Expo UMKM Syariah Hadir di Padang, Opick dan Khairat KDI Siap Hibur Masyarakat

Expo UMKM Syariah Hadir di Padang, Opick dan Khairat KDI Siap Hibur Masyarakat

BentengSumbar On Jumat, November 06, 2026

Kegiatan bertajuk “Membangun Ekonomi, Menebar Keberkahan” ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra, S.ST., MM. (Fotdok: Eko Muhardi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Produk UMKM lokal punya kesempatan untuk dikenal lebih luas. Bukan sekadar dipajang, tetapi diperkenalkan kepada masyarakat, dipromosikan, dan didorong agar mampu menembus pasar yang lebih besar. Semangat inilah yang akan dihadirkan melalui Expo UMKM Syariah di Kota Padang, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan bertajuk “Membangun Ekonomi, Menebar Keberkahan” ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra, S.ST., MM., terhadap perkembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia ingin memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus membuka peluang pasar baru.

Bertempat di Lapangan Kantor DPRD Kota Padang, expo tersebut dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Bagi pelaku UMKM, kegiatan ini bukan hanya kesempatan mengikuti pameran, tetapi juga momentum membangun jaringan, memperluas promosi, dan mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan usaha.

Ketua Pelaksana, Deni Pratama Koto, mengatakan Expo UMKM Syariah dirancang dengan menghadirkan perpaduan promosi usaha, edukasi, kompetisi, hingga hiburan masyarakat. Sejumlah agenda telah disiapkan agar kegiatan ini tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan pengunjung.

Sejak pagi hingga siang, masyarakat dapat menyaksikan talkshow bertema “From Halal to Global” serta lomba fashion show Islami tingkat SD se-Sumatera Barat. Kedua agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Panitia sebelumnya telah membuka pendaftaran peserta pada 20 Oktober hingga 1 November 2026.

Keseriusan membangun wawasan ekonomi syariah juga terlihat dari agenda workshop setelah waktu Zuhur. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bank Nagari Syariah serta pengusaha Hj. Emma Yohanna. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman kepada peserta mengenai peluang serta pengembangan usaha yang berlandaskan prinsip syariah.

Suasana expo semakin istimewa karena pada malam harinya akan dilaksanakan pembukaan resmi yang direncanakan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta Wali Kota Padang Fadly Amran. Kehadiran unsur pimpinan daerah tersebut diharapkan semakin memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Namun, bukan hanya produk UMKM dan agenda edukasi yang menjadi daya tarik. Masyarakat juga akan dimanjakan dengan penampilan artis religi nasional Opick dan Khairat KDI. Kehadiran dua penyanyi tersebut dipastikan menjadi salah satu magnet hiburan yang menambah semarak Expo UMKM Syariah di Kota Padang.

Lebih dari sekadar pameran dan hiburan, Expo UMKM Syariah diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi usaha lokal untuk semakin dikenal, berkembang, dan naik kelas. Melalui kolaborasi berbagai pihak, semangat membangun ekonomi dari masyarakat diharapkan tidak berhenti di arena expo, tetapi berlanjut menjadi peluang usaha dan kesejahteraan yang lebih luas. Saat UMKM diberi ruang untuk berkembang, ekonomi masyarakat pun memiliki kesempatan untuk semakin kuat. (*)

Laporan: Eko Muhardi

Editor: Zamri Yahya, WU

Pertuni Sampaikan Aspirasi, Tommy TRD Siap Dorong Padang Mobile Ramah Tunanetra

Pertuni Sampaikan Aspirasi, Tommy TRD Siap Dorong Padang Mobile Ramah Tunanetra

BentengSumbar On Jumat, November 06, 2026

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Kota Padang saat melakukan audiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Jumat (6/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kemudahan mengakses layanan publik melalui teknologi digital seharusnya bisa dirasakan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali penyandang disabilitas netra. Namun, bagi sebagian tunanetra di Kota Padang, mengakses layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Padang Mobile masih menghadapi kendala.

Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Kota Padang saat melakukan audiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Jumat (6/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di kantor Diskominfo Kota Padang itu menjadi momentum memperjuangkan layanan digital pemerintah yang lebih inklusif dan mudah diakses semua kalangan.

Ketua DPC Pertuni Kota Padang, Sugiyanto, menyampaikan bahwa saat ini organisasi tersebut memiliki 108 anggota. Mereka membutuhkan dukungan dalam mengakses informasi, mendapatkan pelayanan publik, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sejumlah fitur dalam aplikasi Padang Mobile yang belum terbaca secara optimal oleh teknologi pembaca layar. Termasuk layanan administrasi kependudukan dan CAPTCHA yang masih menyulitkan pengguna tunanetra. Kondisi ini membuat sebagian penyandang disabilitas netra belum bisa mengakses layanan secara mandiri sebagaimana masyarakat lainnya.

Sugiyanto berharap Pemerintah Kota Padang dapat menghadirkan solusi agar seluruh layanan digital semakin ramah bagi penyandang disabilitas netra. Menurutnya, kemudahan mengakses teknologi bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian penting dari hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik secara setara.

"Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi teman-teman tunanetra di Kota Padang. Alhamdulillah, kami diterima dengan baik oleh Kepala Dinas Kominfo beserta jajaran, dan apa yang menjadi kebutuhan kami juga sudah dicatat," ungkap Sugiyanto.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Diskominfo Kota Padang, Tommy TRD, menyambut baik masukan Pertuni. Ia menegaskan, pemerintah harus terus membangun layanan informasi dan komunikasi yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Terkait kendala Padang Mobile, pihaknya akan menindaklanjuti masukan mengenai fitur yang belum kompatibel dengan aplikasi pembaca layar. Diskominfo juga siap membantu memperkenalkan keberadaan dan aktivitas Pertuni melalui konten di media sosial resmi Pemko Padang.

Tak hanya memperjuangkan akses informasi, audiensi tersebut juga membahas peluang pemberdayaan ekonomi anggota Pertuni. Salah satunya melalui penyediaan stan jasa pijat tunanetra pada kegiatan maupun bazar UMKM yang diselenggarakan Pemko Padang. Tommy menyatakan, usulan tersebut akan diteruskan kepada dinas terkait agar dapat didukung bersama. "Kunjungan dan aspirasi dari Pertuni DPC Kota Padang sangat penting untuk Kota Padang yang inklusif sesuai cita-cita Bapak Wali Kota. Masukan yang disampaikan menjadi perhatian bagi kami," ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya kolaborasi yang lebih kuat antara Diskominfo dan Pertuni. Sebab, kota yang inklusif bukan hanya tentang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses pelayanan, mengembangkan usaha, dan mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

DPRD Sumbar Temukan 22 Aset Bermasalah Senilai Rp79 Miliar, Likuidasi Dua BUMD Mandek Hampir 10 Tahun

DPRD Sumbar Temukan 22 Aset Bermasalah Senilai Rp79 Miliar, Likuidasi Dua BUMD Mandek Hampir 10 Tahun

BentengSumbar On Jumat, November 06, 2026

Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra pimpin Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026). (Fotdok: Idris). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan serius DPRD Sumbar. Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset menemukan sebanyak 22 aset berupa tanah dan bangunan yang tidak termanfaatkan secara optimal (idle) maupun bermasalah, dengan total nilai tercatat mencapai Rp79,02 miliar. Temuan ini mengungkap persoalan aset daerah yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, penguasaan lahan, hingga potensi kerugian dan hilangnya peluang pendapatan daerah.

Temuan tersebut disampaikan Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar yang diketuai Doni Harsiva Yandra, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026). Dari total nilai aset yang menjadi perhatian, sebesar Rp54,52 miliar masuk kategori aset idle, sedangkan Rp24,50 miliar merupakan aset bermasalah. Berbagai persoalan ditemukan, mulai dari aset yang dibiarkan tidak produktif, dikuasai pihak lain, dokumen kepemilikan yang belum jelas, hingga bangunan rusak berat dan pembangunan yang belum diselesaikan.

Sejumlah aset yang menjadi perhatian Pansus di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH. Persoalan lainnya ditemukan pada Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi, di mana sebanyak 25 rumah telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III. Sementara aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.

Tak hanya aset tanah dan bangunan, Pansus juga menyoroti belum tuntasnya likuidasi dua perusahaan daerah, yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ). Keduanya telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016. Namun, hampir sepuluh tahun berlalu, proses penyelesaian likuidasi belum juga rampung. Persoalan penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk tanah seluas 108 hektare, juga belum memiliki kejelasan menyangkut status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Atas berbagai temuan tersebut, Pansus merekomendasikan Gubernur Sumbar membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelola aset atau mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau pembentukan Perseroda pengelolaan aset. Selain itu, pemerintah provinsi diminta segera membentuk tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, dengan langkah kerja yang terencana, terukur, serta didukung anggaran memadai. Pemerintah provinsi juga diminta melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan. Khusus persoalan likuidasi ATS dan DSJ serta penyertaan modal ARP dan PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra, menyetujui rekomendasi Pansus tersebut untuk ditetapkan menjadi rekomendasi resmi DPRD Sumbar. Keputusan itu diberi Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah. Muhidi menegaskan, pengelolaan aset bukan sekadar persoalan pencatatan inventaris, melainkan menyangkut kekayaan daerah yang harus diamankan, dimanfaatkan secara optimal, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD juga akan mengawal tindak lanjut rekomendasi agar tidak berhenti sebatas laporan dan dokumen.

Dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan regulasi ini dinilai penting untuk menyesuaikan aturan daerah dengan dinamika kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya juga menjadi dasar penyempurnaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan, yakni penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, penyederhanaan sistematika pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan, dan penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana. Muhidi menegaskan, pembahasan Ranperda harus dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan oleh seluruh perangkat daerah.

Selain dua agenda utama tersebut, rapat paripurna juga menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Sumbar Masa Persidangan Pertama. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026 untuk memberikan waktu yang lebih memadai dalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun. Dengan disetujuinya rekomendasi Pansus Aset, penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahan jadwal reses, DPRD Sumbar berharap pembenahan aset dan penguatan tata kelola keuangan daerah dapat berjalan beriringan demi melindungi kekayaan daerah, meningkatkan PAD, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, Fadly Amran Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Padang

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, Fadly Amran Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Padang

BentengSumbar On Jumat, November 06, 2026

Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi yang digelar di Lapangan Imam Bonjol, Jumat (6/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM – Ancaman bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya curah hujan mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang. Di tengah kondisi cuaca yang perlu diwaspadai, kesiapan personel, peralatan, hingga koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan bencana lainnya.

Keseriusan itu terlihat dalam Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi yang digelar di Lapangan Imam Bonjol, Jumat (6/11/2026). Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, dan unsur Forkopimda memastikan seluruh kekuatan penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap dikerahkan.

Apel tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI-Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dubalang Kota, Pramuka Kwartir Cabang Kota Padang, hingga organisasi kebencanaan lainnya. Keterlibatan banyak unsur ini menjadi gambaran bahwa menghadapi bencana bukan pekerjaan satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama.

Fadly Amran menegaskan, November dan Desember menjadi periode yang perlu mendapat perhatian khusus karena kondisi cuaca diperkirakan memburuk. Karena itu, kesiapan personel dan peralatan harus dibarengi sistem komunikasi serta komando terpadu agar penanganan di lapangan berlangsung cepat dan terarah.

Perhatian Pemko Padang terutama tertuju pada sejumlah daerah aliran sungai (DAS), khususnya kawasan Kuranji dan Lubuk Minturun yang membutuhkan langkah antisipasi serius. Dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan sejumlah sabo dam dan cek dam juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut.

Tak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, Pemko Padang juga menyiapkan langkah lanjutan pascabencana Agustus lalu. Fadly Amran mengungkapkan, pemerintah daerah mengupayakan pembebasan 20 hektare lahan untuk pembangunan waduk serta merencanakan pembangunan sabo dam di Sungai Guo. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengurangi debit air yang mengalir ke kawasan Air Pacah dan Tunggul Hitam.

"Alhamdulillah, sejumlah pekerjaan besar untuk penanganan bencana di Kota Padang sudah berjalan. Namun, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat mengingat kondisi cuaca yang perlu diwaspadai demi melindungi masyarakat saat bencana terjadi," ujar Fadly Amran. Ia menambahkan, penguatan kesiapsiagaan juga didukung melalui APBD dan APBN, termasuk pengadaan peralatan penanggulangan banjir.

Sementara itu, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan bahwa apel tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan pengecekan langsung kesiapan personel dan perlengkapan seluruh instansi terkait. Ia meminta para Dandim di jajaran Korem 032/Wirabraja rutin memastikan kesiapan di wilayah masing-masing, meningkatkan profesionalisme, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Bahkan, setiap satuan TNI diminta menyiagakan minimal 30 personel selama 24 jam.

Untuk mempercepat penanganan ketika bencana terjadi, TNI bersama Pemko Padang dan Forkopimda juga akan membentuk posko terpadu. Posko ini diharapkan menjadi pusat koordinasi pengerahan personel dan penyaluran bantuan agar lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Sebab, bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, kesiapsiagaan bukan sekadar soal banyaknya personel dan peralatan, tetapi seberapa cepat pertolongan hadir ketika keselamatan mereka dipertaruhkan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Jarak Sungai Hanya Lima Meter dari Rumah, Warga Pasir Tampang Berharap Penahan Tebing Segera Tuntas

Jarak Sungai Hanya Lima Meter dari Rumah, Warga Pasir Tampang Berharap Penahan Tebing Segera Tuntas

BentengSumbar On Jumat, November 06, 2026

Kondisi itulah yang dirasakan masyarakat di kawasan Pasir Tampang, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. (Fotdok: Rido). 

BENTENGSUMBAR.COM - Derasnya arus Sungai Batang Pasaman bukan sekadar pemandangan yang biasa bagi warga Pasir Tampang. Setiap kali hujan turun dan debit air meningkat, kekhawatiran akan terkikisnya tebing sungai kembali menghantui masyarakat. Apalagi, jarak antara bibir sungai dengan rumah penduduk hanya sekitar lima meter.

Kondisi itulah yang dirasakan masyarakat di kawasan Pasir Tampang, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Mereka berharap pembangunan penahan tebing Sungai Batang Pasaman terus dilanjutkan hingga benar-benar tuntas, demi melindungi permukiman dari ancaman abrasi dan derasnya aliran sungai.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Imam, mengungkapkan bahwa warga selama ini hidup dengan kekhawatiran, terutama ketika musim penghujan tiba. Arus Sungai Batang Pasaman yang cukup deras dikhawatirkan sewaktu-waktu mengikis tebing dan semakin mendekati kawasan tempat tinggal masyarakat.

"Selama ini, kami selalu waswas serta khawatir akan ancaman banjir dan pengikisan tebing sungai. Aliran Sungai Batang Pasaman sangat deras, terlebih ketika musim hujan," ungkap Imam kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Dengan jarak tebing sungai dan permukiman yang hanya sekitar lima meter, ancaman pengikisan tanah berpotensi membahayakan rumah-rumah warga. Karena itu, pembangunan penahan tebing menjadi kebutuhan penting untuk memberikan perlindungan sekaligus rasa aman bagi masyarakat.

Bagi warga, penahan tebing bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, keberadaannya menyangkut keselamatan keluarga, perlindungan tempat tinggal, dan ketenangan menjalani kehidupan sehari-hari. Masyarakat pun berharap pemerintah serta pihak terkait memberikan perhatian serius agar pekerjaan tersebut tidak terhenti sebelum seluruh kebutuhan perlindungan terpenuhi.

"Kami berharap pembangunan penahan tebing tidak terhenti di tengah jalan, tetapi dapat dilanjutkan sampai tuntas. Ini sangat penting untuk menjaga keselamatan warga dan melindungi rumah-rumah penduduk, khususnya ketika musim penghujan tiba," tegas Imam.

Sementara itu, pelaksana proyek, Hen, menyampaikan bahwa pembangunan penahan tebing Sungai Batang Pasaman yang dikerjakan melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi telah mencapai progres sekitar 70 persen. Ia memastikan pekerjaan masih terus dikebut agar penyelesaiannya bisa lebih cepat dari jadwal kontrak yang telah ditetapkan.

"Insyaallah, pekerjaan terus kita kebut. Mudah-mudahan selesai akhir November atau paling lambat awal Desember nanti," ujar Hen.

Kini, harapan masyarakat Pasir Tampang tertuju pada penyelesaian pembangunan tersebut. Sebab, bagi warga yang rumahnya hanya berjarak lima meter dari tebing sungai, setiap bagian penahan yang terbangun berarti bertambahnya perlindungan dari ancaman arus deras Batang Pasaman. Mereka tidak sekadar menunggu proyek selesai, tetapi menantikan rasa aman agar tak lagi dihantui kecemasan setiap kali hujan mengguyur. (*) 

Pewarta: Rido

Maigus Nasir Dorong MTI Jadi UPZ BAZNAS, Penghimpunan Zakat di Padang Diperkuat

Maigus Nasir Dorong MTI Jadi UPZ BAZNAS, Penghimpunan Zakat di Padang Diperkuat

BentengSumbar On Jumat, November 06, 2026

Maigus Nasir saat menerima jajaran pengurus BAZNAS dan MTI Kota Padang di ruang kerjanya, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Jumat (6/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Upaya memperluas penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kota Padang terus diperkuat. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mendorong kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang dan Majelis Taklim Indonesia (MTI) Kota Padang agar potensi zakat masyarakat dapat dikelola lebih optimal dan manfaatnya menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

Dorongan tersebut disampaikan Maigus Nasir saat menerima jajaran pengurus BAZNAS dan MTI Kota Padang di ruang kerjanya, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Jumat (6/11/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Ketua BAZNAS Kota Padang Yuspardi beserta jajaran, serta Ketua MTI Kota Padang Rosniati Hakim bersama pengurus.

Menurut Maigus, MTI memiliki jaringan jamaah yang cukup luas dan tersebar di berbagai lingkungan masyarakat. Kekuatan jaringan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan edukasi zakat, memperluas sosialisasi, sekaligus membantu BAZNAS mengenali kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Ia menilai, keterlibatan organisasi kemasyarakatan dapat membuat pelayanan zakat semakin dekat dengan masyarakat. Apalagi, selama ini BAZNAS Kota Padang juga mensyaratkan surat keterangan aktif berjamaah bagi masyarakat yang mengajukan bantuan. Karena itu, jaringan MTI dapat membantu memperkuat proses verifikasi sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

"Kita sangat mendukung kolaborasi ini. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan seperti MTI dapat memperkuat peran BAZNAS, apalagi selama ini BAZNAS Kota Padang juga mensyaratkan adanya surat keterangan aktif berjamaah bagi masyarakat yang mengajukan bantuan," ujar Maigus.

Lebih jauh, Maigus berharap MTI tidak hanya menjadi mitra sosialisasi, tetapi juga dapat mengambil peran langsung dalam penghimpunan zakat melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan demikian, potensi zakat dari lingkungan jamaah dapat dihimpun melalui lembaga resmi dan disalurkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

"Kita berharap MTI dapat menjadi salah satu UPZ BAZNAS Kota Padang. Dengan begitu, kerja sama antara BAZNAS dan MTI dapat berjalan lebih maksimal, baik dalam penguatan penghimpunan zakat maupun pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kota Padang Yuspardi menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, kolaborasi dengan MTI menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat melalui edukasi, sosialisasi, dan literasi zakat yang menyentuh langsung jamaah serta lingkungan masyarakat. "Alhamdulillah, hari ini kami difasilitasi oleh Bapak Wakil Wali Kota untuk membahas rencana kerja sama antara BAZNAS dan MTI Kota Padang. Kami berharap melalui kerja sama ini, program-program BAZNAS dapat semakin tepat sasaran. Insyaallah, kolaborasi ini akan ditindaklanjuti melalui pembentukan UPZ MTI," ungkap Yuspardi.

Ketua MTI Kota Padang Rosniati Hakim juga menyampaikan kesiapan organisasinya untuk mendukung kolaborasi tersebut. MTI memiliki lima program utama, yakni pendidikan dan dakwah, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, sosial kemasyarakatan, serta publikasi dan komunikasi. Dari seluruh program itu, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu bidang yang memiliki keterkaitan erat dengan program BAZNAS. Sinergi BAZNAS dan MTI diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, tetapi juga memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi umat sehingga zakat benar-benar hadir sebagai instrumen kepedulian sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Dulu Langganan Banjir, SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie Kini Punya Gedung Baru melalui Dukungan Program Revitalisasi Sekolah Pemerintah Pusat

Dulu Langganan Banjir, SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie Kini Punya Gedung Baru melalui Dukungan Program Revitalisasi Sekolah Pemerintah Pusat

BentengSumbar On Jumat, November 06, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meresmikan pemakaian gedung baru SMK Negeri 1 Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (5/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meresmikan pemakaian gedung baru SMK Negeri 1 Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (5/11/2026). Pembangunan gedung tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih aman dan layak, sekaligus memitigasi ancaman banjir yang selama ini mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut.

Mahyeldi mengatakan, pembangunan gedung baru SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan, khususnya bagi sekolah yang menghadapi persoalan kerawanan bencana. Relokasi dan pembangunan fasilitas baru diharapkan dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Ia juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya, perhatian pemerintah pusat tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengalokasian anggaran, tetapi juga melalui pembangunan dan rehabilitasi langsung terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat.

“Tidak hanya mengalokasikan anggaran, pemerintah pusat juga langsung menyelenggarakan pembangunan bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

Berdasarkan data Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, pada 2025 terdapat 78 satuan pendidikan negeri dan swasta di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang menerima bantuan Program Revitalisasi, terdiri dari 77 sekolah untuk pembangunan dan rehabilitasi serta satu pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Total bantuan yang dialokasikan mencapai Rp115,77 miliar.

Sementara itu, pada tahun 2026 ini, pemerintah pusat kembali mengalokasikan bantuan Program Revitalisasi Kebencanaan bagi 34 sekolah negeri dan swasta di Sumbar, dengan total anggaran mencapai Rp48,42 miliar. Selain itu, melalui Program Revitalisasi Reguler, juga terdapat 30 sekolah yang menerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp40,46 miliar.

Dengan demikian, sepanjang 2026, total bantuan revitalisasi kebencanaan dan reguler yang dialokasikan untuk sekolah-sekolah di Sumbar berjumlah sekitar Rp88,89 miliar, untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu penerima bantuan revitalisasi kebencanaan tersebut adalah SMK Negeri 1 Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.999.958.000 atau sekitar Rp3 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan tiga gedung baru yang kini telah selesai dan siap dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di daerahnya. Ia berharap keberadaan gedung baru tersebut dapat meningkatkan daya saing SMK 1 Sasak, baik dari sisi kualitas proses pembelajaran maupun kompetensi lulusannya.

Menurutnya, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan serta kemampuan lulusan agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, keberadaan fasilitas pendidikan yang layak dapat memberikan manfaat nyata bagi masa depan generasi muda.

Sebelumnya, Kepala SMK Negeri 1 Sasak, Desman menjelaskan sekolah tersebut sebelumnya berlokasi di kawasan Muaro Sasak dan kerap terdampak banjir. Kondisi itu mendorong dilakukannya relokasi pembangunan gedung baru ke lokasi yang dinilai lebih aman dengan bantuan pembiayaan program revitalisasi sekolah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan.

Pembangunan dimulai melalui peletakan batu pertama pada 11 Maret 2026 dan berhasil dituntaskan dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Alhamdulillah, tiga gedung baru dengan total anggaran sekitar Rp3 miliar sudah selesai dibangun. Hari ini, 5 November 2026, gedung tersebut diresmikan dan siap dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar,” ungkap Desman.

Ia menambahkan, meskipun telah memiliki gedung baru, kampus lama tetap akan dimanfaatkan sebagai sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Ke depan, pihak sekolah juga merencanakan pengembangan sekolah melalui penambahan program keahlian atau jurusan baru.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Pasaman Barat, jajaran Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumbar, Camat Sasak Ranah Pasisie, serta tokoh masyarakat setempat. (adpsb/rmz/bud)