BENTENGSUMBAR.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin berang dengan adanya 10 catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
"Fitnah itu lebih Kejam dari pembunuhan, jangan karena kebencianmu kamu berlaku dzalim apa lagi pada kepala negara," ujarnya melalui akun Twitter @AliNgabalinNew, Senin, 14 Februari 2022.
"Kenapa fitnah karena 10 catatanmu YLBHI adalah data-data SAMPAH, sebaiknya Kalian jadi PARPOL saja biar jelas permainan," lanjutnya.
"Kau tahukan justru kalau zaman ORBA kalian sudah selesai," tandasnya.
YLBHI mengunggah ulang (repost) unggahan akun Instagram Fraksi Rakyat Indonesia, @fraksirakyat_id.
Foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejajar dengan Presiden RI ke-2 Soeharto.
Akun YLBHI dan Fraksi Rakyat Indonesia sama-sama memberikan keterangan pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru atau Orba.
1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis
3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural
4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah
5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
6. Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan & perusakan lingkungan.
7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh
9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap
10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta
YLBHI menyebut foto tersebut dibuat oleh koalisi masyarakat sipil.
"Itu buatan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak member-nya," kata Ketua YLBHI M Isnur kepada wartawan.
"Tapi YLBHI sebelumnya pernah mengadakan launching laporan tanda-tanda otoritarian pemerintahan Jokowi. Kami juga menemukan tanda-tanda di mana pemerintahan Jokowi ini mengarah pada otoritarian," ujarnya.
Tak hanya itu, Isnur juga membagikan laporan YLBHI terkati tanda-tanda otoritarian pemerintahan Jokowi pada tahun 2020.
Insiden Wadas dilihat YLBHI sebagai rupa pemerintah Jokowi sama dengan era Soeharto.
"Iya, dan kita sangat bisa melihat kesamaan pola tersebut dalam kasus Wadas kemarin," ucapnya. (Galamedia)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »