Aksi Bela Tauhid lanjutan itu akan diawali shalat Jumat di Masjid Istiqlal kemudian beranjak menuju Istana Kepresidenan untuk menyampaikan aspirasi. Argo memperkirakan jumlah massa yang akan terlibat menyampaikan pendapat di muka umum itu mencapai 10.000 orang.
"Ada 12.000 lebih personel yang akan mengamankan aksi besok," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis, 1 November 2018.
Argo berharap pengunjuk rasa menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta mengikuti arahan dari petugas kepolisian.
Pada Aksi Bela Tauhid pertama, massa menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian Koordinatir Politik Hukum dan Keamanan, Jumat, 26 Oktober 2018.
Ini Respon PKS
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid meminta agar dalam aksi bela tauhid Jumat besok massa pendemo menyampaikan aspirasi dengan baik sebab yang dibela adalah kalimat tauhid. Begitu pula dengan aparat keamanan agar tidak bertindak berlebihan.
"Posisi di mana kita semuanya menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan benar dan yang kita bela adalah kalimat tauhid yang baik dan benar," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Kamis 1 November 2018.
Menurutnya, aksi bela tauhid penting diposisikan dalam proporsi yang sebenarnya. Aksi ini menurutnya tak bisa diartikan sebagai aksi huru-hara, menghadirkan konflik atau pun membelah warga bangsa.
"Jadi karena itu saya berharap rekan-rekan besok juga memposisikan diri dalam posisi ini," kata Hidayat.
Ia menegaskan sebagai negara hukum maka penting semua pihak berpijak pada hukum.
"Tak saling menegasikan, apalagi saling membakar, saling menembak atau mencederai. Jadi saya berharap besok rekan-rekan polisi tak perlu berlebihan," kata Hidayat.
Ia menegaskan kalau pendemo sudah memenuhi aturan tentang aksi membela tauhid maka harus menjadi pembuktian aksi ini sesuai dengan nilai-nilai tauhid.
"Di sana pasti ada etika berkeunggulan, ada idealisme dan ada semangat untuk menghadirkan solusi begitulah tauhid," kata Hidayat.
Sudah Tak Relevan
Menko Polhukam Wiranto menyebut aksi itu menghabiskan energi dan sudah tidak relevan lagi.
"Kita melihat kegiatan demonstrasi semacam itu, selain menghabiskan energi kita, dalam konteks ini tidak relevan," kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat koordinasi di kantornya, Jalan Medan merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.
Rapat yang dipimpin Wiranto itu dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakapolri Komjen Ari Dono, perwakilan Kemenkum HAM, perwakilan Kemendagri, perwakilan Kejagung, perwakilan BIN, dan perwakilan Kemenkominfo. Rapat itu hanya membahas pembakaran bendera di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Wiranto menyebut aksi itu tidak lagi relevan lantaran polisi sudah bertindak dan menetapkan beberapa tersangka. Tokoh agama pun disebutnya dalam berbagai acara diskusi juga mengajak masyarakat menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah.
"Karena para tokoh agama dalam berbagai forum mengajak menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah dengan cara ukhuwah, kebersamaan, kerukunan sesama bangsa Indonesia dan juga semangat tabayun mencari kebenaran," ungkap Wiranto.
Wiranto mengatakan masih ada satu anggapan masyarakat yang simpang siur terkait pembakaran itu hingga terjadi Aksi Bela Tauhid jilid 2. Saat ini, menurutnya, masyarakat tengah berduka akibat gempa di beberapa wilayah dan insiden kecelakaan pesawat Lion Air.
"Pada hari kedua kita berikan penjelasan ke masyarakat, tapi kita lihat adanya suatu gerakan-gerakan, satu pendapat yang masih simpang siur," kata Wiranto.
Namun, Wiranto mengatakan aksi demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Dia mengingatkan agar aksi itu tidak melanggar aturan.
"Kami mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan, kesatuan bangsa, ketertiban, keamanan umum, karena kita masih harus melakukan langkah-langkah ke depan membangun bangsa ini," kata Wiranto.
"Jangan sampai kita terpancing provokasi, ajakan-ajakan dari ormas yang sudah dibubarkan, ormas HTI yang secara hukum sudah dibubarkan. Nah, ini yang dapat kami sampaikan dari hasil koordinasi antar-kementerian/lembaga dan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, ulama, dan pimpinan ormas Islam dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia," sambungnya.
Diketahui, aksi akan digelar hari Jumat, 2 November 2018, setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal. Setelah itu, massa akan melakukan long march ke depan Istana untuk menyampaikan tuntutannya.
(Sumber: suara.com/viva.co.id/detik.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
