 |
| H Benny Mukhtar. |
BentengSumbar.com --- Dua penyebab utama belum didapatkannya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Dharmasraya sudah dapat diselesaikan.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Dharmasraya H Benny Mukhtar, dua permasalahan tersebut sudah dapat disajikan dengan baik dalam LKPD tahun 2015 ini. Oleh karena itu, sosok yang digadang gadang sebagai bakal calon Wako Payakumbuah itu optimis ada peningkatan nilai dalam opini BPK atas LKPD tahun 2015.
Benny yang didampingi Inspektur Suwardi, Kepala DPPKD Palawasita dan Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Leli Arni sesaat sebelum acara penyerahan LKPD di gedung BPK Perwakilan Sumbar, lebih jauh menjelaskan dua persoalan pelik yang tiap tahun dihadapi adalah masalah aset dan yang kedua masalah ketekoran kas di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH).
"Kedua persoalan tersebut Alhamdulillah sudah bisa terselesaikan," tukuk figur yang akan melaju jadi Balon Wako Payakumbuah dengan kendaraan PDI-P itu.
Sementara itu, Inspektur Suwardi menjelaskan, persoalan aset sudah dikelarkan. Dengan demikian, penyajian laporan neraca sudah bisa jauh lebih baik. Sedangkan ketekoran kas yang terjadi di BLH enam tahun silam sudah diselesaikan secara administratif.
"Ya bagaimana lagi, kasus tersebut sudah ditangani penegak hukum. Tersangkanya sudah dinyatakan DPO. Jadi kita selesaikan saja secara administratif. Dan itu sudah dikonsultasikan dengan BPK," Suwardi. (rel)
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Dharmasraya H Benny Mukhtar, dua permasalahan tersebut sudah dapat disajikan dengan baik dalam LKPD tahun 2015 ini. Oleh karena itu, sosok yang digadang gadang sebagai bakal calon Wako Payakumbuah itu optimis ada peningkatan nilai dalam opini BPK atas LKPD tahun 2015.
Benny yang didampingi Inspektur Suwardi, Kepala DPPKD Palawasita dan Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Leli Arni sesaat sebelum acara penyerahan LKPD di gedung BPK Perwakilan Sumbar, lebih jauh menjelaskan dua persoalan pelik yang tiap tahun dihadapi adalah masalah aset dan yang kedua masalah ketekoran kas di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH).
"Kedua persoalan tersebut Alhamdulillah sudah bisa terselesaikan," tukuk figur yang akan melaju jadi Balon Wako Payakumbuah dengan kendaraan PDI-P itu.
Sementara itu, Inspektur Suwardi menjelaskan, persoalan aset sudah dikelarkan. Dengan demikian, penyajian laporan neraca sudah bisa jauh lebih baik. Sedangkan ketekoran kas yang terjadi di BLH enam tahun silam sudah diselesaikan secara administratif.
"Ya bagaimana lagi, kasus tersebut sudah ditangani penegak hukum. Tersangkanya sudah dinyatakan DPO. Jadi kita selesaikan saja secara administratif. Dan itu sudah dikonsultasikan dengan BPK," Suwardi. (rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
