Sebab, kata Din, akibat kebijkan dan managemen yang dilakukan tidak meletakkan penanggulangan masalah kesehatan sebagai pusat kepedulian, tapi lebih mengenai stimulus ekonomi dan parawisata.
Dalam menangani sekaligus mengendalikan pandemi, pemerintah terkesan kurang melindungi seluruh rakyat dan segenap tanah tumpah darah Indonesia sesuai amanat UUD 1945.
"Cara pemerintah tangani pandemi Covid-19 dapat dinilai telah melanggar hukum dan produk perundang-undangan yang ada," kata Din Syamduddin, dilansir dari GenPI.co pada Jumat, 30 Juli 2021.
Adapun produk perundang-undangan yang ada ialah UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana amanat dalam Undang-undang tersebut sangat jelas dan rinci memerintahkan langkah-langkah nyata penyelamatan rakyat dalam keadaan darurat kesehatan.
Oleh karena itu, lanjut Din Syamsuddin, demi penyelamatan rakyat dan menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.
Din mendesak agar pemerintah menerapkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sepenuhnya dengan mengawasi dan membatasi kedatangan orang dari luar wilayah Indonesia melalui berbagai moda transportasi.
"Untuk itu semua, walau sudah terlambat, pemerintah menggalang potensi dan partisipasi masyarakat, dan menghentikan sikap merasa bisa mengatasi keadaan sendiri," pungkas Din Syamsuddin.
(*)
« Prev Post
Next Post »