memperkenalkan potret rencana kebijakan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat. Penyusunan DBPM secara resmi mulai digulirkan sebagai langkah untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperjelas pembagian peran antarpihak, dan memperkuat koordinasi program pemberdayaan di berbagai sektor.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, menerima Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi dari Muhaimin. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat implementasi program pemberdayaan membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.

Forum dilanjutkan dengan Dialog Interaktif Nasional Kebangsaan yang menghadirkan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Samsul Widodo, Deputi Bidang Kesehatan Gender KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemenkes Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Ashoka dan Ketua Perkumpulan Penggerak Perubahan Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEGAS PEKKA), Nani Zulminarni. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen dan desain kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan pemberdayaan sebagai orientasi belanja negara, agenda menuju Indonesia Emas 2045 diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperluas kemandirian dan kesempatan bagi rakyat. (*) 

Laporan: Husnie

Editor: Zamri Yahya, WU

Terungkap! Ilya Sigma Tegaskan Rere Tak Pernah Kerasukan di Film HASUT, Misteri Suara Bikin Penonton Curiga

Terungkap! Ilya Sigma Tegaskan Rere Tak Pernah Kerasukan di Film HASUT, Misteri Suara Bikin Penonton Curiga

BentengSumbar On Jumat, Oktober 16, 2026

Sutradara sekaligus penulis HASUT, Ilya Sigma, akhirnya memberikan jawaban tegas yang membuat misteri film ini semakin menarik: Rere tidak pernah kerasukan. (Fotdok: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM - Misteri film horor HASUT terus memancing rasa penasaran penonton. Setelah beberapa hari tayang di bioskop, berbagai teori bermunculan, terutama soal Rere, karakter yang diperankan Rachel Amanda. Benarkah Rere kerasukan? Sutradara sekaligus penulis HASUT, Ilya Sigma, akhirnya memberikan jawaban tegas yang membuat misteri film ini semakin menarik: Rere tidak pernah kerasukan.

Ilya mengungkapkan bahwa petunjuk sebenarnya sudah ditampilkan dalam adegan ketika Rere berlari. Jika diperhatikan dengan saksama, alat komunikasi atau HT milik Rere telah terjatuh. Suara-suara yang muncul setelah kejadian itu juga tidak pernah benar-benar memanggil nama para karakter. Detail tersebut menjadi kunci untuk memahami rangkaian peristiwa yang memicu ketakutan dalam film.

“Rere tidak pernah kerasukan. Kalau diperhatikan, HT milik Rere sudah terjatuh ketika ia berlari. Suara-suara yang muncul sesudahnya juga tidak pernah benar-benar memanggil nama mereka,” ungkap Ilya, Jumat (16/10/2026).

Menurut Ilya, persoalan utama bukan sekadar suara misterius yang terdengar, melainkan bagaimana para karakter menafsirkan suara tersebut. Mereka menghubungkan potongan informasi yang tidak utuh dengan sosok yang paling ditakuti atau dicurigai. Ketakutan dan luka pribadi kemudian membuat dugaan terasa seperti kebenaran, meskipun bukti yang tersedia belum tentu mendukung kesimpulan mereka.

“Yang benar-benar terjadi sebenarnya lebih sedikit daripada yang disimpulkan para karakter. Mereka mendengar suara, lalu mengisi bagian yang hilang dengan ketakutan sendiri. Penonton sengaja ditempatkan dalam posisi yang sama,” jelasnya. Strategi ini membuat penonton ikut merasakan ketidakpastian, sekaligus terdorong untuk mempertanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi di layar.

HASUT menggunakan sudut pandang yang berubah-ubah, dengan setiap karakter membawa ingatan, luka, dan versinya sendiri. Penonton tidak langsung diberi satu perspektif yang sepenuhnya dapat dipercaya. Akibatnya, sebuah adegan bisa memunculkan tafsir berbeda, sementara informasi yang terlihat meyakinkan pada awalnya dapat berubah makna setelah petunjuk lain terungkap.

Ilya menegaskan, kebingungan tersebut bukan ujian untuk menentukan siapa penonton yang paling pintar memecahkan teka-teki. Film ini justru mengajak penonton membedakan tiga hal penting: apa yang benar-benar terlihat, apa yang diasumsikan oleh karakter, dan apa yang akhirnya mereka percayai. Perbedaan di antara ketiganya menjadi salah satu fondasi misteri HASUT.

“Buatku pertanyaan film ini bukan hanya siapa yang berada di balik suara itu. Pertanyaannya adalah mengapa kita begitu cepat mempercayai suara yang paling sesuai dengan luka dan ketakutan kita,” tambah Ilya. Pernyataan tersebut memperluas makna film dari sekadar horor-misteri menjadi refleksi tentang prasangka, rasa takut, dan kecenderungan manusia mempercayai informasi yang cocok dengan keyakinannya sendiri.

Tema itu terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, ketika masyarakat dibanjiri potongan video, rekaman suara, pesan berantai, dan cerita sepihak. Informasi yang kehilangan konteks dapat memicu kesimpulan terburu-buru. Seperti yang ditunjukkan HASUT, sesuatu yang terdengar meyakinkan belum tentu menggambarkan keseluruhan fakta. Karena itu, memeriksa konteks dan bukti menjadi penting sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah informasi.

Terungkapnya fakta bahwa Rere tidak pernah kerasukan menjawab satu pertanyaan besar, tetapi sekaligus menyisakan teka-teki lain: jika bukan Rere, siapa sebenarnya sumber suara misterius itu, dan mengapa para karakter begitu mudah mempercayainya? Dibintangi Karina Salim, Rachel Amanda, Marthino Lio, dan Kevin Ardilova, film produksi TUTA Films ini masih tercatat tayang di bioskop dengan klasifikasi usia 17+. Penonton dapat memeriksa jadwal terbaru melalui jaringan bioskop atau akun resmi @filmhasut. (*) 

Laporan: Husnie

Editor: Zamri Yahya, WU