"Kami dapat informasi dari Kimia Farma bahwa orang tersebut tidak bisa mengakses CSR. Jadi tidak ada CSR dipakai untuk radikalisme di Kimia Farma," kata Arya dalam keterangan video, Selasa, 14 September 2021.
Ia pun memastikan bahwa sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, jajaran di kementerian BUMN telah diminta untuk membuat sistem untuk CSR.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui titik pemberian CSR dan penggunaan dananya untuk apa. Dengan demikian, sangat kecil peluang dana tersebut dimanfaatkan untuk radikalisme.
Di samping itu, manajemen dan direksi BUMN juga telah diminta untuk melakukan kurasi ketat terhadap pemanfaatan dana CSR. "Kami sangat ketat akan pemanfaatan ini," ujar Arya.
Dalam keterangan tersebut, Arya pun menyampaikan bahwa Kementerian BUMN sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya Densus 88, untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan karyawan Kimia Farma tersebut.
Kementerian juga telah meminta perseroan untuk membantu apa pun yang dibutuhkan petugas, sehingga bisa menuntaskan permasalahan itu.
Arya pun memastikan bahwa adanya terduga terorisme di BUMN tidak terkait dengan proses rekrutmen di perusahaan pelat merah. Pasalnya, karyawan tersebut sudah lama menjadi pegawai Kimia Farma.
"Soal rekrutmen selalu kami perbaharui proses-prosesnya. Dan memang kita ketat untuk soal itu. Di satu sisi di dalamnya sendiri kami dorong betul di dalam program Akhlak yang disampaikan Pak Erick Thohir supaya bisa mengikis paham radikal di Kimia Farma atau di BUMN," ujar Arya.
Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk menanggapi kabar bahwa salah satu terduga teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) berinisial S yang ditangkap oleh Tim Densus 88 Antiteror di Bekasi, Jawa Barat, adalah karyawan perseroan. Penangkapan itu dilakukan pada Jumat, 10 September 2021.
"Perusahaan langsung melakukan penelurusan untuk memastikan informasi tersebut. Dari hasil penelurusan, salah satu terduga berinisial S merupakan karyawan Kimia Farma," dinukil dari keterangan tertulis perseroan, Ahad, 12 September 2021.
Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk.
Verdi Budidarmo menegaskan bahwa untuk status karyawan yang ditangkap tersebut, saat ini Perusahaan sudah memberlakukan skorsing dan pembebasan tugas sementara waktu selama menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib terhitung sejak 10 September 2021.
Ia mengatakan perseroan tidak mentoleransi aksi radikalisme dan terorisme dalam bentuk apapun, termasuk di internal perusahaan sehingga mendukung aparat dalam memerangi tindakan tidak terpuji tersebut.
"Kimia Farma sangat mendukung sepenuhnya upaya seluruh aparat penegak hukum guna memerangi terorisme di seluruh lingkungan perusahaan dan mendukung upaya aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh oknum karyawan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Verdi. (Tempo)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »