Tanggapi Suara Lantang DPR soal Izin Investasi Pabrik Semen, Bahlil: Saya Sejak Mahasiswa Nggak Pernah Main-main

BENTENGSUMBAR.COM - Beberapa hari lalu terjadi perdebatan sengit antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Investasi/BKPM pada rapat kerja Komisi VI DPR, Jakarta.

Perdepan itu dipicu lantaran Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan lantaran izin pabrik semen masih ada di daerah. Sementara pemerintah berkomitmen untuk melakukan moratorium. Untuk itu, Andre meminta persoalan itu diselesaikan.

Menanggapi hal itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku bingung lantaran Andre lebih mengetahui izin investasi pabrik semen ketimbang dirinya. Menurut Bahlil, moratorium investasi pabrik semen telah diputuskan di rapat terbatas dan tidak pernah ada lagi izin yang diterbitkan.

Menurut Bahlil, Izin yang masih berlaku di Kalimantan Timur adalah pabrik dengan orientasi ekspor 82%-90%. Hal itu pun kontraknya sudah dilakukan sejak lama. Sementara izin pabrik semen di Papua masih dibolehkan lantaran supply and demand belum berimbang.

"Pabrik di Manokwari itu hanya mengcover 1,5 juta output-nya. Sementara di Papua sekarang menjadi 1,8 juta-1,9 juta. Lebihnya nggak. Jadi saya mohon juga, mohon maaf pimpinan, ini jangan menjadi bola liar. Seolah-olah bahwa kami di Kementerian Investasi mengeluarkan izin lain. Tolong sampaikan izin mana itu?," kata Bahli.

Hal itu pun direspon Andre dengan mempertanyakan cara pemerintah mengontrol output pabrik semen di Kaltim agar benar-benar untuk ekspor.

Sebab, menurut dia, ada kelemahan pemerintah dari sisi pengawasan untuk berbagai hal, termasuk soal tenaga kerja.

"Apalagi soal ekspor. Tiba-tiba dia ngakunya ekspor ternyata nggak. Nah ini yang pak menteri perlu (awasi)," ujar Andre.

"Jadi kita mengkritik pemerintah dalam rangka mendukung pemerintah. Itu perlu digaris bawahi pak menteri. Kita ini partai pendukung pemerintah. Itu pak menteri pahami dulu," lanjutnya.

Mengenai masalah itu, Bahlil meminta salah satu deputi untuk melakukan audit dari pada produksi seluruh semen. Nanti akan dibandingkan total kapasitas produksi dengan realisasi dan permintaan.

"Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini tapi tolong juga jangan saya dianggap main-main dengan urusan ini, Pak Andre. Saya sejak mahasiswa nggak pernah main-main. Dan ini saya akan usut betul Pak Andre. Tetapi kalau seandainya kapasitas terpasang lebih besar dari pada kapasitas produksi dan kemudian permintaan semen naik maka kami akan membuat kebijakan baru," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, dia pun mengaku paham 'cara main' terkait persoalan ini.

"Kita ini pedagang pak, kok tahu cari main begini, kalau kita sudah mengakomodir aspirasi pertama Pak Andre yang mengusulkan untuk moratorium semen waktu itu kami masih kepala BKPM. Dan saya usulkan itu lewat ratas. Dan tidak mungkin saya mau menjilat lidah saya untuk mengambil itu. Kalau untuk saya urusan begini nggak perlu meragukan merah putih saya," tegas Bahlil.

Lebih lanjut, Andre mengapresiasi keinginan Bahlil agar permasalahan seputar kapasitas produksi dengan realisasi dan permintaan semen dibuka.

"Kami meyakini kapasitas produksi kita 120 juta ton, hanya permintaan kita 60 juta ton. Itu faktanya. Bagus itu dibuka," kata Andre.

Tegas Moratorium

Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi soal investasi, Mufti Anam, meminta jajaran pemerintah untuk tegas dalam persoalan moratorium izin pembangunan pabrik semen baru. Pasalnya, kapasitas produksi semen nasional sudah jauh melampaui permintaan yang ada.

Mufti mengatakan, investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh kemudian membuat mati industri sejenis yang sudah eksis. Terkait industri semen, lanjut dia, beberapa tahun terakhir memang ada investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Padahal, suplai dari dalam negeri sudah melimpah. Hal itu kemudian memicu praktik persaingan tidak sehat seperti banting harga ugal-ugalan dari pemain luar negeri, yang membuat industri semen dalam negeri kesulitan.

Melihat persoalan ini, DPR tidak satu dua kali mengkritik pemerintah. Seperti hal yang dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani kerap mengkritik pemerintah. Ia mengingatkan agar tiap kebijakan yang diambil harus satu suara agar tidak membuat rakyat bingung.

“Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan yang lainnya serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujar dia.

 

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News