Pemerintah Gagal Capai Target Penghematan Devisa Program B20

BENTENGSUMBAR.COM - Menko Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan upaya penghematan devisa yang dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan program B20 kemungkinan besar hanya akan mencapai US$3,4 miliar pada tahun ini. Dengan demikian, penghematan tersebut jauh dari target pemerintah yang pernah berharap bisa menghemat devisa US$5,5 miliar pada per tahun. 

Perhitungan tersebut berasal dari realisasi penghematan devisa dari pelaksanaan program sepanjang Januari-Juli 2019 yang baru mencapai US$1,66 miliar. Jumlah itu baru berkisar 30,18 persen dari target penghematan pemerintah. 

Padahal, volume penyaluran dan penggunaan B20 periode yang sama sudah mencapai 3,49 juta kiloliter atau 56,38 persen dari target pemerintah sebanyak 6,19 juta kiloliter. 

Darmin berkilah, target penghematan devisa dari program ini mungkin tidak mencapai target karena ada penyesuaian harga minyak solar di pasar dunia. Maklum saja, perlambatan ekonomi membuat harga komoditas ikut turun naik di pasar internasional, termasuk untuk komoditas minyak mentah. 

"Ya itu tergantung harga soalrnya berapa, yang namanya penghematan itu kan jumlah FAME yang digunakan diganti solar, solar yang tidak jadi diimpor, jadi tergantung harga solar saat ada pergantian itu juga," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. 

Meski tak mencapai target yang diharapkan kepala negara, namun mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu memastikan program B20 pasti bisa menurunkan tekanan defisit transaksi berjalan. Kebetulan, penurunan defisit transaksi berjalan merupakan mimpi lain dari Jokowi. 

Pada kuartal II 2019, defisit transaksi berjalan Indonesia berada di angka US$8,4 miliar atau setara 3,0 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi defisit ini mencapai batas aman yang kerap jadi acuan pemerintah. 

"Ya harapannya begitu, akhir tahun mestinya kurang dari 3 persen (dari PDB). Defisit itu kan karena defisit migas yang naik pada Mei-Juni 2018, setelah Juli seharusnya normal lagi dia," jelasnya. 

Di sisi lain, meski target penghematan tak mencapai target, namun ia mengatakan ada kabar gembira. Sebab, pelaksanaan program ini setidaknya mampu menurunkan rata-rata volume impor solar sebanyak 45 persen per bulan. 

Penurunan itu berlaku pada realisasi impor minyak solar bulanan pada periode Januari-Juli 2019 dibandingkan Januari-Juli 2018. Selain itu, realisasi pelaksanaan mandatori program B20 yang cukup memuaskan pada tahun ini membuat pemerintah akan mempercepat durasi uji coba B30. 

Sebelumnya, pemerintah menargetkan uji coba B30 akan berlangsung dari Juni sampai Oktober 2019. Namun, pemerintah memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan uji coba hanya sampai pertengahan September nanti.

Setelah itu, program mandatori B30 akan dilaksanakan pada Januari 2020. Kemudian, dilanjutkan dengan mandatori B50 pada akhir 2020. Selanjutnya, B100 atau green diesel akan diberlakukan pada 2021. 

"Menteri Perindustrian (Airlangga Hartarto) mengatakan mesin industri pun sudah siap, tinggal ada perbaikan sedikit saja. Bukan hanya mobil, kereta api, kapal, mesin pembangkit, industri akan siap," ungkapnya. 

Targetnya, produksi B100 akan mencapai 5 juta kiloliter dalam tiga tahun dan mencapai sekurang-kurangnya 10 juta kiloliter pada tahun ketujuh. "Proyeksi itu masih belum mencakup seluruh perusahaan sawit besar, masih ada 30 persen sampai 40 persen lagi dari yang sudah komit untuk mengembangkan teknologi (campuran biodiesel)," terangnya.

Bahkan, menurut mantan direktur jenderal pajak, campuran biodiesel nantinya bisa digunakan sebagai pengganti avtur yang merupakan bahan bakar pesawat. Ia mengatakan saat ini PT Pertamina (Persero) sudah mulai memproses campuran biodiesel dengan avtur. 

Selain itu, perusahaan minyak raksasa nasional juga sudah menghentikan impor avtur sejak Mei 2019. "Itu sudah dibuat Pertamina dari crude oil sampai dengan avtur, jadi mereka secara perlahan dan bertahap. Kami jelas bisa melepaskan berbagai tekanan dan tantangan ini," katanya. 

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah akan terus meracik kebijakan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan. Salah satunya dengan memberikan kebijakan yang mendukung untuk sektor perdagangan, industri, dan investasi.

Sayangnya, bendahara negara enggan mengungkap seperti apa kebijakan yang akan diambil. Apakah akan kembali menebar insentif fiskal atau tidak.

(Source: cnnindonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News