PILIHAN REDAKSI

Laporan Ditolak Polda Banten, LQ Indonesia Lawfirm Ragukan Komitmen Kepolisian Tindak Oknum Polisi Smackdown Mahasiswa

BENTENGSUMBAR.COM - LQ Indonesia Lawfirm yang sejak 3 minggu lalu menjadi pelopor adanya modus Oknum POLRI terutama di Fismonde...

Iklan Bank Nagari

Pakar Nilai Pemerintah Takut Hadapi Anies Baswedan di Pilpres 2024

          Pakar Nilai Pemerintah Takut Hadapi Anies Baswedan di Pilpres 2024
FOTO: Anies Baswedan (kanan) Dalam Suatu Kesempatan Bersama Prabowo Subianto, Ketum Gerindra.
BENTENGSUMBAR.COM – Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi takut menghadapi Anies Baswedan di Pilpres 2024. 

Makanya, skenario pilkada digabungkan dengan Pilpres di 2024 diduga untuk mengganjal Anies.

“Coba kalau posisi DKI 1 bukan Anies, bisa jadi pilkada digelar (2022) toh gampang mengubah jadwal Pilkada serentak itu. Kan sudah berapa kali diubah atau diundurkan,” ujar Refly dikutip FIN dari kanal YouTube-nya, Ahad, 10 Oktober 2021.

Refly menilai, pemerintah takut berhadapan dengan Anies Baswedan sebab dia satu-satu tokoh potensial di Pilpres 2024 yang berasal dari luar Istana.

“Kalau kita mau frankly speaking (terus terang) memang kekuasaan sekarang takut dengan Anies Baswedan. Takut kalau Anies bisa maju sebagai calon Presiden di 2024. Itu saja masalahnya, karena dia satu-satunya sirkel yang tidak berasal dari kekuasaan saat ini,” ujar Refly Harun.

Dia mengatakan, tokoh potensial selain Anies, semuanya berasa dari lingkaran kekuasaan. Seperti Prabowo Subianto, Puan Maharani, hingga Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto.

“Coba lihat 4 besar di SMRC. 1 Prabowo di sirkel kekuasaan karena dia Menteri Pertahanan. 2 Ganjar Prabowo dia di sirkel kekuasaan karena dia kader PDIP yang sekarang menjabat Gubernur Jateng. 3 Anies Baswedan walaupun dia Gubernur tetapi dia tidak di sirkel kekuasaan. Dia independent. Yang ke-4 Sandiaga Salahudin Uno dari Gerindra yang juga di sirkel kekuasaan” ujar Refly.

Makanya, Refly menyarankan agar presidential threshold dihilangkan untuk tercipta iklim demokrasi yang sehat.

“Makanya saya mengimbau hilangkan
presidential threshold agar orang bisa berkompetisi secara jantan dan sehat. Jadi jangan biarkan elit yang memutuskan siapa yang berhak menjadi presiden Indonesian ke depan” tuturnya. (FIN)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...