PILIHAN REDAKSI

Gubernur Tegaskan Kepala Sekolah SMA Tingkatkan Inovasi

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi, resmi mengukuhkan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah...

Advertorial

Tembus 95 Persen, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo Berdasarkan Survey, Pengamat Angkat Bicara

          Tembus 95 Persen, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo Berdasarkan Survey, Pengamat Angkat Bicara
Tembus 95 Persen, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo Berdasarkan Survey, Pengamat Angkat Bicara
BENTENGSUMBAR.COM - Survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen atau meningkat dari 66,4 persen berdasarkan survei serupa pada Oktober 2021.

Capaian angka tersebut bahkan tertinggi dibandingkan survei-survei serupa sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Pengamat politik Saiful Huda Ems mengatakan, peningkatan itu selaras dengan kepuasan publik yang meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen).

Kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen) serta politik dan hukum (77,6) persen.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden.

Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.

Dari berbagai bidang yang disurvei oleh Litbang Kompas tersebut, bidang perekonomian terlihat paling sedikit mengalami peningkatan, yakni hanya pada kisaran 60, 4 persen.

"Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi, adakah karena adanya beberapa kebijakan Pemerintahan Jokowi yang dianggap salah, hingga partisipasi publik terasa melemah dan mengalami ketidak puasan dalam hal percepatan gerak pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah," katanya Saiful Huda Ems, Rabu (23/2/2022).

Sebagian orang menengarai adanya persoalan itu, di antaranya kemungkinan besar adalah adanya kekecewaan masyarakat akan kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin seperti Omnibuslaw UU Cipta Kerja, JHT yang baru bisa diambil saat usia 56 tahun.

Selain itu pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menciptakan pengangguran dan maraknya PHK, serta yang terbaru langkanya minyak goreng dengan HET dan produsen tahu dan tempe mogok selama tiga hari (21-23 Februari 2022). (Poskota)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »