BENTENGSUMBAR.COM - Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan dilakukan melalui proses hukum. Hal tersebut sekaligus untuk membuktikan pemerintah tidak secara sewenang-wenang membubarkan ormas.
Begitu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dalam konfrensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017.
“Jadi fair, pemerintah tidak sewenang-wenang, tapi tetap bertumpu hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Wiranto.
Bahkan pihaknya sedang mengkaji ormas lainnya yang terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (ormas), termasuk Front Pembela Islam (FPI).
Wiranto juga menegaskan, pemerintah tidak segan-segan mengajukan langkah hukum terhadap ormas yang dapat mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat serta dapat mengancam eksistensi Indonesia.
“Yang lain terus dipelajari, lewat lembaga peradilan, dan nanti terus dipelajari. Jadi satu-satu dulu,” tandas Wiranto.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj kepada wartawan di Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.
Menurut Said Aqil, langkah pembubaran tersebut adalah tepat karena HTI selama ini merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan hendak mengganti Pancasila dengan Khilafah.
Menurut Kiai Said, HTI merupakan organisasi yang jelas bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Kiai Said mengatakan, apapun organisasi yang berusaha mengganti Pancasila hendaknya dibubarkan dan dilarang. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas upaya tersebut.
“Pemerintah sudah membubarkan HTI, saya mengucapkan terima kasih, mendukung, respek. Itu merupakan kebijakan yang sangat tepat. PBNU mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan pemerintah," kata Kiai Said.
Senada dengan Kiai Said, Ketua Umum Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa, Moh. Nabil Haroen (Gus Nabil), sangat mendukung pembubaran ormas HTI.
"Selama ini jelas, para kiai pesantren mengkoneksikan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Ini yang harus menjadi teladan sebagai upaya menjaga Indonesia. HTI itu merusak sistem kebangsaan kita, tidak mengakui Pancasila, namun ingin membuat kacau negara," jelas Nabil.
Nabil menambahkan, bahwa jutaan kader dan ratusan ribu pendekar khos Pagar Nusa siap berjuang membela negara.
"Kami mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas radikal, HTI itu salah satunya. Kami ingatkan, siapa yang berusaha merobohkan negara, akan berhadapan dengan Pagar Nusa," demikian Nabil.
Tak ketinggalan, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) memberikan apresiasi atas ketegasan sikap Pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menurut Ketua Umum PP GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas, semua bentuk dan upaya-upaya merongrong dan mengganti Pancasila dan NKRI harus dilawan, baik secara hukum oleh negara maupun secara sosial oleh masyarakat.
Kata Gus Yaqut, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di dalamnya melahirkan konsepsi Pancasila sebagai ideologi bangsa bukanlah upaya coba-coba, tetapi kristalisasi dari cita-cita, semangat dan kondisi kebangsaan Indonesia yang membentang dalam ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa, hingga puluhan agama dan aliran kepercayaan.
“Pada pondasi keberagaman inilah cita-cita hidup berbangsa dan bernegara dibangun dan mewujud sebagai NKRI yang berdasarkan Pancasila,” jelas Gus Yaqut melalui keterangan tertulisnya, Senin, 8 Mei 2017 di Jakarta.
Atas penghayatan terhadap perjalanan sejarah, lanjutnya, pemahaman atas cita-cita para pendiri bangsa dan keprihatinan atas situasi hari inilah yang mendorong GP Ansor mengambil segala upaya untuk membangunkan kesadaran kita sebagai bangsa atas pentingnya ideologi Pancasila dan kesetiaan pada NKRI.
“Apa yang telah dilakukan oleh GP Ansor bukanlah semata-mata tentang pembubaran Ormas, tetapi sebagai bentuk konsistensi tekad pengabdian kami kepada ulama, bangsa dan negara,” tegas salah seorang keponakan Gus Mus ini.
Dia berharap, semoga langkah nyata Pemerintah menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila ini bersambut dengan kesadaran dari masyarakat bahwa---kita semua bertanggung jawab atas kelangsungan NKRI dan Pancasila demi terjaganya keberagaman dan penghormatan atas semua anak bangsa yang telah bahu membahu merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan hingga hari ini.
“Bagi GP Ansor dari dulu, sekarang hingga waktu yang tak terbilang tetap akan selalu sama, NKRI Harga Mati, Pancasila Jaya,” tandas Putra KH Cholil Bisri ini.
(BUYA/RMOL/NUOnline)
Begitu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dalam konfrensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017.
“Jadi fair, pemerintah tidak sewenang-wenang, tapi tetap bertumpu hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Wiranto.
Bahkan pihaknya sedang mengkaji ormas lainnya yang terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (ormas), termasuk Front Pembela Islam (FPI).
Wiranto juga menegaskan, pemerintah tidak segan-segan mengajukan langkah hukum terhadap ormas yang dapat mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat serta dapat mengancam eksistensi Indonesia.
“Yang lain terus dipelajari, lewat lembaga peradilan, dan nanti terus dipelajari. Jadi satu-satu dulu,” tandas Wiranto.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj kepada wartawan di Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.
Menurut Said Aqil, langkah pembubaran tersebut adalah tepat karena HTI selama ini merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan hendak mengganti Pancasila dengan Khilafah.
Menurut Kiai Said, HTI merupakan organisasi yang jelas bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Kiai Said mengatakan, apapun organisasi yang berusaha mengganti Pancasila hendaknya dibubarkan dan dilarang. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas upaya tersebut.
“Pemerintah sudah membubarkan HTI, saya mengucapkan terima kasih, mendukung, respek. Itu merupakan kebijakan yang sangat tepat. PBNU mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan pemerintah," kata Kiai Said.
Senada dengan Kiai Said, Ketua Umum Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa, Moh. Nabil Haroen (Gus Nabil), sangat mendukung pembubaran ormas HTI.
"Selama ini jelas, para kiai pesantren mengkoneksikan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Ini yang harus menjadi teladan sebagai upaya menjaga Indonesia. HTI itu merusak sistem kebangsaan kita, tidak mengakui Pancasila, namun ingin membuat kacau negara," jelas Nabil.
Nabil menambahkan, bahwa jutaan kader dan ratusan ribu pendekar khos Pagar Nusa siap berjuang membela negara.
"Kami mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas radikal, HTI itu salah satunya. Kami ingatkan, siapa yang berusaha merobohkan negara, akan berhadapan dengan Pagar Nusa," demikian Nabil.
Tak ketinggalan, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) memberikan apresiasi atas ketegasan sikap Pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menurut Ketua Umum PP GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas, semua bentuk dan upaya-upaya merongrong dan mengganti Pancasila dan NKRI harus dilawan, baik secara hukum oleh negara maupun secara sosial oleh masyarakat.
Kata Gus Yaqut, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di dalamnya melahirkan konsepsi Pancasila sebagai ideologi bangsa bukanlah upaya coba-coba, tetapi kristalisasi dari cita-cita, semangat dan kondisi kebangsaan Indonesia yang membentang dalam ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa, hingga puluhan agama dan aliran kepercayaan.
“Pada pondasi keberagaman inilah cita-cita hidup berbangsa dan bernegara dibangun dan mewujud sebagai NKRI yang berdasarkan Pancasila,” jelas Gus Yaqut melalui keterangan tertulisnya, Senin, 8 Mei 2017 di Jakarta.
Atas penghayatan terhadap perjalanan sejarah, lanjutnya, pemahaman atas cita-cita para pendiri bangsa dan keprihatinan atas situasi hari inilah yang mendorong GP Ansor mengambil segala upaya untuk membangunkan kesadaran kita sebagai bangsa atas pentingnya ideologi Pancasila dan kesetiaan pada NKRI.
“Apa yang telah dilakukan oleh GP Ansor bukanlah semata-mata tentang pembubaran Ormas, tetapi sebagai bentuk konsistensi tekad pengabdian kami kepada ulama, bangsa dan negara,” tegas salah seorang keponakan Gus Mus ini.
Dia berharap, semoga langkah nyata Pemerintah menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila ini bersambut dengan kesadaran dari masyarakat bahwa---kita semua bertanggung jawab atas kelangsungan NKRI dan Pancasila demi terjaganya keberagaman dan penghormatan atas semua anak bangsa yang telah bahu membahu merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan hingga hari ini.
“Bagi GP Ansor dari dulu, sekarang hingga waktu yang tak terbilang tetap akan selalu sama, NKRI Harga Mati, Pancasila Jaya,” tandas Putra KH Cholil Bisri ini.
(BUYA/RMOL/NUOnline)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »