BentengSumbar.com

Kota Padang Masuk Enam Besar Nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti penilaian nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026 yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Ruang Rapat Istana Gubernur, Rabu (12/8/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Kota Padang masuk enam besar nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain Kota Padang, lima daerah lainnya yang masuk nominasi yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti penilaian nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026 yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Ruang Rapat Istana Gubernur, Rabu (12/8/2026).

Selain Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, hadir juga Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Indra Noveri, dan Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang Muhammad Sobri.

Maigus Nasir mengatakan, Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

“Komitmen ini juga sudah tergambar dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang. Ketika ada efisiensi anggaran, dukungan terhadap program keagamaan dan keuangan syariah tidak," cakapnya.

Maigus menyampaikan, dalam memperkuat ekonomi keuangan syariah, Pemerintah Kota Padang memiliki KDEKS Kota Padang. Selain itu, upaya penguatan ekonomi dan keuangan syariah juga dilakukan melalui lembaga pendidikan, dan Masjid dan Musala melalui program unggulan Smart Surau.

“Kita sangat optimistis mendapatkan penghargaan ini, karena kita tidak lagi berada pada tataran konsep atau pemikiran, tetapi sudah masuk kepada action. Kita sudah memulai dengan langkah-langkah konkret dan sekaligus memberikan dukungan pendanaan untuk pengembangan tersebut," katanya.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri menyebutkan, sejumlah dukungan Pemko Padang terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah antara lain berupa dukungan anggaran untuk percepatan sertifikasi halal, SNI, dan legalitas bagi pelaku usaha.

Selain itu, Pemko Padang menghibahkan sebidang tanah untuk Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat, pengembangan UMKM halal, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, pembentukan kota wakaf, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Tim penilai Anugerah Adinata Syariah 2026 terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Agustus 12, 2026

Jajaki Kerja Sama Hijau Bersama Korea, Wabup Candra: Solusi Lingkungan Jadi Peluang Majukan Ekonomi Daerah

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., dalam Audiensi dan Diskusi Kelompok Bersama Delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (11/8/2026). (Foto: Diskominfo)

BENTENGSUMBAR.COM – Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., mendorong agar tantangan lingkungan yang dihadapi daerah tidak hanya dipandang sebagai beban, melainkan diubah menjadi peluang untuk menghadirkan inovasi sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mewakili Bupati Solok dalam Audiensi dan Diskusi Kelompok Bersama Delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari penjajakan kerja sama dan rencana investasi yang telah dibahas sebelumnya pada awal Agustus 2026. Kini, forum diarahkan untuk memetakan potensi proyek dan peluang investasi yang memungkinkan dikembangkan di berbagai wilayah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok.

Bagi H. Candra, pertemuan ini memiliki makna yang sangat strategis. Pasalnya, pembahasan menyentuh langsung sektor-sektor yang kini menjadi prioritas pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, hingga penerapan konsep ekonomi sirkular yang ramah lingkungan.

“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi. Kalau tersedia teknologi, investasi, dan pola kerja sama yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, tentu peluang seperti ini harus kita pelajari secara serius,” ujarnya di hadapan peserta pertemuan.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah sektor strategis menjadi fokus utama pembahasan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan delegasi Republik Korea. Di antaranya pengelolaan sampah berkelanjutan, pemanfaatan gas metana dari Tempat Pemrosesan Akhir, pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga peluang pengembangan kredit karbon dan akses pasar karbon internasional.

H. Candra menilai paradigma baru dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk dipahami. Sampah tidak lagi sekadar limbah yang harus dibuang, melainkan sumber daya yang dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi, sumber energi, maupun bahan baku industri.

“Kita ingin belajar bagaimana daerah lain dan negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa dikelola lebih produktif, bahkan jika memungkinkan menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru,” tegasnya.

Wakil Bupati menegaskan bahwa nilai penting sebuah kerja sama tidak semata diukur dari besarnya modal yang masuk. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kabupaten Solok memperoleh akses terhadap teknologi, pengetahuan, dan sistem pengelolaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan daerah.

“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya, dan manfaat jangka panjangnya. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” ujarnya.

Lebih lanjut, H. Candra menyampaikan bahwa Kabupaten Solok memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian, kawasan hutan, serta kekayaan alam dan lingkungan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pembangunan hijau. Namun seluruh potensi tersebut harus dipetakan secara cermat agar mampu menarik investasi yang benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah.

Meski demikian, H. Candra menegaskan bahwa proses ini baru berada pada tahap penjajakan dan identifikasi potensi, sehingga belum dapat dimaknai sebagai kepastian masuknya investasi. Langkah selanjutnya, seluruh perangkat daerah terkait diminta menyusun kajian mendalam untuk melihat peluang yang benar-benar dapat diwujudkan di Kabupaten Solok.

“Setelah pertemuan ini, tugas kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di daerah. Potensinya dipetakan, kebutuhan disiapkan, dan kelayakannya dikaji. Kalau ada peluang yang realistis dan bermanfaat besar bagi masyarakat, tentu harus kita kawal hingga menjadi tindak lanjut yang nyata,” tambahnya.

Forum bersama delegasi Republik Korea ini menjadi pintu awal bagi Kabupaten Solok untuk mempertemukan potensi daerah, kebutuhan pembangunan, teknologi modern, dan investasi hijau dalam satu kerangka kerja yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah, energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan pasar karbon bukan lagi sekadar isu masa depan, melainkan agenda pembangunan yang harus mulai dipersiapkan sejak sekarang.

Melalui keterlibatan aktif dalam penjajakan kerja sama ini, H. Candra berharap Kabupaten Solok dapat mengambil peran lebih besar dalam transformasi pembangunan hijau di Sumatera Barat. Dengan dukungan teknologi, pengetahuan, dan investasi yang tepat, persoalan lingkungan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Kabupaten Solok yang semakin maju, mandiri, dan lestari.(80)

Rabu, Agustus 12, 2026

Sekda Sawahlunto Pimpin Rapat Teknis Persiapan SISSCa 2026

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Rovandly Abdams dan dihadiri Asisten III Pemerintah Kota Sawahlunto, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Sawahlunto Meldi Hidayah Marta beserta jajaran. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Sawahlunto mematangkan persiapan penyelenggaraan Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival (SISSCa) 2026 melalui rapat teknis yang digelar di Ruang Rapat Balai Kota Sawahlunto, Selasa (11/8/2026).

Sejumlah unsur terkait turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Polres Sawahlunto, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta unsur lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

Disparpora Kota Sawahlunto menjadi leading sector dalam pelaksanaan SISSCa 2026. Rapat difokuskan pada pematangan berbagai aspek teknis penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh.

Selain mempersiapkan pelaksanaan SISSCa 2026, rapat juga membahas evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan pelaksanaan event sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung secara optimal, tertib, aman, dan sesuai dengan perencanaan.

Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam persiapan tersebut, mengingat penyelenggaraan SISSCa melibatkan berbagai perangkat daerah, unsur keamanan, serta pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pemerintah Kota Sawahlunto berharap melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak, SISSCa 2026 dapat terlaksana dengan baik serta memberikan pengalaman yang positif bagi masyarakat, peserta, wisatawan, dan seluruh pihak yang terlibat. (*)

Pewarta: Marjafri

Rabu, Agustus 12, 2026

Wawako Tinjau Lokasi Pembangunan Huntap bagi Warga Terdampak Banjir Bandang November 2025, Ini Penjelasan Tri Hadiyanto

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meninjau lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir bandang November 2025, Senin (11/8/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meninjau lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak banjir bandang November 2025, Senin (11/8/2026).

Wakil Wali Kota Maigus Nasir didampingi oleh Kadis Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Padang Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, Pejabat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Teddy Paul H. Siagian, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, Camat Pauh Yandry dan Perwakilan buddha Tzu Chi, Kahar.

Peninjauan dilakukan di kawasan tanah Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, serta kawasan Bumi Perkemahan, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan Huntap yang nantinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak banjir bandang yang hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara) di sejumlah lokasi di Kecamatan Pauh dan Koto Tangah.

Maigus Nasir menyampaikan, Pemerintah Kota Padang terus berupaya menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penyediaan lahan dilakukan melalui pemanfaatan aset pemerintah maupun pengadaan tanah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.

Maigus Nasir berharap pembangunan Huntap tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat terdampak bencana yang masih tinggal di Huntara dapat segera menempati hunian yang lebih layak, aman, dan permanen.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang. Terima kasih juga kepada Kementerian PKP RI yang telah membangun Huntap di kawasan Sungkai,” ujarnya.

Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hadiyanto menjelaskan, untuk pembangunan Huntap di kawasan Sungkai, Pemko Padang telah menyelesaikan pengadaan lahan seluas sekitar 4,6 hektare. Di atas lahan tersebut direncanakan pembangunan sebanyak 183 unit rumah oleh Kementerian PKP mulai September 2026.

“Huntap di Sungkai akan dibangun oleh Kementerian PKP lengkap dengan prasarana dan sarana pendukung, seperti listrik, jalan lingkungan, dan jaringan air minum. Pemko Padang menyiapkan sumber air minum. Huntap ini nantinya diperuntukkan bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Pauh," jelasnya.

Selain Sungkai, Pemko Padang juga menyiapkan pembangunan Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang. Pada tahap pertama, telah tersedia lahan sekitar 2,8 hektar yang diproyeksikan untuk pembangunan 141 unit rumah. Pembangunannya saat ini telah mendekati 50 persen.

“Selain itu, kita juga sudah membeli lahan sekitar 1,2 hektar yang diperkirakan dapat menampung sekitar 85 unit rumah. Kemudian sekarang sedang proses tambahan pengadaan lahan lagi sekitar 2,2 hektar. Secara keseluruhan, kita menargetkan pembangunan sekitar 340 unit Huntap di kawasan Bumi Perkemahan ini," terangnya.

Tri menambahkan, Pemko Padang juga akan membangun Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di kawasan tersebut, antara lain jalan lingkungan, irigasi, dan sarana pendukung lainnya. Pekerjaan PSU direncanakan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.

“PSU kita mulai minggu depan, karena Yayasan Buddha Tzu Chi fokus membangun rumah. Tahun ini kita menargetkan pembangunan 141 unit Huntap di Balai Gadang dan 183 unit di Sungkai," ungkapnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Agustus 12, 2026

Perluas Nagari Creative Hub, Pemprov Sumbar Siapkan 10 Lokasi Baru

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Rapat koordinasi tim percepatan NCH yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperluas Program Unggulan Nagari/Desa Creative Hub (NCH). Setelah tiga daerah percontohan NCH aktif sejak 2025, Pemprov Sumbar kini menyiapkan 10 lokasi baru yang ditargetkan diluncurkan pada Oktober atau November 2026 mendatang.

Dengan penambahan tersebut, jumlah nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan Program NCH di Sumbar totalnya menjadi 13 lokasi pada tahun 2026 ini. Rencana pengembangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi tim percepatan NCH yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putera menjelaskan tiga model (daerah percontohan) NCH yang telah aktif sejak 2025 itu berada di Desa Sikalang, Kota Sawahlunto; Nagari Toboh Gadang Barat di Kabupaten Padang Pariaman; serta Nagari Pangian di Kabupaten Tanah Datar.

“Dengan penambahan tersebut, maka total daerah percontohan NCH yang aktif hingga akhir tahun mendatang menjadi 13 NCH, tiga di antaranya dibentuk tahun 2025 lalu dan 10 NCH tahun 2026,” ungkap Yozawardi.

Ia menjelaskan, 10 lokasi lainnya saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi model NCH baru pada tahun 2026 ini antara lain. Nagari Panti Selatan di Kabupaten Pasaman, Nagari Sinuruik di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang di Kabupaten Limapuluh Kota, Desa Cubadak Mentawai di Kota Pariaman, serta Nagari Koto Baru di Kabupaten Solok.

Selanjutnya Nagari Tanjuang Bonai Aur di Kabupaten Sijunjung, Nagari Sungai Duo di Kabupaten Dharmasraya, Nagari Lubuak Gadang Utara di Kabupaten Solok Selatan, Nagari Talaok di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Nagari Koto Tangah di Kabupaten Agam.

Yozawardi mengatakan, seluruh lokasi tersebut direncanakan akan diluncurkan sekitar bulan Oktober atau November 2026 mendatang. Untuk kegiatan launching, Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar, direncanakan menjadi lokasi pusat pelaksanaan.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar, Medi Iswandi mengatakan perluasan NCH harus diiringi dengan penguatan dukungan lintas perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur saja belum cukup untuk memastikan NCH berkembang dan memberikan dampak terhadap masyarakat.

“Infrastrukturnya sudah tersedia, hanya saja dari aspek digital marketing, standarisasi produk, strategi pemasaran, masa layak konsumsi produk, dan branding itu masih perlu penguatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan berbagai aspek tersebut akan dilakukan secara kolaboratif oleh 21 OPD yang tergabung dalam tim pendamping NCH. Masing-masing OPD telah memiliki pembagian tugas dan akan menyusun rencana aksi untuk mendukung pengembangan NCH selama enam bulan ke depan.

Menurut Medi, semakin luasnya cakupan NCH membutuhkan pola pendampingan yang adaptif dan efisien. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, OPD didorong memanfaatkan fasilitas pemerintah kabupaten/kota dan mendatangi langsung lokasi objek sasaran, sehingga program tetap dapat berjalan tanpa harus selalu memusatkan kegiatan di tingkat provinsi. (adpsb/bud)

Rabu, Agustus 12, 2026

46.160 Peserta Mulai Ikuti MagangHub Angkatan II Batch 1

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos seleksi dan mulai mengikuti pemagangan selama enam bulan sejak 10 Agustus 2026. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Lulusan Perguruan Tinggi Angkatan II Batch 1 Tahun 2026. Sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos seleksi dan mulai mengikuti pemagangan selama enam bulan sejak 10 Agustus 2026.

Program ini merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi Tahun 2026 yang dirancang Pemerintah untuk memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan pendidikan profesi, menuju dunia kerja melalui pengalaman kerja langsung dan pembelajaran di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, program pemagangan memberikan kesempatan kepada talenta muda untuk memperoleh pengalaman kerja, pendampingan mentor, serta penguatan kompetensi dan budaya kerja profesional.

“Program pemagangan ini merupakan ikhtiar Pemerintah untuk memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi, termasuk pendidikan profesi menuju dunia kerja melalui pengalaman kerja nyata, pendampingan mentor, serta penguatan kompetensi dan budaya kerja. Kualitas pelaksanaan harus menjadi perhatian utama. Penyelenggara wajib memberikan pekerjaan yang relevan, mentor yang aktif, pembelajar an yang terarah, dan evaluasi yang konsisten,” tegas Menaker.

Menaker menyampaikan hal tersebut dalam Kick Off dan Orientasi Program MagangHub Angkatan II Batch 1 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menaker menekankan, pemagangan harus menjadi ruang pembentukan kompetensi dan profesionalisme, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Pada Angkatan II Batch 1, sebanyak 3.672 penyelenggara berpartisipasi, terdiri atas 1.830 perusahaan dan 1.842 kementerian/lembaga. Para penyelenggara tersebut membuka 28.455 lowongan pemagangan dengan total 54.304 kuota peserta, yang terdiri atas 31.251 kuota pada perusahaan dan 23.053 kuota pada kementerian/lembaga.

Program Pemagangan Nasional 2026 mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Secara keseluruhan, tercatat 732.483 pendaftar, dengan 244.982 pendaftar dinyatakan memenuhi syarat (eligible). Dari jumlah tersebut, 226.719 calon peserta mengajukan lebih dari 547 ribu lamaran ke berbagai lowongan pemagangan.

Setelah melalui rangkaian proses seleksi, sebanyak 225.920 pelamar masuk dalam tahapan rekrutmen peserta. Dari jumlah tersebut, 48.088 pelamar dinyatakan dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya, 46.402 calon peserta diusulkan untuk ditetapkan sebagai peserta.

Setelah melalui verifikasi dan seleksi tingkat nasional, sebanyak 46.160 peserta dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta Angkatan II Batch 1, sementara 242 calon peserta tidak dapat ditetapkan karena tidak memenuhi persyaratan pada verifikasi akhir.

“Capaian ini menunjukkan kuatnya kolaborasi Pemerintah dan dunia usaha dalam membuka ruang pembelajaran kerja yang relevan bagi talenta muda Indonesia. Kepada para peserta, manfaatkan kesempatan ini dengan disiplin, integritas, dan kesungguhan. Jadikan enam bulan pemagangan sebagai pijakan untuk membuktikan kemampuan, memperluas jejaring, dan membangun reputasi profesional,” pesan Menaker.

Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai jadwal, mulai dari pendaftaran penyelenggara pada 29 Juni–15 Juli 2026, pendaftaran peserta pada 16–28 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi pada 7 Agustus 2026, hingga dimulainya pemagangan pada 10 Agustus 2026.

Menaker menegaskan, setelah program dimulai, Kemnaker akan berfokus pada pemantauan kualitas pelaksanaan, khususnya pendampingan dan evaluasi peserta selama mengikuti pemagangan.

"Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memantau efektivitas pembimbingan oleh mentor, kesesuaian tugas yang diberikan, serta memastikan program pemagangan ini dapat menjadi talent pipeline bagi instansi dan perusahaan penyelenggara,” pungkasnya. (*)

Rabu, Agustus 12, 2026

Sekda Provinsi Sumbar Beri Waktu Sepekan, 21 OPD Diminta Segera Susun Rencana Aksi Percepatan NCH

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Rapat koordinasi evaluasi dukungan perangkat daerah terhadap pelaksanaan NCH di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekda Prov Sumbar), Arry Yuswandi meminta 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim pendamping Program Unggulan Nagari/Desa Creative Hub (NCH) segera memperkuat dukungan terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut. Masing-masing OPD diberi waktu satu minggu untuk menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan selama enam bulan ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Arahan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi evaluasi dukungan perangkat daerah terhadap pelaksanaan NCH di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (11/8/2026). Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program unggulan NCH di berbagai daerah di Sumbar.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan dalam rapat tersebut Sekda menekankan pentingnya optimalisasi peran seluruh OPD yang tergabung dalam tim pendamping. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi, selama ini dukungan perangkat daerah terhadap pelaksanaan NCH dinilai masih belum optimal.

“Seluruh OPD terkait diminta untuk menyusun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mensukseskan program NCH. Tadi Pak Sekda memberikan OPD waktu satu minggu untuk menyusun rencana aksi untuk enam bulan ke depan, ia minta hasilnya sudah dilaporkan kepadanya senin pekan depan,” jelas Medi Iswandi usai rapat.

Medi menjelaskan, secara umum pelaksanaan NCH di sejumlah lokasi percontohan sudah mulai berjalan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat agar NCH dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Dari segi insfrastruktur sudah tersedia dengan cukup baik. Hanya saja dari aspek digital marketing, standarisasi produk, strategi pemasaran, masa layak konsumsi produk, dan branding itu masih perlu penguatan,” ungkap Medi

Ia menyebut, berbagai kebutuhan penguatan tersebut akan ditangani secara kolaboratif oleh 21 OPD yang tergabung dalam tim pendamping NCH. Pembagian tugas masing-masing OPD telah disusun bentuk Matrik Singkronisasi, hanya saja rencana aksi dukungan dari setiap OPD terhadap NCH yang perlu diperkuat.

Menurut Medi, percepatan NCH tidak selalu harus dilakukan melalui pola kegiatan yang membutuhkan pembiayaan besar. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, perangkat daerah dituntut melakukan perubahan paradigma dengan memaksimalkan sumber daya dan fasilitas yang telah tersedia di daerah.

“Fasilitas Pemerintah Daerah setempat itu bisa dimanfaatkan, saat memberikan pelatihan kita tidak mesti mendatangkan dan menginapkan peserta, perubahan paradigma itu saya nilai perlu dilakukan di tengah efisiensi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putera mengatakan NCH merupakan ruang kolaborasi di nagari untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam rangka membangun kewirausahaan di nagari. Karena itu, kekuatan utama program tersebut terletak pada kolaborasi berbagai pihak.

“Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dukungan 21 OPD yang tergabung dalam tim pendamping terhadap percepatan perkembangan NCH agar kolaborasinya menjadi lebih optimal,” ungkap Yozawardi.

Ia menambahkan, dengan semakin luasnya sebaran dan potensi desa/nagari yang akan dikembangkan melalui NCH, dukungan aktif dari seluruh OPD menjadi sebuah keharusan. Karena itu, seluruh OPD terkait diharapkan segera mengambil peran sesuai bidang masing-masing sehingga target percepatan NCH dapat diwujudkan secara bersama-sama. (adpsb/bud)