PADANG

SUMBAR

Headline

Tampil di Charity Orchestra Concert, Ghaniyya Ghazi Memukau Penonton

BENTENGSUMBAR.COM - Charity Orchestra Concert 'Voice That Care #2' bertajuk Bring Back The 80'S, sukses memanjakan telinga pen...

Headline
Iklan Bapenda
PKS Protes Penghapusan Label Halal Produk Impor
Senin, September 16, 2019

On Senin, September 16, 2019

PKS Protes Penghapusan Label Halal Produk Impor
BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi PKS DPR protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, yang menghapus keharusan label halal.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan aturan baru ini tidak benar. Permedag bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain, karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. 

"Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara,” kata Jazuli dalam siaran persnya Ahad, 15 September 2019.

Jazuli yang pernah memimpin Panja UU JPH ini, sangat menyesalkan keluarnya Permendag itu. Sebab,  Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut.

"Lalu kenapa sekarang dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak UU yang ada? Jangan pula Kemendag berdalih sudah diatur di peraturan lain, karena Kemendag dan aturannya adalah ujung tombak tata niaga produk di dalam negeri,” papar Jazuli.

Jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kata Jazuli, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia. Kebijakan ini bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal.

"Kemendag seharusnya makin menegaskan aturan label halal bukan malah menghapusnya dari aturan karena Kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air," tegas Jazuli.

Untuk itu, agar isu ini tidak berkembang dan kontraproduktif, lebih baik sesegera mungkin Permendag Nomor 29/2019 itu dibatalkan atau direvisi.  Dasar revisi karena jelas bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain yang lebih tinggi dan lebih kuat.

"Batalkan sekarang juga, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan sampai Permendag tersebut menjadi peluang mengalirnya produk yang tidak terjamin informasi kehalalannya. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang jaminan produk halal dan berbagai peraturan lain," pungkas Jazuli.

(Source: Republika.co.id)

Yusril: Penyerahan Mandat KPK Bisa Jadi Jebakan Buat Jokowi
Senin, September 16, 2019

On Senin, September 16, 2019

Yusril: Penyerahan Mandat KPK Bisa Jadi Jebakan Buat Jokowi
BENTENGSUMBAR.COM - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK oleh pimpinan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru bisa menjadi jebakan. 

"Ya, itu bisa membuat Presiden terjebak," kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad, 15 September 2019.

Menurut Yusril, penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden tidak dikenal dalam undang-undang. 

Presiden justru bisa melanggar konstitusi jika menerima mandat dan mengelola lembaga superbody tersebut.

"Presiden tidak berwenang mengelola KPK. Presiden justru dapat dianggap melanggar konstitusi jika menjadi pengelola KPK," kata Yusril.

Yusril menjelaskan, KPK bersifat operasional dalam menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan polisi dan jaksa. "Presiden tidak mungkin bertindak secara langsung dan operasional dalam menegakkan hukum," ujar Yusril.

Dia menambahkan, tata cara pengelolaan KPK telah diatur dengan rinci dalam UU KPK. 

Sementara tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang mengatur tentang KPK.

"Komisioner KPK bukanlah mandataris Presiden," kata Yusril.

Karena UU KPK tidak mengenal penyerahan mandat kepada Presiden, lanjut Yusril, Komisioner KPK wajib meneruskan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir masa jabatannya. 

Pasal 32 UU KPK menyatakan komisioner diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya telah berakhir.

Selain itu, masa jabatan komisioner berakhir jika mereka mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir. 

"Di luar itu tidak ada mekanisme lain bagi komisioner untuk mengakhiri jabatannya," ujar Yusril.

(Source: Republika.co.id)

Mundurnya Agus Rahardjo Cs adalah Tindakan Cengeng dan Tidak Mendidik
Senin, September 16, 2019

On Senin, September 16, 2019

Mundurnya Agus Rahardjo Cs adalah Tindakan Cengeng dan Tidak Mendidik
BENTENGSUMBAR.COM - Kelompok massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil memberikan kritikan tajam kepada 3 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif yang mundur dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Jokowi.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi damai membagikan seribu bunga mawar, membawa poster bertuliskan "Indonesia Damai, Dukung Revisi UU KPK" dan penandatanganan petisi mendukung langkah Presiden merevisi UU KPK di area Car Free Day (CFD) depan Menara BCA, Jakarta, Minggu, 15 September 2019.

Korlap aksi Aliansi Masyarakat Sipil, Alif Kemal menilai Agus Rahardjo Cs tidak dewasa dan kekanak-kanakan dalam memimpin KPK.

"Kayak anak kecil, ini tindakan cengeng dan tidak mendidik. Sisa 3 bulan lagi mereka kelar, jika mereka mundur maka bayar ganti rugi ke negara full selama dia menjabat," tegas Alif.

Alif menyesalkan kelakuan pimpinan KPK yang tengah dihujani kritik dan masalah. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali dengan membuat gaduh suasana.

Mundurnya Agus Rahardjo Cs adalah Tindakan Cengeng dan Tidak Mendidik
Aksi mahasiswa sipil dukung revisi UU KPK.

Dia pun berharap Ketua KPK terpilih Firli Bahuri bisa menjalin sinergitas antar pimpinan dan pegawai tanpa mengganggu pekerjaan sebagai pemberantas korupsi.

"Baperan, kekanak-kanakan dan pimpinan KPK tidak bersikap negarawan. Memalukan sekali Agus Cs ini," sebutnya.

Alif mengapresiasi masyarakat Indonesia khususnya para peserta CFD yang memberikan support menandatangani petisi dukungannya atas revisi UU KPK. Kata dia, revisi UU KPK justru memberikan kepastian hukum. Salah satunya aturan penyadapan dan fungsi adanya Dewan Pengawas.

"Terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan atas revisi UU KPK ini. Agus Cs dan kroninya jangan menggiring opini sesat ke masyarakat. Seolah-olah terdzolimi. Kan aneh, KPK dengan kewenangan besar ogah diawasi. Di mana melemahkannya, bau busuk sudah mulai tercium masyarakat bisa memberikan penilaian," pungkasnya.

(Source: rmol.id)

Presiden Diserang Soal Pro-Kontra KPK, PDIP: Pak Jokowi Tidak Sendirian
Senin, September 16, 2019

On Senin, September 16, 2019

Presiden Diserang Soal Pro-Kontra KPK, PDIP: Pak Jokowi Tidak Sendirian
BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku tidak bisa tinggal diam jika personal Presiden Joko Widodo telah diserang terkait pro-kontra terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sebab, menurut Hasto penyerangan terhadap personal Jokowi sebagai bentuk mendiskreditkan presiden.

"Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden," kata Hasto, Minggu, 15 September 2019.

Hasto mengaku hal itu yang mendasari dirinya akhirnya hingga angkat bicara soal polemik KPK. 

Terlebih Hasto menyebut mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan Pinokio. Menurutnya apa yang dilakukan media tersebut tidak etis.

"Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu," ujarnya.

PDIP sendiri dikatakan Hasto, berpandangan jika Jokowi telah bertindak tepat terkait revisi Undang-Undang KPK. 

Hasto mengkalim bahwa sepengatahuan pihaknya Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens. 

Hanya, pada saat bersamaan juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar KPK sebagai lembaga kekuasaan yang tanpa batas seperti dikatakan Hasto itu memiliki mekanisme check and balance.

Sehingga, lanjut Hasto, tidak lagi ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa dan tidak lagi ada penyadapan yang dilakukan KPK tidak sesuai prosedur. 

Pasalnya, menurut Hasto kekinian penyadapan yang dilakukan KPK bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu.

"Siapa yang memastikan presiden tidak disadap (KPK, red)? Siapa yang memastikan wakil presiden tidak disadap? Sampai sekarang kita tak jelas," ungkapnya.

"Jadi kami berikan dukungan sepenuhnya kepada presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak," katanya.

Menurutnya, ketika presiden telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan melanggar hukum, tandas Hasto Kristiyanto komentari polemik pro-kontra KPK.

(by/suara.com)

Soal Status Firli Bahuri di Polri, Mahfud: Begitu Dilantik Harus Keluar Karena Tidak Bisa Rangkap Jabatan
Senin, September 16, 2019

On Senin, September 16, 2019

Soal Status Firli Bahuri di Polri, Mahfud: Begitu Dilantik Harus Keluar Karena Tidak Bisa Rangkap Jabatan
BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, memastikan Irjen Pol Firli Bahuri akan mundur dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Hal ini merupakan amanat undang-undang, yakni seorang pejabat tidak bisa merangkap jabatan.

“Tidak perlu dipertanyakan Firli mundur atau tidak. Begitu dilantik harus keluar karena tidak bisa rangkap jabatan,” kata Mahfud MD saat bincang dengan media di CafĂ© De Tambir, Yogyakarta, Minggu, 15 September 2019.

Saat ini, Firli masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Namun begitu dia dilantik, Firli harus keluar dari institusi kepolisian. Hal ini sudah menjadi aturan setiap Polri yang masuk KPK harus keluar dari kepolisian.

Untuk memberhentikan Firli, kata Mahfud, Kapolri bisa mengeluarkan surat keputusan (Skep) yang intinya diberhentikan dari Polri karena ke KPK.

Hal ini juga pernah dilakukan kepada Basaria Pandjaitan yang saat itu juga Polri aktif. “Begitu di KPK, naik pangkat dan non-aktif sampai pensiun,” ucapnya.

Mahfud juga mengaku tidak kenal dengan satu per satu capim KPK hasil pemilihan Komisi III DPR. Dia bertemu Firli hanya di sebuah bandara. Satu-satunya yang dikenal cukup lama hanya Nurul Ghufron, yang kala itu sama-sama duduk di Badan Legislasi DPR.

Diketahui, Komisi III DPR sepakat memilih Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Keputusan itu dihasilkan secara aklamasi dalam rapat tertutup setelah pemungutan suara atau voting penentuan lima capim KPK, Jumat, 13 September 2019 dini hari.

Firli merupakan capim KPK dari unsur Polri. Sebagai Ketua KPK, pria yang saat ini menjabat Kapolda Sumatera Selatan itu akan didampingi empat wakil yakni Nurul Ghufon, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

(Source: inews.id)

Saut Situmorang: Pimpinan KPK Sekarang Bukan Demisioner
Senin, September 16, 2019

On Senin, September 16, 2019

Saut Situmorang: Pimpinan KPK Sekarang Bukan Demisioner
BENTENGSUMBAR.COM - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kembali pemberantasan korupsi mandat kepada Presiden Joko Widodo. Namun demikian, pimpinan KPK saat ini menyebut jika sekarang tidak domisioner meski ada penyerahan kembali mandat dan pengunduran diri pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan dalam situasi saat ini, pimpinan di KPK bukan domisioner. Saut menandaskan sampai saat ini dirinya masih merupakan salah satu pimpinan KPK yang memiliki tugas dan wewenang seperti sebelum-sebelumnya.

Saut mengungkapkan, ketika dirinya mengundurkan diri maka harus ada surat yang mengesahkan bahwa pengunduran dirinya diterima. Karena surat tersebut sampai sekarang belum ada dan belum dikeluarkan oleh yang berwenang maka dirinya masih terhitung sebagai pimpinan KPK.

"Dan Kemarin saya masih menandatangani sprinan beberapa kasus yang kini sedang ditangani oleh KPK," ujarnya di Dlingo Bantul Yogyakarta, Minggu, 15 September 2019.

Sebenarnya, lanjut Saut, pesan melalui media sosial terkait pengunduran dirinya tersebut hanya diperuntukkan untuk internal KPK. Namun demikian ternyata pesan tersebut justru bocor ke publik sehingga menjadi konsumsi masyarakat umum.

Kendati demikian, Saut mengaku tidak mempermasalahkan beredarnya pesan pamitan dirinya sebagai pimpinan KPK tersebut. Pihaknya masih belum memutuskan apakah akan tetap mengundurkan diri apa tidak karena belum adanya surat persetujuan dari Presiden.

"Ya sudahlah tidak apa-apa. Itu sudah keluar, publik sudah tahu. Tetapi kita lihat ke depan,"tandasnya.

Saut mengungkapkan, beberapa saat usai pernyataan dirinya mengundurkan diri, tiga pimpinan KPK yang lain seperti Laode M Syarief, Agus Rahardja dan Basaria Panjaitan mendatanginya. Mereka berdiskusi sembari menikmati lotek tak jauh dari kantor KPK. Keempat orang ini lantas berdiskusi banyak hal, terutama berkaitan dengan sisa-sisa pekerjaan yang ada di KPK.

"Pak Saut jangan mundur dulu. Masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Sekjen baru akan kita lantik dan ada beberapa personil yang lain juga,"kata Saut Situmorang menirukan pesan Agus Rahardja kepada dirinya.

(Source: suara.com)

KPK Tidak Perlu Alergi Dengan Revisi UU
Senin, September 16, 2019

On Senin, September 16, 2019

KPK Tidak Perlu Alergi Dengan Revisi UU
BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari produk politik. Untuk itu, pimpinan dan pegawai KPK tidak perlu khawatir apalagi curiga dengan upaya politik untuk membenahi komisi anti rasuah.

Begitu kata Koordinator Aksi Srikandi Cinta Tanah Air, Ashogi Akbar saat menggelar aksi di area Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

"Jika pada saat dilahirkan mereka tidak menaruh kecurigaan, lalu mengapa adanya rencana revisi terhadap UU KPK rasa curiga mereka bangun?" tanya Ashogi dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 15 September 2019.

Atas alasan itu, dia meminta pemerintah dan DPR tidak takut terhadap provokasi dan narasi-narasi kebencian yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam aksi ini, Srikandi Cinta Tanah Air menurunkan puluhan mahasiswi cantik untuk membawa pesan dukungan terhadap RUU 30/2002 tentang Komisi Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka membawa spanduk bertuliskan "Dukung Revisi UU KPK Untuk KPK yang Lebih Baik" lengkap dengan tanda pagar #DukungRevisiUUKPK.

Para mahasiswi itu turut membagikan gantungan kunci dengan tulisan "Dukung Revisi UU KPK". Gantungan kunci itu dibagi-bagikan kepada warga yang berada di area CFD.

"Saya mendukung adanya revisi UU KPK," kata salah satu peserta aksi, Gazela.

Sementara Wulan, peserta aksi lain menilai revisi UU KPK perlu dilakukan agar KPK semakin lebih baik dan profesional. Tujuan dari revisi merupakan upaya penguatan KPK dalam memberantas korupsi.

Dia mengaku setuju dengan wacana pembentukan dewan pengawas KPK. Baginya hal itu penting agar KPK semakin profesional.

"Selama ini KPK bertindak tanpa pengawasan. Dan itu tentu bukan hal yang wajar," pungkasnya.

(Source: rmol.id)

Istana: Jokowi Tak Akan Panggil Pimpinan KPK
Senin, September 16, 2019

On Senin, September 16, 2019

Istana: Jokowi Tak Akan Panggil Pimpinan KPK
BENTENGSUMBAR.COM - Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memanggil KPK terkait pengembalian mandat yang dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo. Ngabalin menilai tidak ada alasan bagi Jokowi untuk merespons tindakan Agus cs.

"Nggak, nggak, nggak. Tidak ada sebab akibatnya. Undang-undang sudah ada, mereka sudah mengambil sumpah, mereka sudah menandatangani kontrak melaksanakan tugasnya sampai Desember yang akan datang. Jalankan saja," kata Ngabalin kepada detikcom, Minggu, 15 September 2019.

Ngabalin meminta Agus cs tidak membuat polemik terkait revisi UU KPK ini. Dia juga meminta KPK tidak berpolitik dalam menanggapi revisi UU KPK dan pemilihan pimpinan KPK yang baru.

"KPK itu lembaga penegak hukum negara, semuanya dibiayai APBN. Jangan dibikin menjadi lembaga penampung aspirasi rakyat, memimpin demonstrasi. KPK Jangan main politik. Kalau Pak Ketua KPK menyebut ada rumor-ada rumor, masa sih Ketua KPK pakai rumor-rumor sih? Waktu OTT itu pakai rumor juga atau apa?" tuturnya.

Lebih lanjut, Ngabalin mengungkapkan bahwa sebelumnya KPK telah dimintai pendapatnya soal revisi tersebut. Dia pun heran jika revisi UU KPK masih saja dipermasalahkan.

"Saya kan bekas anggota Baleg DPR. Yang namanya stakeholder pastinya kan dimintakan pendapatnya di forum Rapat Dengar Pendapat Umum, sehingga semua yang menjadi pertimbangan bisa sampai di DPR dan pemerintah. Kedua, jangan lupa bahwa KPK itu juga memberikan pointers-pointers yang terkait dengan revisi UU KPK kepada DPR. Jadi di mana masalahnya?" kata Ngabalin.

"Aaah, mereka mesti jujur dan terbuka memakai hati nuraninya. Terbuka dong, jangan begitu. Ini kita mengurus negara. Coba buka catatan lama. Dahulu, pada saat Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilikuidasi lewat amendemen UUD '45, tidak ada satu anggota DPA yang berulah macam-macam. Itu karena mereka sadar kewenangan mengubah UUD '45 saat itu sepenuhnya menjadi kewenangan MPR saat itu. Bahkan ada satu departemen atau kementerian yang dilikuidasi pemerintah waktu itu. Tidak ada yang demonstrasi, tidak ada yang protes, baik pejabatnya maupun pegawainya. Tidak seperti sekarang, komisionernya memimpin demo bersama pegawai-pegawainya. Apa urusannya mengembalikan mandat kepada Presiden. Apa urusannya? Waduh kebalik-balik ini," imbuh Ngabalin.

Sebelumnya, Agus Rahardjo bersama Saut Situmorang dan Laode Syarif menyampaikan kegelisahannya akan kondisi saat ini, yakni sudah disepakatinya revisi UU KPK oleh pemerintah dan DPR. Agus mengatakan pengelolaan KPK akan dikembalikan ke Presiden Jokowi.

"Dengan berat hati, pada hari ini kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Agus di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 12 September 2019.

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa. Kami menunggu perintah," kata Agus.

(Source: detik.com)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *