Usulan Saweran Untuk Pembangunan IKN, PDIP: Dulu Ada Dana Revolusi

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ide urunan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan hal baru di Indonesia. 

Menurut Hasto, saat Negeri ini baru merdeka, rakyat bergotong royong mengumpulkan sumber daya untuk pembangunan.

"Kita dulu ada dana revolusi ketika Bung Karno mencanangkan Indonesia merdeka, sekarang kan rakyat membantu," kata Hasto disela-sela acara HUT PDIP di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad, 27 Maret 2022.

Salah satu bentuk kongkrit urunan masyarakat dalam pembangunan di Indonesia, kata Hasto, adalah partisipasi masyarakat Aceh dengan membelikan pesawat terbang untuk pemerintah saat baru merdeka.

"Gotong royong ini positif menujukan partisipasi setiap warga negara Indonesia," kata Hasto.

Ide saweran masyarakat dilontarkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat wawancara di kantor Tempo, Senin lalu, 21 Maret 2022. 

Ia mengatakan dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding.

Keikutsertaan masyarakat, menurut dia, bakal membuat tata kelola pembangunan ibu kota menjadi baik.

"Bisa juga dari masyarakat pakai crowdfunding. Segala model creative funding akan kami eksplorasi," kata Bambang.

Agar masyarakat mau mendanai pembangunan IKN, kata dia, peran APBN cukup penting sebagai jangkar yang menciptakan kepercayaan bagi calon investor.

Di samping urun dana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga dikabarkan sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pendanaan IKN. 

RPP menyebutkan salah satu sumber pendanaan IKN adalah pajak atau pungutan khusus IKN. Pajak tersebut akan ditetapkan melalui peraturan Kepala Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.

Adapun rencana crowdfunding ibu kota negara muncul di tengah banyaknya kritik soal pembiayaan proyek yang rencananya berlangsung selama 15-20 tahun itu. Pasalnya, pembangunan ibu kota baru seluas 256 ribu hektare tersebut diperkirakan menelan biaya Rp 466 triliun.

Menurut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sekitar 20 persen dari biaya investasi tersebut akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sedangkan sisanya akan didapat dari investasi murni swasta, investasi BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, hingga penerbitan obligasi publik.

Pembicaraan soal biaya pembangunan IKN kian ramai setelah salah satu calon investor, Softbank, menyatakan batal menyuntikkan modal di megaproyek tersebut. 

Padahal awalnya perusahaan asal Jepang itu disebut akan memasok dana segar sebesar 100 miliar dolar Amerika.

Sumber: Tempo

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News