Soal Ajakan People Power, Wahyu Iramana Putra: Hentikanlah!

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan ajakan people power yang diserukan sebagian kalangan. Menurutnya, people power tidak perlu dilakukan terkait hasil pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019.

"People power itu tidak perlu diadakan. Emangnya negara perang? Tapi kalau soal PKI, mari kita bicara PKI. Kita sebagai anak bangsa akan tergerak memberantas PKI," ujarnya kepada BentengSumbar.com, Sabtu, 11 Mei 2019. 

Menurutnya, pemilu itu ibarat pertandingan, ada yang menang, ada pula yang kalah. Soal kecurangan, ia malah mengkritik pihak-pihak yang menuding curang tersebut, terutama di Sumatera Barat.

"Sebuh pertandingan itu hanya permainan dunia, ada yang menang, ada yang kalah. Untuk apa people power? Apakah di Sumatera Barat juga berlangsung secara benar juga? Justru saya melihat, lebih hebat lagi melakukan cara-cara yang tidak layak. Yang bertanding presiden, yang dituduh penista agama orang yang mendukung dan mengusung," pungkasnya. 

"Apakah kelompok itu juga jujur? Ini kan cuma soal strategi, strategi dari tim melakukan itu. Mau jujurkah, mau haluskah, mau keraskah, memancing emosi orangkah, itu kan hanya sebuah strategi," sambungnya.

Ia mengajak, pihak-pihak yang menuding ada kecurangan tersebut untuk membuktikan tuduhannya. Bukannya malah menghasut dan mengajak kiri kanan.

"Kalau memang ada yang tidak benar, mari kita saling membuka. Buktikan yang benar itu. Tapi jangan menghasut-hasut, mengajak kiri kanan. Itu tidak benar juga kalau demikian. Negara kan punya aturan. Ya, kalau memang ada yang salah, mari kita maju dengan cara yang benar juga. Kita harus jujur kepada diri sendiri," cakapnya. 

Menurutnya, ajakan people power tersebut sebaiknya dihentikan. Ia menyarakankan, agar semua pihak menghormati proses penghitungan yang dilakukan KPU. Jika setelah pengumuman dan penetapan ada yang tidak puas, maka bisa menempuh mekanisme yang ada.

"Jadi, people power itu hentikanlah! Hitung sampai selesai. Kalau tidak puas, bisa menempun mekanisme yang ada. Kan prosesnya dari TPS, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional. Masing-masing kan punya saksi, kenapa tidak dilakukan ketika ada persoalan, misalnya di tingkat TPS. Saksi gak ada, data gak ada, terus ngamuk. Kalau memang ada masalah, bukalah C1 itu," terangnya. 

Soal kesalahan yang terjadi dalam proses penghitungan, kata Wahyu, bisa saja disebabkan oleh petugas atau kelalaian saat menghitung karena tidak konsentrasi lagi. Tetapi, akibat yang demikian, tentu KPU harus bertanggungjawab. KPU harus punya tanggungjawab serius soal ini.  

"Saya hanya berfikir dalam konteks Sumatera Barat, tidak usah pula meributkan hal yang demikian. Karena memang perang saudara itu berbahaya ketimbang perang dengan pihak lain. Rusak ekonomi bangsa ini. Ya sudah lah. Ini hasil, terima dengan baik. Apapun caranya. Di Sumbar kan Pak Prabowo yang menang 90 persen. Termasuk partai pengusungnya, menguasai hampir semua daerah pemilihan. Apalagi yang dihebohkan," ujarnya. 

"Saya mengimbau, para timses dan relawan-relawan yang ada itu, sudah lah. Jangan lagi menghina presiden. Kita percayakan ke KPU, biar mereka menghitung dengan baik. Kepada kawan-kawan dari partai pengusung dan pendukung, mari kita kawal proses ini, jangan lagi memberikan statemen yang berakibat tidak baik terhadap bangsa ini," ajaknya.

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News