PDIP Siap Menjadi Oposisi, Guru Besar Unpad: Sudah Semestinya, Begitu Pula Harusnya Parpol Pendukung di 01 dan 03 Lainnya

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan siap menjadi oposisi dalam pemerintahan dan parlemen di masa pemerintahan berikutnya. Mereka akan menjalankan tugasnya untuk melakukan check and balance.

Hasto beralasan kesiapan PDIP menjadi oposisi lantaran sikap itu merupakan tugas patriotik yang pernah dijalankan partainya setelah Pemilu 2004 hingga 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu, 14 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Kesiapan PDIP berada di luar pemerintah, Susi Dwi Harijanti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) berpendapat perlunya ada pihak oposisi berperan serta sebagai perwakilan kekuatan-kekuatan politik dan sosial negara. Semua peran tersebut merupakan bagian dalam demokrasi.

“Demokrasi merupakan sebuah proses yang inklusif di mana semua orang mewakili kekuatan-kekuatan politik dan sosial suatu negara. Dalam konteks politik, hal ini berarti harus dimungkinkan adanya oposisi untuk berperan serta secara bermakna dalam sebuah proses demokrasi,” ujar Susi kepada Tempo, Ahad, 18 Februrai 2024.

Pihak oposisi tidak hanya bisa diwakilkan kelompok besar seperti partai politik, tetapi juga pihak perorangan yang bisa mengambil peran untuk menjadi oposisi dalam mayoritas pemerintahan. Itu semua tidak terlepas dari hak dasar setiap warga negara untuk menjalankan demokrasi.

Susi mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan catatan dilakukan berdasarkan kebebasan, persamaan, transparansi, dan tanggung jawab.

“Menjalankan demokrasi dengan benar adalah hak dasar setiap warga negara dan pelaksanaan tersebut didasarkan di bawah kondisi-kondisi kebebasan, persamaan, transparansi, dan tanggung jawab dengan menghargai pluralitas pandangan dan kepentingan masyarakat. Hal ini berdasarkan dari hak setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan,” kata dia.

Sampai saat ini, PDIP menempati posisi tertinggi dalam perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) anggota DPR. Berdasarkan real count KPU, PDIP memperoleh suara sebanyak 1.314.748 (17.01 persen), disusul Partai Golkar 1.029.165 (13.31 persen), Partai Gerindra 948.571 (12.27 persen), dan PKB 808.284 (10.46 persen).

Namun, hasil real count versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU per Kamis, 15 Februari 2024 menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP Ganjar-Mahfud mendapatkan perolehan suara terkecil sebanyak 7.180.390 (17.85 persen) suara.

Berdasarkan perolehan suara KPU tersebut, PDIP mengambil persiapan untuk memposisikan dirinya sebagai pihak oposisi di masa yang akan datang. Sebagai dosen dan pengamat politik Susi mengatakan sudah semestinya PDIP menjadi pihak oposisi.

“Dalam konteks perhitungan sementara perolehan hasil pemilu, seyogianya partai-partai politik pendukung paslon 1 dan 3 menyatakan mereka sebagai oposisi jika penghitungan suara final ternyata memberikan kemenangan pada paslon 2,” kata Susi.

Hadirnya pihak oposisi, menurut Susi, adalah hal yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang memiliki peran penting pula dalam peran pengambilan keputusan dalam kebijakan. 

“Kehadiran oposisi di DPR merupakan suatu keniscayaan dan menjadi komponen tidak terpisahkan dalam sebuah demokrasi. Oposisi harus mengambil peran dalam perdebatan-perdebatan dan menyampaikan masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, oposisi harus mampu menyampaikan isu-isu konstitusi,” katanya.

Sumber: Tempo.co

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News