 |
| Anggota DPRD Padang: Yandri Hanafi, Muhidi, dan Muharlion. |
BentengSumbar.com --- Meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD akan berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Padang, Muharlion ketika ditemui wartawan www.bentengsumbar.com di ruangan kerjanya, Jum'at siang (21/11/2014).
Dikatakannya, salah satu alasan memisahkan Bidang Pendapatan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah untuk menggenjot pendapatan. "Upaya untuk memecah SKPD DPKA adalah untuk intensi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sehingga potensi yang ada mampu mereka gali," jelasnya.
Kalau selama ini ada kelemahan, seperti pada sistem dan kebocoran, dengan dibentuknya Dispenda, mudah-mudahan tidak ada lagi. Tujuannya semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab, disaat pendapatan meningkat, maka akan berdampak kepada masyarakat dalam bentuk belanja langsung, yaitu pembangunan, ujarnya.
Namun, ujar Muharlion, dengan dibentuknya dinas baru, bukan berarti harus membebani keuangan yang ada. Dinas yang baru disarankan untuk memakai fasilitas dan pegawai yang ada, bukan menerima pegawai baru dan melakukan pengadaan fasilitas bagi pejabatnya.
Walau Perda SOTK telah disahkan, dan dinas baru terbentuk, tetapi belum akan efektif diberlakukan. Sebab, semuanya menunggu proses. "Kita tentu menunggu hasil evaluasi gubernur dan setelah itu dilakukan persiapan pemecahan dinas," tuturnya. (by)
Dikatakannya, salah satu alasan memisahkan Bidang Pendapatan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah untuk menggenjot pendapatan. "Upaya untuk memecah SKPD DPKA adalah untuk intensi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sehingga potensi yang ada mampu mereka gali," jelasnya.
Kalau selama ini ada kelemahan, seperti pada sistem dan kebocoran, dengan dibentuknya Dispenda, mudah-mudahan tidak ada lagi. Tujuannya semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab, disaat pendapatan meningkat, maka akan berdampak kepada masyarakat dalam bentuk belanja langsung, yaitu pembangunan, ujarnya.
Namun, ujar Muharlion, dengan dibentuknya dinas baru, bukan berarti harus membebani keuangan yang ada. Dinas yang baru disarankan untuk memakai fasilitas dan pegawai yang ada, bukan menerima pegawai baru dan melakukan pengadaan fasilitas bagi pejabatnya.
Walau Perda SOTK telah disahkan, dan dinas baru terbentuk, tetapi belum akan efektif diberlakukan. Sebab, semuanya menunggu proses. "Kita tentu menunggu hasil evaluasi gubernur dan setelah itu dilakukan persiapan pemecahan dinas," tuturnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
