Pasalnya, Formula E yang rencana diadakan 2020 lalu sampai saat ini tidak ada kejelasan, apalagi 2022 nama Jakarta tidak masuk dalam jadwal sementara ajang itu.
"Uang itu dibayarkan melalui mekanisme APBD yang berarti sepenuhnya adalah uang rakyat, bukan uang pribadi korporasi Jakpro Grup maupun Pak Gubernur," ucapnya, dilansir dari GenPI.co pada Jumat, 16 Juli 2021.
Ara, sapaan akrabnya mengatakan, tahun 2022 masa kepemimpinan Gubernur Aniesbaswedan sudah selesai dan siapa yang harus bertanggung jawab?
"Pandemi corona secara global akan berpengaruh terhadap kajian ekonomi pelaksanaannya. Tidak mungkin tercapai angan-angan yang dijanjikan oleh Pak Anies," ucapnya.
Menurutnya, harusnya Pemprov mengaktifkan klausul force majeure sedari awal ketika pandemi berlangsung.
"Karena, kesiapan dan persiapan tidak akan mungkin melaksanakannya,"jelasnya.
Baginya, kondisi pandemi yang membuat masyarakat banyak membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan, obat obatan, vitamin, kebutuhan sehari hari dan bantuan perlindungan sosial.
"Seharusnya, prioritas Pak Gubernur mengusahakan dengan menarik uang rakyat yang sudah digelontorkan sebesar 1 Triliun di Formula E itu segera mungkin," ucapnya.
Dirinya menyatakan bahwa dari awal menolak keras kegiatan ini karena 100 persen full menggunakan APBD.
"Harusnya melibatkan pendanaan dari pihak swasta seperti penyelenggaran di kota kota lain," jelasnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »