Heboh Isu Ijazah Palsu, Jokowi Bukan Satu-satunya Sasaran Tembak: Meruntuhkan Morel Rezim Prabowo-Gibran

Heboh Isu Ijazah Palsu, Jokowi Bukan Satu-satunya Sasaran Tembak: Meruntuhkan Morel Rezim Prabowo-Gibran

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Pengamat kebijakan publik Asep Kususanto menyebut isu ijazah palsu yang disebut dimiliki Presiden ketujuh RI Jokowi sebenarnya untuk meruntuhkan morel rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat kebijakan publik Asep Kususanto menyebut isu ijazah palsu yang disebut dimiliki Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya untuk meruntuhkan morel rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia berkata demikian dalam diskusi publik berjudul Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi yang diinisiasi kelompok bernama Gerakan #IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis (24/4).

"Saya kira ada sasaran antara melalui Pak Jokowi yang agenda latennya itu untuk meruntuhkan morel pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran," kata Asep seperti dikutip Jumat (25/4).

Sebab, kata dia, Prabowo ialah menteri era Jokowi sebelum menjabat Presiden RI sehingga isu ijazah palsu eks Gubernur Jakarta sebenarnya juga menyasar pemerintahan saat ini.

"Jadi, isu ijazah palsu ini menurut saya, tidak hanya untuk membunuh karakter Pak Jokowi tetapi juga untuk melemahkan morel pemerintahan ini untuk tetap solid bekerja memenuhi visi Asta Cita-nya, " kata Asep.

Dia melanjutkan potensi distabilisasi politik bisa terjadi ketika Jokowi secara konsisten dijadikan target serangan seperti isu ijazah palsu.

Asep melihat figur Jokowi tidak hanya dipandang sebagai mantan pemimpin Indonesia, melainkan simbol pemersatu pemerintahan Prabowo.

"Bila beberapa kelompok masyarakat ini tetap menempatkan Jokowi sebagai sasaran tembak, saya kira perlu direspons sesuai norma dasar dalam negara demokratis," lanjutnya. 

Senada, analis ekonomi dan politik Mardiyanto mengatakan isu ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi tidak lain untuk merawat pesimisme publik terhadap pencapaian agenda Asta Cita. 

"Saya menilai, beberapa kelompok yang terus menyerang Pak Jokowi itu agar prospek pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk mengimplementasikan visi Asta Cita ini menjadi bias, kabur dan efek dominonya mengguncang pelaku usaha," katanya dalam diskusi yang sama.

Mardiyanto menuturkan sosok Jokowi sebenarnya relatif bisa diterima semua masyarakat di berbagai elemen.

Dia menduga isu ijazah palsu sengaja digulirkan untuk mengggalang persepsi publik figur Jokowi sebagai beban Presiden Prabowo. 

"Dengan demikian, Pak Prabowo dapat bersikap menuruti kemauan sekelompok orang itu, tetapi saya yakin, Pak Prabowo punya determinasi kepemimpinan yang tidak bisa diintervensi siapa pun, termasuk oleh Pak Jokowi sendiri," katanya. (*)

Sumber: jpnn

Akui Diri Pelakor, Lisa Mariana Sebut Pernah jadi Simpanan Pejabat Selain Ridwan Kamil, Siapa Saja?

Akui Diri Pelakor, Lisa Mariana Sebut Pernah jadi Simpanan Pejabat Selain Ridwan Kamil, Siapa Saja?

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Mantan model dewasa Lisa Mariana kembali muncul di hadapan publik. Kali ini Lisa datang sebagai bintang tamu di podcast dokter Richard Lee, MARS, Jumat (25/4/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan model dewasa Lisa Mariana kembali muncul di hadapan publik. Kali ini Lisa datang sebagai bintang tamu di podcast dokter Richard Lee, MARS, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Lisa Mariana secara blak-blakan mengungkapkan alasannya berani membeberkan hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil. 

Ia bahkan dengan legawa mengakui bahwa dirinya adalah perebut laki orang (pelakor) dan pernah jadi simpanan pejabat lain.

"Aku pelakor iya, betul pelakor," ungkap Lisa seperti dikutip dari YouTube dr. Richard Lee, MARS, Jumat (25/4/2025).

"Tapi itu kan empat tahun silam ya udah lama. Untuk sehari-hari sekarang nggak mungkin dong aku jadi pelakor," sambungnya.

Bahkan, Lisa juga menyadari masa lalunya memang tidak baik.

"Masa lalu aku nggak baik," ucapnya.

Lisa pun menceritakan bahwa hubungannya dengan Ridwan Kamil kala itu benar-benar seperti orang pacaran. 

Ia juga menepis anggapan bahwa dia hanya melakukan cinta satu malam dengan sang pejabat.

"Seiring berjalannya waktu seperti pacaran, bukan yang dibilang netizen beli sate sekali aja," beber Lisa.

Lebih lanjut, Lisa juga mengungkap alasan mengapa berani menguak hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil. 

Salah satu pemicu ia bersuara lantang adalah karena kehamilannya.

"Kalau misalkan nggak hamil, kayaknya aku nggak akan seberisik ini," jawab Lisa dengan tegas.

Hal lain yang tak kalah mengejutkan adalah pengakuan Lisa yang mengatakan pernah jadi simpanan pejabat lain.

Bahkan, dengan santai ia menyebut pernah menjalin hubungan dengan artis.

"Karena kan memang sebelumnya juga aku banyak mantan yang artis atau pejabat juga ada gitu ya," terang Lisa.

Meski demikian, Lisa menolak sebutan bahwa dirinya adalah wanita panggilan atau open booking (open BO). 

Ia menyebut hubungannya dengan para pejabat sebagai hubungan 'pacaran'.

"Nggak jual diri sih, lebih ke berpacaran saja. Berpacaran dan dibiayai," jelas Lisa kepada Richard Lee.

"Konteksnya selalu pacaran atau, maaf ya, simpanan, nggak apa-apa deh," imbuhnya.

Sayangnya, Lisa Mariana enggan untuk membongkar nama-nama pejabat yang pernah berpacaran dengannya. 

Ia hanya memberikan alasan mengapa sekarang memburu Ridwan Kamil untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Ya banyak, kan aku tadi bilang ada (pejabat lain), tapi aku nggak berisik karena kan nggak ada anak," tuturnya.

Ridwan Kamil Laporkan Lisa Mariana

Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat.

Tak seperti Lisa Mariana yang beberapa kali buka suara tentang hubungannya di depan publik, Ridwan Kamil justru memilih diam. 

Terbaru, suami Atalia Praratya itu telah resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan penecemaran nama baik.

"Terkait klien kami memiliki anak (dengan Lisa) yang merugikan nama baik klien kami," ujar Muslim Jaya Butarbutar, kuasa hukum Ridwan Kamil dikutip dari Tribun Seleb.

Ridwan Kamil datang langsung ke Bareskrim Polri pada Jumat (11/4/2025). Ia melaporkan kejadian yang telah merugikan nama baiknya.

"Pak RK sendiri (datang ke Bareskrim). Ini menunjukkan bukti keseriusan pak RK dalam menanggapi kasus ini di jalur hukum," tambah Muslim.

Muslim juga mengatakan bahwa diamnya Ridwan Kamil selama ini merupakan upaya memahami permasalahan terlebih dahulu.

Hingga nantinya ia akan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur hukum.

"Sampai sekarang terhadap kasus ini dalam keadaan tenang," ujar Muslim.

"Jadi pak Ridwan Kamil ini tenang saja karena ini kan harus dihadapin masalahnya. Ini ujian harus dihadapi."

"Pak Ridwan Kamil tidak stres, dia sabar sekali karena harus dilalui semuanya," jelasnya. (*)

Sumber: Grid.ID 

Tak Mampu Tunjukan Surat Nikah, Satpol PP Kota Padang Amankan 10 Wanita dan 6 Pria dari Kamar Penginapan

Tak Mampu Tunjukan Surat Nikah, Satpol PP Kota Padang Amankan 10 Wanita dan 6 Pria dari Kamar Penginapan

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Satuan Polisi Praja (Satpol PP) Kota Padang melakukan pengawasan ke sejumlah penginapan di Kota Padang, Jumat (25/4/25) dini hari. (Foto Dokumen/Humassatpolppp).

BENTENGSUMBAR.COM - Satuan Polisi Praja (Satpol PP) Kota Padang melakukan pengawasan ke sejumlah penginapan di Kota Padang, Jumat (25/4/25) dini hari.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Chandra Eka Putra mengatakan, dalam operasi ini, Satpol PP berhasil mengamankan 16 orang, terdiri dari 10 orang perempuan dan enam orang laki-laki, yang kemudian dibawa ke Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka Padang.

"Mereka diamankan sedang berada didalam kamar, serta tidak dapat memperlihatkan surat keterang nikah mereka, " kata Chandra Eka Putra Kasat Pol PP Padang. 

Operasi ini dipimpin langsung oleh Okta Purama, Kasi Kerjasama Pol PP Padang, bersama Suwundo, Kasi Bina Potensi Menurut Kasat Pol PP Kota Padang, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka  mencegahan terhadap perbuatan maksiat di Kota Padang.

"Kegiatan ini kita lakukan demi menjaga norma-norma agama serta menjaga ketertiban dan Ketentraman Umum di Kota Padang," kata Chandra.

Chandra menambahkan, mereka yang terjaring dalam operasi ini akan diproses lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Satpol PP Kota Padang berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kota Padang.

"Kita akan tunggu hasil penyelidikan PPNS, yang pasti kita akan berikan pengarahan sebagai bentuk pembinaan serta kita juga akan panggil pihak keluarga mereka sebagai penjamin," ujar Chandra. 

Satpol PP Kota Padang juga meminta kepada para pelaku usaha penginapan untuk mematuhi aturan serta tidak melakukan pelanggaran.

Dengan operasi ini, diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Padang, serta mencegah terjadinya perbuatan maksiat yang dapat merusak moral dan citra kota. (*)

Prabowo Mulai Tegas Pelototi Manuver Menteri

Prabowo Mulai Tegas Pelototi Manuver Menteri

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Pesan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri merapatkan barisan dikomentari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. (Foto/Net).

BENTENGSUMBAR.COM - Pesan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri merapatkan barisan dikomentari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. 

Menurutnya, seruan itu tak bisa dilihat sekadar pesan normatif. 

Bisa jadi Prabowo diam-diam memantau manuver sejumlah menteri dan wakil menteri yang berulang kali terlihat ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

“Pernyataan Presiden Prabowo untuk meminta menteri merapatkan barisan dikaitkan dengan peristiwa politik di mana sejumlah menteri dan wakil menteri hilir mudik datang ke Solo," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Kamis, 24 April 2025.

Kunjungan menteri ini memunculkan isu "matahari kembar", yaitu dugaan adanya kekuatan politik lain di luar Presiden yang masih memiliki pengaruh besar terhadap arah loyalitas para pejabat.

“Ketika ada menteri atau wamen yang bilang ‘Pak Jokowi masih bos saya’, meskipun itu dalam konteks silaturahmi Lebaran, publik menafsirkan lain," tambahnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu melihat, pernyataan Prabowo sebagai sinyal keras agar tak ada lagi manuver individual yang bisa memecah fokus dan stabilitas pemerintahan.

“Inilah yang saya kira jadi penting ketika timing menyampaikan pesan presiden supaya solid dan merapatkan barisan adalah sebagai upaya jangan lagi ada peristiwa dan manuver menteri," pungkasnya.

Pesan agar para menteri merapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo lewat Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang beberapa hari lalu menginisiasi halal bihalal dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025. (*)

Sumber: RMOL

APBN Tekor Rp 104,2 Triliun, Sri Mulyani Tambah Utang Lagi

APBN Tekor Rp 104,2 Triliun, Sri Mulyani Tambah Utang Lagi

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun. Serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA).

BENTENGSUMBAR.COM - Kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik, yang tecermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp104,2 triliun (0,43% PDB). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun.

Serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA). Rinciannya, kinerja pendapatan negara dan hibah ampai dengan Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun (17,2% dari target APBN).

" Sementara Belanja Negara mencapai Rp620,3 triliun (17,1% dari pagu APBN) dengan tren yangmenguat di bulan Maret 2025," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Lalu, realisasi pembiayaan anggaran on track, mencapai Rp250,0 triliun atau 40,6% dari target APBN. 

Realisasi tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp270,4 triliun (34,8% dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun) dan pembiayaan non-utang sebesar minus Rp20,4 triliun. 

Pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN (neto) sebesar Rp282,6 triliun dan pinjaman (neto) sebesar minus Rp12,3 triliun. 

"Pembiayaan utang senantiasa dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas Pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang," katanya.

Tentunya dalam penarikan utang baru ini, pemerintah akan terus melakukannya secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi dari defisit APBN, serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.

"Tentu (kami) mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan," bebernya.

Sedangkan, penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun (16,1% dari target APBN), terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp134,8 triliun.

Lalu, rebound dibandingkan bulan Februari 2025 sebesar Rp98,9 triliun. Penerimaan bulan Maret 2025 tersebut mencapai 41,8% dari total realisasi akumulasi penerimaan pajak pada triwulan-I 2025 sebesar Rp322,6 triliun.

Peningkatan penerimaan pajak ini ditopang oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax. 

"Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan berjalan on track," katanya.

Sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan lebih efisien dan penerimaan pajak diprakirakan akan tumbuh secara lebih optimal. 

Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat.

Sedangkan, realisasi belanja negara pada triwulan I-2025 mencapai Rp620,3 triliun (17,1 % dari pagu APBN), meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp272,2 triliun (realisasi s.d. Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun). Hal ini menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilisasi ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, Subsidi (BBM, LPG, diskon listrik, pupuk), dan Perlinsos (a.l. PKH, Sembako, PIP, JKN). 

Realisasi tersebut didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp413,2 triliun (15,3% dari target APBN) dan Transfer Ke Daerah yang mencapai Rp207,1 triliun (22,5% dari target APBN).

Sebelumnya, ketidakpastian perekonomian global makin tinggi didorong kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025, serta langkah retaliasi oleh Tiongkok dan kemungkinan dari sejumlah negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunnya volume perdagangan dunia. 

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diprakirakan akan menurun dari 3,2% menjadi 2,9% dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan Tiongkok sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut. (*)

Sumber: Suara.com

Peringatan Hari Otda ke-29, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah Kunci Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Peringatan Hari Otda ke-29, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah Kunci Wujudkan Pemerataan Pembangunan

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengamini amanat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menjadi Inspektur Upacara Otda ke-29 tahun 2025.

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengamini amanat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menjadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 tahun 2025, yang menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Dalam amanat Mendagri yang dibacakan Wamendagri di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi lokasi upacara, juga disebutkan bahwa pada tahun ini peringatan Hari Otda mengusung tema 'Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.'

"Otonomi daerah adalah motor penggerak inovasi serta respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah harus menggali potensi lokal dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Otonomi harus berdampak langsung pada masyarakat, serta menciptakan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa," ucap Wamendagri Bima Arya.

Menanggapi amanat Mendagri yang dibacakan Wamendagri tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan menilai arahan tersebut sangat tepat serta dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. 

Tanggapan itu disampaikan Gubernur usai mengikuti peringatan Hari Otda ke-29 secara daring dari Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Jumat (25/04/2025).

"Kata kuncinya adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah harus hadir dari lapisan paling bawah, dari grassroots," ujar Gubernur Mahyeldi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan demi pembangunan yang efektif.

Dalam kondisi anggaran yang terbatas, Gubernur juga menilai perlunya optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki daerah serta dukungan yang aktif dari seluruh elemen masyarakat.

"Pembangunan tidak boleh terhenti karena keterbatasan anggaran. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring. Selain itu, optimisme, sinkronisasi program, dan inovasi adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, bersih, dan melayani," ujar Gubernur yang dalam kesempatan itu didampingi Penanggung Jawab Koordinator Istana Bung Hatta, Zulkarnain, serta sejumlah ASN di lingkup Pemprov Sumbar. (adpsb/isq)

Pemko Pariaman Gelar Upacara Peringatan Hari Otda ke XXIX Tahun 2025

Pemko Pariaman Gelar Upacara Peringatan Hari Otda ke XXIX Tahun 2025

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman gelar upacara peringatan hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXIX tahun 2025, di halaman Balaikota Pariaman, Jum’at (25/4/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman gelar upacara peringatan hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXIX tahun 2025, di halaman Balaikota Pariaman, Jum’at (25/4/2025).

Bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Walikota Pariaman Mulyadi, dihadiri Ketua DPRD Muhajir Muslim, Forkopimda, jajaran instansi vertikal, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kaban, Kabag, Kakan dan Camat serta ASN dan Non ASN se Kota Pariaman.

Tema nasional yang diangkat dalam hari Otda tahun ini adalah “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebelum dilaksankan upacara terlebih dahulu dibacakan sejarah hari otonomi daerah.

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Wakil Walikota Pariaman Mulyadi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian, dihadapan seluruh peserta upacara dan undangan yang hadir.

Mendagri menekankan bahwa otonomi daerah merupakan tonggak penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah.

"Otonomi daerah dirancang untuk menjadikan pemerintah daerah agar dapat lebih mandiri, inovatif, dan responsif dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," kata Mulyadi.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman ini berharap peringatan Hari Otonomi Daerah ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Perlu komitmen bersama untuk menjaga agar semangat otonomi daerah tetap pada koridornya, yaitu memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkeadilan," lanjutnya.

Mengakhiri sambutan tersebut Mendagri berpesan agar dapat menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tahun ini sebagai pijakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik ditengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada.

Camat Pariaman Timur M. Arif Gunawan ditunjuk selalu Pemimpin Upacara serta Plt Camat Pariaman Tengah Razwan Azmi sebagai Perwira Upacara. (J/at)

Wagub Sumbar Ajak Seluruh Kepala Daerah Optimalkan Peran Mengkomunikasikan Program Pemerintah Melalui Medsos

Wagub Sumbar Ajak Seluruh Kepala Daerah Optimalkan Peran Mengkomunikasikan Program Pemerintah Melalui Medsos

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, mengajak seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan peran birokrat dalam mengkomunikasikan program pemerintah melalui medsos.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, mengajak seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan peran birokrat dalam mengkomunikasikan program pemerintah melalui media sosial.

Langkah ini dianggap penting agar program-program yang telah dan akan dilaksanakan dapat diketahui masyarakat luas. "Coba diingatkan juga, berdayakan seluruh birokrat kita untuk aktivasi sosial media mereka untuk bisa menyampaikan program-program kerja yang akan dan sudah kita lakukan itu, bisa sampai ke masyarakat," ujar Vasko dalam pertemuan dengan jajaran pemerintahan provinsi beberapa waktu lalu.

Ia menekankan bahwa komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar masyarakat memahami upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Menurut Wagub, ketidaktahuan masyarakat tentang program yang telah berjalan dapat memicu ketidakpuasan publik. "Jangan sampai nanti, hal-hal yang sudah baik kita kerjakan tetap tidak juga sampai ke masyarakat dan akhirnya ketidakpuasan terhadap apa yang kita kerjakan itu terjadi," tegas Vasko.

Pernyataan ini menunjukkan kesadaran Pemprov Sumbar terhadap pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi di era digital.

Media sosial, kata Vasko dinilai sebagai saluran komunikasi strategis yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan cepat dan efisien.

Dengan memaksimalkan peran seluruh jajaran birokrat dalam penyebaran informasi, diharapkan program-program pembangunan di Sumbar dapat lebih tersosialisasi dengan baik. "Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," katanya.

Vasko berharap, inisiatif ini bisa menjadi contoh bagaimana pemerintahan daerah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. "Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi resmi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program-program pemerintah," imbuhnya. (*)

Komisi III DPR RI Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

Komisi III DPR RI Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus legislator PDIP Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk bisa mengevaluasi ormas yang meresahkan iklim investasi mengganggu masyarakat.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus legislator PDIP Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk bisa mengevaluasi organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan iklim investasi mengganggu masyarakat.

Bahkan, dia tak segan menyebut untuk bisa diberikan hukuman hingga pembubaran terhadap ormas yang perilakunya mengganggu persatuan hingga membuat ketidakadilan.

Aria menyinggung bahwa pemerintah pernah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) karena dinilai tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia.

“Mereka melakukan berbagai hal yang menyangkut kegiatan intoleransi, yang mengganggu kebhinekaan kita,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Dia mendorong supaya Kemendagri bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas untuk mengevaluasi organisasi berkumpul yang ada di Tanah Air.

Soal pertahanan, soal keamanan, kita sudah punya aparat. Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Meski demikian, dia juga menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak berserikat dan berkumpul.

Namun, dia juga mengingatkan hak tersebut jangan sampai hanya dijadikan saluran bertindak yang dapat memberikan penguatan pada anggota-anggota dan nantinya malah bisa mengganggu individu lain.

“Saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri. Ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi. Semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara adalah taat hukum,” pungkasnya.

Teranyar, dikabarkan ada aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu investasi asing di Indonesia, khususnya di pabrik kendaraan listrik. 

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam, yakni VinFast. 

"Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat," ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025). (*)

Sumber: Bisnis Indonesia