 |
| Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi Ansharullah video call didampingi Ketua DPRD Sumbar Ustad Drs. H. Muhidi, MM., dengan Mansesneg Prasitiyo Hadi. |
BENTENGSUMBAR.COM - Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan kegelisahan yang mendalam di tengah masyarakat.
Curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama telah memicu banjir dan longsor, sekaligus melemahkan kestabilan lereng di berbagai wilayah. Ancaman ini kerap tidak kasat mata, namun dapat berubah menjadi bencana besar dalam waktu yang sangat singkat.
Gubernur Mahyeldi mengatakan kegelisahan tersebut ia rasakan langsung dari masyarakat. “Saya mendengar kekhawatiran para orang tua yang terbangun setiap malam saat hujan turun, dan melihat kecemasan warga yang tinggal di lereng perbukitan serta di sekitar Daerah Aliran Sungai,” ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini pemerintah tidak boleh hadir hanya setelah bencana terjadi, tetapi harus datang lebih awal untuk melindungi warganya. “Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab utama pemerintah,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk segera melakukan langkah mitigasi yang terencana, sistematis, dan berbasis keilmuan. Kepala daerah diminta menugaskan tim teknis serta melibatkan para ahli geologi, geoteknik, dan kebencanaan guna memeriksa secara menyeluruh kondisi kestabilan lereng dan Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama di sekitar permukiman warga.
Mahyeldi juga menegaskan keterlambatan membaca tanda-tanda alam tidak boleh kembali berujung pada hilangnya nyawa. “Saya tidak ingin ada korban jiwa hanya karena kita terlambat bertindak. Jika ada potensi bahaya, kita wajib bergerak sebelum semuanya terlambat,” ujarnya.
Pemeriksaan teknis tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi tanda-tanda awal seperti retakan tanah, pergeseran lereng, hingga kejenuhan tanah akibat hujan berkepanjangan, sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan. Apabila hasil kajian menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keselamatan warga, maka opsi relokasi harus dipertimbangkan secara bijak dan manusiawi.
Relokasi bukanlah keputusan yang mudah karena menyangkut rumah, penghidupan, serta ikatan sosial masyarakat. Namun, dalam situasi tertentu, relokasi merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan masa depan.
“Lebih baik kita memindahkan lokasi rumah hari ini, daripada kehilangan nyawa di kemudian hari,” tegas Gubernur.
Proses relokasi harus dilakukan melalui dialog, empati, dan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan warga memperoleh hunian yang layak, aman, serta memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dalam penanganan bencana. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera menyelesaikan pendataan, verifikasi, dan validasi kerusakan serta kerugian secara cermat dan bertanggung jawab.
“Jangan ada warga yang terlewat, jangan ada kerusakan dan kerugian yang tidak tercatat. Data yang baik adalah bentuk pelayanan kita kepada rakyat,” tegasnya.
Seluruh data yang telah divalidasi diminta segera disampaikan kepada Pemprov Sumbar untuk dihimpun secara terpadu.
Data tersebut akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Jitu Pasna (Kajian Kebutuhan Pasca bencana) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P). Jitu Pasna berfungsi sebagai kajian teknokratis untuk menghitung secara sistematis besaran kerusakan fisik, kerugian ekonomi, serta kebutuhan pemulihan akibat bencana.
Hasil kajian ini kemudian menjadi dasar penyusunan Dokumen R3P, yakni dokumen perencanaan resmi pemerintah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan pembiayaan rehabilitasi serta rekonstruksi, sekaligus menjadi acuan penganggaran dari berbagai sumber, baik APBN, APBD, maupun sumber sah lainnya, agar pemulihan wilayah terdampak berjalan terukur, terpadu, dan berkelanjutan.
Gubernur juga mengingatkan bahwa sebagai masyarakat Minangkabau, keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal merupakan nilai yang terus dijaga. Alam bukanlah lawan yang harus ditaklukkan, melainkan titipan yang wajib dirawat. Ketika alam memberi tanda, tugas manusia adalah membaca dengan bijak dan bertindak dengan penuh kerendahan hati.
Kepada seluruh bupati, wali kota, perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta para camat, wali nagari, lurah, dan kepala desa, Gubernur berpesan bahwa menjaga keselamatan jiwa masyarakat adalah amanah besar. Setiap langkah mitigasi dan setiap data yang disusun merupakan bagian dari pertanggungjawaban, tidak hanya kepada masyarakat hari ini, tetapi juga kepada generasi yang akan datang, dan pada akhirnya kepada Allah SWT.
Gubernur mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat untuk terus memperkuat kebersamaan. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, disertai doa dan kepedulian bersama, Sumatera Barat pasti mampu melewati ujian ini, bangkit dengan lebih tangguh, dan melangkah ke depan dengan kebijaksanaan. (adpsb)
