Diusik Lagi Tentang Papua, Indonesia Berikan Jawaban Menohok untuk Republik Vanuatu

BENTENGSUMBAR.COM - Lagi, Republik Vanuatu kembali mengusik Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB dengan mengulang tudingannya tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap penduduk asli di Papua Barat.

Seperti tidak ada habisnya, tudingan ini kerap dilontarkan Vanuatu terhadap Indonesia sementara di sisi lain menutup mata atas kekejaman gerakan separatis teroris di Papua Barat.

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-76, Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman, mengatakan kepada PBB tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua Barat.

Menurut Loughman penduduk asli Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM di bawah pemerintahan Indonesia.

"Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini," kata Loughman.

"Saya berharap masyarakat internasional, melalui proses yang dipimpin PBB, memperhatikan masalah ini dengan serius dan menanganinya dengan adil."

Pernyataan PM Vanuatu langsung direspons tegas oleh diplomat muda Indonesia, Sindy Nur Fitri. Sindy mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang HAM.

"Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah HAM," kata Sindy.

"Kenyataannya, versi HAM mereka dipelintir dan tidak disebutkan tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," ujarnya.

Dijawab dengan Tegas

Tudingan Vanuatu itu langsung dijawab oleh Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitry. Sindy Nur Fitry mengatakan bahwa Vanuatu terus mengusik kedaulatan negara lain. Padahal, menurutnya, tudingan Vanuatu itu tidak berdasar.

"Saya terkejut bahwa Vanuatu terus-menerus menggunakan forum yang mulia ini untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia," kata Sindy dalam Sidang Umum PBB, seperti dilihat dari Channel YouTube Kemenlu.

"Kami secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan yang terus dipelihara oleh Vanuatu," lanjutnya.

Sindy menegaskan bahwa tudingan Vanuatu itu hanya menciptakan konflik. Isu ini justru mengorbankan banyak nyawa tak berdosa.

"Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik. Yang mirisnya, mengorbankan banyak nyawa tak berdosa," tuturnya.

Lebih lanjut, Sindy menilai Vanuatu hanya berpura-pura peduli pada isu-isu HAM. Namun, Vanuatu justru menutup mata atas tindakan teror kelompok kriminal bersenjata.

"Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan aparat penegak hukum," ujarnya.

Sindy juga mempertanyakan mengapa Vanuatu diam ketika guru dibantai oleh KKB. "Ketika para guru dibantai tanpa belas kasihan, mengapa Vanuatu memilih diam?" katanya.

Dia meminta agar masalah Papua dilihat secara utuh. Semata-mata agar tak tersesat.

"Seluruh warga negara kami diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonomi. Bukalah mata Anda, dan lihat gambar utuhnya, lihatlah semuanya, atau Anda akan tersesat," jelasnya.

Sebelumnya, pada 2020 Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman lewat pidatonya kembali menyinggung persoalan Hak Asasi Manusia di Papua. Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu, mengatakan negara ini terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvany juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua.

"Bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata Silvany dalam pidatonya. 

"Ini memalukan, di mana satu negara terus terobsesi berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak."

Bahkan pada 2019, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas menyebut ada dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB. Tabimasmas berharap PBB bisa mencari solusi untuk masalah dan mendatangi Papua untuk mengecek kondisi di sana.

Indonesia kembali menggunakan kesempatan hak jawab untuk memberi balasan tegas kepada Vanuatu yang kembali mengangkat isu tersebut. Diplomat Rayyanul Sangadji menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Ia menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism.

Selain itu, RI juga mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (KTHAM PBB). Benny merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News