ADVERTORIAL

Curah Hujan Tinggi, Pemko Padang Turunkan TRC PUPR

BENTENGSUMBAR.COM - Akibat curah Hujan tinggi yang merupakan fenomena alam dengan intensitas 230 mm yang terjadi sejak siang hingga sore ...

Opini

PARLEMEN

Sports

IKLAN DI ATAS FEED
Indonesia ke Vanuatu: Berhenti Campuri Urusan Dalam Negeri Kami!
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Indonesia ke Vanuatu: Berhenti Campuri Urusan Dalam Negeri Kami!
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Indonesia mendesak Vanuatu untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan mengatakan bahwa Vanuatu bukanlah perwakilan masyarakat Papua. Ini adalah respon atas tudingan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai.

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, Salwai kembali menyinggung mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia. Tudingan ini rutin disampaikan Vanuatu setiap Sidang Majelis Umum PBB.

Diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu saat menggunakan hak jawab pertama mengatakan bahwa tuduhan Vanuatu itu tidak berdasar dan menuntut Port Villa untuk berhenti mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

"Memalukan bahwa negara satu ini (Vanuatu) terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat mengenai bagaimana Indonesia seharusnya bertindak atau mengatur dirinya sendiri," ucapnya, dalam siaran pers Perwakilan Tetap Indonesia di New York, dilansir dari Sindonews, Ahad, 27 September 2020.

Dia mengatakan bahwa dasar dari Piagam PBB adalah mengenai prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan teritorial negara lain. Indonesia, jelasnya, sebagai negara yang memiliki berbagai budaya, ratusan kelompok etnis, suku, dan bahasa, berkomitmen pada hak asasi manusia.

"Kami menghargai perbedaan, menghormati toleransi dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Kami juga mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, di mana setiap orang memilki hak yang sama di bawah hukum," ungkapnya.

Silvany lalu menegaskan kembali bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan Vanuatu tidak memiliki hak apa pun untuk berbicara atas nama rakyat Papua.

"Anda (Vanuatu) bukan perwakilan dari rakyat Papua dan berhenti mengkhayal menjadi perwakilan mereka. Rakyat Papua adalah rakyat Indonesia, kita semua memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia termasuk di Pulau Papua," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa sesuai dengan prinsip PBB, Indonesia akan terus menjaga keutuhan kedaulatan wilayahnya dan melawan segala upaya separatisme. 

"Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat sejak 1945 dan secara resmi didukung oleh PBB dan komunitas internasional sejak beberapa dekade. Status ini adalah final, tidak dapat diubah dan permanen," tukasnya.

(bs)

Kerap Live Music hingga Larut Malam dan Tak Berizin, Satpol PP Padang Gerebek Kafe Karaoke di Bypss
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Kerap Live Music hingga Larut Malam dan Tak Berizin, Satpol PP Padang Gerebek Kafe Karaoke di Bypss.

BENTENGSUMBAR.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kota Padang menggerebek kafe karaoke di Kawasan Bypass Kilometer 10 Taruko Kota Padang, Sumatera Barat, Ahad dinihari, 27 September 2020.

Satu Unit speaker diamankan oleh Petugas Satpol PP Padang dari salah satu kafe karaokean.

Diketahui, lokasi tersebut sering dijadikan tempat live music hingga larut malam dan tentu kegiatan tersebut menganggu ketertiban umum serta ketentraman masyarakat setempat.

Antisipasi kegiatan tersebut, personil Satpol PP dipimpin oleh Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan  Pemerintah (P3D) Bambang Suprianto, mendatangi tempat hiburan music tersebut pada Minggu dini hari.

Selain mengingatkan akan protokol kesehatan petugas mengamankan  satu unit speaker dan dibawa ke Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka Padang sebagai barang bukti. 

Selanjutnya, masih di kawasan Air Pacah salah satu tempat yang melakukan kegiatan live music turut diingatkan petugas agar pemilik usaha menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan usahanya sesuai Perwako No. 49 Tahun 2020.

Terkait dengan kegiatan mengamankan speaker dari kafe tersebut, Kasat Pol PP Kota Padang Alfiadi mengatakan, sebelumnya pemilik tempat ini telah diberi surat peringatan agar tidak melakukan kegiatan yang menganggu ketertiban dan kenyamanan warga setempat. 

Namun tidak diindahkan, sehingga terpaksa personil Satpol PP mengamankan salah satu alat musiknya.

"Aktivitas live music yang dilakukan di tempat ini telah meresahkan warga setempat. Selain itu, pemilik usaha juga tidak mengantongi izin," terang Alfiadi.

Lebih lanjut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang mengatakan, surat panggilan kepada pemilik usaha  juga diberikan. 

Mereka diminta datang ke Mako Satpol PP jalan Tan Malaka Padang terkait aktivitas yang mereka lakukan ini.

"Diharapkan kedepannya dengan dilakukan pengambilan barang si pemilik, tidak lagi melakukan kegiatan yang dapat menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan aktifitas usaha sesuai dengan aturan yang berlaku di Wilayah Kota Padang ini," ungkap Alfiadi.

(rls)

Ancaman Wako Payakumbuh ke ASN yang Tak Netral di Pilkada 2020: Penundaan Gaji hingga Turun Pangkat
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Foto : Wako Riza Falepi Pimpin Apel Pagi 9 Maret 2020 (Sebelum Pandemi Covid-19). Ancaman Wako Payakumbuh ke ASN yang Tak Netral di Pilkada 2020.

BENTENGSUMBAR.COM - Dengan tegas, Wali Kota Riza Falepi tidak akan memberikan toleransi dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang tidak bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak mendatang.

Di awal Januari 2020 lalu, Wali Kota Riza Falepi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/04/SE-WK-PYK/I-2020 Tentang Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. 

Dasar dari Surat Edaran ini adalah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02/K.Bawaslu.SB-17/PM.00.22 Tanggal 6 Januari 2020 Perihal Himbauan.

Wali Kota Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda saat dihubungi media, Sabtu, 26 September 2020 menegaskan, aturan netralitas ASN ini tidak hanya berlaku dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat saja, namun juga bagi ASN yang berdomisili di luar Payakumbuh yang daerahnya juga menggelar Pilkada kota/kabupaten, aturan serupa harus dipatuhi.

"ASN dan honorer kita ada lebih dari 4800 ribuan dan banyak juga yang ber-KTP di daerah tetangga, aturan ini berlaku bagi setiap ASN, tanpa terkecuali," kata Riza.

Hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun menanti bagi ASN nakal yang mencoba membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

"Ini sesuai Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang," beber Riza.

Sanksi tegas itu tak hanya sampai disana, setiap ASN yang sengaja melanggar peraturan tersebut terancam pidana penjara paling singkat satu (1) bulan atau paling lama 6 bulan dan/denda 600.000 rupiah hingga 60.000.000 rupiah.

"Ini juga sesuai pasal 188 dalam undang-undang diatas," kata Riza.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan serta foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan PNS yang tidak menaati ketentuan tersebut dalam pasal 3 dan/atau pasal 4, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. 

(Hermiko)

Uni Irma Menyampaikan Pesan untuk Jenderal Gatot Nurmantyo, Sambil Tertawa, Menohok
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Uni Irma Menyampaikan Pesan untuk Jenderal Gatot Nurmantyo, Sambil Tertawa, Menohok.

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyampaikan pernyataan keras merespons langkah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, surat terbuka kepada Presiden Jokowi itu dibuat oleh tiga Presidium KAMI yakni Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab dan M. Din Syamsuddin.

Dalam surat itu yang dipublikasikan pada 22 September itu, Presidium KAMI menyampaikan sejumlah permintaan salah satunya soal penayangan kembali Film Pengkhianatan G30S PKI.

"Soal Gatot dan KAMI. Memang (apa) jasa mereka selama ini pada Indonesia? Apa prestasi mereka hingga merasa bisa menyelamatkan Indonesia? Rakyat juga tahu kok apa dan siapa mereka," kata Irma, dilansir dari JPNN.com, Sabtu, 26 September 2020.

Politikus kelahiran Metro, Lampung, pada 6 Oktober 1965 ini menganggap para tokoh KAMI hanya membuat kegaduhan di tengah pandemi Covid-19.

"Di saat pendemi ini misalnya, boro-boro turun bantu rakyat, yang ada cuma nyinyir dan bikin gaduh. Entah apa yang mau mereka selamatkan. Minimal mereka punya modal sosial begitu untuk rakyat! Baru koar-koar," sambung mantan Anggota DPR ini.

Bicara relevansi permintaan Presidium KAMI kepada Presiden Jokowi soal penayangan kembali Film Pengkhianatan G30 SPKI, Irma punya pendapat berbeda.

"Soal Film G30 SPKI menurut saya enggak penting tuh untuk selalu diputar, karena banyak juga yang menggugat kebenarannya," tegas mantan Anggota DPR periode 2014-2019 ini.

"Yang penting dilaksanakan menurut saya justru penataran P4 dan kurikulum Pendidikan Moral Pancasila," lanjut Uni Irma.

Penataran P4 dan kurikulum pendidikan moral Pancasila ini menurutnya jauh lebih penting untuk generasi bangsa sekarang ini dibanding film PKI.

"Karena saat ini banyak generasi muda yang tidak paham Pancasila dan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Justru itu yang berbahaya bagi keutuhan NKRI," tegasnya.

Terakhir, Irma menyampaikan sebuah pesan untuk Gatot Nurmantyo dan para tokoh KAMI yang konon ingin menyelamatkan Indonesia.

"Selamatkan saja dulu organisasi mereka agar dapat pengakuan rakyat, enggak usah rumongso gede (merasa besar, red)," pungkasnya sembari tertawa.

Dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi, Gatot Nurmantyo dkk meminta Presiden Ketujuh RI itu memerintahkan penayangan kembali film Pengkhianatan G30S PKI di TVRI.

"KAMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk menyerukan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan film Pengkhianatan G 30-S/PKI," tulis Gatot dkk dalam surat tertanggal 22 September 2020 itu.

Menurut Gatot Nurmantyo, melalui film tersebut rakyat Indonesia bisa memahami ada noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

"Agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan," tambahnya.

(*)

Format Akan Laporkan Erick Thohir ke Polisi, 3 Kasus Sekaligus
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Foto: Erick Thohir. Format Akan Laporkan Erick Thohir ke Polisi, 3 Kasus Sekaligus.

BENTENGSUMBAR.COM - Format Jakarta tak tinggal diam setelah pimpinannya dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai mendemo Menteri BUMN, Erick Thohir.

Jubir Format Jakarta, Sondang Hutagalung menegaskan pihaknya akan terus melawan.

"Kemarin kawan-kawan seperjuangan kita diadukan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan : TBL/5704/IX/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 24 September 2020. Alasan pengaduan karena memasang spanduk yang dianggap mengganggu konsentrasi kerja Erick Thohir," kata Sondang Hutagalung, dilansir dari Pojoksatu.id, Sabtu, 26 September 2020.

"Hari ini kawan seperjuangan kita dari Aliansi Rakyat Bali mengalami teror dengan perobekan spanduk dan baliho #ErickOut di beberapa tempat. Teror yang sama yang dulu juga sering dilakukan oleh Orde Baru pada spanduk spanduk yang kritis dan berbeda dari keinginan penguasa," tambahnya.

Menurut Sondang, laporan ke polisi menjadi bukti bahwa Erick Thohir dan pendukungnya memang mewarisi mindset Orde Baru yang anti kritik dan anti demokrasi.

"Peristiwa teror perusakan spanduk dan baliho tidak membuat kami takut, bahkan sebaliknya kami semakin bersemangat untuk memastikan Erick Thohir turun dari jabatannya," tegas Sondang.

Sondang menambahkan, pelaporan ke polisi dan dan perusakan spanduk yang diduga dilakukan oleh pendukung Erick Thohir telah mencoreng wajah dan mempermalukan Presiden Jokowi.

Dikatakan Sondang, perbuatan anti demokrasi dari para pendukung Menteri Erick Thohir itu telah membangun citra buruk yang membuat orang melihat bahwa kabinet Presiden Jokowi berisi menteri yang anti kritik dan anti demokrasi.

"Sebagai pendukung Jokowi penting bagi kita untuk bersama sama membersihkan lingkaran Jokowi dari orang orang yang anti Demokrasi dan melawan kelompok intoleran terhadap kritik dan perbedaan yang ada di sekeliling Jokowi," katanya.

Sondang menyerukan kepada teman-teman seperjuangannya di daerah untuk melaporkan Erick Thohir secara bersama-sama ke polisi.

Erick Thohir akan dilaporkan terkait tiga kasus sekaligus.

Pertama, terkait pernyataan Erick Thohir yang dianggap berisi kebohongan publik.

Kedua, mengadukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terindikasi terkait dengan perusahaan yang dimiliki oleh Erick Thohir.

Ketiga, mengadukan kembali kasus terkait BUMN Rekayasa Industri.

"Untuk memaksimalkan gerakan maka kami menyerukan kepada seluruh kawan seperjuangan agar segera melakukan konsolidasi total ke semua sektor antara lain keseluruh karyawan BUMN yang di-PHK, tidak dibayar gajinya, korban-korban perusahaan Erick Thohir dan lain lain," bebernya.

"Terkait dengan pengaduan terhadap Format dan teror terhadap kawan perjuangan di Bali maka kami menyerukan agar di semua daerah memasang Spanduk dengan Tulisan 'Erick Thohir=Orde Baru'.

(*)

Pengamat: Waspadai Propaganda Khilafah lewat Film
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Foto: Ilustrasi. Pengamat Tegaskan Waspadai Propaganda Khilafah lewat Film.

BENTENGSUMBAR.COM - Propaganda paham khilafah melalui bernagai media komunikasi seperti film dipandang perlu terus diwaspadai. 

Paham transnasional itu disinyalir kini tetap terus berkembang dan menggunakan berbagai medium untuk menyebarkan ideologinya.

Hal itu mengemuka dalam diskusi daring bertajuk Jejak Khilafah di Nusantara: Fakta Sejarah atau Propaganda, Sabtu, 26 September 2020. 

Secara khusus, diskusi menyoroti film berjudul Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) yang menuai kontroversi beberapa waktu lalu. 

Pengamat politik President University Muhammad AS Hikam menilai pembuatan film JKDN merupakan propaganda pendukung paham khilafah yang hendak menyuguhkan khayalan mengenai sistem totaliter negara Islam.

"Mereka selalu mengembangkan utopia bahwa kekuatan Islam tidak akan dianggap sah apabila tidak menciptakan sistem yang totaliter dengan kepemimpinan tunggal. Dalam film ini mereka sangat menginginkan adanya satu khilafah," ucap AS Hikam.

Menurut AS Hikam film tersebut merupakan penyebaran ideologi politik yang tidak sesuai fakta sejarah. 

Ia menyebut film JKDN terobsesi dengan ideologi yang menempatkan Islam sebagai politik terkait kekuasaan ketimbang ajaran-ajaran untuk memperbaiki akhlak manusia. 

"Film ini secara keseluruhan soal penyebaran ideologi politik, jadi jangan diharapkan mereka akan diharapkan berpikir bahwa Islam itu adalah suatu wahyu atau ajaran Allah SWT dalam rangka memperbaiki akhlak. Bagi siapapun yang membuat dan mensponsori film ini, mereka terobsesi bagaimana mengembangkan Islam itu sebagai power," ucap Hikam.

Film JKDN yang disutradarai Nicko Pandawa menyebut kekhilafahan Islam di Nusantara sudah ada sejak lama.

Menurut klaim film itu, ada hubungan antara kesultanan dan kerajaan di Nusantara dengan kekhilafahan Turki Usmani atau wilayah Arab sejak abad ke-7.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, Sukron Kamil, menyebut klaim hubungan kekhilafahan dengan wilayah Nusantara tak memiliki bukti sejarah.

Salah satunya terkait klaim hubungan Aceh dengan kekhilafahan Utsmaniyah yang digambarkan seolah-olah sebagai hubungan negara.

"Tidak ada wilayah Nusantara yang menjadi bawahan dari kekhilafahan seperti misalnya Utsmani. Memang punya hubungan dengan Aceh tapi hanya untuk dagang bukan (hubungan) negara bawahan. Tidak ada bukti-bukti sejarah seperti itu. Saya bersimpulan film ini lebih sebagai propaganda ketimbang sebagai realitas historis," ujarnya.

(Sumber: Mediaindonesia)

Singgung Etika Agama, Busyro Muqoddas: Masyarakat Harus Adil kepada Keluarga Soeharto
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Singgung Etika Agama, Busyro Muqoddas Tegaskan Masyarakat Harus Adil kepada Keluarga Soeharto.

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas angkat suara terkait tudingan sejumlah pihak karena membela Bambang Trihatmodjo untuk menggugat Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Busyro meminta semua orang sama di mata hukum, sehingga dengan demikian masyarakat harus adil kepada keluarga Presiden Kedua RI Soeharto itu.

Busyro mengaku punya prinsip yang mendasar saat memilih profesi sebagai advokat pada 1981.

Busyro berprinsip justice for all, equality before the law dan presumption of innocent. 

Untuk itu, tidak adil jika gugatan Bambang ke Sri Mulyani dikaitkan dengan membela Keluarga Cendana atau Orde Baru. 

"Dalam dunia advokat itu etika profesi itu kan justice for all, semua pihak terikat. Bahkan sekarang kalau dikait-kaitkan dengan Keluarga Cendana tidak adil," kata Busyro saat dikonfirmasi, Sabtu, 26 September 2020. 

Busyro menyatakan, Orde Baru tak hanya menyangkut Soeharto dan Keluarga Cendana saja. 

Namun ada sistem pemerintahan yang juga menyangkut ABRI, Polri hingga Partai Golkar sebagai pendukung utama serta kalangan konglomerat.

Walau demikian, Busyro mengingatkan, Orde Baru saat ini telah selesai. 

Untuk itu, tidak adil jika keluarga Soeharto terus dikaitkan dengan masa lalu. 

"Dalam etika agama juga ada itu, janganlah kebencianmu kepada satu kaum berakibat kamu benci kepada kaum itu. Orde Baru kan sudah bukan kaum, sudah almarhum," tegasnya.

Apalagi, kata Busyro gugatan yang dilayangkan Bambang Trihatmodjo bukanlah kasus korupsi atau pelanggaran HAM. 

Bambang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas keputusan Sri Mulyani memperpanjang pencegahannya bepergian ke luar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara. 

Selain itu, gugatan yang dilayangkan Bambang merupakan persoalan lama.

Persoalan yang tidak pernah dipermasalahkan pada pemerintahan sebelumnya, atau pemerintahan setelah Soeharto. 

"Di era-era persiden sebelumnya tidak pernah diangkat dipermasalahkan, sejak Presiden Megawati, Gus Dur, SBY, Habibie, dipermasalahkan baru kemarin itu," katanya. 

Dikutip dari laman PTUN DKI Jakarta, gugatan yang diajukan Bambang Trihatmodjo pada 15 September teregister dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT. 

Dalam gugatannya, Bambang Trihatmodjo meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara. 

Selain itu, Bambang Trihatmodjo dalam gugatannya meminta PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tersebut.

(Sumber: JPNN.com)

Pandemi di RI Kian Menjadi-jadi, Jokowi Minta Masyarakat Istighfar, Zikir, dan Taubat Kepada Allah SWT
Minggu, September 27, 2020

On Minggu, September 27, 2020

Pandemi di RI Kian Menjadi-jadi, Jokowi Minta Masyarakat Istighfar, Zikir, dan Taubat Kepada Allah SWT
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama umat muslim untuk saling membantu pada masa pandemi COVID-19. Di tengah krisis kesehatan ini banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

“Kita juga tidak boleh melupakan istighfar, zikir, taubat kepada Allah SWT, dan memperbanyak sedekah, karena banyak saudara saudara kita yang memang perlu dibantu di tengah kesulitan yang mereka hadapi,” kata Jokowi saat Membuka Muktamar IV PP Parmusi Tahun 2020, Istana Bogor, 26 September 2020, dilansir dari VIVA.

Ia berharap dengan memperbanyak istighfar dan berzikir. Sehingga Allah SWT segera menghilangkan pandemi COVID-19.

“Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah COVID dari Indonesia. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keselamatan kepada rakyat, bangsa Indonesia,” harapnya.

Menurutnya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi dunia. Sehingga pertumbuhan ekonomi seluruh negara yang biasanya di angka positif kini terkontraksi secara tajam. 

Dampaknya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Dalam kondisi seperti ini ia mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bersatu padu, dan tidak menyerah menghadapi pandemi ini.

Meski kondisi ekonomi memburuk dan berdampak pada kondisi sosial. Presiden Jokowi menegaskan kembali penanganan masalah kesehatan menjadi prioritas utama.

“Sekali lagi saya ulang penanganan masalah kesehatan adalah yang utama. Dan yang lebih utama lagi adalah pencegahan penukaran. Saya minta kepada semua pihak untuk disiplin melakukan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat bisa normal kembali,” katanya.

(*)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *