HEADLINE
Jokowi: Ada Orang Besar di Balik Isu Ijazah Palsu-Pemakzulan Gibran    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Jokowi: Ada Orang Besar di Balik Isu Ijazah Palsu-Pemakzulan Gibran
Jokowi buka suara soal isu ada orang besar di balik tuduhan dirinya menggunakan ijazah palsu dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal isu ada orang besar di balik tuduhan dirinya menggunakan ijazah palsu dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulungnya.

“Saya sudah sampaikan feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan wapres. Artinya memang ada orang besar, ada yang mem-back-up, udah itu saja,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).

Saat ditanya siapa orang besar yang dimaksud, Jokowi enggan menjawab secara gamblang. Ia hanya memberi petunjuk, semua orang pasti sudah bisa menebaknya.

“Ya semua sudah tahulah, semua tahu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi pernah menyatakan isu ijazah palsu bukan sekadar serangan personal. 

Ia menyebut ini bagian dari agenda politik besar yang ingin menjatuhkan reputasinya setelah menjabat kepala negara selama sepuluh tahun.

“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu ini. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar untuk men-downgrade saya,” kata Jokowi.

Ia juga menilai isu yang menyeret nama putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian agenda politik tersebut. 

Gibran kini menjabat wakil presiden dan sempat muncul wacana pemakzulan.

“Termasuk itu (isu pemakzulan Gibran). Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda politik di dalamnya,” ujar mantan wali kota Solo itu.

Meski mendapat tekanan politik, Jokowi mengaku tidak gentar.

“Ya buat saya itu biasa-biasa saja,” katanya santai.

Sebelumnya, Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Indonesia Silfester Matutina seusai diperiksa sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya menyebut ada mantan petinggi Indonesia di balik Roy Suryo Cs dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

“Roy cs hanya pion-pion saja, di belakang ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo-Gibran enggak sukses, berpisah,” katanya. (*)

Ini Nama-nama Anggota Dewan Pendidikan Sumbar yang Dikukuhkan Gubernur Mahyeldi    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Kukuhkan DP, Gubernur Sumbar Tegaskan Dunia Pendidikan Tak Boleh Terganggu oleh Politik
Gubernur Mahyeldi Ansharullah kukuhkan Dewan Pendidikan Sumatera Barat di auditorium  kantor Gubernur Sumbar jalan jenderal Sudirman Padang Jumat  (25/6).
BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur  Sumbar H. Mahyeldi Ansyarullah menegaskan, dunia pendidikan tak boleh terganggu oleh politik. 

"Datang dan perginya politik tidak boleh mempengaruhi pendidikan. Pendidikan jangan dipolitik-politikkan,"  kata Gubernur dalam pidato sambutannya setelah mengukuhkan  Dewan Pendidikan Sumatera Barat di auditorium  kantor Gubernur Sumbar jalan jenderal Sudirman Padang Jumat  (25/6) .

Pelantikan itu dihadiri unsur Forkopinda antara lain  hadir Kabid Humas Polda Sumbar  Kombes ( Pol ) Susmelawati,  Kadis Pendidikan H. Barlius MM, dan jajaran yakni para Kepala Bidang,  Kepala Cabdin se-Sumbar, Musyawarah Kepala Kepala Sekolah (MKKS), ketua PGRI,  ketua MUI Sumbar dan beberapa tokoh Pendidikan  Sumbar lainnya. 

Gubernur telah SK-kan 13 orang profesional, praktisi dan pemerhati pendidikan  sebagai Anggota Dewan Pendidikan untuk  masa  bakti 2025-2030.

Ke 13 orang itu adalah Dr.Rahmawati , M.Ag.,  sebagai Ketua,  Abinul Hakim  S Pd.M.Si.,  Sekretaris,  Dra  Yenni Puti MM., Bendahara,  selanjutnya disebut sebagai anggota yakni  Prof Dr. Zainal Asril M.Pd., Drs  Munandar Kasim, M.Kom., CRGP, CACP, Dr.Alfroki Martha, M Pd., Drs M.Khudri.  M Pd., Suindra,  S.Pd MM., Yuyu  Mulyati S  Pt. M.Pd.,  Dr  Irsyad M.Pd, Ambra Warda,  S.Pd, MM., Ardiles SE.,  dan Dr.Mukhlidi Muskhir.  S.Pd, M Kom. Hari ini ke 13 orang itu dikukuh oleh  Gubernur. 

Gubernur berharap Dewan Pendidikan berperan  menjaga dunia pendidikan  Sumbar  dari intervensi politik. 

"Saya tidak biarkan pendidikan Sumbar ini dicampuri politik politik, karena  itu kita berharap Dewan Pendidikan dapat  menjaga dunia pendidikan  ini dijadikan objek politik, itu makanya saya setuju kalau Rektor tidak dipilih oleh Menteri Pendidikan," kata Mahyeldi.

Namun demikian Gubernur melihat sejauh ini Dinas Pendidikan dibawah Barlius relatif tidak ada permasalahan serius selain soal  Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPNB). 

"Dewan Pendidikan dapat memberikan  masukan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan SPNB  terutama turut menjaga stabilitas dari intervensi  dan penekanan anggota  dewan,  bupati dan walikota," jelas Gubernur. 

" Selain SPNB dinas Pendidikan ini tidak ada masalah, itu makanya saya tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan. Sebanyak itu kantor Dinas Propinsi Sumbar, kantor Dinas Pendidikan  jarang  saya kunjungi,  karena tak ada masalah yang berarti " kata Buya.

Disisi lain,  masyarakat yang memprotes   karena SPNB  secara pribadi saya pujikan.

"Itu tandanya masyarakat  dan orang tua murid kita ingin sekali anaknya bersekolah," ujar Gubernur. 

Dewan Pendidikan  juga  dimintai untuk turut melindungi  hak hak guru,  seperti kenaikan pangkat, kesejahteraan dan hak hak lainnya. Disisi lain,  Dewan Pendidikan bisa juga ingatkan agar guru tidak terjerat hutan piutang. 

"Keuangan guru juga dikontrol, jagan sampai  guru minjam sana minjam sini. Saya pernah berhentikan Kepsek yang banyak hutang,  dia harus cari tambahan lain, sehingga tugasnya disekolah  tidak dilaksanakan. Pernah ada Kepsek  banyak  hutang  saya berhentikan,  karena itu Kadis dan Capdin tolong diawasi juga keuangan guru guru,"  kata Gubernur. 

"Awasi itu.
Dinas Pendidikan tak ada masalah berarti. DP bisa membantu , menjaga stabilitas,  meminimalisir intervensi," ujarnya.

Dengan demikian, kata Gubernur, maka Dewan Pendidikan memiliki beberapa tugas utama, yaitu memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dalam bidang pendidikan. Mereka berperan sebagai wadah perwakilan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

"Dewan Pendidikan memberikan dorongan, saran dan  masukan  kepada  pemerintah, sebagai aspirasi masyarakat.  Bukan hanya saran,  kritikan juga boleh,  pemerintah butuh kritikan,  pak Kadis juga," kata Buya Mahyeldi. 

"Karena Dewan Pendidikan  secara yuridis formal telah memiliki dasar dan dibutuhkan  untuk pendidikan  sehingga kita SK kan, maka saya ingatkan kepada Kadis Pendidikan konsekwensinya."

"Karena Dewan Pendidikan ini sudah kita SK kan , kita kukuhkan  pula,  maka konsekwensi adalah anggaran. Pak Kadis harap dianggarkan  agar  dewan ini bisa bekerja,"  kata Gubernur yang disambut tepuk tangan hadirin. (*)

Yaman Memperingatkan Negara-negara Arab atas Kebisuan Mereka terhadap Gaza: Bahaya Juga Akan Sampai di depan Pintu Anda    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Yaman Memperingatkan Negara-negara Arab atas Kebisuan Mereka terhadap Gaza: Bahaya Juga Akan Sampai di depan Pintu Anda
Mahdi al-Mashat mengatakan bahwa mesin tipu daya, kebohongan, dan propaganda Zionis telah membungkam dunia dalam menghadapi perang pemusnahan Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza yang terkepung.
BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman telah menyerukan kepada seluruh negara Muslim dan Arab untuk mengambil tindakan tegas terhadap Zionis Israel, memperingatkan bahwa mereka juga akan menghadapi hukuman jika tidak menghentikan kebisuan mereka atas genosida dan kelaparan yang dilakukan rezim tersebut terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada kantor berita resmi Yaman, Saba, pada hari Rabu (23/7), Mahdi al-Mashat mengatakan bahwa mesin tipu daya, kebohongan, dan propaganda Zionis telah membungkam dunia dalam menghadapi perang pemusnahan Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza yang terkepung.

Ia menambahkan bahwa mereka yang gagal mengambil sikap terhadap Gaza tidak akan dapat melarikan diri dari bahaya ketika bahaya itu datang menimpa mereka, seraya menambahkan bahwa mereka yang tidak tergerak oleh para korban yang kelaparan telah kehilangan iman dan martabat mereka.

"Kita harus bersatu untuk menghapus rasa malu kita sebelum sejarah mengutuk kita; tanggung jawab ada pada semua orang," tegasnya.

Mashat juga menyatakan kesiapan Yaman untuk berada di garda terdepan dalam kampanye bersatu melawan rezim Zionis dan para pendukungnya yang jahat.

Menyampaikan pidatonya kepada para penguasa Arab dan Muslim, ia berkata, “Jika kalian tidak mampu bertindak, maka biarkan bangsa-bangsa bangkit. Tetapi jika mereka juga gagal bangkit, konsekuensi dari diamnya mereka akan menelan setiap bangsa di Umat. Saat bahaya mencapai ambang pintu kalian, sudah terlambat untuk melawan.”

Zionis Israel melancarkan serangan brutalnya pada 7 Oktober 2023, setelah kelompok perlawanan Hamas melancarkan operasi bersejarahnya terhadap entitas pendudukan sebagai balasan atas kekejaman rezim yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.

Rezim Tel Aviv sejauh ini gagal mencapai tujuan yang dicanangkannya untuk melenyapkan Hamas dan membebaskan semua tawanan di Gaza, meskipun telah menewaskan 59.219 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 143.045 lainnya.

Kelaparan massal juga melanda Gaza akibat blokade tidak manusiawi Israel di wilayah tersebut yang mencegah masuknya semua pasokan penting. (*)

Sastrawan Pinto Janir Terpilih Jadi Ketum LMB Minangkabau    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Sastrawan Pinto Janir Terpilih Jadi Ketum LMB Minangkabau
Sastrawan Pinto Janir terpilih menjadi ketua umum Lembaga Masyarakat Budaya (LMB) Minangkabau dalam suatu musyawarah "Tim 9".
BENTENGSUMBAR.COM
- Sastrawan Pinto Janir terpilih menjadi ketua umum Lembaga Masyarakat Budaya (LMB) Minangkabau dalam suatu musyawarah "Tim 9" yang berlangsung di Taman Budaya Sumbar, Jumat sore 25 Juli 2025.

Rapat juga menetapkan DR Febby Datuk Bangso selaku ketua dewan pembina dengan anggota Syarifuddin Arifin.

Adapun ketua harian dipercayakan kepada Hasnul yang didampingi empat wakil ketua, yakni Rizal Tanjung, Dadang Leona, Hasan awi dan Jefenil. Sekretaris dipercayakan kepada Aprimas dengan bendahara Yarsina Devi Akt. 

Lembaga Masyarakat Budaya (LMB) Minangkabau bervisi merawat tradisi menjaga negeri dengan berbagai aktivitas di zona peradaban di bilik kebudayaan kita. 

" Eksistensi LMB Minangkabau adalah salah satu penjawab kegamangan kita di tengah gempuran badai teknologi yang menerjang deras nilai nilai tradisi, adat dan budaya. Di sisi lain, kehadiran teknologi memudahkan kerja, pada sisi yang lebih lain berpotensi melenyapkan kreativitas dan imajinasi", ujar Pinto Janir sosok seniman berlatar belakang  sastrawan dan penyair. 

"Ini adalah salah satu cara bagi kita merawat nilai nilai tradisi untuk menjaga negeri. LMB Minangkabau adalah jawaban yang solutif ketika kita dipaksa berasa di persimpangan peradaban", kata Zal Tanjung budayawan terkemuka asal Sumatera Barat. 

" Minangkabau nagari berpayung pikiran. Payung kita tidak boleh bocor.LMB Minangkabau menjadi pagar dari duri duri perusak peradaban", ujar Jefinil pelukis kondang dari ranah Minang yang juga merasa gamang bila Minangkabau tinggal nama. 

" Saatnya para pegiat budaya dan seni bangkit menjaga nilai nilai ke Minangkabau anak", ujar Hasnul aktivis sosial yang peduli pada kebudayaan. 

" Terkadang waktu kita habis karena bertengkar ke bertengkar saja. Pengacau kebudayaan. Tukang keruh kebudayaan dan oknum oknum yang berladang di punggung seniman, menyingkirlah. Saatnya kita bersama sama membangun negeri dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih", ujar Syarifuddin Arifin, penyair dari tanah Minang yang namanya mengasia-tenggara! ( swr)

Debt Collector Koperasi Lecehkan Anak Nasabah, Menciut saat Diciduk Polisi    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Debt Collector Koperasi Lecehkan Anak Nasabah, Menciut saat Diciduk Polisi
Ayah korban tak terima. Ia pun segera datang ke Polres Kubu Raya melaporkan kasus ini. Dari laporan itu, penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku dilakukan polisi. (Ilustrasi).
BENTENGSUMBAR.COM
- Seorang debt collector koperasi di Kubu Raya berinisial KF, diciduk polisi tanpa perlawanan. 

Pemuda 21 tahun itu diringkus karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak nasabah. 

Adapun korban masih berusia 7 tahun. Pelecehan dilakukan KF saat ia datang menagih hutang pada Sabtu (7/6/2025). 

Saat itu rumah nasabah yang ditujunya dalam keadaan sepi. 

"Hanya ada korban dan neneknya," kata Kasatreakrim Polres Kubu Raya, AKP Hafiz, Jumat (25/7/2025).

Kondisi itulah yang dimanfaatkan pelaku melancarkan aksi bejatnya. 

Ia mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan iming-iming akan diberi hadiah. 

"Pelaku kemudian menyuruh korban tutup mata dan langsung mencium bibir korban," ujarnya.

Setelah diperlakukan tak senonoh, korban ketakutan dan bergegas kabur. 

Ia berlindung ke rumah tetangga dan meminta tolong agar ditelepon kan ayahnya. 

"Saat itulah korban bercerita kepada ayahnya bahwa telah dicium pelaku," terangnya.

Ayah korban tak terima. Ia pun segera datang ke Polres Kubu Raya melaporkan kasus ini. Dari laporan itu, penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku dilakukan polisi. 

"Pelaku ditangkap tanpa perlawanan," jelas Hafiz. 

Kini, KF sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ditahan di sel Polres Kubu Raya. 

Ia dijerat Undang-undang Perlindungan Anak. Diancam pidana penjara di atas lima tahun.(*)

Wako Fadly Amran Gelar Pertemuan dengan Pengurus Asosiasi Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan se-Kota Padang    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Wako Fadly Amran Gelar Pertemuan dengan Pengurus Asosiasi Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan se-Kota Padang
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menggelar pertemuan silaturahmi bersama para pengurus asosiasi jasa konstruksi dan jasa konsultan se-Kota Padang.
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang, Fadly Amran, menggelar pertemuan silaturahmi bersama para pengurus asosiasi jasa konstruksi dan jasa konsultan se-Kota Padang, di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (25/7/2025).

Pertemuan yang mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Padang” ini dihadiri perwakilan dari Gapensi, Gapeksindo, Perkindo, dan Inkindo.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para kontraktor yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.

"Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan para pelaku jasa konstruksi di Kota Padang. Kami ingin mendengar langsung aspirasi dan masukan dari rekan-rekan kontraktor guna mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas, transparan, dan berkelanjutan," ujarnya.

Fadly Anran menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas pelaku jasa konstruksi lokal agar mampu bersaing secara sehat, baik di tingkat regional maupun nasional.

“Kita ingin para kontraktor dan konsultan lokal terus berkembang, bersaing secara sehat, dan berkontribusi maksimal terhadap pembangunan kota. Pemerintah siap membuka ruang dialog dan mendorong kerja sama yang produktif,” tegas tekannya.

Fadly Amran juga menyoroti peran strategis asosiasi jasa konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi dalam mendukung pelaksanaan sembilan Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang, khususnya Padang Amanah, Padang Rancak, dan UMKM Naik Kelas.

“Kami ingin menciptakan ekosistem konstruksi yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada pembangunan yang berkeadilan. Dan ini hanya bisa terwujud jika kita semua saling bersinergi untuk mewujudkan kejayaan bagi Kota Padang yang kita cintai ini," pungkas Fadly Amran.

Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan asosiasi menyampaikan berbagai masukan dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Diantaranya, proses tender yang dinilai belum sepenuhnya transparan, regulasi teknis yang terus berubah, serta hambatan dalam pelaksanaan proyek di lapangan. (*)

Macron Akan Deklarasi Pengakuan Prancis atas Negara Palestina di Sidang Majelis Umum PBB    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Macron Akan Deklarasi Pengakuan Prancis atas Negara Palestina di Sidang Majelis Umum PBB
Presiden Prancis Emmanuel Macron memastikan negaranya akan mengumumkan secara resmi pengakuan terhadap negara Palestina pada September mendatang.
BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Prancis Emmanuel Macron memastikan negaranya akan mengumumkan secara resmi pengakuan terhadap negara Palestina pada September mendatang.

Pengakuan bersejarah itu akan disampaikan Macron dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

"Sesuai dengan komitmen historis untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina," kata Macron, dalam pernyataan di media sosial X, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (25/7/2025).

Dia menekankan pentingnya untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza serta memberikan bantuan kepada warga sipil yang terdampak perang.

"Prioritas mendesak saat ini adalah agar perang di Gaza berakhir dan penduduk sipil diselamatkan," tulisnya.

Macron juga menyerukan penerapan gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan berskala besar.

Dia pun mengulangi seruannya untuk melucuti senjata Hamas, mengamankan Gaza, serta membangun kembali wilayah itu yang porak-poranda setelah serangan Israel selama 22 bulan.

"(Tujuannya adalah) Membangun negara Palestina, memastikan kelangsungan hidup, dan mewujudkannya, melalui demiliterisasi dan sepenuhnya mengakui Israel, sehingga berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah," kata Macron.

Macron juga menegaskan tidak ada alternatif lain untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah selain berdirinya negara Palestina.

Rakyat Prancis, lanjut dia, menginginkan perdamaian dan untuk mencapainya diperlukan upaya kolaboratif antara Israel, Palestina, serta mitra internasional.

"Rakyat Prancis menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Terserah kepada kita, Prancis, bersama dengan Israel, Palestina, dan mitra Eropa serta internasional, untuk membuktikan bahwa hal itu mungkin terwujud," katanya.

Macron juga telah mengirim surat kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, guna menyampaikan tekadnya itu. 

Selain itu Macron juga menerima jaminan dari Palestina untuk meerima syarat-syarat tersebut.

"Kepercayaan, kejelasan, dan komitmen. Kita akan mencapai perdamaian," kata Macron. (*)

Sumber: iNews.id

Gelar Reses Perseorangan, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Serap Aspirasi Warga Padang Besi Luki    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Gelar Reses Perseorangan, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Serap Aspirasi Warga Padang Besi Luki
Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman saat menggelar reses perorangan masa sidang III Tahun 2025 di Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan, Jumat (25/7/2025).
BENTENGSUMBAR.COM
- Tujuan utama reses adalah untuk menjaring, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta pengaduan yang ada didaerah pemilihan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman saat menggelar reses perorangan masa sidang III Tahun 2025 di RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Jumat (25/7/2025).

Pada kesempatan itu, tampak hadir Camat Lubuk Kilangan diwakili oleh Kasi Trantib Muklis, Lurah Padang Besi, ketua RT 02 Rolan, ketua RW serta puluhan warga yang antusias mengikuti kegiatan reses ini.

Ketua RT 02 RW 01 Rolan menyampaikan aspirasi masyarakatnya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri.

"Kami berharap kepada Bapak Evi Yandri agar bisa memperbaiki infrastruktur, pengelolaan sampah, pemberdayaan ukmn dan pembentukan kube guna meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Beragam aspirasi disampaikan oleh masyarakat kelurahan Padang Besi, seperti normalisasi sungai, betonisasi jalan. Ada juga yang mengeluhkan mengenai biaya sekolah dan LKS anak.

Evi Yandri menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anggota DPRD untuk memenuhi tanggung jawab sebagai wakil rakyat. 

"Reses ini memberikan kesempatan bagi saya untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat tentang berbagai permasalahan yang ada di kelurahan Padang Besi," ujarnya.

"Informasi yang disampaikan ini akan saya gunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kelurahan Padang Besi," tutup Evi Yandri. (*)

Editor: Zamri Yahya

Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara di Kasus Suap Harun Masiku    
Jumat, Juli 25, 2025

On Jumat, Juli 25, 2025

Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara di Kasus Suap Harun Masiku
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti melakukan suap pergantian anggota DPR periode 2019-2024.
BENTENGSUMBAR.COM
- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti melakukan suap pergantian anggota DPR periode 2019-2024.

Putusan atau vonis itu disampaikan langsung Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Awalnya, Hakim Ketua, Rios Rahmanto mengatakan, Hasto tidak terbukti melakukan perbuatan perintangan penyidikan, sehingga dibebaskan dari dakwaan kesatu.

Sementara terkait kasus suapnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan," kata Hakim Ketua Rios, Jumat sore, 25 Juli 2025.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Hasto sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang dijalankan terdakwa dikurangi. Menetapkan terdakwa tetap ditahan," pungkas Hakim Ketua Rios.

Putusan itu diketahui lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut agar Hasto dipidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam surat dakwaan, Hasto didakwa melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020.

Perintangan penyidikan itu dilakukan Hasto dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022.

Selain itu, Hasto juga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK pada saat pemeriksaan sebagai saksi pada 10 Juni 2024. 

Perbuatan Hasto itu mengakibatkan penyidikan atas nama tersangka Harun Masiku terhambat.

Atas perbuatannya, Hasto Kristiyanto didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 21 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Selanjutnya, Hasto juga didakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan.

Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022 mengupayakan agar KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Atas perkara suap itu, Hasto didakwa dengan dakwaan Kedua Pertama Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP atau dakwaan Kedua-Kedua Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Sumber: RMOL