BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan negara.
Penyataan Jokowi mengamini rencana Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang bakal membubarkan ormas anti-Pancasila.
"Kalau sudah mengganggu, itu yang saya kira hendak dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam," kata Presiden Jokowi di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2017.
Menurut dia, pembubaran ormas anti-Pancasila bukan untuk menghambat proses demokrasi. Di dalam negara demokrasi, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, ada aturan yang harus diikuti.
"Ormas tidak boleh mengganggu pihak lain dan harus bisa menjaga ketertiban serta keamanan kota maupun negara," ungkapnya. Presiden berharap masalah ini jangan sampai menghabiskan energi yang semestinya bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif.
Kepala Negara pun memastikan, rencana Wiranto membubarkan ormas anti-Pancasila murni untuk penegakan keamanan dan ketertiban. "Jadi kalau ada gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menkopolhukam," kata dia.
Terkait payung hukum pembubaran ormas anti Pancasila, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Wiranto. "Kita tunggu saja," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan bakal membubarkan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila. Tak hanya organisasi kampus, organisasi masyarakat pun tak segan-segan diberangus bila terbukti menentang Pancasila.
"Ideologi satu-satunya yang digunakan bangsa Indonesia adalah Pancasila," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 3 Mei 2017.
Purnawirawan Jenderal TNI AD itu menyebut Pancasila merupakan warisan ideologi yang sudah disepakati bersama.
"Pancasila membuat negeri ini bisa disatukan dari perbedaan-perbedaan, ras, suku, agama, dan etnik. Tatkala Pancasila diingkari, dinodai, dan dicoba untuk diganti, kita larang tegas," ujar dia.
Berdasarkan logika hukum dan intelektual, kata dia, mengganti ideologi sama seperti melawan negara dan pemerintahan yang sah. "Bila hal itu coba dilakukan lewat organisasi, maka negara tak akan tinggal diam."
Mencegah tumbuh kembang organisasi radikal di kampus, Wiranto mengundang Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dari universitas di Jabodetabek.
"Kita kumpul dengan para wakil rektor untuk menyatukan pendapat bahwa ideologi apa pun yang berlawanan dengan Pancasila tak dibenarkan untuk disebarluaskan di kampus," ujar Wiranto.
Sementara itu, Kementerian Agama mengakui ada organisasi yang bertentangan dengan NKRI dan falsafah Pancasila. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kemenag menyebut tema khilafah yang diusung HTI menyimpang dari sudut ideologi kebangsaan dan bertentangan dengan NKRI, Pancasila, UUD, dan kebinekaan.
(BY/MTVN)
Penyataan Jokowi mengamini rencana Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang bakal membubarkan ormas anti-Pancasila.
"Kalau sudah mengganggu, itu yang saya kira hendak dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam," kata Presiden Jokowi di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2017.
Menurut dia, pembubaran ormas anti-Pancasila bukan untuk menghambat proses demokrasi. Di dalam negara demokrasi, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, ada aturan yang harus diikuti.
"Ormas tidak boleh mengganggu pihak lain dan harus bisa menjaga ketertiban serta keamanan kota maupun negara," ungkapnya. Presiden berharap masalah ini jangan sampai menghabiskan energi yang semestinya bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif.
Kepala Negara pun memastikan, rencana Wiranto membubarkan ormas anti-Pancasila murni untuk penegakan keamanan dan ketertiban. "Jadi kalau ada gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menkopolhukam," kata dia.
Terkait payung hukum pembubaran ormas anti Pancasila, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Wiranto. "Kita tunggu saja," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan bakal membubarkan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila. Tak hanya organisasi kampus, organisasi masyarakat pun tak segan-segan diberangus bila terbukti menentang Pancasila.
"Ideologi satu-satunya yang digunakan bangsa Indonesia adalah Pancasila," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 3 Mei 2017.
Purnawirawan Jenderal TNI AD itu menyebut Pancasila merupakan warisan ideologi yang sudah disepakati bersama.
"Pancasila membuat negeri ini bisa disatukan dari perbedaan-perbedaan, ras, suku, agama, dan etnik. Tatkala Pancasila diingkari, dinodai, dan dicoba untuk diganti, kita larang tegas," ujar dia.
Berdasarkan logika hukum dan intelektual, kata dia, mengganti ideologi sama seperti melawan negara dan pemerintahan yang sah. "Bila hal itu coba dilakukan lewat organisasi, maka negara tak akan tinggal diam."
Mencegah tumbuh kembang organisasi radikal di kampus, Wiranto mengundang Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dari universitas di Jabodetabek.
"Kita kumpul dengan para wakil rektor untuk menyatukan pendapat bahwa ideologi apa pun yang berlawanan dengan Pancasila tak dibenarkan untuk disebarluaskan di kampus," ujar Wiranto.
Sementara itu, Kementerian Agama mengakui ada organisasi yang bertentangan dengan NKRI dan falsafah Pancasila. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kemenag menyebut tema khilafah yang diusung HTI menyimpang dari sudut ideologi kebangsaan dan bertentangan dengan NKRI, Pancasila, UUD, dan kebinekaan.
(BY/MTVN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
