Jawab Sindiran PKS Soal Penunjukan Megawati di BRIN, PDIP: Riset Harus Digerakkan Ideologi!

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjawab sindiran politikus PKS Mulyanto yang menyatakan penunjukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka peluang munculnya politisasi politik riset.

Menurutnya, penempatan Ketua Umum-nya di BRIN sudah tepat karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa.

"Dan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan keputusan tepat. Karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), dan bangga dengan jati diri kebudayaannya," kata Hasto, dilansir dari Jitunews pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Hasto mengatakan bahwa Megawati adalah sosok penggagas awal BRIN. Ia juga menyebut Megawati sebagai sosok yang peduli dan konsisten menyuarakan pentingnya pengembangan riset dan inovasi bangsa.

"Kepedulian Ibu Megawati itu merupakan bentuk dukungan yang konkret untuk pengembangan riset dan inovasi nasional yang memang memerlukan sumber daya finansial yang besar," ujarnya.

"Dengan menyatukan berbagai lembaga riset dalam satu kapal dengan satu nahkoda diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi riset dan kesimpangsiuran tata kelola riset di Indonesia," lanjut dia. 

Kritik PKS

Dikutip Tribunnews.com, Fraksi PKS mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional.

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis, 14 Oktober 2021.

Mulyanto mengungkapkan, sebelumnya para ahli sudah minta presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP," ucapnya.

"Menurut saya pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," lanjut Sesmenristek era Presiden SBY ini.

Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intrvensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.

Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot.

Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. 

Faktor yang terutama lemah adalah aspek “kelembagaan” (peringkat ke-107), bahkan di bawah Vietnam dan Brunei.

Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan ASEAn.

Selain itu tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN).

"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," pungkas Mulyanto. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News