Menko Polhukam Mahfud Md meminta agar kritikan Anwar Abbas tersebut dimaknai sebagai vitamin.
"Kritik itu harus dianggap vitamin agar kita semua bisa menjaga jalan kebaikan," kata Mahfud, dilansir dari detikcom, Sabtu, 14 Agustus 2021.
Mahfud mempersilakan siapapun untuk menyampaikan kritik. Menurutnya kritikan merupakan bagian dari demokrasi.
"Silakan tanggapi dan kritik, ini negara demokrasi," ujarnya.
Mahfud mengatakan tugas masyarakat mengkritisi hal-hal yang dianggap penting kepada pemerintah. Sementara pemerintah memperhatikan dan memperbaiki apa yang dikritik.
"Tugas dan hak tokoh masyarakat menanggapi hal-hal yang dianggap penting. Tugas pemerintah memperhatikan kritik dan membuat program yang baik. Jika terjadi dialektika antara program dan tanggapan, maka InsyaAllah hasilnya baik," ujarnya.
"Itu tergantung sudut pandang masing-masing," imbuhnya.
Sebelumnya, dalam akun resminya, BPIP mengunggah foto yang berisi lomba menulis artikel yang salah satu temanya 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam'. Unggahan ini menjadi sorotan lantaran Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas angkat bicara.
"Kesimpulan saya, BPIP ini memang sebaiknya saja dibubarkan saja. Yang dipersoalkan masalah bendera, nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram, misalkan, nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri," kata Abbas kepada detikcom Jumat, 13 Agustus 2021.
Senada dengan Anwar Abbas, PPP mengkritik ide tersebut. Waketum PPP Arsul Sani menyatakan tema lomba malah membuka ruang untuk diperdebatkan di tengah masyarakat.
Padahal soal hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan itu sesuatu yang sudah tidak menjadi masalah bagi mayoritas umat Islam. Bahkan, kata dia, ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Nahdlatul Ulama (NU), sudah tidak mempermasalahkan hormat bendera maupun menyanyikan lagu kebangsaan.
"Cobalah (tema) diganti, misalnya bukan dengan menulis atau berargumentasi tentang hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi lomba foto dengan pakaian santri hormat pada bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi bukan ditanya pandangan hukumnya tentang kedua hal itu," terangnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »