BentengSumbar.com

Pengembangan SDM Membutuhkan Kolaborasi yang Kuat, Ini Kata Cris Kuntadi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menerima audiensi pimpinan Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara (GERTANUSA Foundation) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (6/7/202 6). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyambut baik inisiatif GERTANUSA Foundation untuk menjajaki kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan.

Penjajakan tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi guna mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Penjajakan kerja sama tersebut mengemuka saat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menerima audiensi pimpinan Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara (GERTANUSA Foundation) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (6/7/202 6).

Dalam audiensi tersebut, GERTANUSA Foundation menyampaikan sejumlah usulan kerja sama, antara lain Program Pemagangan Nasional (MagangHub), Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Pelatihan Vokasi Nasional, kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam pengembangan Agri Business Hub Centre, pemanfaatan fasilitas pelatihan GERTANUSA Foundation sebagai lokasi penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan program inkubasi wirausaha yang terintegrasi dengan Talent Innovation Hub (TIH) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula.

Menanggapi usulan tersebut, Cris menyambut baik inisiatif GERTANUSA Foundation. Menurutnya, usulan kerja sama tersebut sejalan dengan upaya Kemnaker memperluas kolaborasi dalam pengembangan SDM, pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Cris mengatakan, tantangan dunia kerja yang terus berkembang membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan berba gai pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap program peningkatan kompetensi.

"Pengembangan sumber daya manusia membutuhkan kolaborasi yang kuat. Karena itu, Kemnaker terus membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan vokasi, pemagangan, dan pengembangan kewirausahaan," ujar Cris.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker dan GERTANUSA Foundation berkomitmen mempersiapkan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan kerja sama yang berkelanjutan.

MoU tersebut diharapkan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kolaboratif dalam pengembangan SDM, pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (*)

Selasa, Juli 07, 2026

Kemendagri Dukung Penguatan Kebijakan Sampah Menuju Transisi Energi

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Pengembangan Waste-to-Energy (WtE) dan Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai jembatan antara sektor persampahan dan agenda transisi energi nasional. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri turut memperkuat kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia, khususnya melalui pengembangan Waste-to-Energy (WtE) dan Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai jembatan antara sektor persampahan dan agenda transisi energi nasional.

Melalui rapat SIPA Legacy and Way Forward: Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir dan Kontribusi pada Transisi Energi yang dilaksanakan secara hybrid, beberapa waktu lalu di Ruang Benny S. Muljana (BSM), Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (7/7/2026), rapat tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Infrastruktur dan dihadiri oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya Kementerian PU, perwakilan Kemendagri, KLH, Kementerian ESDM, LH Provinsi DKI Jakarta dan Kadis LH Cilacap. Dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Anita Putri Rahayu.

Program Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA) merupakan kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia sejak 2024, diinisiasi oleh United Nations Development Programme (OECD).

Program ini menghadapi tantangan yang masih perlu ditindaklanjuti, aspek kebijakan/kelembagaan, kelayakan model bisnis, kesiapan infrastruktur, dan kepastian permintaan dari sektor industri sebagai pengguna akhir, sehingga capaian SIPA diposisikan bukan sebagai keluaran proyek yang berhenti begitu saja, melainkan sebagai basis referensi kebijakan (evidence-based policy) yang perlu terus dimanfaatkan pasca berakhirnya program.

Pada sesi Executive Dialog, disampaikan bahwa Kementerian ESDM yang telah memiliki unit organisasi baru (direktorat energi baru) khusus menangani isu sampah menjadi energi, dengan fokus utama mengatasi kondisi darurat sampah agar sampah yang tidak terolah menjadi tercecer ke sungai atau laut.

Pendekatannya dibagi dua skala yaitu volume timbulan sampah dengan skala besar melalui PSEL dan skala menengah melalui pirolisis yang mampu mengolah semua jenis sampah asal telah melalui pengendapan dan pemilahan (plastik menjadi minyak pirolisis, sisanya jadi bahan bakar).

Pirolisis menghasilkan empat produk bernilai ekonomi: biocharcoal, gas, minyak yang diturunkan menjadi nafta, dan minyak bakar. Saat ini, ada enam kota lain yang tengah disiapkan untuk skema pirolisis selain Benowo, dengan produk turunan seperti BBMT (Bahan Bakar Minyak Terbarukan).

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan bahwa salah satu tantangan DKI adalah resistensi masyarakat terhadap istilah "sampah", sehingga perlu diarahkan program dengan branding yang lebih positif, kemudia untuk offtaker gas metana sebagai pengganti LPG yang masih terkendala regulasi.

Sampah organik (dahan dan daun yang dicacah jadi kompos) melimpah namun belum memiliki offtaker yang memadai. (*)

Selasa, Juli 07, 2026

Wawako Maigus Nasir Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran Rumah di Banuaran Nan XX

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyerahkan Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) kepada korban kebakaran rumah di Jalan Raya Banuaran, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa 7 Juli 2026. (Fotdok: Prokompin).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyerahkan Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) kepada korban kebakaran rumah di Jalan Raya Banuaran, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa 7 Juli 2026.

Hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Pelaksana BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Camat Lubuk Begalung Ikrar Prakarsa, Perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran, Perwakilan BPKAD Kota Padang, Unsur Forkopimca Kecamatan dan Perwakilan BAZNAS Kota Padang.

Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp10 juta diserahkan kepada pemilik rumah, Irka Puspa Dewi (45). BAZNAS Kota Padang turut memberikan bantuan sebesar Rp1.500.000. BPBD Kota Padang menyalurkan bantuan berupa perlengkapan mandi dan perabot rumah tangga.

Musibah kebakaran terjadi pada 12 Mei 2026 dan menghanguskan bagian lantai dua sebuah rumah. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sejumlah barang seperti kasur, lemari, pintu, dan sepeda turut hangus terbakar. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik.

Maigus Nasir menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa keluarga korban. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Padang bersama instansi terkait untuk membantu meringankan beban korban.

"Musibah ini merupakan ujian dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, kehidupan dan kematian diciptakan untuk menguji hamba-Nya. Mari kita berserah diri, bersabar, dan ikhlas dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah SWT," cakapnya.

Maigus Nasir mengajak masyarakat Kota Padang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026 berdasarkan prediksi BMKG.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak meninggalkan peralatan elektronik yang masih terhubung dengan arus listrik, berhati-hati dalam penggunaan kompor gas, serta mewaspadai berbagai sumber yang dapat memicu kebakaran," ujarnya.

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penanganan kebakaran maupun memberikan dukungan kepada keluarga korban.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Kita berharap ke depan tidak ada lagi musibah serupa yang terjadi di Kota Padang," ujarnya. (*)

Selasa, Juli 07, 2026

Syahendri Barkah Imbauan Warga untuk Isi Survei Indeks Harmoni Indonesia 2025

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah, menjelaskan soal pengukuran Indeks Harmoni Indonesia. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengajak seluruh masyarakat yang menjadi sasaran survei untuk segera berpartisipasi dalam Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Partisipasi masyarakat dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis Evidence-Based Data (EBD).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah, mengatakan bahwa pengukuran Indeks Harmoni Indonesia merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Indeks Harmoni Indonesia menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi sosial, ekonomi, budaya, serta keberagaman. Melalui survei ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan," jelasnya, Selasa, 7 Juli 2026, di Padang.

Survei tersebut mengukur empat aspek utama, yakni ekonomi dengan bobot 30 persen, keberagaman 25 persen, sosial 23 persen, dan budaya 22 persen. Hasil pengukuran akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang semakin tepat sasaran serta memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.

Target responden yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 1.250 orang dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, kelompok tani, buruh, hingga berbagai komunitas lainnya.

"Target responden berasal dari berbagai kalangan agar hasil survei benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kami mengajak seluruh responden yang menjadi sasaran agar segera meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Indeks Harmoni Indonesia sebelum batas waktu pengisian berakhir," katanya.

Antusiasme masyarakat Kota Padang hingga saat ini sangat menggembirakan. Hingga 6 Juli 2026, jumlah responden yang telah mengisi survei mencapai 8.151 orang atau jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Kesbangpol tetap mendorong agar seluruh unsur masyarakat yang menjadi sasaran dapat berpartisipasi sehingga keterwakilan responden semakin lengkap.

"Yang terpenting bukan hanya jumlah responden, tetapi keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi, semakin akurat pula gambaran tingkat harmoni di Kota Padang sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan," cakapnya.

Kesbangpol Kota Padang mengingatkan bahwa pengisian Survei Indeks Harmoni Indonesia masih berlangsung hingga 17 Juli 2026. Masyarakat yang menjadi responden dapat mengakses kuesioner secara daring melalui laman https://surveiihai.neterra.id/s/surveiihai.

Melalui partisipasi aktif masyarakat, Pemko Padang berharap hasil pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 mampu mencerminkan kondisi keharmonisan Kota Padang secara utuh, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. (*)

Selasa, Juli 07, 2026

Pemko Padang Gencarkan Vaksinasi Gratis bagi Hewan Ternak

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Langkah strategis ini dioptimalkan melalui penyaluran vaksinasi PMK secara gratis guna melindungi komoditas peternakan masyarakat dari ancaman penularan yang tinggi. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian terus bergerak aktif memutus rantai penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak berkuku belah.

Langkah strategis ini dioptimalkan melalui penyaluran vaksinasi PMK secara gratis guna melindungi komoditas peternakan masyarakat dari ancaman penularan yang tinggi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan Dinas Pertanian Kota Padang, drh. Yasir Irawan, menjelaskan bahwa PMK merupakan penyakit akibat infeksi virus dengan karakteristik penularan (morbiditas) yang sangat tinggi pada area sensitif seperti mulut dan kuku hewan, meskipun angka kematiannya (mortalitas) cenderung rendah.

"Gejala klinis pada mulut ditandai dengan munculnya lepuh mirip sariawan dan produksi air liur berlebihan (hipersalivasi). Sementara pada kuku, terjadi luka di celah kuku yang berpotensi mengelupas dan memicu belatung jika terlambat ditangani. Kondisi ini bisa fatal dan memaksa peternak melakukan potong paksa jika tidak cermat," katanya, Selasa, 7 Juli 2026, di Padang.

Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Pertanian, pergerakan atau transportasi ternak antarwilayah menjadi faktor utama pemicu penularan PMK di Kota Padang. Sebagian besar pasokan hewan ternak di Padang didatangkan dari wilayah Sumatera Utara, seperti Kisaran dan Asahan.

Pola lonjakan kasus (outbreak) ini tercatat memiliki tren linier akibat tingginya mobilitas ternak yang masuk ke wilayah Kota Padang.

Guna mengantisipasi kerugian peternak, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) telah memfasilitasi ketersediaan vaksin PMK secara cuma-cuma. Untuk alokasi vaksin, UPT Puskeswan mengelola langsung 700 dosis yang siap didistribusikan secara gratis selama kuota masih tersedia.

Adapun kriteria hewan ternak berkuku belah (sapi, kerbau, kambing, domba) yang wajib dipenuhi untuk menerima vaksin ini meliputi hewan berada dalam kondisi yang sehat, telah melewati masa adaptasi minimal selama 1 minggu di tempat baru, berumur minimal 3 bulan (tidak ada batasan umur maksimal); serta tidak dalam kondisi bunting (proses vaksinasi ditunda untuk hewan bunting).

Kendati ancaman penularan tetap ada, Dinas Pertanian mencatat adanya peningkatan signifikan pada tren kesadaran masyarakat peternak di Kota Padang jika dibandingkan dengan awal mula wabah pada tahun 2022 lalu. Saat ini, peternak dinilai jauh lebih kooperatif, tidak panik untuk menjual murah atau memotong paksa hewannya, serta lebih responsif dalam memperketat biosecurity kandang.

"Setiap kali ada laporan indikasi kasus dari masyarakat, tim penanganan medis dari UPT Puskeswan maupun Bidang Kesehatan Hewan akan langsung diterjunkan ke lapangan guna melakukan penanganan terpadu secara cepat," ujarnya.

Pemko Padang memastikan tim medis akan selalu siap bergerak cepat mengantisipasi setiap laporan di lapangan. (*)

Selasa, Juli 07, 2026

Sukseskan Mubes Alumni SMA 2 Padang 2026, DPN Ajak Seluruh Angkatan Bersatu

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Ketua Umum DPN Alumni SMA Negeri 2 Padang, Insannul Kamil mengatakan, Mubes merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi nasional yang melibatkan alumni dari berbagai angkatan. (Foto: Ucok).

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Alumni SMA Negeri 2 Padang merencanakan pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Alumni pada 29 Agustus 2026 di Aula SMA Negeri 2 Padang.

Kegiatan tersebut diproyeksikan menjadi ajang mempererat silaturahmi alumni lintas angkatan sekaligus menentukan arah keberlanjutan organisasi melalui pemilihan kepengurusan baru.

Ketua Umum DPN Alumni SMA Negeri 2 Padang, Insannul Kamil mengatakan, Mubes merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi nasional yang melibatkan alumni dari berbagai angkatan.

Dalam waktu dekat, DPN akan membentuk panitia pelaksana guna mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan.

"Ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi nasional alumni SMA 2 Padang. Dalam waktu dekat kami akan membentuk kepanitiaan, sehingga seluruh persiapan dan pelaksanaan Mubes dapat dibahas bersama pengurus," kata Insannul Kamil, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, Mubes tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga wadah memperkuat kebersamaan alumni yang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu orang dan tersebar di berbagai daerah maupun luar negeri.

Insannul Kamil, yang merupakan alumni angkatan 1987, menegaskan bahwa kemajuan SMA Negeri 2 Padang selama ini tidak terlepas dari kontribusi para alumninya.

Berbagai bantuan dan dukungan terhadap sekolah selama ini lahir dari inisiatif masing-masing angkatan.

"Alumni merupakan salah satu kekuatan besar bagi SMA 2 Padang. Setiap angkatan memiliki rasa kekerabatan yang sangat tinggi dan selama ini terus memberikan kontribusi bagi kemajuan sekolah," ujarnya.

Ia menjelaskan, organisasi alumni memiliki masa kepengurusan selama satu periode atau empat tahun.

Karena itu, Mubes menjadi mekanisme organisasi untuk mengevaluasi program kerja, menyusun arah organisasi ke depan, sekaligus memilih kepengurusan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain membahas regenerasi kepemimpinan, Mubes juga akan menjadi forum untuk memperkuat sinergi antarangkatan agar kontribusi alumni terhadap almamater semakin terarah dan berkelanjutan.

Insannul berharap pembentukan panitia dapat segera dilakukan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara matang.

Ia optimistis Mubes tahun ini akan berlangsung lebih lancar dan meriah dengan partisipasi alumni dari berbagai angkatan.

"Mubes juga menjadi sarana menyampaikan hasil koordinasi antara ketua umum, jajaran pengurus, para ketua angkatan, dan alumni lainnya. Harapannya, kegiatan ini semakin memperkuat soliditas alumni dalam mendukung kemajuan SMA Negeri 2 Padang," ucapnya. (Nofrianto)

Selasa, Juli 07, 2026

20 Orang Pengrajin Dilatih Membuat Batik Cap di Pariaman

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Wali Kota Pariaman, Yota Balad saat membuka pelatihan tersebut mengatakan Pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 20 orang peserta di Kota Pariaman mengikuti Pelatihan Pembuatan Batik Cap yang dilaksanakan di aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman, Selasa (7/7/2026).

Wali Kota Pariaman, Yota Balad saat membuka pelatihan tersebut mengatakan Pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman.

“Kami bersama Wakil Walikota Pariaman mempunyai program unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga. Program ini bertujuan untuk memberdayakan setiap rumah tangga dengan keterampilan untuk mendirikan usaha kecil berbasis rumah, seperti pembuatan batik maupun aneka makanan yang bervariasi,” ungkapnya.

Yota Balad menjelaskan melalui pelatihan pembuatan batik cap ini kami ingin memastikan adik-adik semua tidak hanya mandiri secara keterampilan, tetapi juga berdaya dalam finansial langsung dari rumah tempat tinggal masing masing.

“Saya menginginkan agar pelatihan batik cap ini tidak sia-sia. Adik–adik harus punya kreasi, bagaimana batik sampan Pariaman ini bisa terekspos dan lebih dikenal masyarakat”, ulasnya.

Lebih lanjut, Yota Balad menyebutkan kalau pembuatan batik yang dilaksanakan pada hari ini hasilnya bagus, tahun besok Pemko Pariaman akan menganggarkan baju batik gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD).

“Insyallah untuk tahun 2027 kita usahakan batik ini dipakai siswa SD se-Kota Pariaman dan juga akan kita intervensi supaya siswa SMA di Kota Pariaman juga memakainya sehingga batik yang dibuat hari ini bisa terkenal. Ada hasilnya dan dapat dirasakan masyarakat Kota Pariaman," terangnya.

Ia juga minta kepada peserta untuk mengikuti pelatihan dengan serius, sungguh-sungguh dan niatkan kita adalah warga Kota Pariaman yang ingin berusaha dan memperbaiki perekonomian keluarganya. (R/at)

Selasa, Juli 07, 2026

Konsisten Kembangkan Ekonomi Syariah, Sumbar Kembali Torehkan Prestasi Nasional pada Ajang Adinata Syariah 2026

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Sumbar berhasil membukukan sejumlah capaian strategis sekaligus memperoleh dukungan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. (Fotdok: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menorehkan prestasi nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7/2026), Sumbar berhasil membukukan sejumlah capaian strategis sekaligus memperoleh dukungan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Dalam ajang tersebut, Sumbar meraih peringkat kedua nasional kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, serta peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi syariah di Sumbar terus berkembang secara konsisten dan semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Nilai-nilai ekonomi syariah sejatinya selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama,” ujar Mahyeldi usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemprov Sumbar tidak memandang penghargaan tersebut sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai motivasi untuk memperluas implementasi ekonomi syariah di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, literasi keuangan, penguatan UMKM, hingga pembiayaan pembangunan daerah.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting bukan hanya meraih penghargaan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Momentum Anugerah Adinata Syariah 2026 juga menghasilkan perkembangan penting bagi Sumbar.

KNEKS secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemprov Sumbar menerbitkan Sukuk Daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah dan sejalan dengan karakter masyarakat Minangkabau.

Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub mengatakan Anugerah Adinata Syariah tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah, tetapi juga instrumen untuk memperkuat inovasi dan kepemimpinan daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

“Harapan kami, Anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya model pembangunan ekonomi syariah di banyak daerah di Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak hanya mengukur capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan ekonomi halal, industri keuangan syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, penguatan kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Keberhasilan Sumbar pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 melanjutkan tren positif yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir.

Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Sumbar sebagai salah satu provinsi yang konsisten mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan yang terintegrasi, penguatan literasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (adpsb/bud)

Selasa, Juli 07, 2026

Kemendagri Perkuat Peran Daerah dalam Transisi Energi Nasional

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Kegiatan Stakeholder Consultation Regional Papua dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 yang diselenggarakan secara daring, Senin (6/7). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri kegiatan Stakeholder Consultation Regional Papua dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 yang diselenggarakan secara daring, Senin (6/7).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah di wilayah Papua, BUMN/BUMD, akademisi, asosiasi, hingga pelaku usaha.

Forum konsultasi ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan dan substansi awal Rancangan RUEN 2026–2035, menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta peluang pengembangan sektor energi hingga tahun 2035, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada paparannya, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Irvan Amirullah menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan transisi energi nasional.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengedepankan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta pelestarian lingkungan.

"Pengelolaan energi di Indonesia harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah. Daerah memiliki kontribusi penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan transisi energi sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional," jelas Irvan.

Lebih lanjut, Irvan menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan energi nasional wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Rencana Umum Energi Daerah (RUED) harus diselaraskan secara berjenjang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan penganggaran daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 36 provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RUED.

Sementara itu, percepatan penyelesaian masih difokuskan pada dua provinsi di wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan yang tengah menyelesaikan finalisasi draf Perda RUED serta Papua Barat Daya yang sedang membahas Rancangan Perda RUED bersama DPRD.

Menurut Irvan, pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera direspons.

Revisi RUEN menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum dalam melakukan penyesuaian terhadap RUED. Selain itu, diperlukan perhatian terhadap kapasitas pendanaan daerah dalam mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT), serta penguatan sinkronisasi target EBT dengan dokumen RPJMD dan RKPD.

Sementara itu, Kementerian ESDM memaparkan arah baru kebijakan energi nasional yang berorientasi pada pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Untuk wilayah Papua, potensi EBT diperkirakan mencapai 126,49 GW, terutama dari sumber energi surya dan tenaga air, sehingga dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan energi bersih nasional.

Melalui forum konsultasi ini, pemerintah berharap penyusunan Rancangan RUEN 2026–2035 mampu menghasilkan kebijakan energi yang adaptif terhadap kondisi kewilayahan, khususnya di Papua dan wilayah 3T, sehingga implementasi transisi energi dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)