Timses Anies-Sandi Laporkan Bank DKI ke OJK dan Bawaslu, Ini Alasannya

BENTENGSUMBAR.COM - Tim pemenangan pasangan Cagub-Cwagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno melaporkan Bank DKI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Bank DKI diduga terlibat dalam kampanye Pilgub.

Menanggapi laporan itu, Anies meminta adanya pengusutan tuntas terkait dugaan tersebut. "Saya sudah dengar itu, itu harus diselidiki hingga tuntas dan mereka yang coba-coba terlibat, siapa pun, harus diberi sanksi. Jangan cederai Pilkada ini dengan tindakan-tindakan yang tak patut seperti itu," ujar Anies di Jalan Pramuka Kav 151, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 13 April 2017.

Pada kesempatan terpisah, wakil ketua tim pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik menyatakan Bank DKI diduga terlibat kampanye calon petahana. Hal ini terkait program bantuan untuk warga lanjut usia (Lansia) melalui Kartu Jakarta Lansia (KJL).

"Tim Advokasi telah melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada Bawaslu DKI Jakarta kemarin," kata Taufik pada konfrensi pers di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 13 April 2017.

Selain ke Bawaslu, Bank DKI juga akan dilaporkan ke OJK untuk melakukan pengusutan dari mana sumber dugaan tersebut. Taufik mengatakan, program KJL bukan program yang dikeluarkan mendadak menjelang hari pencoblosan 19 April 2017.

"APBD DKI 2017 tidak ada program bantuan lansia yang akan dilakukan Bank DKI. Tapi tiba-tiba ada. Kami minta diusut, uangnya dari mana," tegas Taufik.

Sebelumnya, tim pemenangan Anies-Sandi menemukan dugaan Bank DKI memberikan bantuan kepada warga lansia melalui program KJL. Warga akan diberikan Rp 600 ribu dengan syarat membuka rekening Bank DKI dengan saldo Rp 50 ribu.

"Asal-usul uang itu harus dijelaskan dari mana. Kalau dari APBD saya pastikan tidak ada. Jadi, harus diusut tuntas," sebut Taufik.

Wakil ketua tim advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi, menemukan dugaan ini dilakukan kantor cabang Bank DKI di Pecenongan, Cempaka Putih Barat, dan Pramuka. "Kami minta pelanggaran perbankan ini agar dihentikan," imbuh Yupen. (mln/dtc) 

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News