 |
| Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Berfoto Dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur H Nasrul Abit. |
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo menggelar rapat kerja (Raker) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Jum'at, 8 April 2016. Gubernur Sumatera Barat H Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur H Nasrul Abit menghadiri langsung raker ini. Menurut Gubernur Irwan, dalam raker itu, Presiden Jokowi juga membahas langkah strategi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan investasi Sumatera Barat.
"Hasil raker dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo, didapat beberapa kesimpulan, yang akan kami ubah menjadi rencana kerja strategis, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan stabilitas harga demi mengendalikan inflasi," ujar Irwan.
Dikatakan Irwan, pertumbuhan ekonomi nasional, ditopang pula oleh pertumbuhan ekonomi di daerah. Percepatan start up pembangunan dan investasi sangat menentukan. Untuk memberi stimulus dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penggunaan anggaran akan berbasis “money follow program”, bukan “money follow function”, serta bersifat holistik tematik, integratif, dan spasial. Artinya pencairan dana anggaran betul-betul berdasarkan program operasional dari masing-masing kedinasan, belanja rutin yang tidak penting akan ditunda atau dibatalkan.
Masing-masing SKPD dan stakeholders terkait investasi dan pelaksanaan pembangunan, jelas Irwan lagi, harus segera bergerak ditataran action, dan tidak boleh berlama-lama. Jika ada kendala, segera naikkan ke atas agar segera tersolusikan. Proses perizinan, Amdal, HO, dan hal pendukung investasi lainnya agar dikerjakan secara serius, bertanggung jawab, dan mengikuti aturan yang ada. Tidak ada kolusi dan suap untuk memuluskan prosesnya.
Hal-hal yang bersifat pemborosan, seperti pengadaan kendaraan dinas baru yang tidak mendesak, rumah dinas, dan semisalnya juga akan dipertimbangkan ulang, atau dibatalkan. Sehingga dengan adanya pemangkasan mata anggaran yang tidak penting, dan dialihkan kepada program-program yang langsung menyentuh kepada ekonomi masyarakat, infrastruktur, dan investasi, akan didahulukan, ujar Irwan.
Hal ini penting adanya, tegas Irwan, dikarenakan periode inflasi tinggi seperti bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sudah dekat, berdekatan dengan periode pencairan anggaran. Pengawalan stabilitas harga di masyarakat wajib menjadi perhatian Dinas terkait, Kepala Daerah di tingkat Kota dan Kabupaten, serta turunannya.
Ia mengatakan, untuk memberi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah, suasana politik dan gesekan di masyarakat harus di minimalisir. Pilkada telah usai, pembangunan harus berjalan dengan dukungan semua pihak. Tidak ada pengkubuan lagi antar tim sukses kandidat, tidak boleh ada gesekan antara Kepala Daerah dan Wakilnya, setiap ASN pun harus mengikuti irama Kepala Daerahnya saat ini, tidak boleh tidak, tidak ada duri terselip dalam PNS. Yang semula berkubu, hendaknya kembali menunjukkan profesionalismenya sebagai abdi negara.
"Semoga dengan rencana strategis ini, pembangunan di Sumatera Barat akan mengalami percepatan, dan mendorong negeri ini menjadi negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghaffur. Amin," ungkap Irwan. (by/rel)
"Hasil raker dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo, didapat beberapa kesimpulan, yang akan kami ubah menjadi rencana kerja strategis, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan stabilitas harga demi mengendalikan inflasi," ujar Irwan.
Dikatakan Irwan, pertumbuhan ekonomi nasional, ditopang pula oleh pertumbuhan ekonomi di daerah. Percepatan start up pembangunan dan investasi sangat menentukan. Untuk memberi stimulus dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penggunaan anggaran akan berbasis “money follow program”, bukan “money follow function”, serta bersifat holistik tematik, integratif, dan spasial. Artinya pencairan dana anggaran betul-betul berdasarkan program operasional dari masing-masing kedinasan, belanja rutin yang tidak penting akan ditunda atau dibatalkan.
Masing-masing SKPD dan stakeholders terkait investasi dan pelaksanaan pembangunan, jelas Irwan lagi, harus segera bergerak ditataran action, dan tidak boleh berlama-lama. Jika ada kendala, segera naikkan ke atas agar segera tersolusikan. Proses perizinan, Amdal, HO, dan hal pendukung investasi lainnya agar dikerjakan secara serius, bertanggung jawab, dan mengikuti aturan yang ada. Tidak ada kolusi dan suap untuk memuluskan prosesnya.
Hal-hal yang bersifat pemborosan, seperti pengadaan kendaraan dinas baru yang tidak mendesak, rumah dinas, dan semisalnya juga akan dipertimbangkan ulang, atau dibatalkan. Sehingga dengan adanya pemangkasan mata anggaran yang tidak penting, dan dialihkan kepada program-program yang langsung menyentuh kepada ekonomi masyarakat, infrastruktur, dan investasi, akan didahulukan, ujar Irwan.
Hal ini penting adanya, tegas Irwan, dikarenakan periode inflasi tinggi seperti bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sudah dekat, berdekatan dengan periode pencairan anggaran. Pengawalan stabilitas harga di masyarakat wajib menjadi perhatian Dinas terkait, Kepala Daerah di tingkat Kota dan Kabupaten, serta turunannya.
Ia mengatakan, untuk memberi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah, suasana politik dan gesekan di masyarakat harus di minimalisir. Pilkada telah usai, pembangunan harus berjalan dengan dukungan semua pihak. Tidak ada pengkubuan lagi antar tim sukses kandidat, tidak boleh ada gesekan antara Kepala Daerah dan Wakilnya, setiap ASN pun harus mengikuti irama Kepala Daerahnya saat ini, tidak boleh tidak, tidak ada duri terselip dalam PNS. Yang semula berkubu, hendaknya kembali menunjukkan profesionalismenya sebagai abdi negara.
"Semoga dengan rencana strategis ini, pembangunan di Sumatera Barat akan mengalami percepatan, dan mendorong negeri ini menjadi negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghaffur. Amin," ungkap Irwan. (by/rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
