Ibas Sorot Proyek Kereta Cepat di Pemerintahan Jokowi, Ini Katanya

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Badan Anggaran Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyoroti beberapa hal termasuk proyek kereta cepat saat mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI di kompleks parlemen, Senin, 13 September 2021.

Adapun rapat membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Ibas dalam rapat awalnya menyinggung status Indonesia sebagai negara berkembang yang mengalami kesulitan selama masa pandemi.

"Sedikit kurang beruntung kita ini. Negara berkembang, flower country katanya, tetapi kena pandemi pula, sudah 2 tahun, ya, jadi serbasulit," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) itu dalam Rapat Panja di DPR, Senin, 13 September 2021, dilansir dari JPNN.com.

Selanjutnya, Ibas turut berbicara tentang keberlangsungan program gunting pita yaitu proyek yang sudah ditetapkan masa pemerintahan Jokowi atau sebelumnya.

Pria bergelar doktor itu berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sudah ada sejak era SBY bisa dikebut dan segera selesai.

Pasalnya, kata dia, banyak sekali program yang tengah berjalan tetapi tidak jelas ujungnya seperti pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon dan proyek kereta cepat.

"Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai. Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI, meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai," tutur Ibas.

Selain proyek kereta cepat, alumnus Institut Pertanian Bandung itu turut berbicara tentang Trans-Sumatera hingga Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur.

"Saya juga bermimpi, mewakili Dapil Jatim VII, proyek JLS Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas,” tutur Ibas.

Selanjutnya, dia dalam rapat mempertanyakan soal peta jalan atau roadmap pemerintahan saat ini.

Ibas kemudian membandingkan pada masa Presiden SBY ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

“Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya . Bukan hanya sekedar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja, red), tetapi yang berkelanjutan,” tanyanya.

Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan.

“Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif. Namun, terkadang apakah kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif boleh, tetapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi.”

Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar 2708,7 Triliun. Sementara itu, perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar 1840,7 Triliun. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News