Zulkifli Hasan menyampaikan pidato sebelum pidato kenegaraan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. Awalnya, dia berbicara soal tiga tantangan perekonomian nasional yang disebutnya membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah.
Kesenjangan Ekonomi
"Pertama, adalah masalah kesenjangan ekonomi. Kami mensyukuri penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0,41 menjadi 0,39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," ujar Zulkifli.
"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus," imbuhnya.
Zulkifli kemudian menyapa Jokowi yang duduk di mimbar Sidang Tahunan MPR. Dia mengaku mendapat pesan dari kelompok emak-emak.
"Bapak Presiden, ini titipan emak-emak. Titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau, terutama kebutuhan pokok," tutur Zulkifli.
Pemberdayaan Ekonomi
Ketum MPR itu kemudian berbicara soal pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro yang perlu dikembangkan. Di antaranya, kata Zulkifli, melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi, agar mereka tumbuh dan berkembang.
"Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil, tidak hanya dimonopoli oleh BUMN. Ini pesan daerah-daerah," kata dia.
Pengelolaan Utang
Zulkifli kemudian menyasar masalah pengelolaan utang Indonesia. Dia menegaskan negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.
"Ini merupakan titik lemah yang harus kita selesaikan agar ketahanan ekonomi jadi kuat. Kita tidak perlu lagi pakai alasan bahwa nilai tukar rupiah melemah terdampak global tanpa mau melihat diri sendiri ke dalam," ucap Zulkifli.
"Kita melihat arus impor yang bebas dan tak terkendali, sementara kemampuan ekspor melemah. Tidak ada kebijakan industri yang memadai sehingga sektornya dan daya saingnya lemah. Sektor ini tengah mengalami deindustrialisasi yang sangat memprihatinkan," sambungnya.
Menurut Zulkifli, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menguatkan sektor industri agar mampu tumbuh 2 digit seperti pada masa lalu. Dia juga mengatakan utang pemerintah tidak bisa dibilang aman dengan rasio 30%.
"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," jelas Zulkifli.
Keadilan Sosial
Bukan hanya itu, Zulkifli juga menyindir pemerintah pada tema keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita dan tujuan NKRI. Dia menyoroti soal 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'.
"Kepada rakyat Indonesia harus jelas berpihak, tidak boleh ada kompromi. Kedua, memajukan kesejahteraan umum untuk semuanya, bukan sebagian atau satu golongan," kata Zulkifli.
"Kita boleh berbangga atas berbagai keberhasilan yang dicapai selama 20 tahun reformasi. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan tujuan berbangsa: kedaulatan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.
Soal Elit
Entah terkait pilpres atau tidak, dia lalu menyinggung soal kehidupan berbangsa yang tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik. Zulkifli berbicara soal elite terkait hal ini.
"Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elite. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakkan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan," sebutnya.
Zulkifli kemudian berbicara soal perjalanan demokrasi menjelang kemerdekaan RI ke-73. Menurutnya, kemerdekaan seharusnya menjadi gerbang awal dalam merebut kedaulatan sepenuhnya, memastikan keadilan tegak untuk siapa pun dan mewujudkan kemakmuran untuk semuanya.
"Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai Ketua MPR, Saya ingin menegaskan, tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan, dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial. Gagasan tentang ratu adil yang disemboyankan Bung Karno adalah gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi. Gagasan tentang masyarakat yang tidak dibelenggu oleh kemiskinan," papar dia.
Sah-sah Saja
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai hal tersebut sah-sah saja.
"Menurut saya selama itu saran-saran yang konstruktif itu tidak masalah," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Menurut Bamsoet masyarakat bebas memberikan kritik dan koreksi terhadap pemerintah. Dia juga tak mempermasalahkan bila ada yang mengkritik DPR.
Meski begitu, Bamsoet tak mau mengomentari soal etika sindiran Zulkifli di sidang tahunan kepada pemerintahan Jokowi.
"Saya nggak mau berkomentar karena itu adalah domainnya MPR," tutur politikus Golkar itu.
Cita Rasa Oposan
Ketum PPP Romahurmuziy menilai wajar soal kritik Zulkifli.
"Ya karena memang itu posisinya, posisi oposisi," ujar Romahurmuziy setelah menghadiri sidang tahunan di gedung MPR-DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Selain Ketua MPR, Zulkifli memang Ketua Umum PAN. Untuk Pilpres 2019, PAN memilih berada di barisan pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau rival Jokowi.
"(Pidato Zulkifli) itu sebagai Ketua MPR yang bercita rasa oposan," kata Rommy.
Menurut Rommy, kritik Zulkifli adalah konsekuensi otomatis dari posisi yang dipilihnya. Mengenai etika, Rommy menyerahkan kepada publik untuk menilai.
"Silakan publik yang menilai karena masing-masing pihak pemerintah KIK (Koalisi Indonesia Kerja) dan oposisi memiliki jurusnya. Jadi apakah itu etis atau tidak terpulang ke publik karena etika yang menegakkan publik sendiri," ujar Rommy.
Tidak Etis
Anggota Fraksi Golkar M Misbakhun menilai hal tersebut tidak etis.
"Saya mengatakan pidato Ketua MPR tidak etis diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus. Karena dia menggunakan terminologi-terminologi kampanye, terminologi-terminologi yang digunakan untuk mengkritik pemerintah yang tidak sepantasnya itu digunakan," ujar Misbakhun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Dia mengingatkan pemerintah sudah memberikan penjelasan-penjelasan memadai terhadap masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Misbakhun menyebut seharusnya MPR memahami hal itu.
"Harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR jangan gunakan lembaga MPR dan momentum pidato kenegaraan seperti ini, acara kenegaraan ini, untuk membuat memasukkan materi-materi kampanye yang tidak perlu," ujarnya.
Misbakhun juga menilai pidato Zulkifli berkaitan dengan Pilpres 2019. Zulkifli sebagai Ketum PAN seolah menunjukkan dirinya kini oposan. Pada Pilpres 2019, PAN tidak lagi mendukung Jokowi dan berbalik mengusung rivalnya, yakni Prabowo Subianto.
"Ini jelas sekali menunjukkan bahwa sebagai ketua lembaga negara, walau dia sebagai Ketum PAN yang tidak pada posisi satu koalisi dengan presiden, tapi itu tidak sepantasnya masuk menjadi materi pidato," kata Misbakhun.
"Silakan berkampanye walau masanya belum waktunya, tetapi jangan menggunakan momentum pidato kenegaraan di acara kenegaraan untuk itu. Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawanan ketua MPR yang tidak dalam sebuah level yang memadai," sambungnya.
(Sumber: detik.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
