Soal Video BW, TKN Minta PPATK Beri Penjelasan

BENTENGSUMBAR.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin mengkritisi beredarnya video berisi pernyataan Anggota Timses Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), yang berbicara seakan-akan ada politik uang di pemilu dengan mengutip Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, pihaknya melihat hal tersebut sebagai upaya membangun persepsi soal adanya money politics di pemilu. Padahal bukti-bukti perilaku money politics sendiri tak dikeluarkan.

Padahal, aturan sudah dibuat sedemikian rupa agar menghentikan money politic yang merupakan penyakit demokrasi.

"Ini yang harus kita atas dengan cara regulasi dan meningkatkan kedisplinan. Tapi upaya penggiringan opini (seperti dilakukan BW, red) tidak benar," kata Hasto, dalam konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 14 April 2019.

Wakil Ketua TKN, Arsul Sani mengatakan bahwa kalaupun BW tak menuduh timses Jokowi-Ma'ruf secara eksplisit, namun yang menonton videonya pasti memahami arah tuduhan money politics itu.

Yang paling utama menjadi masalah dari pernyataan BW, kata Arsul, adalah pernyataan yang mengutip data-data dari PPATK.

"Ini tentu menimbulkan pertanyaan kalau yang bersangkutan tahu data PPATK. Karena data PPATK sangat rahasia. Kalau data itu sangat rahasia, berarti data itu hanya bisa diakses oleh PPATK, yang diberikan kepada lembaga penegak hukum, utamanya Polri, Kejaksaan, dan KPK," beber Arsul.

"Nah yang bersangkutan (BW, red) tahu darimana dia? Kita minta PPATK beri penjelasan apakah ada di PPATK yang membocorkan datanya ke BW," tukas Arsul.

Diingatkan oleh Arsul, seyogyanya di masa tenang, tak ada timses yang memviralkan prasangka buruk. Dan sudah kerap terbukti, bahwa prasangka buruk yang dituduhkan sama sekali tak terbukti dan bahkan menjadi serangan balik kepada kubu Prabowo-Sandi.

Arsul lalu memberi contoh kasus operasi plastik Ratna Sarumpaet, hoax 7 kontainer surat suara tercoblos, hingga surat suara tercoblos di Malaysia yang seolah-olah hanya terkait paslon 01 dan caleg dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Padahal untuk kasus di Malaysia, dari penyelidikan sementara Polis Diraja Malaysia, bukan dari 01 yang melakukan pencoblosan. Ini terbukti (Tim Prabowo-Sandi, red) melemparkan tuduhan tapi yang terbukti justru sebaliknya," kata Arsul.

Sebagai mantan pejabat negara yakni Komisioner KPK, BW seharusnya bijak. BW memiliki kewajiban moral untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Namun dia harusnya memahami dan mematuhi batas-batas etika dan hukum, dan memperhatikan kepentingan negara yang lebih besar.

"Kami ingatkan, jangan sampai kami kembali terpaksa bekerja untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah hal sebaliknya, menunjukkan siapa yang sebenarnya melakukan politik uang itu," ujar Arsul Sani

(Source: BeritaSatu.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News