PKS Minta Luhut Selesaikan Masalah Haris dengan Debat, FH: Sebuah Kebodohan, Merusak Hukum

BENTENGSUMBAR.COM – Masalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan dengan Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti masih bergulir bahkan semakin panas.

Melansir Galamedia, anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf lantas meminta Luhut untuk mengutamakan pendekatan dialog ketimbang mengambil jalur hukum dalam menghadapi Haris dan Fatia.

Bagi Bukhori, tindakan kriminalisasi masyarakat oleh pejabat lantaran melontarkan kritikan merupakan hal tak wajar.

Sebab, masyarakat memang memiliki hak konstitusional dalam diseminasi informasi sampai menyampaikan saran serta pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara dalam rangka pengawasan.

“Tindakan kriminalisasi masyarakat oleh pejabat bertentangan dengan amanat dari UU karena sama saja melemahkan upaya demokratisasi penyelenggaraan negara. Selain itu, hal ini juga akan menjauhkan cita-cita penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN,” ujarnya pada wartawan.

Politisi PKS ini mengusulkan, Luhut dapat bertindak ‘elegan’ dengan mengadakan debat terbuka.

Debat terbuka dilasungkan sebagai sarana untuk menggunakan hak jawab dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara.

Pasalnya, para aktivis tersebut mengklaim apa yang dialamatkan pada Luhut bedasarkan data hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, jika yang disampaikan tidak sesuai fakta, maka mereka harus minta maaf.

“Jika apa yang disampaikan para aktivis ini tidak sesuai fakta, maka mereka harus minta maaf kepada LBP dan publik serta siap dengan konsekuensi hukum. Cukup fair, bukan?” jelasnya.

Sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai dan berpendapat.

“Dengan begitu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean atau yang akrab disapa FH mengaku tidak setuju.

Menurutnya, sosok seperti Bukhori hanya akan merusak tatanan hukum di Indonesia.

“Mahluk2 sprt ini adalah kaum yg akan merusak tatanan hukum dinegeri ini. Mrk tak suka hukum negara yg lahir dibawah Konstitusi yg ber Pancasila aktif mengendalikan kehidupan,” ujarnya melalui Twitter @FerdinandHaean3 Sabtu, 25 September 2021.

Dia juga menuding PKS sebagai pendukung Khilafah.

“Mrk ingin mengaburkan penerapan hukum krn pendukung kilafah,” tuturnya.

Sehingga dia menilai usulan tersebut tak lebih dari sebuah kebohongan.

“Usulan ini tak lebih dr sebuah kebodohan..!” tegasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News