BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo kembali memberi sinyal reshuffle. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu, 22 April 2017.
Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) enggan berkomentar banyak, sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) memasrahkan perombakan Kabinet Kerja ke tangan Presiden Joko Widodo.
"Reshuffle itu hak prerogarif presiden jadi tentu tergantung dari penilaian presiden," ujar JK.
JK juga menolak menanggapi tentang menteri yang dinilai bekerja kurang maksimal.
"Itu urusan pemerintah," tegasnya.
Menteri PAN/RB Asman Abnur disebut-sebut sebagai menteri yang terancam dirombak. Hal ini karena PAN sebagai pengusung Asman tidak sejalan dengan koalisi pemerintah di Pilgub DKI putaran dua lalu.
Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menjelaskan bahwa perombakan ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Masalah reshuffle adalah hak dan kedaulatan presiden," ujarnya, Senin, 24 April 2017.
Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN menyerahkan urusan ini kepada presiden. Eddy menilai presiden paling mengetahui kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan capaian-capaian pembangunan. Sekalipun, menteri yang dirombak berasal dari partainya.
"Kami percaya penuh bahwa presiden yang paling mengetahui kebutuhan beliau atas kabinet yang diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan pemerintah," pungkasnya.
Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, perombakan (reshuffle) kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berhak menilai pencapaian kinerja dari semua menteri dan menggantinya jika diperlukan.
Ia menjelaskan, Presiden Jokowi merupakan tipe pemimpin yang memiliki perhitungan terukur. Dia tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan dan ada hitungan kuantitatif yang jelas.
"Maka wajarlah kalau beliau melempar isu reshuffle," ujarnya sekretaris Fraksi Partai Hanura itu.
Namun begitu, Dadang menyebut bahwa hanya Jokowi yang mengerti dan tahu siapa menteri yang layak untuk dirombak.
"Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi," pungkasnya.
Untuk itu, ia meminta kepada partai pendukung pemerintah untuk tetap patuh dengan putusan Jokowi, baik itu menyenangkan mapun tidak bagi partai.
"Partai-partai pendukung pemerintah hanya berhak untuk patuh pada keputusan yang akan diambil presiden," tegasnya. .
(by/rmol)
Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) enggan berkomentar banyak, sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) memasrahkan perombakan Kabinet Kerja ke tangan Presiden Joko Widodo.
"Reshuffle itu hak prerogarif presiden jadi tentu tergantung dari penilaian presiden," ujar JK.
JK juga menolak menanggapi tentang menteri yang dinilai bekerja kurang maksimal.
"Itu urusan pemerintah," tegasnya.
Menteri PAN/RB Asman Abnur disebut-sebut sebagai menteri yang terancam dirombak. Hal ini karena PAN sebagai pengusung Asman tidak sejalan dengan koalisi pemerintah di Pilgub DKI putaran dua lalu.
Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menjelaskan bahwa perombakan ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Masalah reshuffle adalah hak dan kedaulatan presiden," ujarnya, Senin, 24 April 2017.
Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN menyerahkan urusan ini kepada presiden. Eddy menilai presiden paling mengetahui kebutuhan pemerintah dalam menyelesaikan capaian-capaian pembangunan. Sekalipun, menteri yang dirombak berasal dari partainya.
"Kami percaya penuh bahwa presiden yang paling mengetahui kebutuhan beliau atas kabinet yang diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan pemerintah," pungkasnya.
Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, perombakan (reshuffle) kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berhak menilai pencapaian kinerja dari semua menteri dan menggantinya jika diperlukan.
Ia menjelaskan, Presiden Jokowi merupakan tipe pemimpin yang memiliki perhitungan terukur. Dia tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan dan ada hitungan kuantitatif yang jelas.
"Maka wajarlah kalau beliau melempar isu reshuffle," ujarnya sekretaris Fraksi Partai Hanura itu.
Namun begitu, Dadang menyebut bahwa hanya Jokowi yang mengerti dan tahu siapa menteri yang layak untuk dirombak.
"Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi," pungkasnya.
Untuk itu, ia meminta kepada partai pendukung pemerintah untuk tetap patuh dengan putusan Jokowi, baik itu menyenangkan mapun tidak bagi partai.
"Partai-partai pendukung pemerintah hanya berhak untuk patuh pada keputusan yang akan diambil presiden," tegasnya. .
(by/rmol)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »