Hal itu sesuai dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menambahkan, PKPI akan berupaya agar organisasi-organisasi yang tidak berasaskan Pancasila bubar dari Bumi Pertiwi.
"Kalau meninggalkan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa kita, retak nanti bangsa kita. Lebih bagus yang retak adalah dia yang tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa," ujar Hendropriyono pada peringatan HUT PKPI di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu, 15 Januari 2017.
"Lebih bagus bubar dan lenyap dari muka Bumi Pertiwi ini," katanya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menambahkan, filsafat Pancasila jangan sampai dikecilkan, apalagi ditinggalkan.
Ia memastikan, PKPI akan berada di belakang pemerintah apabila ada ancaman atau gangguan keamanan yang mengarah kepada negara. PKPI, kata dia, juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan sosial, sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain.
"Jadi, kami jelas, keberpihakannya adalah kepada bangsa kita sendiri," ujarnya.
Kebijakan Ekonomi Pancasila
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir pada peringatan HUT PKPI tersebut, dalam sambutannya mengemukakan, bahwa sejak awal pemerintah terus menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila, yaitu kebijakan ekonomi yang bernafaskan gotong royong dan bertujuan menghantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini akan terus menerus kita lakukan, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga,” tegas Presiden Jokowi.
BBM satu harga itu, sebut Presiden, baru terlaksana 3 bulan yang lalu, setelah satu setengah tahun lalu diperjuangkan pemerintah.
“Harga BBM premium di Papua, terutama yang di pegunungan, bisa Rp60.000, Rp70.000, sampai Rp100.000 per liter, padahal yang di Jawa hanya Rp6.450. Sudah berpuluh tahun itu terjadi, dan alhamdulillah kemarin bisa kita samakan satu harga menjadi Rp6.450,” ungkap Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, yang belum dan masih dalam proses dilakukan pemerintah adalah penyesuaian harga semen. Disebutkan Presiden harga semen di Pulau Jawa sekitar Rp70.000-80.000, sementara di Puncak, Lanny Jaya, dan Wamena Papua mencapai Rp800.000-2,5 juta.
“Ini yang belum bisa kita selesaikan. Tapi, insya Allah ini juga akan terus kita perjuangkan,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan, dari segi kebijakan anggaran dalam APBN Perubahan 2016, untuk pertama kalinya, jumlah anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa lebih besar dari anggaran pusat.
“Kenapa ini kita lakukan, karena kita ingin mendorong peredaran uang, perekonomian daerah itu bisa bergerak lebih baik lagi,” tegas Presiden.
Dari segi menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa, lanjut Presiden, telah terlihat hasil dan usaha bangsa Indonesia untuk membuat beranda terdepan Indonesia menjadi lebih layak dan membanggakan. Presiden mencontohkan perbaikan yang telah dilakukan pada Pos Lintas Batas Negara di Entikong, Kalimantan Barat serta di Motaain dan Motamasin, Nusa Tenggara Timur.
“Kalau dulu orang-orang kita senangnya foto-foto di sana (negara tetangga), sekarang kebalik, orang sana senangnya foto-foto di tempat kita,” kata Presiden Jokowi.
Sementara dari segi konektivitas, menurut Presiden, pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur logistik yang Indonesiasentris bukan Jawasentris.
“Dengan begitu lalu lintas orang, lalu lintas barang menjadi semakin cepat dan efisien, sehingga diharapkan harga barang akan turun, mobilitas sosial terjadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud,” tegas Presiden.
Acara Peringatan HUT ke-18 PKP Indonesia itu dihadiri oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Mendag Enggartiasto Lukita, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (kompas/setkab)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
