PDIP Sindir PAN yang Kerap Membelot dari Koalisi Pendukung Jokowi

BENTENGSUMBAR. COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto secara terbuka menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan sering berseberangan dengan sikap partai pendukung pemerintah. Puncaknya ketika PAN menolak Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU Ormas di rapat paripurna DPR. 

Menurutnya, sebagai bagian dari koalisi pemerintah Jokowi-JK, harusnya PAN merealisasikan dengan mendukung kebijakan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Ketika partai sudah menyatakan dukungannya apalagi ikut dalam portfolio pemerintahan, tentu saja secara etika partai tersebut menyatukan diri dengan kebijakan dari Pak Presiden. Hukum politik demokratis seperti itu,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Oktober 2017.

Karena itu, Hasto mengingatkan, hal tersebut harus kesadaran yang dibangun oleh setiap partai pendukung koalisi pemerintah. Menurut dia, etika berkoalisi adalah menyatukan diri dengan kebijakan presiden atau pemerintah. 

Hasto tak sepakat apabila dukungan tersebut hanya mengambil manfaat atau mendompleng elektabilitas Jokowi. Tetapi tidak ada implementasi di tingkat politik strategis.

"Jadi kami mengingatkan hal tersebut agar menjadi kesadaran yang dibangun oleh setiap partai yang menyatakan diri ke pemerintah. Jangan dikatakan mendukung pemerintah hanya mengambil faktor elektoralnya saja," tuturnya. 

Hasto pun menyerahkan sepenuhnya evaluasi partai koalisi kepada Presiden, apakah harus mengeluarkan PAN dari koalisi dan mengganti menteri-menteri asal partai yang bersangkutan.

“Ya kami serahkan pada Pak Presiden. Pak Presiden pasti memperhatikan suara-suara itu, hanya momentum politiknya yang masih ditunggu,” pungkasnya. 

(Sumber: kumparan)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News