BENTENGSUMBAR. COM - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menyebut langkah Presiden Jokowi menunda pembangunan infrastruktur sudah dia sarankan sejak lama. Andai saran itu dituruti Jokowi, Golkar menilai rakyat akan jadi korban.
"Jika Pak SBY menyatakan sejak lama menyatakan menunda pembangunan infrastruktur, kalau dituruti justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat, mengingat infrastruktur adalah basis pembangunan berkelanjutan," kata Wasekjen Golkar M Sarmuji saat dimintai keterangan, Rabu, 1 Agustus 2018.
Sarmuji mengatakan Jokowi punya langkah strategis dalam menangani urusan jangka panjang. Dia menyebut Jokowi memiliki kelebihan untuk membedakan urusan jangka pendek dan jangka panjang.
"Soal jangka pendek harus diatasi dengan langkah taktis, urusan jangka panjang harus ditempuh dengan langkah strategis," sebut Sarmuji.
"Kelebihan Pak Jokowi, dia tahu mana langkah taktis mana langkah strategis. Tidak tertukar dan tidak salah waktu," imbuh dia.
Sarmuji menjelaskan pembangunan infrastruktur merupakan hal esensial dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Dia pun menyinggung pembangunan infrastruktur di era SBY yang nyaris tidak tersentuh.
"Infrastruktur itu penting untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur pada saat SBY memerintah nyaris tidak tersentuh, sehingga rakyat Indonesia di perbatasan malu hati melihat kemajuan infrastruktur negara tetangga," tutur anggota DPR itu.
"Saat ini, kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang dijadwal ulang, itu lebih karena ada persoalan jangka pendek yang harus segera diatasi, yaitu defisit perdagangan dan defisit pembayaran, yang salah satu penyebabnya adalah komponen impor di sektor infrastruktur. Defisit perdagangan dan defisit pembayaran jika tidak diatasi akan menekan rupiah. Ini sekadar langkah taktis saja," sambung Sarmuji.
Respon PDIP
PDIP menilai Jokowi punya alasan berbeda dengan SBY saat memutuskan menunda pembangunan.
"Beda alasan deh kayaknya. Kalau Jokowi punya alasan yang solid karena tekanan dolar. Jadi faktor eksternal," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Rabu, 1 Agustus 2018.
Eva menjelaskan perbedaan itu. Rencana penundaan pembangunan yang diwacanakan Jokowi, disebut Eva, murni karena faktor eksternal. Sedangkan SBY menunda pembangunan karena diliputi rasa takut yang merupakan faktor internal.
"Zaman SBY alasannya terlalu kencang, yang disoal adalah faktor internal, yaitu takut tekanan utang dan itu bukan problem, karena kapasitas mengelola utang pemerintah oke," jelas Eva.
Karena itu, pembangunan infrastruktur di desa-desa dinilai Eva masih memungkinkan untuk tetap dilanjutkan. Sebab, alasan utama Jokowi ialah demi mengurangi impor.
"Jadi menurutku saat ini karena faktor eksternal (bukan alasan SBY saat itu). Wujudnya sama, yaitu perlambatan pembangunan, tapi khusus yang konten impornya tinggi. Artinya, pembangunan infrastruktur yang pakai rupiah (misal di desa-desa) lanjut saja," tuturnya.
Sebelumnya, SBY merespons rencana Presiden Joko Widodo menghentikan sementara beberapa proyek infrastruktur besar demi menyelamatkan rupiah. Respons SBY diserukan melalui akun Twitter-nya.
Menurutnya, langkah Jokowi itu sudah sempat dia sarankan sebelumnya. "Saya dengar pemerintah akan tunda sebagian proyek infrastruktur, guna selamatkan ekonomi kita. Hal ini sudah lama saya sarankan," cuit SBY.
"Keputusan & kebijakan pemerintah tsb (kalau benar) TEPAT. Saya ikut mendukung. Karena berarti negara UTAMAKAN RAKYAT," tambahnya.
(Sumber: detik.com)
"Jika Pak SBY menyatakan sejak lama menyatakan menunda pembangunan infrastruktur, kalau dituruti justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat, mengingat infrastruktur adalah basis pembangunan berkelanjutan," kata Wasekjen Golkar M Sarmuji saat dimintai keterangan, Rabu, 1 Agustus 2018.
Sarmuji mengatakan Jokowi punya langkah strategis dalam menangani urusan jangka panjang. Dia menyebut Jokowi memiliki kelebihan untuk membedakan urusan jangka pendek dan jangka panjang.
"Soal jangka pendek harus diatasi dengan langkah taktis, urusan jangka panjang harus ditempuh dengan langkah strategis," sebut Sarmuji.
"Kelebihan Pak Jokowi, dia tahu mana langkah taktis mana langkah strategis. Tidak tertukar dan tidak salah waktu," imbuh dia.
Sarmuji menjelaskan pembangunan infrastruktur merupakan hal esensial dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Dia pun menyinggung pembangunan infrastruktur di era SBY yang nyaris tidak tersentuh.
"Infrastruktur itu penting untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur pada saat SBY memerintah nyaris tidak tersentuh, sehingga rakyat Indonesia di perbatasan malu hati melihat kemajuan infrastruktur negara tetangga," tutur anggota DPR itu.
"Saat ini, kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang dijadwal ulang, itu lebih karena ada persoalan jangka pendek yang harus segera diatasi, yaitu defisit perdagangan dan defisit pembayaran, yang salah satu penyebabnya adalah komponen impor di sektor infrastruktur. Defisit perdagangan dan defisit pembayaran jika tidak diatasi akan menekan rupiah. Ini sekadar langkah taktis saja," sambung Sarmuji.
Respon PDIP
PDIP menilai Jokowi punya alasan berbeda dengan SBY saat memutuskan menunda pembangunan.
"Beda alasan deh kayaknya. Kalau Jokowi punya alasan yang solid karena tekanan dolar. Jadi faktor eksternal," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Rabu, 1 Agustus 2018.
Eva menjelaskan perbedaan itu. Rencana penundaan pembangunan yang diwacanakan Jokowi, disebut Eva, murni karena faktor eksternal. Sedangkan SBY menunda pembangunan karena diliputi rasa takut yang merupakan faktor internal.
"Zaman SBY alasannya terlalu kencang, yang disoal adalah faktor internal, yaitu takut tekanan utang dan itu bukan problem, karena kapasitas mengelola utang pemerintah oke," jelas Eva.
Karena itu, pembangunan infrastruktur di desa-desa dinilai Eva masih memungkinkan untuk tetap dilanjutkan. Sebab, alasan utama Jokowi ialah demi mengurangi impor.
"Jadi menurutku saat ini karena faktor eksternal (bukan alasan SBY saat itu). Wujudnya sama, yaitu perlambatan pembangunan, tapi khusus yang konten impornya tinggi. Artinya, pembangunan infrastruktur yang pakai rupiah (misal di desa-desa) lanjut saja," tuturnya.
Sebelumnya, SBY merespons rencana Presiden Joko Widodo menghentikan sementara beberapa proyek infrastruktur besar demi menyelamatkan rupiah. Respons SBY diserukan melalui akun Twitter-nya.
Menurutnya, langkah Jokowi itu sudah sempat dia sarankan sebelumnya. "Saya dengar pemerintah akan tunda sebagian proyek infrastruktur, guna selamatkan ekonomi kita. Hal ini sudah lama saya sarankan," cuit SBY.
"Keputusan & kebijakan pemerintah tsb (kalau benar) TEPAT. Saya ikut mendukung. Karena berarti negara UTAMAKAN RAKYAT," tambahnya.
(Sumber: detik.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »