Menjadi Buah Bibir, Puan Maharani Selalu Kritik Kebijakan Pemerintah

BENTENGSUMBAR.COM - Lagi - lagi Ketua DPR RI, Puan Maharani mengkritik pedas terhadap isu terkini yang terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi pada peretasan terhadap situs pemerintah tersebut. 

Ia terkejut ketika mengetahui bahwa situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas.

Puan menyayangkan kejadian itu dan meminta adanya evaluasi. Pasalnya, BSSN diberikan tugas khusus oleh pemerintah dalam hal terkait sistem keamanan siber negara.

Puan bahkan menyebutkan, BSSN yang seharusnya menjadi tameng utama keamanan siber justru kena retas.

“Saya sungguh terkejut, BSSN yang menjadi ‘tameng’ utama keamanan siber Indonesia justru kena retas,” kata Puan dalam keterangannya dikutip Galamedia para Rabu, 27 Oktober 2021.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun menegaskan, peretasan website BSSN ini adalah isu serius bagi keamanan siber Indonesia.

“Kalau tameng utamanya bisa diretas, saya khawatir website-website pemerintah lainnya yang menyimpan data publik bisa dengan mudah disusupi,” papar Puan.

Menurut Puan, BSSN perlu mengaudit secara teknis terkait adanya celah sistem keamanan yang disusupi hacker tersebut, untuk kemudian segera berbenah diri, baik secara teknologi maupun sumber daya manusia.

“Setelah berbenah, barulah bisa melaksanakan tugas keamanan siber. Karena tidak mungkin melindungi keamanan siber pemerintah, kalau belum bisa melindungi diri sendiri,” usulnya.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat yang bepergian dengan pesawat harus PCR. Ia menganggap harga PCR yang mahal menjadi beban kepada rakyat. 

Ia mengatakan bahwa harga tes PCR, yang rencananya diturunkan menjadi Rp 300 ribu dengan masa berlaku 3x24 jam, masih membebani masyarakat. Musabab Nya, harga tiket transportasi massal banyak yang lebih murah dari harga tes PCR.

Misalnya saja, saat ini ada tiket kereta api yang harganya di kisaran Rp 75 ribu untuk sekali perjalanan. Begitu pula dengan bus dan kapal laut.

"Saya kira kurang tepat bila kemudian warga masyarakat pengguna transportasi publik harus membayar lebih dari 3 kali lipat harga tiket untuk tes PCR,” kata Puan dalam keterangan tertulis, dinukil dari laman dpr.go.id, Selasa, 26 Oktober 2021.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah berencana menurunkan harga PCR sejalan dengan rencana perluasan ketentuan wajib PCR ke moda transportasi selain pesawat menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Puan pun memahami kebijakan tes PCR bagi semua pengguna moda transportasi bertujuan untuk mengantisipasi gelombang baru Covid-19. “Namun hendaknya harga PCR jangan lebih mahal dari tiket transportasi publik yang mayoritas digunakan masyarakat,” kata Puan.

Jika harga tes PCR masih lebih mahal dari tiket transportasi massal yang mayoritas digunakan masyarakat, Puan khawatir akan terjadi diskriminasi terhadap warga masyarakat.

Terakhir ia juga mendorong adanya kenaikan upah minimum bagi pekerja pada 2022 mendatang, khususnya kaum buruh. Puan menilai kenaikan upah minimum dapat memulihkan kesejahteraan rakyat. 

"Saya mendorong agar kenaikan upah minimum tahun 2022 dapat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih pada tahun 2021 tak ada kenaikan upah minimum akibat menurunnya perekonomian nasional," pinta Puan Maharani.

Menurut Puan, kenaikan upah mampu membangkitkan daya beli buruh, dengan demikian kesejahteraan mereka akan meningkat. 

"Seperti yang kita tahu tidak sedikit dari kawan-kawan buruh mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19," ungkap Puan.

Dia menambahkan, adanya rencana pemerintah untuk menaikkan upah minimum menunjukkan pemulihan ekonomi nasional berjalan pada relnya. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 menurutnya telah membuat roda ekonomi kembali berputar.

Puan juga memberikan sejumlah catatan terkait dengan penyusunan dan pembahasan RAPBN 2022. Dia menyebut RAPBN 2022 akan disusun di tengah masa ketidakpastian, lantaran masih dalam masa pandemi Covid-19. Untuk itu, dia menilai diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN 2022. 

"DPR RI dan Pemerintah menyadari bahwa RAPBN Tahun 2022 akan disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Oleh karena itu diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2022," kata Puan.

Puan menyinggung pertumbuhan ekonomi 2020 yang terkontraksi hingga minus 2,07 persen, year on year. Dia juga menyebut angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali meningkat menjadi dua digit, sebesar 10,14 persen atau bertambah 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret 2020.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News