KPK Dinilai Tidak Netral, Novel Diminta Tobat Agar Kasusnya Cepat Terungkap

BENTENGSUMBAR.COM -  Ratusan massa mengatasnamakan Wadah Suara Rakyat (WSR) kembali melakukan aksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam aksi kali ini, mereka menilai lembaga antirasuah itu layaknya seperti dagelan.

“KPK diujung sakaratul maut, apalagi pegawainya mempertontonkan dagelan politik jelang injury time Pilpres yang sebentar lagi akan digelar. Kami akan bongkar borok-borok para pegawainya yang terpapar virus politik,” kata Koordinator aksi Dullah di depan KPK, Jakarta, Kamis, 11 April 2019.

Ironisnya, kata Dullah, bila ditelisik dari berbagai referensi publik, kini lembaga berlogo merah putih itu syarat muatan politik.

Terlebih di tengah-tengah acara itu justru muncul organisasi yang pernah di komandoi Jubir BPN Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak. Dullah pun mempertanyakan penampakan massa yang mengenakan pakaian Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) di halaman lembaga antirasuah itu.

“Kenapa ada KOKAM di dalam sana apakah ini suruhan Dahnil. Dahnil adalah mantan Ketua KOKAM, dan Dahnil dekat dengan Novel dan jubir timses Prabowo-Sandi. Kenapa bukan Polisi atau TNI yang jaga, kok malah KOKAM. Kalau memang diundang kenapa BANSER tidak juga diundang ? Ini tanda tanya besar,” kata Dullah.

Kendati demikian, lanjut Dullah, WSR tetap mendukung soal kasus teror Novel segera dituntaskan.

Namun, dia menyindir terkait dugaan pelanggaran HAM semestinya KPK belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Salah satunya penculikan para aktivis tahun 1998, yang hingga kini belum tuntas.

“Novel harus ingat kasusna. Makanya jangan bermain politik dulu, netral dong,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Sales Tinus tak menampik bahwa kasus 2 tahun Novel diduga dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal guna menghardik pemerintah sehingga timbul rasa pesimis dan menggerus suara salah satu paslon khususnya 01 menjelang Pilpres 2019.

“Itu gerakan politik. Di dalam itu pasti ada yang pemain dan ini yang membuat posisi KPK ada politik tingkat tinggi di dalam KPK. Yang bermain apa yang di atas atau yang di bawah ini yang harus kita lihat. Bagaimana pun siapa-siapa yang diambil (ditangkap) dalam penindakan itu kan pemimpin KPK yang menentukan,” tuturnya.

Karena itu, Petrus menyarankan agar KPK menjadi lembaga independen. Apalagi lembaga ini dibentuk oleh undang-undang dan diproses melalui mekanisme di DPR.

“Tetapi yang menarik di sini adalah mengapa perlawanan itu dilakukan secara terbuka bahkan ada  semacam aksi begitu. Ini yang tidak lazim pada institusi lain. Di komiosioner lain tidak ada yang seperti itu, kenapa di KPK terjadi seperti ini berarti ada kekuatan lain di luar KPK yg kendalikan,” tandasnya.

(Source: pojoksatu.id)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News