PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai isu Joko Widodo atau Jokowi 3 periode belum tertutup. 

Menurut dia, peluang amandemen untuk mewujudkan hal tersebut tetap ada. Berkaca dari kondisi sekarang, menurut Mardani, hal ini membahayakan.

Rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah menyetujui rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945.

Namun, partai-partai belum menyepakati bentuk payung hukumnya. 

Adapun Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan.

“Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada, dan kalau amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Adapun gerakan relawan yang terus menggaungkan Jokowi 3 periode dilihat Mardani malah jalan terus. 

Menurut dia, urusan calon presiden 2024 baiknya diserahkan kepada partai politik.

Dia menolak jika pembahasan tiga periode dilakukan pada 2024. 

Menurutnya gagasan tersebut salah secara etika dan menyesatkan.

"Kalau mau pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair-lah kia. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Tapi kalau 2024, buat saya abuse of power," ujar Mardani.

Jangan Sibuk dengan Relawan

Pada Sabtu, 26 November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Teriakan Jokowi Tiga Periode turut menggema dalam acara ini.

Mardani menyarankan agar Jokowi tidak melulu sibuk dengan relawan mendekati Pilpres 2024 ini. 

Menurut dia, Presiden mesti berfokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. 

"Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat, tetapi sebagai Presiden, mendekati Pilpres 2024, jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk fokus melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Kepala Negara,” kata Mardani.

Dia mempertanyakan kehadiran Jokowi dalam acara tersebut.

Menurut Mardani, kedatangan Jokowi malah menjadi cap stempel bahwa gerakan yang digaungkan relawan, yakni tiga periode, merupakan gerakan yang dilegalkan. 

"Presiden itu Kepala Negara loh. Gerakan-gerakan yang membuat negara ini turun kelasnya harusnya ditolak sama Presiden,” kata dia.

Mardani menjelaskan, tugas Jokowi pada 2024 sudah usai. Dia menilai kegiatan relawan seperti Nusantara Bersatu kemarin malah mencoreng kinerja Jokowi. 

"Pak Jokowi mau apalagi, kan sudah selesai. Tugasnya beliau 10 tahun menjadi Presiden itu, kalau dia khusnul khotimah, itu kontribusi terbesar beliau. Jangan dicoreng dengan kegiatan relawan seperti ini,” kata Mardani Ali Sera.

Sumber: Tempo.co

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News