Untuk mengetahuinya, masyarakat perlu memahami mana hasil survei yang valid dan mana yang masih dipertanyakan hasilnya. Menurut Wildan Hakim, Dosen Political Public Relations di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, survei elektabilitas patut dipertanyakan validitasnya ketika lembaganya tidak dikenal.
“Pemeriksaan paling mudah ialah dengan mempertanyakan, apakah lembaga survei tersebut terdaftar ke dalam Persepi (Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia),” kata Wildan, baru-baru ini.
Seluruh lembaga survei yang dinilai kredibel, lanjut dia, tergabung dalam wadah bernama Persepi ini. Data terakhir menyebutkan, ada 38 lembaga survei yang terverifikasi dan tergabung dalam Persepi.
“Jadi, untuk menilai kredibilitas sebuah lembaga survei, indikator pertamanya bisa dengan melihat apakah lembaga survei tersebut tergabung dalam Persepi atau tidak,” tuturnya.
Wildan mengungkapkan, belum semua lembaga survei terdaftar ke dalam Persepi. Ketidakjelasan lembaga survei ini bisa juga dilihat nama lembaga yang seketika muncul, namun tidak memiliki laman versi yang bisa dijadikan sarana untuk memeriksa keberadaannya.
Selain itu, indikasi lain untuk menilai validitas hasil survei adalah ketika survei yang disajikan punya selisih hasil yang sangat jauh dari survei sejenis yang dilakukan oleh lembaga lain.
“Ilustrasinya begini, ada tiga lembaga survei yang menyatakan tokoh Y memiliki elektabilitas di angka 2,8%, 2,5%, dan 3%. Namun ada sebuah lembaga survei yang menyatakan bahwa elektabilitas tokoh Y berada di angka 5%,” Wildan mencontohkan.
Meski demikian, patut diakui saat ini survei elektabilitas memang masih menjadi salah satu cara untuk menghitung peluang kemenangan seorang tokoh politik dalam sebuah kontestasi.
Dia menjelaskan, sebelum kontestasi berlangsung pada hari yang telah ditetapkan, seluruh tim pemenangan membutuhkan gambaran awal tentang peluang kemenangan serta tingkat kesukaan publik pemilih maupun tingkat keterpilihannya.
“Boleh saja percaya terhadap hasil survei elektabilitas. Namun di sisi lain harus memahami bahwa hasil survei elektabilitas itu bersifat dinamis atau berpeluang untuk berubah dari waktu ke waktu,” papar Wildan.
Pasalnya, lanjut dia, pesan-pesan kepada masyarakat secara bertahap bisa mengubah awareness atau kesadaran publik terhadap tokoh politik, tingkat kesukaan, hingga tingkat elektabilitasnya. Hal ini turut mempengaruhi hasil survei.
Masyarakat perlu kritis
Yang kini menjadi kekhawatiran publik ialah survei elektabilitas tersebut bukan murni dihasilkan dari survei yang benar-benar valid. Bisa saja, ada survei elektabilitas yang masuk dalam kategori “rekayasa”.
Tujuannya mungkin untuk mendongkrak atau sebaliknya menjatuhkan popularitas tokoh politik tertentu di mata publik. Karenanya, masyarakat perlu bijaksana dalam menyikapi survei elektabilitas.
Pada kenyataannya, menurut Wildan, sangat sulit bagi masyarakat awam untuk mengetahui apakah sebuah survei itu merupakan hasil survei yang benar-benar dilakukan merupakan survei pesanan.
Semua survei elektabilitas membutuhkan biaya yang sangat besar. Dia menilai, masing-masing pelaksana survei sangat mungkin mendesain pertanyaan dan menentukan lokasi sampling sesuai kepentingan tokoh politik atau Parpol tertentu.
“Keberpihakan terhadap penyandang dana survei pada akhirnya sulit dihindari. Di sini, lembaga survei dituntut mampu menjalankan survei secara objektif, menggunakan metode yang sesuai standar, serta berani memaparkan proses dan hasil surveinya secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wildan berharap masyarakat lebih kritis dalam menyikapi hasil survei. Kecurigaan terhadap adanya survei pesanan bisa dilacak dari hasil survei yang menguntungkan figur tertentu dalam rentang waktu yang berdekatan.
“Padahal figur yang dimaksud, selama ini kurang begitu dikenal,” lanjut Wildan.
Di sisi lain, dia menilai bahwa media massa juga berperan besar dalam mengedukasi publik untuk bisa memberitakan hasil survei elektabilitas yang biasanya ramai menjelang Pilpres.
“Cara termudah bersikap kritis ialah dengan berupaya membandingkan hasil survei elektabilitas antar-lembaga survei yang diberitakan. Selanjutnya mengajukan pertanyaan kritis semisal, Kok bisa nama ini tetiba masuk ke dalam sepuluh besar tokoh yang dipilih, padahal selama ini tidak pernah disebut-sebut?” papar Wildan.
Selain itu, lanjut dia, masyarakat bisa menilik metode survei yang digunakan oleh lembaga yang bersangkutan. Misalnya dengan melihat cakupan lokasi survei dan jumlah responden yang dijangkau dalam survei.
Dengan mengetahui kriteria survei elektabilitas yang valid, harapannya masyarakat tidak akan mudah terjebak oleh survei-survei yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Laporan: Anne Suksma
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »