 |
| Faisal Nasir bersama Yandri dan Fauzi Bahar dalam suatu kesempatan. |
BentengSumbar.com --- Rencana pemisahan Bidang Pendapatan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dan berdiri sendiri menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) disorot tajam oleh sebagian anggota dewan yang tergabung dalam Pansus SOTK.
Sebagai anggota Pansus SOTK, Faisal Nasir berpendapat, dengan kondisi Kota Padang dan beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Bidang Pendapatan tidak perlu dipisah dengan DPKA. "Saya rasa harus tetap dipertahankan pada DPKA," cakapnya.
Berdasarkan pemaparan Pemko, ujar Faisal lagi, alasan pembentukan Dispenda adalah agar lebih fokus dalam bekerja mencari sumber-sumber pendapatan. "Saya fikir itu bukan alasan yang tepat," tegasnya.
Justru, kata Faisal, pihaknya lebih mensuport peningkatan status Satpol PP menjadi badan. Sebab di Padang masih lemah penegakan perda dan penegakan hukum. Tempat-tempat fasilitas umum dimanfaatkan, misalnya untuk parkir, namun tidak ada konstribusi bagi daerah.
Menurut Faisal, saat ini yang banyak adalah kebocoran. Untuk mengatasi itu tidak perlu dibentuk Dispenda. Untuk menutupi kebocoran tersebut sistem dan SDM-nya yang harus diperbaiki.
Di Surabaya, jumlah PAD-nya Rp3 trilunan rupiah. Tetapi pendapatan tetap menyatu dengan Dinas Pengelolaan Keungan Daerah. "Sebenarnya, menurut saya, tergantung komitmen pejabatnya, disamping perencanaan yang matang untuk jangka panjang," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Kota Padang. (by)
Sebagai anggota Pansus SOTK, Faisal Nasir berpendapat, dengan kondisi Kota Padang dan beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Bidang Pendapatan tidak perlu dipisah dengan DPKA. "Saya rasa harus tetap dipertahankan pada DPKA," cakapnya.
Berdasarkan pemaparan Pemko, ujar Faisal lagi, alasan pembentukan Dispenda adalah agar lebih fokus dalam bekerja mencari sumber-sumber pendapatan. "Saya fikir itu bukan alasan yang tepat," tegasnya.
Justru, kata Faisal, pihaknya lebih mensuport peningkatan status Satpol PP menjadi badan. Sebab di Padang masih lemah penegakan perda dan penegakan hukum. Tempat-tempat fasilitas umum dimanfaatkan, misalnya untuk parkir, namun tidak ada konstribusi bagi daerah.
Menurut Faisal, saat ini yang banyak adalah kebocoran. Untuk mengatasi itu tidak perlu dibentuk Dispenda. Untuk menutupi kebocoran tersebut sistem dan SDM-nya yang harus diperbaiki.
Di Surabaya, jumlah PAD-nya Rp3 trilunan rupiah. Tetapi pendapatan tetap menyatu dengan Dinas Pengelolaan Keungan Daerah. "Sebenarnya, menurut saya, tergantung komitmen pejabatnya, disamping perencanaan yang matang untuk jangka panjang," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Kota Padang. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »