Komnas HAM Prediksi Konflik Agraria Makin Banyak Era Jokowi

BENTENGSUMBAR.COM - Komnas HAM menyebut telah menerima lebih dari 50 laporan mengenai konflik agraria yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol di beberapa provinsi di Indonesia.

Komnas HAM mengklaim pihaknya menjalankan fungsi untuk melakukan mediasi antara pihak yang merasa dirugikan dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Setelah melakukan mediasi, Komnas HAM berencana untuk memberikan laporan hasil tersebut kepada menteri-menteri yang berkaitan.

"Jadi kita ingin tidak hanya menyelesaikan secara kasus per kasus, tapi meyelesaikan secara satu paket utuh," kata Komisioner Komnas HAM Bidang Mediasi Munafrizal Manan kepada wartawan setelah Konsultasi Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Ia pun meyakini dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan, konflik agraria akan semakin bertambah. Alasannya, kata dia, mengingat masih ada pembangunan sejumlah jalan tol di beberapa titik. Oleh sebab itu, Komnas HAM berusaha melakukan audiensi untuk mengantisipasi penyelesaian hal tersebut.

"Yang diinginkan oleh warga adalah diperlakukan dan dicarikan penyelesaian atas masalah itu secara manusiawi dan adil," kata Munafrizal.

Menurut dia, sejumlah laporan dari masyarakat yang diterima oleh Komnas HAM di antaranya pemerintah kurang melakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Hal itu berkaitan dengan tertutupnya ruang diskusi dan juga kompromi antara pemangku kepentingan dengan warga yang terdampak.

Selain itu, pihaknya juga menilai pembangunan yang dilakukan memberi dampak terhadap lingkungan sehingga memengaruhi kenyamanan masyarakat dalam bertempat tinggal. Ia juga mengatakan terdapat warga yang merasa tidak mendapat nilai ganti rugi sesuai dengan nilai kepemilikan lahan yang dimilikinya.

"Ada terkait dengan perbedaan nilai ganti rugi terhadap kepemilikan tanah. Ada warga yang merasa nilainya terlalu rendah, padahal pemerintah bilang sudah berdasarkan riset," jelas dia.

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik agraria semakin banyak selama di bawah pemerintahan Jokowi. Tercatat, ada 1.769 konflik agraria selama 2015-2018.

Jumlahnya menanjak dibandingkan dengan era SBY pada 2010-2014. Saat itu, konflik agraria tercatat sebanyak 1.308.

(Source: cnnindonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News