Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Gencarkan Vaksinasi dengan Perkuat Edukasi, Bukan Paksaan

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program vaksinasi Covid-19 dengan gencar, tetapi tanpa memaksa masyarakat. Terlebih sampai mengeluarkan ancaman atau hukuman berat yang menambah beban rakyat.

Dalam keterangan persnya, Puan meminta pemerintah untuk bersikap bijak dalam melakukan persuasi dengan mengedepankan empati serta edukasi. 

"Ajakan vaksin ini harus disertai dengan edukasi berdasarkan sains dan fakta di lapangan. Rakyat disuguhkan informasi dan dibimbing agar tumbuh kesadaran dari mereka sendiri untuk ikut serta dalam program vaksinasi," katanya, melalui pernyataan tertulis yang diterima BentengSumbar.com pada Sabtu, 31 Juli 2021.

Menurut Puan, vaksinasi ini harusnya bersifat sukarela. Jika dilaksanakan dengan paksaan, vaksinasi akan dilakukan di bawah tekanan yang mungkin menimbulkan ketakutan, stres, dan berbagai efek samping psikologis lainnya.

"Menggencarkan program vaksinasi memang idealnya dilakukan bersama edukasi. Pengertian tentang pentingnya vaksin ini akan menyiapkan mental masyarakat, menghilangkan keraguan dan rasa cemas. Tunjukan juga bukti-bukti nyata mereka yang sudah vaksin dan memang punya daya tubuh lebih kuat dalam menghadapi pandemi," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Kesiapan mental masyarakat, menurut Puan, mampu memperkecil reaksi psikologis setelah vaksin yang banyak disalahpahami sebagai reaksi vaksin pada tubuh. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, ada tren pada peserta vaksinasi yang mengalami immunization stress related responses.

Immunization stress related responses tersebut, per Februari 2021, terjadi pada sekitar 64 persen peserta vaksin. Mereka mengalami cemas berlebih, lalu tubuh merespons dengan muntah, mual, pingsan, atau sesak nafas. Sementara, ketika diobservasi fisik ada dalam keadaan normal.

Maka, tutur Puan, penting sekali untuk menyiapkan masyarakat baik secara fisik sekaligus mental. Persiapan fisik itu antara lain adalah makan, minum, dan istirahat cukup.

Selain itu, bagi mereka yang memiliki kondisi atau riwayat penyakit komorbid diharap sudah melakukan medical check-up untuk mengetahui rekomendasi vaksin serta kemungkinan kesehatan lainnya. Pasalnya, jika tidak dalam kondisi fit, vaksin tidak bisa diberikan.

Di sisi lain, kesiapan mental yang baik berpengaruh pada sugesti kesehatan dalam tubuh. Kebanyakan orang yang berpikir baik akan mendapatkan hasil yang baik juga.

"Pemerintah sebaiknya tidak gegabah dalam aturan vaksin ini. Jangan menimbulkan ketakutan serta sentimen negatif di masyarakat. Nantinya, mereka malah menghindari untuk vaksin," ujar Puan.

Sentimen negatif inilah yang dikhawatirkan akan memicu penyebarluasan kebohongan di tengah masyarakat. Dalam artian, mereka nekad membuat surat keterangan vaksin palsu dan sejenisnya.

"Sebelum memberikan hukuman atau sanksi, seperti denda dan lainnya, dicari tahu terlebih dahulu, apakah masyarakat memang sudah mendapatkan edukasi komprehensif tentang urgensi pelaksanaan vaksin ini," ujar Alumni Universitas Indonesia itu.

Pemahaman urgensi vaksinasi tersebutlah yang akan membawa Indonesia pada keberhasilan target pembentukan kekebalan komunal. Masyarakat pun sebaiknya diberikan pengertian bahwa pelaksanaan vaksin ini bukan saja melindungi kesehatan mereka, tetapi membuka jalan lebih besar pada relaksasi mobilitas.

"Berikan contoh negara-negara yang telah melakukan relaksasi mobilitas itu ketika warganya sudah divaksin penuh, dua kali. Kita pun harus begitu. Penanganan pandemi ini harus dilakukan bertahap, pertama kita sembuhkan dan kuatkan warganya, lalu baru pemulihan ekonomi," kata Puan.

Vaksin yang sudah merata, tutur Puan, akan membantu pembentukan daya tahan tubuh yang setara pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tingkat kerentanan penyebaran virus Covid-19 pun dapat diminimalisir.

Terlebih, belakangan virus Covid-19 terus bermutasi memunculkan berbagai varian baru. Setelah varian Delta, ada lagi varian Kappa, Eta, serta Iota yang lebih ganas serta cepat menyebarnya.

Ketiga varian virus Covid-19 itu sudah ditemukan beberapa kasusnya di Indonesia. Kementerian Kesehatan bahkan sudah mencatat kemunculan varian Kappa ini sejak Januari 2021. Penyebaran virus Kappa per Januari ditemukan di Sumatera Selatan, sedangkan per April ditemukan di DKI Jakarta.

Perkembangan informasi-informasi tersebut menjadi tambahan alasan kuat bahwa program vaksinasi wajib digencarkan bersamaan dengan edukasi. Dari pemahaman yang kuat akan tumbuh keinginan untuk menjalankannya.

“Masyarakat juga harus ingat bahwa vaksin ini demi kepentingan besar, yaitu Indonesia keluar dari pandemi dengan tangguh, dan hal itu hanya dapat kita capai dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan individu,” kata Puan.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News