Advertorial

Daerah

KPU Sumbar Gelar Rapat Konsolidasi, Yanuk Singgung Kebersamaan, Kekompakan dan Realisasi Anggaran

          KPU Sumbar Gelar Rapat Konsolidasi, Yanuk Singgung Kebersamaan, Kekompakan dan Realisasi Anggaran
KPU Sumbar Gelar Rapat Konsolidasi, Yanuk Singgung Kebersamaan, Kekompakan dan Realisasi Anggaran
BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka menghadapi tahapan pemilu dan pilpres tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Konsolidasi Pimpinan Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat selama dua hari, tanggal 7-8 November 2022.

Ketua KPU Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani mengatakan, acara ini digelar dalam rangka memperkuat kelembagaan. 

Untuk itu, rapat konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan dan kekompakan dalam menghadapi tahapan pemilu.

"Kekompakan dan kebersamaan dalam menghadapi serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pekerjaan," kata Yayuk ketika membuka acara Rapat Konsolidasi Pimpinan Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Senin, 7 November 2022.

Terkait anggaran, Yanuk meminta percepatan realisasi anggaran. Untuk itu, masing-masing Satker melakukan monitoring dan evaluasi.

"Untuk anggaran tahun 2022, kita cuma punya waktu 2 bulan lagi. Saya minta agar realisasi anggaran dipercepat. Masing-masing Satker harus melakukan monitoring dan evaluasi," cakapnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., pada kesempatan itu mengatakan, terwujudnya kelembagaan yang kuat merupakan komitmen KPU, sebagai salah satu upaya untuk membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Dikatakannya, kewenangan KPU sangat besar dalam setiap penyelenggara pemilu. Untuk mengawasi atau mengontrol kewenangan KPU, maka diadakan lembaga pengawas, yatu Bawaslu dan DKPP.

"KPU itu dalam setiap sengketa pemilu, biasanya terlapor atau tergugat. Karena kewenangan besar itu, KPU harus transparan, akuntabel dan terbuka dalam informasi," katanya.

Untuk akses informasi, jelasnya, KPU sangat terbuka, termasuk kepada lembaga lain, seperti Bawaslu. "Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan informasi," katanya.

Ia juga menyinggung arus informasi dan pemberitaan terkait pemilu. "Sejak adanya mendia online dan media sosial, arus informasi itu sangat cepat, bahkan bisa viral. Untuk itu, kita harus bekerja sebagai penyelenggara pemilu dengan baik dan benar sesuai aturan," katanya. (BY)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »