Wiranto Tolak Tanggapi Protes Maluku Dihapus dari Indonesia

BENTENGSUMBAR.COM -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto enggan menanggapi protes yang disampaikan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM).

KKBMM sebelumnya tak terima atas pernyataan Wiranto yang menyebut pengungsi korban gempa Ambon menjadi beban pemerintah.

Dalam foto surat yang diterima CNNIndonesia.com, KKBMM meminta Pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia karena mereka merasa sudah tidak dianggap.

"Tanggapannya enggak nanggapi," kata Wiranto sembari berjalan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.

Wiranto kemudian memilih terus berjalan. Ia menolak memberikan komentar atas protes yang dilayangkan KKBMM. Mantan Panglima ABRI itu justru meminta wartawan yang mendinginkan suasana terkait polemik dirinya.

"Anda yang mendinginkan, bukan saya," ujarnya sambil menunjuk ke arah wartawan.

Wiranto tetap tak menjawab saat ditanya soal desakan yang meminta Maluku dihapus dari Indonesia karena pernyataannya. Ia baru menjawab saat ditanya soal penanganan usai kerusuhan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen mengatakan bahwa seluruh isi surat tersebut benar. Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di Jakarta pada Selasa, 1 Oktober 2019 dan Rabu, 2 Oktober 2019. Namun saat datang, mereka tak bisa menemui Wiranto karena sedang pergi ke Singapura.

"Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku adalah beban dari negara ini, kita minta seperti itu," kata Djamaludin lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Kamis, 3 Oktober 2019.

Djamaludin berencana kembali menyambangi Wiranto pada Senin (6/10). Ia ingin meminta klarifikasi langsung dan meminta Wiranto untuk meminta maaf.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan warga Maluku dibohongi dengan informasi soal gempa susulan dan tsunami. Akibat hal itu, ia menganggap jumlah pengungsi menjadi sangat banyak dan membebani pemerintah pusat dan daerah.

"Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi. Pengungsi terlalu besar sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9).

Wiranto kemudian meluruskan pernyataannya itu. Ia berkata tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku.

Wiranto menuturkan dirinya justru mengundang pejabat terkait yang menangani bencana alam, salah satunya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Ia meminta Doni segera melakukan langkah-langkah cepat guna meringankan beban penderitaan masyarakat terdampak bencana gempa di Ambon dan beberapa daerah lain di Maluku.

(Source: cnnindonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News