Jawaban Pedas Sri Mulyani ke Ketua MPR: Politisasi Utang

BENTENGSUMBAR. COM - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyinggung beban cicilan utang yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 400 triliun tahun ini. Celetukan itu disampaikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR tahun 2018.

Sindiran itu pun dibalas dengan kata-kata pedas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, bahwa perhitungan Zulkifli tidak tepat sebab dia hanya melihat porsi pembiayaan utang pemerintah saja, tapi tidak melihat penurunan dari defisit APBN dan keseimbangan primer yang semakin menuju arah positif.

"Ini sebabnya Ketua MPR nyeletuk tentang utang. Perkembangan defisit APBN dan keseimbangan primer hanya untuk membuktikan kami kelola dengan baik, terutama masalah utang adalah sangat hati-hati," kata dia saat konperensi persi di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Dia bilang, jika angka pembiayaan utang yang dilihat itu memang rawan dipolitisasi. Untuk membuktikan omongan Zulhas tidak benar, Sri Mulyani memaparkan defisit APBN dari 5 tahun ke belakang. 

Kata dia, defisit APBN paling besar terjadi pada 2015 sebesar 2,59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp 298,5 triliun. Setelah itu, defisit APBN semakin mengecil seperti pada APBN 2016 yang turun menjadi 2,49 persen atau sekitar Rp 308,3 triliun. Lalu pada 2017 defisit naik sedikit menjadi 2,51 persen atau sekitar Rp 341 triliun. 

Lalu, outlook 2018, pemerintah menargetkan defisit turun menjadi 2,12 persen atau sekitar Rp 314,2 triliun, hingga pada RAPBN 2019 pemerintah optimistis defisit APBN berada di angka 1,84 persen atau sekitar Rp 297,2 triliun.

"Kalau dilihat dari angka grafiknya yang merah itu terlihat sekali bawa defisit kita itu mengalami penurunan terhadap GDP, kelihatan bahwa trennya yang mendekati nol atau mendekati atas nol dari yang tadinya pernah mencapai 2,59 yang terdalam di tahun 2015, itu dikarenakan tahun itu harga komoditas jatuh sehingga counter fiskal hingga defisit," bebernya.

Berdasarkan data RAPBN 2019, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa tingkat keseimbangan primer juga semakin membaik. Pada 2015 berada di angka 1,23 persen terhadap PDB. Tahun depan pemerintah menargetkan mampu berada di level 0,1 persen terhadap PDB.

"Ini sekali lagi ingin membuktikan kalau kita ingin mempolitisasi utang kita juga akan bicara dalam bahasa yang sama, tidak bicara tentang nominal tapi kita akan menggunakan rambu-rambu yang ada dan sering dipakai secara internasional untuk melihat prudent atau tidak ruginya suatu negara mengelola utang," jelasnya. 

Sri Mulyani juga menyayangkan pernyataan Zulhas tentang pembiayaan utang Rp 400 triliun yang setara dengan 7 kali Dana Desa dan 6 kali Dana Kesehatan. Sri Mulyani bilang anggaran kesehatan tahun 2015 sekitar Rp 6,59 triliun. Tahun depan akan naik jadi Rp 122 triliun. 

"Saya sebetulnya menyayangkan Ketua MPR yang tadi membandingkan pembayaran utang dengan anggaran kesehatan yang menghitungnya kurang tepat karena yang dihitung itu hanya menggunakan anggaran yang ada di Ibu Menteri Kesehatan (Nila Moeloek). Padahal anggaran kesehatan ada yg di PBI dan juga ada yang berasal dari daerah," jelasnya. 

(Sumber: kumparan.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News