Di Spanyol, Puan Maharani Beberkan Penyebaran Vaksin Tidak Merata

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani kembali dipercaya Indonesia untuk memberikan pidato di forum dunia. Sebelumnya, Puan sempat berbicara di depan dunia pada forum G20 di Wina Austria. 

Kini Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri acara Inagurasi pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement (NAM) atau Gerakan Non-Blok (GNB) di sela-sela Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol. Pertemuan dikoordinasikan oleh Azerbaijan yang kini merupakan Ketua GNB.

Puan pun turut menyampaikan pidato dalam forum tersebut. “Semangat dan nilai Gerakan Non-Blok seperti kesetaraan sebagaimana yang diabadikan dalam Konferensi Bandung tahun 1955 lebih dari 60 tahun yang lalu masih relevan dalam konteks dinamika global saat ini,” kata Puan saat berbicara dalam Inaugural meeting of the Parliamentary Network of NAM yang digelar di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11/2021).

Puan menyinggung soal Presiden pertama Indonesia Soekarno yang memprakarsai GNB. Sejumlah delegasi, termasuk Presiden IPU dan pimpinan parlemen Azerbaijan diketahui memberikan pujian untuk Puan dan Sukarno atas peran masing-masing keduanya. 

“Adalah Presiden Sukarno yang kebetulan kakek saya bersama dengan para founding fathers lainnya yang memprakarsai gerakan ini. Perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan ketimpangan memerlukan upaya bersama,” ujar Puan.

Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, parlemen sebagai perpanjangan rakyat dapat berperan besar. Puan mengatakan, parlemen dapat membawa kerja sama agar GNB dekat dengan masyarakat dan membawa komitmen internasional ke tingkat lokal. 

“Melalui kerja sama parlemen, parlemen dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk mempromosikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19. Semangat Konferensi Bandung juga masih relevan untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pencapaian SDGs,” tuturnya.

Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, Indonesia harus siap siaga mencegah masuknya virus SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omicron. 

“Meski (virus) Omicron belum diketahui apakah lebih berbahaya dari (virus SARS-CoV-2) varian Delta, tapi Indonesia sudah harus siap siaga. Pemantauan risiko varian ini memang sudah seharusnya dilakukan,” tegas Puan.

Ia meminta agar pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan aturan baru karantina di Indonesia demi mengantisipasi masuknya virus corona varian Omicron.

“Perketat pengawasan aturan karantina pelaku perjalanan dari luar negeri, mengingat case Omicron sudah terjadi di sejumlah negara di luar Afrika,” kata Puan.

“Aturan karantina tidak boleh hanya baik di atas kertas, tapi harus sampai ke pelaksanaannya. Oleh karenanya, pengawasan ekstra sangat diperlukan untuk menghindari imported case,” ujar Puan. 

Puan tak ingin kondisi Indonesia yang sudah membalik, kembali memburuk akibat kurang mitigasi. 

“Respons cepat pemerintah dari berbagai elemen masyarakat harus diimbangi dengan pengawasan ketat di berbagai pintu-pintu masuk ke Indonesia. Baik perbatasan darat, pelabuhan laut, dan bandara,” katanya. 

Untuk diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menjadikan Omicron sebagai varian of concern (VoC). Artinya, virus ini masuk dalam kategori Covid-19 paling meresahkan.

Sebanyak 122 dengan 45 pimpinan parlemen hadir dalam forum organisasi parlemen dunia tersebut. Banyak negara menganggap bahwa isu ini relevan terutama pada masa pandemi, dan parlemen harus berperan dalam menjaga demokrasi.

Gizi buruk

Selain pemerataan vaksin, Puan menuturkan jumlah orang kurang gizi diprediksi akan meroket lebih dari 800 juta orang tahun depan. Meski begitu, kata Puan, vaksin COVID-19 saat ini masih belum merata. 

“Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin untuk semua orang dan di mana saja,” ujarnya. Puan juga mengingatkan saat ini dunia tengah dihadapkan pada potensi krisis pemanasan global. 

Menurutnya, semua negara perlu meningkatkan komitmen dalam mitigasi dan adaptasi untuk menghindari bencana iklim. 

“Pada saat yang sama, negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk memberikan pembiayaan perubahan iklim,” tutur Puan. Beberapa isu yang dibahas lainnya adalah mengenai krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan akibat pandemi COVID-19. Mulai dari tantangan politik, ekonomi dan sosial.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News