Satu contoh, pemilu 2019, Jokowi-Prabowo bertarung, hampir semua media sosial menyebarkan hoaks, hoaks tentang Jokowi anak PKI, hoaks tentang Prabowo lah, ini-itu. Semua melebar hingga tidak bisa membedakan mana fakta mana hoaks. Ini satu gambaran bagaimana system demokrasi kita belum matang.
Ambil saja dari satu Negara tetangga, Malaysia. Setiap pemilu Malaysia tidak seheboh Indonesia. Malaysia juga menjadikan media sosial sebagai basis besar dalam strategi memenangkan pemilu. Tapi mereka dewasa, tidak menfitnah, menyebarkan hoaks dan tidak mengumbar hasutan. Kita saksikan bagaimana Anwar Ibrahim dengan lawan politiknya Mahathir Mohammad yang jauh senior.
Mereka tidak menjatuhkan lawan, mereka menggambarkan bagaimana Malaysia dimasa depan. Bagaimana situasi dan kondisi sekarang terhadap solusi dari setiap masalah. Mereka bertarung dengan ide besar, gagasan luas dan wacana kedepan untuk membangun Malaysia. Kita? Setiap pilkada, pemilu, pileg mesti menjatuhkan citra lawan politik dulu.
Mengumbar aib lawan politik dan membalas dengan jalur hukum atas klaim yang ditebar ke masyarakat. Mungkin itulah maksud Bung Karno dalam pidato diatas, bagaimana sesama warga bangsa, sesama setanah air, sesame hidup didalam satu identitas symbol. Membuat perpecahan sesama manusia Indonesia.
System dan kualitas demokrasi kita perlu dimatangkan, bangsa-bangsa dunia perlu belajar ke Indonesia tentang bagaimana implementasi demokrasi sebenarnya, suatu saat. Dalam laporan BPS 2019, Indeks Demokrasi Indonesia dari 2017-2019 mengalami turun-naik, terdapat tiga aspek kategori: Pertama, aspek kebebasan sipil (civil society) dari 2017-2018 mengalami kenaikan, namun 2019 mengalami penurunan. Kedua, aspek hak-hak politik (political rights) dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang sedikit. Ketiga, aspek lembaga demokrasi (institution of democracy) 2017-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Dari contoh jabaran tersebut menggambarkan tingkat kematangan system demokrasi di Indonesia. Sebenarnya, ada satu komparatif kasus antara Indonesia dengan Belanda.
Di Belanda, khususnya universitas-universitas saat pemilihan dekan fakultas maka yang berwenang penuh memilih adalah rektor. Sedangkan di Indonesia jika telah habis masa jabatan dekan maka akan dilakukan pemilihan melalui voting suara. Inilah sebenarnya betapa masyarakat Indonesia sangat demokratis. Hal ini jarang sekali dibelahan dunia manapun.
Konsep dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat sebenarnya cocok dijadikan slogan demoktrat-nya orang Indonesia dibandingkan Amerika Serikat. Kebebasan menyampaikan pendapat yang dilindungi Undang-undang harus menjadi lokomatif peraturan yang mesti ditaati tanpa mengabaikan koridor Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sehingga yakin kedepan Indonesia akan menjadi role of model dunia.
Terakhir, soal pilkada, mesti dibangun satu system komplit agar kedepan para calon kepala daerah tidak terjebak budaya korup yang telah menghujam kuat dibumi Indonesia. Caranya? Dengan membangun satu system komplit yang kuat diatas asas UUD 45 dan Pancasila.
Jangan lagi disibukkan oleh biaya politik yang mahal tapi pemerintah harus meng-anggarkan dana sekian banyak akan calon kepala daerah tidak berpikir bagaimana mengembalikan modal yang telah habis kemaren.
Sebenarnya penulis dari mahasiswa sudah berpikir bahwa sebaiknya system demokrasi yang ada di Indonesia mesti digeser ke system duo partai. Artinya, system di Indonesia kedepan semestinya hanya membolehkan dua partai saja yang bertarung. Partai yang mewakili suara mayoritas dari berbagai golongan, suku, agama dan kepentingan. Semoga saja ya.
Ditulis Oleh: Muhammad Irsyad Suardi, Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas
« Prev Post
Next Post »