Refly Harun mengatakan, aksi blusukan Jokowi itu tak mencerminkan sikap sebagai pemimpin negara.
Pasalnya, kata Refly, Jokowi sebenarnya tak perlu turun langsung ke wilayah tertentu. Sebab, sudah ada wali kota yang menjalankan tugas tersebut. Lantaran hal itulah, ia menilai Jokowi masih kelas Wali Kota dan bukan presiden.
“Sebenarnya kelas Jokowi itu adalah wali kota, tapi wali kota yang masuk ke Istana,” ujar Refly Harun, dikutip dari Pikiran-rakyat.com, Sabtu 17 Juli 2021.
“Kenapa begitu? Karena perilakunya masih seperti seorang wali kota. Kalau kita bicara unit-unit pemerintahan, maka kita bisa mengatakan, ya blusukan itu cocok kalau dia wali kota. Karena tentu dia blusukan di satu area di pemerintahannya,” sambungnya.
Menurut Refly, jangankan presiden gubernur saja menurutnya tak pantas menjalankan tugas tersebut. Sebab, saat gubernur turun ke ‘lapangan’ dia pasti akan bertabrakan dengan kepala daerah lainnya, seperti wali kota dan bupati, kecuali jika gubernurnya adalah gubernur DKI Jakarta.
“Gubernur, tergantung, kalau Gubernur DKI yang blusukan mungkin bisa karena satu daerah itu adalah wilayah pemerintahannya,” jelasnya.
“Tapi kalau gubernur provinsi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, kalau blusukan pasti akan berimpit dengan kepala daerah lainnya,” tambahnya.
Mengutip Hops.id, Refly Harun lebih jauh kembali mengingatkan prinsip penting dari pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga, kata dia, dalam pelaksanaan tugas, semuanya sudah ada pembagiannya.
“Jadi ini prinsip yang penting, karena yang memegang wilayah itu ada orangnya, yaitu kepala daerah otonom. Di dalam konteks DKI, wali kotanya bukan kepala daerah otonom karena dia tidak dipilih. Jadi ini konsep tata negara,” ungkapnya.
Maka dari itu, ia mengatakan bahwa sebenarnya presiden tak lagi memiliki ‘ruang’ untuk melakukan blusukan yang mana nantinya bisa dianggap sebagai aksi ‘melangkahi’ kepala daerah.
“Jadi sebenarnya Presiden RI tidak punya wilayah lagi untuk blusukan. Kalau dia blusukan ke daerah tertentu berarti dia mem-bypass bupati, wali kota, gubernur. Dalam konteks Jakarta, pastilah dia mem-bypass gubernur,” kata Refly Harun.
“Memang DKI ini wilayah presiden juga, tapi kalau kita bicara prinsip otonomi daerah, the first place-nya adalah wilayah dari seorang gubernur, yang saat ini bernama Anies Baswedan, yang sering dipersepsikan oposisi pemerintah,” pungkasnya.
Source: terkini.id
« Prev Post
Next Post »