Soal Potensi Silpa APBD Sumbar Bengkak, Miko Kamal Sorot Kinerja Kepala OPD

          Soal Potensi Silpa APBD Sumbar Bengkak, Miko Kamal Sorot Kinerja Kepala OPD
Soal Potensi Silpa APBD Sumbar Bengkak, Miko Kamal Sorot Kinerja Kepala OPD
"Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan."

Imam Ali Kwh

BENTENGSUMBAR.COM - Menyingkapi permasalahan Silpa  (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) APBD Provinsi Sumatera Barat, Pengamat Tata Kelola Pemerintahan  yang juga Ketua DPC Peradi Padang, Miko Kamal menyebutkan besarnya dana APBD yang belum cair saat ini belum bisa disebut Silpa tetapi baru potensi Silpa.

"Soal besarnya dana APBD yang belum cair, saat ini belum bisa disebut Silpa, tapi bisa disebut potensial Silpa," cakapnya.

"Sebab, bisa jadi kepala dan staf OPD masih sedang bekerja membereskan administrasi pembayaran proyek yang akan selesai sesuai dengan batas waktu yang pencairan sesuai aturan yang berlaku," ujar Miko saat dihubungi media.

Miko juga menjelaskan bahwa pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran haruslah diperhatikan.

"Prudence atau kehati-hatian dalam mengambil kebijakan sangat perlu. Akan tetapi, jangan sampai prinsip kehati-hatian itu sampai menghalangi pengambilan lebijakan seperti melakukan tender dan menentukan pemenang dari tender tersebut," lanjutnya.

Menurut Miko, dalam konteks ini, Gubernur dan Wakil Gubernur harus melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang tidak dapat memenuhi pencairan anggaran yang sudah dialokasikan untuk OPD mereka.

Intinya, Gubernur dan Wakil Gubernur memastikan apakah tidak cairnya dana tersebut karena kehati-hatian agar tidak terjadi penyelewengan atau proyek yang tidak tepat sasaran atau karena mereka tidak bekerja maksimal. 

"Jika yang terjadi adalah ketidakmaksimalan Kepala OPD menjalankan tugas mereka, sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur segera mengevaluasi atau mengganti para Kepala OPD yang tidak bekerja maksimal tersebut," tegasnya. 

"Sebab, Kepala OPD yang tidak bekerja maksimal akan berefek negatif kepada kinerja atau janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur yang diucapkan pada saat kampanye dan telah dituliskan di dalam RPJMD," tegas Miko.

Miko menjelaskan secara hukum, memang tidak ada masalah dengan Silpa yang besar. 

Sebab, dana yang tidak terpakai tahun 2022 akan bisa digunakan di tahun 2023. 

Akan tetapi, Silpa yang besar akan menangguhkan pemenuhan hak rakyat.

"Rakyat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan di tahun 2022 harus ditunda ke tahun berikutnya."

Laporan: Novrianto Ucoxs
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BentengSumbar.com di Google News
Silahkan ikuti konten BentengSumbar.com di Instagram @bentengsumbar_official, Tiktok dan Helo Babe. Anda juga dapat mengikuti update terbaru berita BentengSumbar.com melalui twitter:

Maklumat:

Wartawan BentengSumbar.com hanya yang namanya tercantum di box redaksi. Wartawan BentengSumbar.com dalam bertugas dilengkapi dengan ID.Card. Untuk pemasangan iklan, artikel promosi produk, dan lannya, Anda dapat menghubungi kami melalui e-Mail: redaksi.bentengsumbar@gmail.com